Risalah Khilafah

Chandra Sasadara

 

Yth: Saudara Abu Fatih

Asslamu’alaikum…

Aku tidak bisa diam melihat caramu memaksa orang-orang di kampung untuk menerima caramu berpikir tentang politik, meskipun kau sampaikan itu di dalam majelis-majelis agama. Apa yang kau bilang tentang khilafah sebagai pemerintahan yang sah dan wajib hukumnya dalam Islam itu tidak lebih dari bentuk interpolasi. Kau memaksakan dalil ke dalam kerangka berpikir yang sebenarnya tidak relevan dengan tujuan dalil agama.

Aku setuju dengan Ali Abd al-Raziq dalam kitab Islam wa Ushul al-Hukm yang mengatakan bahwa khilafah bukan garis yang harus ditempuh dalam agama, melainkan sekedar garis politik pada umumnya. Islam tidak mengakuinya, tidak juga menolaknya. Tidak menyuruhnya, tidak juga melarangnya.

Tidak ada satupun dalil dalam Al-qur’an yang menyebut bahwa muslim wajib mendirikan khilafah sebagai sistem pemerintahan. Surah Al- Maidah ayat 48-49 yang sering kau sebut sebagai dalil bahwa mulism wajib mendirikan pemerintahan dalam bentuk khilafah itu selain bentuk interpolasi juga bentuk jumping of conclusion. Kata ahkam (hukama, hakim) dalam ayat itu tidak bisa kau paksa artinya menjadi penguasa/khalifah.

Pertama, hakim dalam ayat itu berkaitan dengan pengambilan kuputusan tentang persoalan agama seperti yang menjadi alasan turunnya ayat tersebut (asbab al nuzul). Kedua, kenabian bukan rezim pemerintahan. Nabi Muhammad memberikan keputusan (pada saat itu) bukan sebagai kepala pemerintahan, tapi sebagai pembawa pesan kebenaran dari Allah. Karena itu kalau kau mengikuti ayat itu secara benar harusnya tidak mengartikan kata “ahkam” sebagai khalifah tapi sebagai regulator.

Dalam Al-qur’an ada kata khalifah, Surah Al Baqarah ayat 30 dan Surah Shad ayat 26. Ayat pertama menyebut bahwa Allah menciptakan manusia di bumi adalah untuk menjadi khalifah, sedangkan ayat kedua menyebutkan bahwa Allah menjadikan Nabi Dawud sebagai khalifah.

Dua ayat tersebut dengan jelas menyebut bahwa setiap manusia adalah khalifah secara individual dan khalifah yang diemban oleh Nabi Dawud adalah khalifah publik/politik. Hanya Dawud satu-satunya Nabi yang disebut sebagai khalifah dalam Al-qur’an, sedangkan Nabi Muhammad tidak disebut sebagai khalifah sebagaimana Nabi Dawud sehingga apa yang kita warisi dari Nabi Muhammad adalah misi kenabian bukan misi kekuasaan/pemerintahan. Itu mengapa Abu Bakar disebut dengan khalifa ar-Rasul (pengganti Rasul Muhammad), bukan khalifah Allah (pengganti Allah) karena Abu Bakar menggantikan posisi Nabi dalam misi kenabian/kerasulan, bukan menggantikan Allah untuk berkuasa di bumi.

Abu Fatih, kau pasti akan mengatakan ada hadist yang menyebut bahwa setelah masa kenabian akan ada masa khalifah yang mengikuti jejak kenabian, kemudian akan ada masa kerajaan dan kemudian (terkahir) masa khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Hadist ini ada dalam Musnad Ahmad.

Tentang hadis ini aku ingin menyampaikan dua hal. Pertama, hadist itu merupakan prediksi politik Nabi sehingga harus hati-hati menggunakannya sebab siapa saja bisa menggunakan untuk kepentingan kekuasaan. Kedua, dari Kutub al Tis’ah (Sembilan Kitab Hadist Utama), hadist itu hanya ada di Musnad Ahmad. Salah satu rawi (penutur) hadist tersbut ada orang bernama Habib bin Salim, Imam Bukhari menyebut Habib bin Salim “fihi nazhar”, bermasalah. Itu megapa Imam Bukhari tidak pernah menerima hadist yang diriwayatkan oleh orang itu.

