Mahkamah Agung Dinodai dengan Surat Perkara yang Penuh Coretan

Amstrong Sembiring

 

Etika itu suatu sikap dan perilaku menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu organisasi. Etika itu sangat penting dalam setiap lini kehidupan.

Survei jelas membuktikan, jika anda mencoba bertanya kepada seorang professional tentang bagaimana membuat dokumen surat yang baik dan benar kebanyakan seorang profesionalisme akan sepakat menilai secara substansial bahwa kerapihan kebersihan dari dokumen surat itu adalah merupakan cerminan etika keberadaan kepribadian diri, organisasi, institusi, kantor dan oleh karena itu dokumen surat yang kotor penuh coretan-coretan di sana-sini harus ditolak, apalagi jika dilihat dari sudut Hukum Administrasi Negara maka dokumen surat seperti itu tidak ada legitimasinya secara hukum.

Bukti, banyak dokumen surat yang tidak diperbolehkan adanya coretan-coretan misalnya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yaitu surat yang digunakan oleh Dirjen Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak, dimana SPPT yang diterbitkan tidak boleh ada coretan atau bekas hapusan tipp-ex dan sebagainya, sekalipun coretan/hapusan tadi diparaf atau ditandatangani.

Begitu juga mengenai prosedur pengesahan dokumen akan dipergunakan di Indonesia misalnya, untuk mengetahui prosedur dan persyaratan pengesahan dokumen dagang atau dokumen pribadi di Indonesia yang akan dipergunakan di luar wilayah Indonesia tidak boleh coretan-coretan.

Dokumen Surat Lamaran Kerja Saja Jika Ada Coretan Ditolak

Bahkan surat lamaran kerja isinya banyak coretan, bekas hapusan, tipp ex, dan koreksian maka surat lamaran tersebut akan ditolak karena dianggap surat lamaran kerja tersebut tidak sesuai dengan etika struktur telah ditentukan, dan itu sangat penting bagi perusahaan maupun institusi.

Surat lamaran itu adalah salah satu contoh surat resmi sehingga dalam pembuatannya harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Bahkan kesalahan penulisan tanggal pembuatan surat lamaran kerja tersebut meski kesalahan kecil tetapi jika surat lamaran kerja anda diteliti oleh staff personalia yang sangat profesional dan kritikal, hal ini bisa menjadi masalah besar 100 persen ditolak.

Barangkali masih segar dalam ingatan kita, ketika masih bersekolah dimana kerap kali institusi sekolah selalu diserukan untuk diminta lebih cermat dalam penulisan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah sebab dokumen itu sangat penting. Pihaknya menegaskan tidak boleh ada coretan dalam surat tersebut. Sekolah harus teliti dalam penulisan di STTB, resikonya semisal terjadi kesalahan sekolah akan menghadapi birokrasi yang panjang.

 

Isi Dokumen Surat Kontra Memori Kasasi Perdata Penuh Coretan, Etiskah?

Bilamana menjawab dari sub judul di atas tersebut, maka tentunya jawaban sangat tidak etis dan tidak menghormati terhadap institusi Mahkamah Agung. Dokumen surat kontra kasasi berjumlah 21 (dua puluh satu) halaman tersebut jelas sekali dibuat asal-asalan dan isi dokumen surat kontra kasasi penuh coretan yang kemudian diperbaiki lalu diparaf tanpa diketahui oleh pihak lain berkepentingan patut juga dipertanyakan dan eksistensi dokumen surat kontra kasasi tersebut menjadi tidak sah karena itu merupakan dokumen surat resmi yang sah. Dengan kata lain setiap dokumen surat resmi harus mempunyai nilai etika procedural dan memenuhi ketentuan etika aturan sebagaimana mestinya.

mahkamahagung (1) mahkamahagung (2) mahkamahagung (3)

Dokumen Surat Kontra Kasasi Perdata yang kotor penuh coretan diperbaiki kemudian diparaf dengan sepihak tanpa diketahui pihak lain berkepentingan

Dalam etika organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang. Nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku dengan baik seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan dan bertanggung jawab. Seperangkat nilai tersebut biasanya dijadikan sebagai acuan dan dianggap sebagai prinsip-prinsip etis atau moral.

Mahkamah Agung itu sendiri adalah merupakan suatu organisasi yang mempunyai struktur dimana Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan Hakim Anggota, Kepaniteraan Mahkamah Agung, dan Sekretariat Mahkamah Agung. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.

mahkamahagung

Oleh karena dokumen surat seperti itu tidak memenuhi ketentuan etika organisasi (red, Mahkamah Agung) menekankan seperangkat nilai yang berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku tata karma dalam menyampaikan dokumen surat kontra kasasi dengan baik seperti sikap hormat dan bertanggung jawab, karena etika organisasi hal tersebut yang dijadikan sebagai acuan dan dianggap sebagai prinsip-prinsip etis atau moral.

