Menyoal Komisi Yudisial sebagai Institusi Penegakan Hukum bagi Hakim Nakal

Amstrong Sembiring

 

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk memilih calon anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2015-2020. Proses pemilihan calon anggota KY dimulai pada Mei 2015 mendatang.  Ketua Pansel Harkristuti Harkrisnowo menyatakan, pembentukan panitia seleksi pemilihan anggota Komisi Yudisial itu berdasarkan Keppres Nomor 6 Tahun 2015 tentang pembentukan panitia seleksi pemilihan anggota Komisi Yudisial.

Arsip pribadi

Arsip pribadi

Melalui Keppres itu, Jokowi mengangkat 8 orang untuk menjadi Pansel. Mereka adalah Harkristuti Harkrisnowo sebagai ketua Pansel, kemudian Yuliandri, Mustafa Abdullah, Asep Rahmat Fajar, Maruarar Siahaan, Ahmad Fikri Assegaf, Topo Santoso, dan Cecep Sutiawan.

Tak salah jika masyarakat pencari keadilan menaruh harapan besar kepada Komisi Yudisial (KY) untuk memperbaiki citra hakim agar lebih bersih dan bermartabat. Selama ini ada dua hal yang menyebabkan tidak maksimalnya kinerja KY, pertama masih ada komisioner yang berperspektif konservatif, kedua tidak ada mekanisme yang jelas soal tindak lanjut laporan publik. Selain itu juga di dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial di dalam Pasal 13B yang berbunyi menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim itu masih terlalu abstrak dikarenakan perilaku hakim apa yang harus diawasi oleh Komisi Yudisial. Ketika apa yang disebut dengan perilaku hakim itu masih terlalu ambigu jadi seharusnya perilaku hakim lebih dispesifikkan kedalam batasan-batasan yang mencakup segi perilaku hakim seperti yang tertuang di dalam kode etik.

 

Tidak Sedikit Hakim Melanggar Perilaku Kode Etik Tidak Ditindaklanjuti KY, Bebas Bergentayangan

Ambil salah satu contoh saja, hakim tidak profesional dengan mainan Handycam di saat sidang di ruang persidangan dan kemudian menutup persidangan tersebut tanpa adanya agenda berikutnya dalam perkara 320 di PN Jakarta Barat, pada persidangan tanggal 24 Desember 2013.

Arsip: Dokumen Pribadi

Arsip: Dokumen Pribadi

 

Seharusnya Pengadilan itu mandiri,  netral  (tidak memihak), kompeten,  transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum,  kepastian  hukum  dan  keadilan  merupakan  conditio sine qua non atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum.  Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya   hukum   dan   keadilan   serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara.

                         Hakim sebagai aktor utama atau  figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Dimana wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Wewenang dan tugas hakim  yang  sangat  besar  itu  menuntut  tanggungjawab  yang  tinggi,  sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”   menunjukkan   kewajiban   menegakkan   hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib  dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan  kepada  Tuhan Yang Maha Esa.

 

Keprofesionalitas KY Patut Dipertanyakan

Sebagaimana paparan di atas tak heran jika Penulis sendiri sangat kecewa dengan kinerja KY dan mengalami dimana laporan kronologis tentang kinerja administrasi Komisi Yudisial mengenai pengaduannya terombang-ambing selama 2 Tahun kurang tarik ulur tanpa ada kejelasan, dimana pada hari kamis tanggal 18 September 2014 penulis datang ke Komisi Yudisial Jakarta untuk menanyakan sejauh mana perkembangan tentang penangan laporan/ pengaduan tersebut, dimana kedatangan kami sudah puluhan kali sejak laporan/ pengaduan tersebut kami layangkan pada pertengahan tahun 2013.

Kedatangan penulis ditanggapi oleh pihak staf Komisi Yudisial dan kemudian menurut staf dari bagian pengaduan Komisi Yudisial tersebut, kemudian kami diberikan informasi perkembangan penangan laporan No : 132/ IP/ LM.02/ IX/ 2014, dengan no registrasi/ no penerimaan : 0132/L/KY/III/ 2014, dimana staus laporan tersebut adalah Daftar Tunggu Sidang Panel Atas Laporan Pemeriksaan Pendahuluan. Petugas Penerima bernama Senni Perdani, SH.

Kurang lebih 5 bulan setelah itu, belum ada kabar berita mengenai informasi tersebut ke ke kantor hukum penulis, dan setelah menanti cukup lama kemudian pada tanggal 26 Januari 2015 kami menerima surat penting dari Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 228/ SET/ LM. 02/ 01/ 2015 dan isi surat tersebut hal pemberitahuan mengenai Petikan Keputusan Sidang Panel yang menyatakan laporan register tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

Padahal jelas-jelas Bawas Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan pelanggaran kode etik terhadap hakim tersebut sebelumnya sebagaimana dilansir detik.com pada tanggal 8 desember 2014. Sebagaimana surat pengaduan penulis yang sama ditujukan ke Komisi Yudisial dan Bawas Mahkamah Agung tertanggal 09 Desember 2013 yang kemudian diterima oleh Mawardi bagian pengaduan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia saat itu.

Seharusnya Komisi Yudisial (KY) memberi sangsi kepada  Tiga (3) hakim  Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat. “Pasalnya, mereka  sudah menyalahi konstruksi hukum yang ada.” Tiga hakim yang menyidangkan perkara tersebut sudah dilaporkan  ke KY dengan nomor 0132/L/KY/III/2014.” Dia menilai persidangan yang diketuai hakim Harijanto (Ketua), SH.,MH, Sigit Hariyanto, SH.,MH (hakim anggota) dan Julien Mamahit, SH (hakim anggota) menyalahi konstruksi hukum yang ada. “Kalo dalam sita jaminan, harus diputus dulu oleh hakim. Karena ini sangat penting menginggat harta yang dikuasai keseluruhan. Tapi ini aneh bin ajaib, baru pertama kali dalam sejarah hukum, instalasi yang baku itu diobrak-abrik oleh majelis hakim”. secara definisinya sita jaminan itu harus diputus sebelum pokok materi, tapi ini diputus setelah pokok materi, dimana letak sita jaminannya. “Bukan itu saja, prilaku majelis hakim yang dinilai tidak sesuai prosedural, dengan mainan handycam, merekam saat sidang berlangsung”.

 

Pentingnya Sikap Profesional

Bahwasanya profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (expertise) dari para anggotanya. Artinya, tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi, yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi itu maupun setelah menjalani suatu profesi (in service training). Namun demikian, istilah “profesi“ memang selalu menyangkut pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi. Berkaitan dengan profesi ada beberapa istilah yang hendaknya tidak dicampur adukan yaitu  profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas dan profesionalisasi. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para petugasnya.

Suatu jabatan atau pekerjaan disebut profesi apabila ia memiliki syarat syarat atau ciri ciri tertentu. Sejumlah ahli seperti (Mc Cully, 1963 ; Tolbert, 1972 ; dan Nugent, 1981) telah merumuskan syarat syarat atau ciri ciri utama dari suaru profesi sebagai berikut:

Pertama, suatu profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dan kebermaknaan sosial yang sangat menentukan.

Kedua, untuk mewujutkan fungsi tersebut pada butir di atas para anggotanya (petugas dalam pekerjaan itu) harus menampilkan pelayanan yang khusus yang didasarkan atas teknik teknik intelektual, dan keterampilan keterampilan tertentu yang unik.

Ketiga, penampilan pelayanan tersebut bukan hanya dilakukan secara rutin saja, melainkan bersifat pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut pemecahan dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.

Keempat, para anggotanya memiliki kerangka ilmu yang sama yaitu yang didasarkan atas ilmu yang jelas, sistimatis, dan eksplisit, bukan hanya didasarkan atas akal sehat (common  sense) belaka.

Kelima, untuk dapat menguasai kerangka ilmu itu diperlukan pendidikan dan latihan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Keenam, para anggotanya secara tegas dituntut memiliki kompetensi menimum melalui prosedur seleksi , pendidikan dan latihan serta lisensi ataupun sertifikat.

Ketujuh, dalam menyelenggarakan pelay.anan kepada pihak yang dilayani para anggota memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam memberikan pendapat dan pertimbangan serta membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan professional yang dimaksud.

