Uneg-uneg soal Transportasi Publik di Indonesia

Louisa Veronica (Nonik)

 

Setelah baca tulisan Om JC soal konvoi motor gede (moge) dan sepeda motor biasa, saya jadi tertarik untuk bikin tulisan ini. Tulisan ini merupakan kombinasi dari artikel yang pernah saya kirim ke Kompas – sayang tidak dimuat – ditambah dengan tambahan uneg-uneg yang saya kira masih relevan. Jadi mohon maaf sebelumnya bagi para pembaca Baltyra yang budiman…. Daripada setelah baca tulisan ini malah bikin kesel, saya kasih warning dulu di awal deh.

Salah satu hal yang bikin saya males sekali balik ke Indonesia (saat masih di Swiss dulu) adalah karena kondisi jalan dan transport publiknya yang sudah acak adut dan mismanagement sampai ke akar-akarnya. Dan terbukti, ketika saya sudah tiba di Indo, ini adalah hal yang sering sekali membuat saya mencak-mencak sampe ke ubun-ubun, sampai-sampai saya takut kalau tekanan darah saya naik gara-gara terlalu sering marah-marah.

Karut marut kondisi bangsa ini di berbagai persoalan sebenarnya sangat tercermin dari perilaku warganya di jalan raya. Mengingat jalan merupakan sarana vital penghubung aktivitas ekonomi dan sosial, maka tidaklah berlebihan bila perilaku di jalan ini dapat dijadikan cermin untuk mengukur sejauh mana kemajuan pembangunan suatu negara serta mentalitas warganya telah terbentuk.

Dalam artikel Kompas tanggal 9 April 2015 oleh Radhar Panca Dahana yang berjudul “Menghukum Hukum”, beliau mengungkapkan kekesalannya akan persoalan insidental setiap hari di jalan raya yang semestinya tidak perlu terjadi. Misalnya: munculnya pengendara sepeda motor secara mendadak entah dari gang, tikungan, atau menyalip dari belakang yang dikendarai seorang ibu, kadang tanpa helm; sebuah motor yang dikendarai ayah atau ibunya, membonceng bisa lebih dari 2 anak (kadang dengan bayi digendong) dengan hanya ortu yang berpelindung kepala.

Saya merasakan benar keluhan tersebut. In fact, I cannot agree more. Indonesia masih jauh tertinggal dari negara maju dalam hal transportasi publik (TP) yang aman, nyaman, dan berjumlah memadai. Tak usahlah kita berkaca pada Eropa atau Amerika, dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun kita masih tertinggal jauh di belakang. Di dua negara tersebut, TP yang aman, nyaman, dan terjangkau berhasil meraih kepercayaan masyarakat dan berperan besar dalam memajukan negara tersebut. Pemerintah menggunakan dana untuk semakin meningkatkan layanan TP dari masa ke masa, juga untuk mempercantik tata kota yang membuat warganya kerasan untuk lebih banyak berjalan kaki, alih-alih menggunakan dana untuk meningkatkan ruas jalan tetapi hanya menguntungkan pengguna kendaraan pribadi dan mempersempit ruang gerak publik.

kopaja

Ketersediaan transportasi publik di Indonesia sebagai kebutuhan mutlak orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain belum terurus dengan baik. Transportasi publik masih banyak dipegang oleh swasta yang lebih berorientasi profit daripada mengelola TP sebagai sarana untuk melayani orang banyak. Peran pemerintah masih tergolong kecil dalam hal ini, kecuali di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.