Apakah kau juga akan mengatakan pengangkatan Abu Bakar sebagai pengganti nabi oleh sebagian Sahabat Nabi di Saqifah Bani Sa’idah bisa kita jadikan dalil bahwa kekhalifahan merupakan keharusan? Sekali lagi kau harus hati-hati membaca peristiwa politik dalam sejarah. Suksesi di Saqifah adalah adalah peristiwa politik yang menjadikan sabahat Nabi pecah menjadi tiga kelompok dan saling mengancam. Ada kelompok Sa’ad bin Ubadah, kelompok Ali dan kelompok Abu Bakar-Umar. Umar bin Katab bahkan akan membunuh dan Sa’ad dan akan membakar rumah Fatimah jika mereka tidak membaiat/menyetujui pengangkatan Abu Bakar sebagi Khalifah Nabi. Tentang peristiwa seputar Saqifah kau bisa baca dalam Kitab Ma’alim Madrasatain Julid 1 karangan Sayid Murtadha Al Askari dan Kitab Al Imamah wa Al Siyasah jilid 1 dan 2 karangan Ibnu Qutaibah Al Dinawari.

Ada dua hal yang ingin aku katakan terkait dengan peristiwa di atas. Pertama, peristiwa Saqifah merupakan ijtihat sebagian sahabat (hasil pemikiran). Sebagian sahabat melakukan ijtihat karena tidak ada petunjuk secara langsung dari Nabi tentang suksesi pasca-Nabi. Kalau sistem pemerintahan dianggap sangat penting dalam misi kenabian, tidak mungkin petunjuk tentang suksesi tidak diajarkan oleh Nabi. Kedua, seperti yang ditunjukkan oleh para sahabat dari kelompok Ali dan Sa’ad yang memilih berbedah dengan kelompok Abu Kabar-Umar bahwa dalam hal cara berpolitik kita boleh memilih, tidak harus mengikuti satu cara seperti yang selama ini kau klaim bahwa khilafah merupakan satu-satunya sistem pemerintahan yang Islami.

Abu Fatih yang aku hormati, mari sedikit aku jelaskan tentang Dar Al Islam (Negara Islam) dan Dar Al Kufr (Negara Kafir). Al Shan’ani dalam kitab karangan Khalid Al Fahdhawi berjudul Al Fiqh al Siyasi al Islami menyebut sejumlah ciri negara Islam. Pertama, sepanjang praktik keagamaan seperti sholat Jumat masih boleh dilakukan. Kedua, sepanjang kekafiran tidak menonjol dan masif. Ketiga, berdasarkan jumlah kaum muslimin yang masih lebih banyak. Keempat, berdasarkan agama pemimpinnya.

Imam Abu Hanifah dalam kitab yang ditulis oleh Al Kasani berjudul Bada’I al Shana’i fi Tartib al Syar’i mengatakan bahwa “negara Islam dan negara kafir tidak bermakna formal dan harfiah, maksud negara Islam adalah negara yang bisa menjamin keamanan warganya sedangkan negara kafir adalah negara yang menciptakan ketakutan warganya”. Pertanyaanku kepadamu, apakah Indonesia sudah tidak memenuhi kriteria Shan’ani atau Imam Abu Hanifah sebagai negara Islam? Atau kau pikir wilayah kekuasaan ISIS lebih aman dibanding Indonesia?

Kau mungkin perlu tahu Indonesia sebelum berhayal mendirikan Khilafah di negeri ini. Kau sering mengatakan Indonesia adalah negara thagut yang didirikan oleh para kaum kafir. Kau tidak atau pura-pura buta bahwa negeri ini dirikan para kyai dan agamawan, diperjuangkan oleh para syuhada’ (martir) dari beragam kepercayaan, suku dan latar belakang politik di era perang kemerdekaan. Apakah kau juga mau mengatakan bahwa para nasionalis adalah kafir karena kau samakan arti ta’ashub/ashabiyah yang dilarang oleh Nabi dengan nasionalisme.

