Being an Indonesian: MINDERWAARDIGHEID COMPLEX

Osa Kurniawan Ilham

 

Ini baru polemik yang mencerdaskan: diskusi yang terjadi antara Ahok dan Jaya Suprana ini.

Bahkan di kalangan WNI dari suku Tionghoa sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam mendudukkan diri mereka sebagai warga negara Indonesia di tengah-tengah suku yang lain. Ada yang mengusulkan diterapkannya prinsip integrasi, asimilasi serta yang terakhir adalah konsep penyerbukan silang budaya yang saat ini gencar dipromosikan oleh Pak Didi Kwartanada dan kawan-kawan.

Secara tersirat, Jaya Suprana mengingatkan Ahok supaya mengerem ucapan kasarnya dengan dalih sampai saat ini pun sebenarnya suku Tionghoa masih dalam bayang-bayang kekuatiran akibat trauma masa lalu. Jadi dalam logika Jaya Suprana setiap orang Tionghoa harus menjaga diri dan ucapannya supaya tidak menjadi bumerang bagi orang-orang Tionghoa secara keseluruhan.

Sedangkan Ahok berprinsip dia warga negara yang tidak ada bedanya dengan suku yang lainnya, jadi jangan kaitkan ucapan maupun tindak tanduknya dengan dari suku mana dia berasal. Logika yang sama adalah jangan kaitkan ucapan atau kelakuan orang dengan suku Jawa, Arab, Minang atau Batak-nya. Yang terpenting adalah setiap orang bertanggungjawab atas semua ucapan dan kelakuannya sendiri, jangan kaitkan dengan asal sukunya.

Secara fakta memang ada kenyataan yang membuat beberapa orang masih berpikir sebagai minoritas, dan karenanya dia mengubah identitasnya untuk diterima kaum mayoritas. Dalam beberapa kasus ada teman-teman Tionghoa yang berpindah agama (entah sebagai muslim, Kristen atau agama lain) supaya diterima sebagai bagian dari mayoritas. Masih ingat tulisan TIONGHOA MUSLIM yang begitu jamak dicoretkan di dinding-dinding toko atau rumah manakala kerusuhan rasial terjadi?

Polemik Jasa Suprana dan Ahok ini sebenarnya sudah ramai dilakukan saat sidang-sidang BPUPKI membicarakan masalah kewarganegaraan dalam draft konstitusi yang akan dibentuk. Liem Koen Hian sebagai salah satu wakil kaum Tionghoa mengusulkan supaya kaum Tionghoa peranakan yang lahir di wilayah Indonesia secara otomatis menjadi warga negara Indonesia. Pendapat ini didukung oleh Baswedan yang juga mengusulkan supaya kaum Arab peranakan yang lahir di wilayah Indonesia secara otomatis menjadi warga negara Indonesia. Demikian pula Dahler yang mengusulkan hal yang sama untuk kaum Indo peranakan. Mr. Sartono dengan tegas mendukung pendapat saudara-saudara peranakan tersebut.

Sayangnya sebagian besar anggota yang berasal dari latar belakang lain lebih menyetujui untuk menunda pembahasan tentang hal ini dengan dalih menunggu untuk membentuk undang-undang tersendiri untuk membahas hal kewarganegaraan. Secara tersirat ini berarti konsensus untuk meneruskan konsep kewarganegaraan masa Hindia Belanda yang mengakui penduduk latar belakang asing (Tionghoa, Arab, Indo) sebagai warga dengan kelas tersendiri, berbeda dengan saudara-saudaranya dari suku Jawa, Melayu, Batak dan lainnya. Liem Koen Hian sampai mengajukan surat pengunduran diri dari BPUPKI karena kecewa dengan konsensus ini.

Dalam kenyataan sejarah teman-teman dari latar belakang Arab lebih beruntung dibandingkan lainnya karena memiliki kesamaan agama dengan mayoritas sehingga mudah diterima sebagai bagian dari penduduk “asli” Indonesia. Tetapi lain cerita dengan Tionghoa atau Indo peranakan.

konflik-dan-integrasi-sosial

Semua polemik ini seharusnya berakhir sejak dikeluarkannya UU Kewarganegaraan no 12 tahun 2006. Sayangnya dalam realitas tidak mudah mengubah state of mind dalam diri orang yang sudah tertanam bertahun-tahun lamanya. Memang perlu proses untuk menjadi Indonesia.

 

 

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *