Menakar Nilai, Menilai Takaran

djas Merahputih

 

Nilai adalah sebuah derajat atau tingkatan kebenaran yang disepakati dan dianut oleh sekelompok anggota masyarakat maupun bangsa tertentu. Nilai dalam satu kelompok masyarakat atau bangsa belum tentu cocok atau diterima dengan baik oleh kelompok dan bangsa lainnya.

Sebuah nilai atau norma berkaitan erat dengan pola pikir masyarakat dimana nilai dan norma tersebut diterima dan dijalankan. Ia menjadi standar hukum tidak tertulis. Dan, biasanya lebih fleksibel sebab tidak terikat oleh teks dan makna sebuah kata. Sebuah kata, dalam perjalanan waktu berpotensi mengalami penyempitan maupun perluasan makna.

Setiap nilai memiliki variabel yang dapat diukur dan ditakar tingkat kebenarannya. Nilai-nilai universal cenderung memiliki konsistensi dalam identitas maupun defenisi variabel nilai-nilainya. Bilangan 1 (satu) sebagai Angka (bebas nilai) lebih universal daripada 1 (satu) sebagai sebuah Nilai. Variabel tersebut kemudian dapat kita takar kelogisan dan objektivitasnya.

img01. Konsistensi Universal

img01. Konsistensi Universal

Gender dan Agama adalah dua hal yang paling dominan membentuk nilai dalam masyarakat. Pertentangan pria dan wanita dalam strata sosial serta status penganut agama-agama dalam lingkup pemerintahan menjadi hal menarik untuk diamati. Isu terhangat dalam konflik gender adalah Polygami sementara untuk konflik agama yaitu status keagamaan seorang Kepala Negara.

Kata polygami bisa menjadi momok bagi kebanyakan wanita saat ini. Demikian pula penolakan terhadap pemimpin agama minoritas untuk menjadi Kepala Negara dalam sebuah negara dengan penduduk beragama mayoritas tertentu. Kedua pernyataan tadi merupakan nilai yang berjalan dan diterima oleh masyarakat Indonesia secara umum. Tentu saja banyak juga suara yang berbeda muncul di sana-sini. Bukan wewenang penulis pula untuk menetapkan sebuah kebenaran. Penulis hanya berusaha meraba sejauh mana kedua nilai tersebut bisa mendapatkan predikat sebagai sebuah “kebenaran”.

Logika bahwa polygami merugikan kaum wanita dan seorang Kepala Negara harus berasal dari agama mayoritas sebuah negara segera saja mendapat pembenaran dari siapapun yang berada di pihak pemenang. Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan serta kenyamanan atas pemberlakuan nilai tersebut. Namun kebenaran yang bersumber dari logika subyektif belumlah merupakan nilai ideal dalam sebuah masyarakat atau bangsa. Ia harus diuji sebagaimana kita akan menentukan mana tangan kanan atau tangan kiri dari bayangan seseorang di dalam cermin. Tentunya dengan menggerakkan tangan yang kita maksud.

img02. Tangan kanan atau kiri?

img02. Tangan kanan atau kiri?

Penulis sengaja mengambil dua sampel sekaligus agar lebih memudahkan munculnya sikap obyektif dalam menakar sebuah nilai. Artinya, logika yang muncul harus bisa berlaku untuk dua hal berbeda. Sementara di sisi lain, ia juga dapat berlaku terhadap dua hal yang setara.

Sistem demokrasi murni menghasilkan sebuah “kebenaran” pada sisi mayoritas, namun bisa saja sebuah nilai dan norma yang baik justru berasal dari pihak minoritas. Sehingga dibutuhkan logika alternatif untuk memahaminya. Seorang maling akan dianggap benar saat berada dalam sebuah perkampungan maling. Tentu saja, sebab jika komunitas tersebut melakukan voting, tentu akan memberikan suara terbanyak pada rekan malingnya. Namun di lain pihak, korban-korban si maling akan mengadakan demonstrasi menentang hasil voting tersebut. Nah, sebagai orang luar, penulis juga kini kesulitan untuk memihak yang mana. Lebih baik kita tanya langsung pada Sang Logika.

img03. Menguji Logika

img03. Menguji Logika

Dalam isu polygami dapat kita rinci variabelnya yaitu: Pria sebagai pelaku pertama, wanita A sebagai korban, ditambah wanita B sebagai pelaku kedua. Dalam isu Kepala Negara yaitu, individu agama minoritas sebagai pelaku, masyarakat mayoritas sebagai korban. Sedangkan Negara (NKRI), tidak/bukan beragama korban maupun beragama pelaku, dengan kata lain netral. Dari sini sudah muncul beberapa pertanyaan. “Wanita B” apakah berwujud pria ataukah wanita? Dari sisi wanita B, wanita bukanlah korban dan malah terlihat diuntungkan dalam posisinya sebagai pelaku. Pada kasus kedua, Negara (NKRI) apakah memiliki agama tertentu (Negara Agama)? Sesuatu yang netral sudah pasti tak akan mungkin dipertentangkan. Tentu saja gender dan agama tertentu tak boleh berstatus (bukan) korban dan (bukan) pelaku dalam waktu bersamaan.

Di sini terlihat bahwa polygami belum bisa dipertegas sebagai isu gender dan juga Kepala Negara minoritas belumlah pula bisa dianggap murni isu pertentangan agama. Namun mengapa kedua pernyataan ini dapat menjadi terlihat tegas dan terasa obyektif bagi kebanyakan orang? Jawabannya adalah, pengulangan dan perbanyakan isu tersebut dalam bentuk kampanye dan propaganda membuatnya terlihat dimiliki dan dianut oleh banyak orang. Maling akan terlihat biasa saja saat berada di kampung maling. Bau sampah tak akan busuk lagi jika tercium setiap hari. Demokrasi murni membentuk alam bawah sadar manusia untuk membenarkan siapapun yang dominan. Kelompok minoritas, suka tidak suka harus rela menerima “kebenaran” yang telah dihasilkan. Sehingga, sekali lagi, dibutuhkan logika alternatif untuk memahaminya.

 

 

About djas Merahputih

Dari nama dan profile picture'nya, sudah jelas terlihat semangat ke-Indonesia-annya. Ditambah dengan artikel-artikelnya yang mengingatkan kita semua bahwa nasionalisme itu masih ada, harapan itu masih ada untuk Indonesia tercinta. Tinggal di Sulawesi, menebar semangat Merah Putih ke dunia melalui BALTYRA.

My Facebook Arsip Artikel

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.