Bahkan, di Surabaya yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia pun, ketersediaan TP bisa dikatakan masih jauh dari memadai. Awal-awal saya tinggal di Surabaya, saya bingung clingak-clinguk nyari angkot (yang disebut bemo di Surabaya) yang frekuensi kedatangannya itu jaraaaaaang sekali. (Kalaupun ada, rata-rata pada ngetem dan jalannya lambat pol, belum yang seenaknya menaik turunkan penumpang).

nyurung

Benar-benar sulit dipercaya bahwa kota terbesar kedua di Indonesia ini layanan TPnya masih sangat buruk, hampir dibilang tidak ada. Saya ngedumel dalam hati, “Yang bener aja masa orang harus punya motor buat bisa jalan ke mana-mana di sini?! Gimana dengan nasib pendatang atau turis? Duit tekor kaleeee buat pesen taksi atau ojek setiap hari…”

Dan ternyata keluh kesah saya ini memang ditanggapi positif oleh arek Suroboyo asli, yang mengiyakan bahwa wajib hukumnya untuk bawa mobil/motor sendiri kalau mau hemat di ongkos. Sekarang saya sudah bebas jalan-jalan ke seluruh Surabaya dengan motor yang dipinjami kantor. Tapi tetap saja saya menyayangkan kondisi minimnya TP. Olahraga jantung adalah hal yang biasa tiap kali berkendara di Surabaya, karena motor di sini pada nekat-nekat semua….

Kalo kata Mas Enief, motor nang kene ora ono rem e (motor di sini gak ada remnya). Pernah saya terpaksa masuk gang sempit karena jalan yang biasa sedang ditutup untuk kegiatan warga (ini soal lain lagi yang bikin saya juengkel setengah mati, benar-benar mengganggu lalu lintas warga kalo dikit-dikit jalanan ditutup cuma buat dangdutan, bazaar-an, 17-an, dll. Yang bener aja kaleeee!!). Saya sudah melaju ¾ gang, eeeeh di ujung ada motor nylonong masuk berlawanan arah. Bukannya ngalah untuk menunggu saya keluar dari gang, dia tetep membawa motornya masuk gang. Walhasil, kami harus berimpitan di tengah-tengah gang dan akhirnya saya ngalah memiringkan motor agar dia bisa lewat =.=

angkot

Denger-denger sih MRT mau dibangun tahun 2016, iya kalau proses birokrasi dan tendernya berjalan mulus. Apalagi ini Bu Risma juga kesandung untuk jadi walikota lagi kalau tidak ada lawannya – lah sampe kapan warga Surabaya sabar menunggu? Apa harus nunggu Surabaya jadi kayak Jakarta dulu? Jujur, saya bertanya-tanya dalam hal apa yang membuat Surabaya memenangi lomba kota pintar atau smart city beberapa minggu yang lalu. Apa hanya dari banyaknya taman kota? Bagi saya salah satu unsure maha penting yang harus dipenuhi agar suatu kota bisa menang di lomba kota pintar adalah ketersediaan TPnya, yang bagi saya hal ini belum terlihat di Surabaya. Ini masih berbicara dalam lingkup Pulau Jawa, jangan ditanya mengenai ketersediaan TP di luar Jawa. Karena dominasi orientasi profit itulah, layanan TP jauh dari maksimal. Tidak heran kalau masyarakat lebih suka memakai kendaraan pribadi karena kepercayaan mereka terhadap layanan TP sudah lenyap.

Fenomena ini berimbas pada berbagai hal, 3 di antaranya adalah kemacetan, selfish mentality atau mementingkan diri sendiri, dan terganggunya kenyamanan hidup bermasyarakat.

Pertama, semakin banyaknya masyarakat yang beralih kepada kendaraan pribadi merupakan faktor utama penyebab kemacetan karena timpangnya rasio pertumbuhan kendaraan dengan ruas jalan. Hal ini didukung dengan kemudahan untuk memperoleh kredit mobil dan sepeda motor, yang jelas tidak seimbang bagi cepatnya pertumbuhan ruas jalan.

Jakarta merupakan contoh yang paling bagus dan nyata untuk menggambarkan fenomena ini. Usaha pemerintah kota dalam menambah dan meningkatkan layanan TP, seperti bis TransJakarta dan pembangunan monorel, patut diapresiasi, namun sayangnya usaha ini sudah terlambat dimana usaha pembangunan moda TP baru justru memperparah kemacetan yang sudah parah. Ramalan bahwa Jakarta akan lumpuh pada tahun 2014 telah tergenapi, terutama pada rush hour dan musim hujan yang disertai banjir. Untuk itu, sudah merupakan imperatif sifatnya – bukan lagi anjuran – agar kota-kota besar lain belajar dari Jakarta: tanpa adanya campur tangan pemerintah daerah untuk segera membenahi TP, bisa dipastikan bahwa kemacetan akut tinggal menunggu waktu saja.

Kedua, berjubelnya kendaraan di jalan membuat waktu tempuh perjalanan semakin lama. Secara tidak langsung, hal ini turut menyuburkan terbentuknya selfish mentality atau perilaku egois warga pengguna jalan. Semua orang ingin segera mencapai tujuannya masing-masing dan menjadi tidak sabar, akibatnya perilaku saling serobot, tidak sabar menunggu lampu merah menjadi hijau hingga berhenti jauh melampaui zebra cross, memenuhi bahu jalan, bahkan melawan arus, merupakan kejadian yang biasa kita lihat. Sangat jarang orang mau mengalah kepada pengguna jalan lain, apalagi terhadap pejalan kaki, yang rupa-rupanya merupakan kasta paria di Indonesia meskipun mereka tidak menyumbang emisi apapun.

Ketiga, kedua faktor di atas berimbas kepada terganggunya kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Secara pribadi, ketiadaan TP memaksa orang untuk bisa mengendarai kendaraan pribadi, yang mendorong terjadinya aksi-aksi jalan pintas seperti pembuatan SIM melalui jalan belakang dan pembelian kredit sepeda motor atau mobil secara besar-besaran. Hal ini berimbas pula pada tata kota yang lebih memihak para pengendara kendaraan bermotor, dibandingkan memfasilitasi para pejalan kaki yang mendorong warga untuk lebih banyak berjalan kaki, atau dibentuknya taman-taman kota untuk mendorong interaksi sosial sesama warga.

Fakta bahwa Indonesia bukanlah tempat yang ramah bagi para pejalan kaki memainkan peran penting atas banyaknya kasus obesitas di negara ini, yang berimbas pada tingginya gaya hidup tidak sehat dan kasus-kasus penyakit mematikan tetapi tidak menular, yang biaya penanganannya membebani ekonomi negara triliunan rupiah per tahunnya (Kompas, 20 Mei 2015). Tak ketinggalan, lingkungan pun menjadi tercemar oleh tingginya angka polusi akibat emisi kendaraan bermotor. Kemacetan pula yang menyebabkan kendaraan seperti ambulans tidak bisa bergerak cepat. Karena hal-hal ini, orang jadi gampang stress, waktu dan emosi habis terbuang di jalan. Pulang ke rumah bawaannya sudah capek dan langsung tidur, tidak ada lagi waktu berkualitas untuk ngobrol dengan keluarga. Jadi, bisa dilihat alangkah luas dan besarnya dampak dari (sangat) kurangnya ketersediaan TP di Indonesia!

Jelas bahwa TP merupakan fasilitas dan kebutuhan utama yang dibutuhkan masyarakat. Kelambanan pemerintah dalam hal ini bisa berimplikasi pada munculnya kekacauan di jalan, berimbas pada faktor sosial, psikologis, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, yang telah mewujud dalam masyarakat kita (saya sampai mikir, pemerintah itu kenapa gak kepikiran untuk invest infrastruktur dan moda TP dari dulu-dulu sih?! Kenapa belajarnya itu selalu terlambaaaat!).

Regulasi dan kontrol yang lebih besar terhadap tersedianya layanan TP yang memadai secara jumlah dan kualitas yang profesional, antara lain tepat waktu dan reliable, seperti bisa diperkirakan waktu kedatangan dan keberatan, aman, serta tidak seenaknya menaikturunkan penumpang, telah sangat mendesak untuk dilakukan. Pemerintah juga bisa mengeluarkan kebijakan yang memperketat syarat-syarat kepemilikan kendaraan pribadi, misalnya dengan memberikan kenaikan pajak kendaraan atau bentuk disentif lainnya. Pemerintah seharusnya tidak perlu takut untuk menerapkan hal ini. Memang ini menyakitkan dan jauh dari kebijakan populer, namun sangat diperlukan demi kemaslahatan hidup orang banyak dan kepentingan bersama.

Saya menutup artikel ini dengan mengingatkan kembali visi awal pemerintahan ini, yaitu Nawacita yang berkeinginan untuk menjadikan Indonesia bila pusat maritim dunia. Hal ini dilanjutkan dengan gencarnya wacana untuk mengembangkan terbentuknya kota pintar di Indonesia. Namun semua itu hanyalah pepesan kosong bila profil TP darat kita masih terseok-seok seperti ini. Jangankan moda transportasi laut, bila keterhubungan di darat saja masih terseok-seok, hal ini akan sangat sulit – untuk tidak menyebut mustahil – tercapainya visi Indonesia sebagai pusat maritim dunia. Akhirnya, sia-sialah semua wacana tentang Nawa Cita dan kota pintar.

 

 

About Louisa Hartono

Nonik – cewek kelahiran Semarang dan besar di Purworejo. Setelah menamatkan studi masternya di Swiss, dia kembali ke Indonesia. Saat ini bekerja sebagai CSR Field Coordinator & Donor Liaison Officer di salah satu perusahaan ternama di Surabaya. Hobinya masih sama: jalan-jalan, membaca, dan belajar bahasa asing. Walaupun tulisannya banyak mengkritik Indonesia, tapi mimpi dan hatinya tetap bagi Indonesia. Suatu saat ingin bisa kerja di UNESCO sambil membawa nama Indonesia di kancah internasional, lalu pulang dan bikin perpustakaan dan learning center di Purworejo, kampung halamannya.

My Facebook Arsip Artikel

38 Comments to "Uneg-uneg soal Transportasi Publik di Indonesia"

  1. J C  7 September, 2015 at 15:08

    Oom SLB, masih ada semua komentar di artikel ini…di atasnya Ady dan di bawahnya Alvina tuh…

  2. Swan Liong Be  7 September, 2015 at 14:55

    Komentarku disini koq hilang ya?!

  3. Nonik-Louisa  7 September, 2015 at 09:45

    Wooow diskusi yang menarik Learn a lot from them hihihihi.

    #menyimak.

  4. Alvina VB  7 September, 2015 at 09:04

    Lanjut komennya nich, sebelum ilang blassss…

    Canada adl salah satu negara yg mengakui kedulatan dan kemerdekaan RI waktu RI baru aja mendeka. Saya rasa Canada gak punya minatan apa2 dibalik kunjungan mereka utk pembangun subway di Jakarta dan kota2 besar lainnya di P. Jawa bbrp thn yg lalu. Kl mereka ada rencana jahat, mau cari duit doang, ya mereka akan mengiyakan aja, setuju utk bangun itu subway dan kasih kontraknya ke Bombardier yg juga menanganin subway di bbrp kota besar di negara China saat ini. Justru yg kita musti hati-hati itu ya Jepang; kenapa kok Jepang setuju bangun itu subway? mereka tahu persis mentalitas negara kita kaya apa, lah bekas negara jajahan mereka gitu kok, masa lupa sih. Mereka tahu pasti ini adl bisnis jangka sangat teramat puanjang dan bisa makan puluhan tahun. Mereka tahu pasti “maintenance” di Indonesia kaya apa dan teknisi mereka akan bulak-balik nanti beresin kerusakan subway di Indonesia dan ini kan UUD (ujung2nya duit). OK, kl nanti berdalih, org2 kita akan ditraining utk proyek subway ini, lagi2 budget buat training teknisi di Indonesia berapa duit yg akan dikeluarkan, ini tdk akan makan satu atau dua tahun saja kan? Dan ini akan bertahap, makan waktu dan org Jepang pasti tidak akan kasih tahu semua ilmunya ke teknisi kita spy bisa lebih lama, ya lebih lama lagi bisnisnya kan. Kl bisnis dengan Jepang, ini spt ke medan perang, siapa yg lebih cerdik taktiknya di lapangan itu yg akan menang. Lah pem. Indonesia suka mundur schedulenya dan demen banget sama birokrasi, berbelit-belit, itu juga yg akan dimanfaatkan oleh org Jepang. Di samping itu, Jepang adalah negara yg “pride”nya tinggi banget, gak bisa nanggung malu. Beberapa waktu y.b.l. semua mata dunia tertuju sama peringatan “Bom Hiroshima-Nagasaki yg ke 70” Apakah pem. Jepang akan meminta maaf ke negara2 bekas jajahannya? Apa mau dikata, pride-nya masih ketinggian, kata PMnya: kesalahan masa lalu tidak bisa ditanggung terus-menerus sama generasi muda dan generasi y.a.d.. What??? Apa nanti kl mereka buat kesalahan dgn sistem subway di Indonesia puluhan thn kemudian, mereka akan mengatakan itu teknisi kita duluuuuu yg bikin, jangan disalahkan dgn yg sekarang.
    Coba deh tanya sama org2 yg pernah kerja sama org Jepang kaya apa mentalitas mereka.

    Lah…siapa bilang waktu banjir bandang bbrp thn yg lalu mall2 di Jakarta terbebas banjir? Mohon masukannya org2 yg tinggal di Jakarta waktu banjir bandang bbrp thn yg lalu, monggo….diberitakan kl itu banjir gak masuk ke parkiran2 di mall2. Lah beritanya ada uler dan buaya yg ketangkep di parkiran di mall deket HI gitu kok. Kl gak kena kebanjiran…. lah dateng dari mana itu uler dan buayanya?

  5. Alvina VB  7 September, 2015 at 08:38

    Mas Ady yg keselek baca komen saya, he..he….komen saya dalem sebetulnya, ada yg tersirat dlm baris2 tsb. Apakah mas masih tinggal di London saat ini? Saya mau tanya, menurut pengamatan mas, ada berapa banyak imigran dari negara tim-teng, afrika dan asia yg dulu adalah bangsa-bangsa jajahannya Inggris? Ada berapa banyak dari orang-orang ini yg tinggal di gato2 di London? Mohon keluar dari zone nyamannya kota London, tapi coba silahkan blusukan ke pinggiran kota2 London dan sekitarnya. Banyak dari mereka2 ini adalah pendatang yg gak punya kerjaan dan tergantung dari welfare negara Inggris. Ini juga terjadi banyak di negara Eropa saat ini, spt di German dan Itali, ttp magnet Inggris jauhhhhhhh lebih hebat krn sistem welfare mereka. Saat ini, ada berapa puluh ribuan pengungsi/refugees dari negara2 arab yg sedang menuju ke sana utk stay for good dan nantinya juga dpt welfare dari pem. lokal?

    Kita datang ke negara org utk kehidupan yg lebih baik, itu sudah pasti, ttp terus kita kan gak mau tergantung sama pemerintah setempat, jadi spt benalu. Kita punya niatan baik, utk masa depan yg lebih baik utk keluarga, kita bekerja dan ikutan memajukan perkekonomian lokal dan negara yg kita tinggalin. Saya rasa mas Adi ke sana utk kerja, bukan jadi refuge dan tergantung sama pem. Inggris kan? ya, jadi jangan keselek donk mas…. Saya tujukan komen saya ke org2 yg dateng, stay for good, gak mau kerja dan tergantung sama pem. di sana. Di samping itu, para pendatang ini, sudah dpt tunjangan, masih protest pula kl keinginan mereka tidak dipenuhi, ujung2nya pasti mereka teriak-teriak kena diskriminasi, rasisme, dsb, krn mereka tahu org bule paling takut kl dicap spt itu. Para pendatang ini, membawa adat istiadat dari negara asalnya dan ingin diterapkan di negara org ttp tidak mau membaur dan tunduk dengan aturan yg ada. Mereka malah mau-maunya sendiri dan mendorong spy aturan di negaranya spt syariah salah satunya, diakui di beberapa borough di London. Makanya org Inggrisnya sendiri pada kabur ke luar krn merasa menjadi minoritas di negaranya sendiri.

    Tentunya saya gak bisa mengeneralisasi semua pendatang spt itu donk, krn ada juga imigran yg sukses krn mereka kerja keras dan berhasil memberikan sumbangsih ke negara yg mereka tinggal.

  6. Swan Liong Be  7 September, 2015 at 00:03

    @Ady: baca komentar Alvina lebih seksama dan jangan mengeluarkan kalimat: “…dulu jajah negara orang sekarang dijajah sama pendatang” dari kontex aslinya, kalo baca hanya kalimat diatas memang beda interpretasinya! Kalo dibaca seluruh komentarnya , sudah lain artinya dan kamu gak keselek!

  7. Ady  2 September, 2015 at 23:07

    Ibu Alvina, nah kan… sekarang sudah dibangunin subway ada alasan baru lagi takut subwaynya kelelep, listriknya konslet, dsb. Saya bukan jubir proyek, tapi saya tahu bahwa satu-satunya proyek transportasi publik yang memakai jalur bawah tanah adalah MRT Jakarta, dan ini dikerjakan oleh Jepang. Kurang rawan bencana apa lagi Jepang, mereka sering kena tsunami, gempa, banjir. Pasti ini salah satu pertimbangan pemerintah memilih Jepang untuk mengerjakan proyek. Kalau dijelasin di sini teknisnya bisa ribet, tapi kalau tertarik mengetahui penjelasan teknisnya, silakan disimak di forum ini http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1561794. Lantai-lantai bawah permukaan tanah di mal-mal itu buktinya kan ya nggak kelelep pas banjir, kalau mau diibaratkan.

    Kalau kita curiga Jepang punya kepentingan mau duitnya saja, kenapa kita tidak curiga juga Kanada punya kepentingan lain?

    Inti komentar saya adalah sayang sekali kalau nanti fasilitas transportasi umum sudah jadi tapi ternyata jalanan masih padat mobil-mobil pribadi yang isinya cuma 1 atau 2 orang seperti sekarang.

    “…dulu jajah negara org sekarang dijajah sama para pendatang”

    Saya keselek baca ini. Saya juga pendatang di London, demikian juga banyak teman-teman di Baltyra pendatang di negara-negara lain. Tapi saya tidak pernah berniat menjajah, angin yang membawa saya ke London. Saya yakin, teman-teman yang lain di sini juga seperti saya. Tidak semua pendatang merusak/jahat, penduduk asli pun bisa merusak/jahat. Kalau ada yang merusak/jahat itu orangnya, tidak peduli dari Afrika, Eropa, Amerika, Timteng, juga Asia. AS, Australia, Kanada, dll bisa jadi negara besar juga berkat para pendatang. Jadi mohon tidak dipukul rata.

    Maaf kalau kurang berkenan

  8. Nonik-Louisa  2 September, 2015 at 16:20

    Makasih semua untuk komen2nya…. Kalau benar2 ingin membenahi kesemrawutan TP Indonesia ini memang perlu sedikit tangan besi kayaknya. Ga hanya membenahi sistim TPnya, tapi juga kasih dis-insentif seperti pembatasan atau kalau perlu pelarangan pembelian kendaraan pribadi. Malah saya bayangin, kalau bisa untuk sekian tahun ga usah produksi mobil/motor pribadi. Tapi kan praktiknya susah ya, pasti sektor industri bengok2, salah2 malah bisa jadi PHK besar2an…

    @Kak Alvina: ya entahlah, kenapa pendapat experts yg sudah terbukti kok tidak dihiraukan. Saya jadi ingat saat kasus Lapindo bertahun2 lalu, waktu itu ada ahli Russia yg bisa menghentikan semburan lumpur itu bahkan menawarkan diri, tapi entah kenapa ga disambut oleh pemerintah Indo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.