Delapan, para anggotanya baik perorangan maupun kelompok lebih mementingkan pelayanan yang bersifat sosial daripada pelayanan yang mengejar keuntungan yang bersifat ekonomi.

Kesembilan, standar tingkah laku bagi anggotanya dirumuskan secara tersurat (eksplisit) melalui kode etik yang benar benar diterapkan. Setiap pelanggaran atas kode etik dapat dikenakan sanksi tertentu.

Kesepuluh,  selain berada dalam pekerjaan itu para anggotanya terus menerus berusaha menyegarkan dan meningkatkan kompetensinya dengan jalan mengikuti secara cermat literature dalam bidang pekerjaan itu, menyelenggarakan dan memahami hasl hasil riset serta berperan serta secara aktif dalam pertemuan pertemuan sesama anggota.

Demikian juga tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri di atas, Soetjipto dan Raflis Kosasi (2007) mengemukakan ciri-ciri utama suatu profesi itu sebagai berikut:

Pertama, suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan (crusial).

Kedua, jabatan yang menuntut keterampilan atau keahlian tertentu.

Ketiga, keterampilan atau keahlian yang dituntut jabatan itu di dapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.

Keempat, jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistimatik, eksplisit, yang bukan hanya sekadar pendapat khalayak umum.

Kelima, jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama.

Keenam, proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri.

Ketujuh, dalam meberikan layanan kepada masyarakat anggota profesi itu berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi.

Kedelapan, tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan judgement terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya.

Kesembilan, dalam prakteknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom dan bebas dari campur tangan orang luar.

Kesepuluh, jabatan ini mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat, dan oleh karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula.

Dan perlu direnungi kembali bersama terutama di kalangan profesi hakim, makna professional yaitu jika dalam pekerjaan bagaimana pun situasinya, baik dalam fasilitas yang cukup baik atau kurang baik, tetapi harus melakukan setiap pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan tidak harus melulu dengan meningkatkan kesejahteraan, perubahan gaji dan tunjangan hakim, hal itu tidak menjamin kenyataannya belum memberikan kesan bahwa peradilan adalah tempat yang bersih dari korupsi.

Bahwa peradilan yang bersih dan berwibawa dapat dibangun dengan menciptakan profesionalitas para hakim. Prinsip dasar inilah yang harus dijunjung hakim dalam menjalankan tugas maupun berinteraksi sosial. Salah satu yang memengaruhi tingginya indeks persepsi korupsi di Indonesia adalah sistem peradilan yang korup, terjadi mafia peradilan, aparat penegak hukum menerima suap. Semua itu menimbulkan persepsi negatif terhadap peradilan kita.

Dikutip, beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penyebab korupsi peradilan bervariasi dari negara ke negara. Beberapa kemungkinan penyebab termasuk remunerasi yang rendah dan sifat administratif peran hakim yang terlampau besar wewenang kekuasaan diskresi dan lemahnya pengawasan dari pelaksanaan kekuasaan tersebut.

Faktor-faktor yang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan hakim juga menciptakan sebuah lingkungan di mana peringatan pengawasan menjadi tidak berdaya, mengingat kekuasaan luas dan kewenangan individu yang terlibat.Kurangnya transparansi dan tidak adanya database yang komprehensif dan diperbarui secara teratur lebih memperburuk efek dari korupsi di peradilan.

Situasi seperti ini mudah mendorong terjadinya inkonsistensi dalam penerapan hukum dan membuatnya lebih sulit untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, atau kasus-kasus individual di mana putusan menjadi buruk atau anomali yang menunjukkan kemungkinan korupsi. Inkonsistensi mungkin timbul tidak hanya berkaitan dengan substansi putusan pengadilan, tetapi juga sehubungan dengan penundaan eksekusi putusan pengadilan, didorong oleh tidak adanya standar waktu dan pemantauan ketat pelaksanannya.

Kurangnya sistem teknologi informasi adalah salah satu penyebab utama untuk inkonsistensi juga , menurut pengacara dan para hakim Amerika Latin (The World Bank, 1999, An Analysis of the Causes of Corruption in the Judiciary). Semua itu menunjukkan tidak adanya nilai profesionalitas dikedepankan.

 

 

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.