Kalau kau samakan pengertian antara ashabiyah dengan nasionalisme, itu menunjukkan kau tak cukup membaca sejarah Arab sebelum era kenabian dan masa kenabian. Ashabiyah lebih dekat dengan tribalisme, solidaritas berbasis kesukuan/klan yang akut sehingga menimbulkan fanatisme kelompok dan sering menimbulkan pertikaian di Arab era itu. Sedangkan nasionalisme mengandaikan kesatuan dalam keragaman suku, ras dan kebudayaan. Saling melindungi, berbagi cinta dan pengorbanan. Nasionalisme jenis ini yang digunakan oleh para pendiri bangsa untuk membangun keindonesiaan.

Dalam Piagam Madina, Nabi menyebut beragam suku dalam perjanjian sebagai ummah (kesatuan komunitas). Mereka terdiri dari kaum pendatang dari Makka, termasuk suku Quraisy (suku asal Nabi) dan suku-suku asli Madinah, baik yang beragama Islam maupun Yahudi dan Nasrani. Dalam piagam tersebut, mereka semua berhak atas keamanan dan perlindungan termasuk suku-suku lain yang berafiliasi dengan suku-suku yang disebut dalam piagam. Itu yang di sebut ummah, itu nasionalisme Madinah. Jenis nasionalisme yang sebangun dengan Nasionalisme Indonesia.

Apakah kau tetap akan mengatakan Indonesia adalah negara kafir karena berdasarkan PANCASILA, karena itu kau pikir perlu diubah menjadi khilafah. Coba kau tunjukkan sila mana dari Pancasila yang bertentangan dengan Al Qur’an? Apakah Tauhid (sila pertama) sebagai acuan ketuhanan; apakah Kharamatu al Insan (sila kedua) sebagai landasan etika dan moral; apakah Ukhuwah Wathaniyah (sila ketiga) sebagai acuan sosial; apakah Amruhum Syura Bainahum (sila keempat) sebagai acuan politik; dan apakah al Adalah al Ijtima’iyah (sila kelima) sebagai cita-cita Indonesia yang nampak bertentangan dengan Islam?

Abu Fatih, aku tinggalkan pertanyaan pada paragraf terakhir itu supaya kau pikirkan. Supaya kau tahu bahwa Khilafah atau sistem kenegaraan yang berasal dari beragam ideologi apapun di dunia tak akan ada artinya kalau tak bisa mewujudkan lima prinsip seperti yang disebut dalam Pancasila.

selamat-idul-fitri

Demikian yang bisa aku sampaikan, mohon maaf Lahir dan Batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sukron Jazilah.

 

Wassamu’alaikum

Saudaramu,

Sentot Wathony

 

 

8 Comments to "Risalah Khilafah"

  1. J C  24 July, 2015 at 05:45

    Khilafah? * siap-siap cari suaka kalau terjadi * (Kang, melu ora?)

  2. Dj. 813  19 July, 2015 at 23:26

    Bung Chandra . . .
    Selamat Lebaran . . .
    Mohon maaf lahir bathin . . .
    Salam,

  3. Handoko Widagdo  18 July, 2015 at 10:28

    Rahmad bagi seluruh bumi.

  4. HennieTriana Oberst  17 July, 2015 at 20:25

    Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin.

  5. djasMerahputih  17 July, 2015 at 12:23

    Thanks bang James..
    Tji Lani: Kalo hujan enaknya makan pisang goreng + kopi hangat.. he he he…

  6. djasMerahputih  17 July, 2015 at 12:22

    Ciri orang beragama membawa rasa nyaman dan tentram bagi sesama. Teror bukanlah ciri orang beragama, melainkan ciri kekuasaan yang memanipulasi ajaran agama. Indonesia menjamin seluruh agama dan kepercayaan bagi warganya. Indonesia negara damai, bukan negara perang…!! Khilafah…?? Sory, mending ke laut aja….!!

  7. Lani  17 July, 2015 at 09:26

    JAMES : mahalo……..hadir telaaaaaaat krn kehujanan dijalanan deressssss sekali.

  8. James  17 July, 2015 at 08:46

    1……absenin yang masih absen alias belum hadir

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *