Uneg-uneg soal Transportasi Publik di Indonesia

Louisa Veronica (Nonik)

 

Setelah baca tulisan Om JC soal konvoi motor gede (moge) dan sepeda motor biasa, saya jadi tertarik untuk bikin tulisan ini. Tulisan ini merupakan kombinasi dari artikel yang pernah saya kirim ke Kompas – sayang tidak dimuat – ditambah dengan tambahan uneg-uneg yang saya kira masih relevan. Jadi mohon maaf sebelumnya bagi para pembaca Baltyra yang budiman…. Daripada setelah baca tulisan ini malah bikin kesel, saya kasih warning dulu di awal deh.

Salah satu hal yang bikin saya males sekali balik ke Indonesia (saat masih di Swiss dulu) adalah karena kondisi jalan dan transport publiknya yang sudah acak adut dan mismanagement sampai ke akar-akarnya. Dan terbukti, ketika saya sudah tiba di Indo, ini adalah hal yang sering sekali membuat saya mencak-mencak sampe ke ubun-ubun, sampai-sampai saya takut kalau tekanan darah saya naik gara-gara terlalu sering marah-marah.

Karut marut kondisi bangsa ini di berbagai persoalan sebenarnya sangat tercermin dari perilaku warganya di jalan raya. Mengingat jalan merupakan sarana vital penghubung aktivitas ekonomi dan sosial, maka tidaklah berlebihan bila perilaku di jalan ini dapat dijadikan cermin untuk mengukur sejauh mana kemajuan pembangunan suatu negara serta mentalitas warganya telah terbentuk.

Dalam artikel Kompas tanggal 9 April 2015 oleh Radhar Panca Dahana yang berjudul “Menghukum Hukum”, beliau mengungkapkan kekesalannya akan persoalan insidental setiap hari di jalan raya yang semestinya tidak perlu terjadi. Misalnya: munculnya pengendara sepeda motor secara mendadak entah dari gang, tikungan, atau menyalip dari belakang yang dikendarai seorang ibu, kadang tanpa helm; sebuah motor yang dikendarai ayah atau ibunya, membonceng bisa lebih dari 2 anak (kadang dengan bayi digendong) dengan hanya ortu yang berpelindung kepala.

Saya merasakan benar keluhan tersebut. In fact, I cannot agree more. Indonesia masih jauh tertinggal dari negara maju dalam hal transportasi publik (TP) yang aman, nyaman, dan berjumlah memadai. Tak usahlah kita berkaca pada Eropa atau Amerika, dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun kita masih tertinggal jauh di belakang. Di dua negara tersebut, TP yang aman, nyaman, dan terjangkau berhasil meraih kepercayaan masyarakat dan berperan besar dalam memajukan negara tersebut. Pemerintah menggunakan dana untuk semakin meningkatkan layanan TP dari masa ke masa, juga untuk mempercantik tata kota yang membuat warganya kerasan untuk lebih banyak berjalan kaki, alih-alih menggunakan dana untuk meningkatkan ruas jalan tetapi hanya menguntungkan pengguna kendaraan pribadi dan mempersempit ruang gerak publik.

kopaja

Ketersediaan transportasi publik di Indonesia sebagai kebutuhan mutlak orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain belum terurus dengan baik. Transportasi publik masih banyak dipegang oleh swasta yang lebih berorientasi profit daripada mengelola TP sebagai sarana untuk melayani orang banyak. Peran pemerintah masih tergolong kecil dalam hal ini, kecuali di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.

Bahkan, di Surabaya yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia pun, ketersediaan TP bisa dikatakan masih jauh dari memadai. Awal-awal saya tinggal di Surabaya, saya bingung clingak-clinguk nyari angkot (yang disebut bemo di Surabaya) yang frekuensi kedatangannya itu jaraaaaaang sekali. (Kalaupun ada, rata-rata pada ngetem dan jalannya lambat pol, belum yang seenaknya menaik turunkan penumpang).

nyurung

Benar-benar sulit dipercaya bahwa kota terbesar kedua di Indonesia ini layanan TPnya masih sangat buruk, hampir dibilang tidak ada. Saya ngedumel dalam hati, “Yang bener aja masa orang harus punya motor buat bisa jalan ke mana-mana di sini?! Gimana dengan nasib pendatang atau turis? Duit tekor kaleeee buat pesen taksi atau ojek setiap hari…”

Dan ternyata keluh kesah saya ini memang ditanggapi positif oleh arek Suroboyo asli, yang mengiyakan bahwa wajib hukumnya untuk bawa mobil/motor sendiri kalau mau hemat di ongkos. Sekarang saya sudah bebas jalan-jalan ke seluruh Surabaya dengan motor yang dipinjami kantor. Tapi tetap saja saya menyayangkan kondisi minimnya TP. Olahraga jantung adalah hal yang biasa tiap kali berkendara di Surabaya, karena motor di sini pada nekat-nekat semua….

Kalo kata Mas Enief, motor nang kene ora ono rem e (motor di sini gak ada remnya). Pernah saya terpaksa masuk gang sempit karena jalan yang biasa sedang ditutup untuk kegiatan warga (ini soal lain lagi yang bikin saya juengkel setengah mati, benar-benar mengganggu lalu lintas warga kalo dikit-dikit jalanan ditutup cuma buat dangdutan, bazaar-an, 17-an, dll. Yang bener aja kaleeee!!). Saya sudah melaju ¾ gang, eeeeh di ujung ada motor nylonong masuk berlawanan arah. Bukannya ngalah untuk menunggu saya keluar dari gang, dia tetep membawa motornya masuk gang. Walhasil, kami harus berimpitan di tengah-tengah gang dan akhirnya saya ngalah memiringkan motor agar dia bisa lewat =.=

angkot

Denger-denger sih MRT mau dibangun tahun 2016, iya kalau proses birokrasi dan tendernya berjalan mulus. Apalagi ini Bu Risma juga kesandung untuk jadi walikota lagi kalau tidak ada lawannya – lah sampe kapan warga Surabaya sabar menunggu? Apa harus nunggu Surabaya jadi kayak Jakarta dulu? Jujur, saya bertanya-tanya dalam hal apa yang membuat Surabaya memenangi lomba kota pintar atau smart city beberapa minggu yang lalu. Apa hanya dari banyaknya taman kota? Bagi saya salah satu unsure maha penting yang harus dipenuhi agar suatu kota bisa menang di lomba kota pintar adalah ketersediaan TPnya, yang bagi saya hal ini belum terlihat di Surabaya. Ini masih berbicara dalam lingkup Pulau Jawa, jangan ditanya mengenai ketersediaan TP di luar Jawa. Karena dominasi orientasi profit itulah, layanan TP jauh dari maksimal. Tidak heran kalau masyarakat lebih suka memakai kendaraan pribadi karena kepercayaan mereka terhadap layanan TP sudah lenyap.

Fenomena ini berimbas pada berbagai hal, 3 di antaranya adalah kemacetan, selfish mentality atau mementingkan diri sendiri, dan terganggunya kenyamanan hidup bermasyarakat.

Pertama, semakin banyaknya masyarakat yang beralih kepada kendaraan pribadi merupakan faktor utama penyebab kemacetan karena timpangnya rasio pertumbuhan kendaraan dengan ruas jalan. Hal ini didukung dengan kemudahan untuk memperoleh kredit mobil dan sepeda motor, yang jelas tidak seimbang bagi cepatnya pertumbuhan ruas jalan.

Jakarta merupakan contoh yang paling bagus dan nyata untuk menggambarkan fenomena ini. Usaha pemerintah kota dalam menambah dan meningkatkan layanan TP, seperti bis TransJakarta dan pembangunan monorel, patut diapresiasi, namun sayangnya usaha ini sudah terlambat dimana usaha pembangunan moda TP baru justru memperparah kemacetan yang sudah parah. Ramalan bahwa Jakarta akan lumpuh pada tahun 2014 telah tergenapi, terutama pada rush hour dan musim hujan yang disertai banjir. Untuk itu, sudah merupakan imperatif sifatnya – bukan lagi anjuran – agar kota-kota besar lain belajar dari Jakarta: tanpa adanya campur tangan pemerintah daerah untuk segera membenahi TP, bisa dipastikan bahwa kemacetan akut tinggal menunggu waktu saja.

Kedua, berjubelnya kendaraan di jalan membuat waktu tempuh perjalanan semakin lama. Secara tidak langsung, hal ini turut menyuburkan terbentuknya selfish mentality atau perilaku egois warga pengguna jalan. Semua orang ingin segera mencapai tujuannya masing-masing dan menjadi tidak sabar, akibatnya perilaku saling serobot, tidak sabar menunggu lampu merah menjadi hijau hingga berhenti jauh melampaui zebra cross, memenuhi bahu jalan, bahkan melawan arus, merupakan kejadian yang biasa kita lihat. Sangat jarang orang mau mengalah kepada pengguna jalan lain, apalagi terhadap pejalan kaki, yang rupa-rupanya merupakan kasta paria di Indonesia meskipun mereka tidak menyumbang emisi apapun.

Ketiga, kedua faktor di atas berimbas kepada terganggunya kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Secara pribadi, ketiadaan TP memaksa orang untuk bisa mengendarai kendaraan pribadi, yang mendorong terjadinya aksi-aksi jalan pintas seperti pembuatan SIM melalui jalan belakang dan pembelian kredit sepeda motor atau mobil secara besar-besaran. Hal ini berimbas pula pada tata kota yang lebih memihak para pengendara kendaraan bermotor, dibandingkan memfasilitasi para pejalan kaki yang mendorong warga untuk lebih banyak berjalan kaki, atau dibentuknya taman-taman kota untuk mendorong interaksi sosial sesama warga.

Fakta bahwa Indonesia bukanlah tempat yang ramah bagi para pejalan kaki memainkan peran penting atas banyaknya kasus obesitas di negara ini, yang berimbas pada tingginya gaya hidup tidak sehat dan kasus-kasus penyakit mematikan tetapi tidak menular, yang biaya penanganannya membebani ekonomi negara triliunan rupiah per tahunnya (Kompas, 20 Mei 2015). Tak ketinggalan, lingkungan pun menjadi tercemar oleh tingginya angka polusi akibat emisi kendaraan bermotor. Kemacetan pula yang menyebabkan kendaraan seperti ambulans tidak bisa bergerak cepat. Karena hal-hal ini, orang jadi gampang stress, waktu dan emosi habis terbuang di jalan. Pulang ke rumah bawaannya sudah capek dan langsung tidur, tidak ada lagi waktu berkualitas untuk ngobrol dengan keluarga. Jadi, bisa dilihat alangkah luas dan besarnya dampak dari (sangat) kurangnya ketersediaan TP di Indonesia!

Jelas bahwa TP merupakan fasilitas dan kebutuhan utama yang dibutuhkan masyarakat. Kelambanan pemerintah dalam hal ini bisa berimplikasi pada munculnya kekacauan di jalan, berimbas pada faktor sosial, psikologis, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, yang telah mewujud dalam masyarakat kita (saya sampai mikir, pemerintah itu kenapa gak kepikiran untuk invest infrastruktur dan moda TP dari dulu-dulu sih?! Kenapa belajarnya itu selalu terlambaaaat!).

Regulasi dan kontrol yang lebih besar terhadap tersedianya layanan TP yang memadai secara jumlah dan kualitas yang profesional, antara lain tepat waktu dan reliable, seperti bisa diperkirakan waktu kedatangan dan keberatan, aman, serta tidak seenaknya menaikturunkan penumpang, telah sangat mendesak untuk dilakukan. Pemerintah juga bisa mengeluarkan kebijakan yang memperketat syarat-syarat kepemilikan kendaraan pribadi, misalnya dengan memberikan kenaikan pajak kendaraan atau bentuk disentif lainnya. Pemerintah seharusnya tidak perlu takut untuk menerapkan hal ini. Memang ini menyakitkan dan jauh dari kebijakan populer, namun sangat diperlukan demi kemaslahatan hidup orang banyak dan kepentingan bersama.

Saya menutup artikel ini dengan mengingatkan kembali visi awal pemerintahan ini, yaitu Nawacita yang berkeinginan untuk menjadikan Indonesia bila pusat maritim dunia. Hal ini dilanjutkan dengan gencarnya wacana untuk mengembangkan terbentuknya kota pintar di Indonesia. Namun semua itu hanyalah pepesan kosong bila profil TP darat kita masih terseok-seok seperti ini. Jangankan moda transportasi laut, bila keterhubungan di darat saja masih terseok-seok, hal ini akan sangat sulit – untuk tidak menyebut mustahil – tercapainya visi Indonesia sebagai pusat maritim dunia. Akhirnya, sia-sialah semua wacana tentang Nawa Cita dan kota pintar.

 

 

About Louisa Hartono

Nonik – cewek kelahiran Semarang dan besar di Purworejo. Setelah menamatkan studi masternya di Swiss, dia kembali ke Indonesia. Saat ini bekerja sebagai CSR Field Coordinator & Donor Liaison Officer di salah satu perusahaan ternama di Surabaya. Hobinya masih sama: jalan-jalan, membaca, dan belajar bahasa asing. Walaupun tulisannya banyak mengkritik Indonesia, tapi mimpi dan hatinya tetap bagi Indonesia. Suatu saat ingin bisa kerja di UNESCO sambil membawa nama Indonesia di kancah internasional, lalu pulang dan bikin perpustakaan dan learning center di Purworejo, kampung halamannya.

My Facebook Arsip Artikel

38 Comments to "Uneg-uneg soal Transportasi Publik di Indonesia"

  1. J C  2 September, 2015 at 16:09

    Nonik, very well said dan sudah mewakili apa yang ada dalam pikiranku…dan terima kasih sudah menyambung dan menyambut tulisanku dengan tulisan ini…hehehe…

  2. Linda Cheang  31 August, 2015 at 10:55

    mengharapkan sistem TP di Indonesia bisa serapi di SG, itu mimpi kaloi, yeee.

    tapi ada kalanya ketika aku sudah kelamaan TP rapi di SG, MY atau negara yang lebih maju lainnya, kadang suka kangen juga dengan kesemrawutan TP di kota sendiri, hehehehe….

    pada akhirnya, mau rapi, mau semrawut, akhirnya aku nikmati saja, lah… dengan segala dinamikanya.

  3. Dewi Aichi  31 August, 2015 at 01:02

    Alvina…iya yang aku maksud di Brasil. nah soal angkutan umum ini jika nanti angkutan umum sudah nyaman dan lebih bagus sistemnya, pasti yang akan naik angkutan umum juga yang sekarang-sekarang menggunakan angkutan umum, yang pakai mobil pribadi sih tetep aja pakai mobil pribadi.

    Ini juga boleh dicatat ya teman-teman: http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-tahun-depan-transjakarta-24-jam-dan-gratis-headway-7-menit.html

  4. djasMerahputih  29 August, 2015 at 11:17

    Jakarta sudah overload…!!
    Mending cari alternatif Ibu Kota baru…. Balik ke rencana Bung Karno aja, Palangkaraya…
    Solusi kemacetan paling murah adalah mengurangi kepadatan penduduk kota.
    TansJ saja masih bermasalah, gimana dengan MRT? (skeptis.com)

  5. Alvina VB  29 August, 2015 at 09:26

    Yang saya heran nich ya…pemerintah Indonesia tidak mempertimbangkan pendapat para engineers dari Canada yg sudah datang ke kota Jakarta dan kota2 besar lainnya di P. Jawa, mereka bilang P. Jawa tidak kuat infrastruktur di bawah tanahnya krn adanya banyak faktor, salah satunya erosi dari laut sudah jauh masuk ke daratan. Lah nanti dibangun subway apa gak bahaya ya? Para engineers dari Jepang dan China mah bilang aman2 aja kok, lah mereka mau duitnya doang euy…. kl kejadian apa2 emang mau tanggung jawab nanti? We just wait and see aja…kebayang gak kl Jakarta kena banjir gede lagi? Itu subway nasibnya gimana? Mobil aja kl kena air langsung rusak apalagi ini subway yg pake listrik. Selain itu yg namanya pegawai negri di Indonesia banyak yg gak ngerti sama yg namanya maintenance itu gimana? Lah waktu bus2 baru jln khusus di jalur bus yg baru di Jakarta, beritanya bus mogok di jlnan, lah gimana sich? Apalagi ini subway, just wait and see ya….

  6. Alvina VB  29 August, 2015 at 09:11

    Dewi, maksudnya itu di Brazil ya?

  7. Alvina VB  29 August, 2015 at 09:10

    Gak heran… London sekarang dan duluuuu dah jauh beda banget. Lah org2 dari London pada pindah kemari je…bilangnya mereka (baca org Inggris) dah jadi minoritas di sana, krn pendatang dari negara arab, tim-teng dan afrika membanjiri kota mereka dan masih banyak yg akan datang lagi itu lagi di Italy dan Greece. Final destination mereka rata2 England, good luck dah…dulu jajah negara org sekarang dijajah sama para pendatang

  8. Dewi Aichi  29 August, 2015 at 00:22

    Alvina, diangkutan umum dilarang merokok, kalau ada yang merokok, nekad, tinggal panggil pengaman, satpam, kalau ngga mau ya tarik paksa…..semua pasti mengusirnya…ada tilpon pengaduan, ngga nyampe 2 menit pati didatangi satpam, trus dikeluarin dari angkutan publik.

  9. Dewi Aichi  29 August, 2015 at 00:17

    Nahhhhhhhh…setuju banget dengan komentar pak Ady……….ayo janji yaa…para pengguna mobil probadi mau pindah ke transportasi publik nanti jika sudah jadi tuh proyeknya..padahal kemarin ada berita bahwa beberapa transportasi publik digratiskan …tapi tetap sepi peminat….

  10. Dewi Aichi  28 August, 2015 at 23:51

    Lani..lhaaaa makanya itu, mereka gaji besar, kerja ngga ada butki nyata..mana? soal transportasi publik ini adalah URGEN, ngga bisa ditunda2 lagi…

    Alvina, aku ngerti kalau yang punya problem kesehatan seperti asma, ya aku maklum, tapi diluar itu, masyarakat Indonesia memang ngga cinta transportasi publik dengan alasan, belum nyaman, tidka aman, etc, padahal yang nyaman saja mereka tidak mau pakai kok…terutama di pusat-pusatnya yang mudah dilalui jalur transportasi umum. Kalau alasan lambat, bisa diakalin berangkat lebih pagi, karena banyak angkot ngetem…jadi tradisi pakai angkot memang belum diminati….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.