Dalam konteks lain, demikian juga dokumen surat kontra kasasi seperti itu tidak legitimate dari sudut Hukum Administrasi Negara untuk dijadikan rujukan analisa pertimbangan hukum oleh majelis Hakim Agung, bagaimana mungkin Hakim Agung memeriksa dokumen surat kontra kasasi perdata yang kotor dan penuh coretan-coretan di sana-sini, dan secara implisit itu merupakan pelecehan merendahkan terhadap kemulian sebagai Hakim Agung

Eksistensi Mahkamah Agung sedang dipertaruhkan dengan model dokumen surat kontra kasasi seperti itu sebaiknya ditolak dan tidak dipertimbangkan. Dokumen surat kontra kasasi perdata yang kotor dan penuh coretan sana sini seperti itu bisa menimbulkan preseden hukum yang buruk ke depan, nanti semua pihak berpekara hukum di Pengadilan bisa seenak-enaknya mengesampingkan nilai etika yang baik dengan membuat dokumen surat jika salah tidak perlu diganti cukup diperbaiki langsung dicoret dengan spidol atau pulpen lalu diparaf sepihak, beres sudah.

Dokumen surat kontra kasasi yang kotor penuh coretan asal-asalan menanggapi dokumen surat memori kasasi dalam perkara perdata sebagai berikut:

mahkamahagung (4)

Detail Berkas Perkara 1477KP/2015 (Kasasi Perdata). No. Putusan Tingkat Banding    514/PDT/2014/PT.DKI Tanggal 16 Oktober 2014 sebanyak 7 halaman

No. Putusan Tingkat Pertama 320/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR Tanggal 29 Januari 2014 sebanyak 101 halaman

Demikian juga dokumen surat kontra kasasi perdata yang kotor penuh coretan tersebut bisa menimbulkan spekulasi dan dugaan lain bahwa coretan sengaja diperbaiki oleh pihak lain, dan itu bisa dari oknum pegawai pengadilan atau oknum staf pengadilan dan sebagainya. Wajar dan lazim saja dugaan tersebut karena mafia peradilan di negeri sudah mengakar, jangankan itu lebih dari itu saja ada sebagaimana telah dilansir oleh beberapa media nasional, sudah banyak kasus pemalsuan putusan berapakali terjadi dan kasus sejenis itu terjadi dengan melibatkan aparat hukum, termasuk pengacara dan panitera pengadilan.

 

Perkara Digoreng-goreng Bagaikan dalam Jeratan Mafia Peradilan

Apalagi perkara ini di Pengadilan dari awal penuh kontroversial sangat subjektif sarat dengan peradilan sesat, masih segar dalam ingatan kita berapa waktu lalu di surat kabar atau media online detik news berjudul “Pertama di Indonesia, Hakim PN Jakbar Mainan Handycam Saat Sidang”, para kuasa hukum melaporkan ketiga hakim tersebut ke Komisi Yudisial dengan nomor 0132/L/KY/III/2014 dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (BAWAS MA). Dimana persidangan yang diketuai hakim Harijanto, SH.,MH, Sigit Hariyanto, SH.,MH (hakim anggota) dan Julien Mamahit, SH (hakim anggota) menyalahi konstruksi hukum yang ada. Seperti hal sita jaminan harus diputus dulu oleh hakim karena ini sangat penting menginggat harta yang dikuasai keseluruhan, tapi ini aneh bin ajaib baru pertama kali dalam sejarah hukum, instalasi yang baku itu diobrak-abrik oleh majelis hakim tersebut. Secara definisinya sita jaminan itu harus diputus sebelum pokok materi tapi ini diputus setelah pokok materi, dimana letak sita jaminannya.

mahkamahagung (5)

Salah satu anggota hakim bernama Sigit Hariyanto, SH, MH menggunakan kamera video merekam saat sidang berlangsung dan kemudian persidangan tersebut ditutup tanpa ada agenda jadwal sidang berikutnya oleh Ketua Majelis bernama Harijanto, SH, MH.

Bukan itu saja perilaku majelis hakim yang tertangkap tangan sedang menyidangkan perkara 320 perdata menggunakan handycam di PN Jakarta Barat, “Majelis Hakim yang terdiri Harijanto, SH, MH (Hakim Ketua), Sigit Hariyanto, SH, MH (Hakim Anggota), dan Julien Mamahit, SH (Hakim Anggota), dan salah satu anggota hakim bernama Sigit Hariyanto, SH, MH menggunakan kamera video merekam saat sidang berlangsung dan kemudian persidangan tersebut ditutup tanpa ada agenda jadwal sidang berikutnya oleh Ketua Majelis bernama Harijanto, SH, MH.

Akhirnya hakim tersebut kena sangsi langgar Kode Etik, sebagaimana dilansir dari data yang dilansir website Bawas MA yang dikutip detikcom, Senin (8/12/2014), hukuman itu dijatuhkan kepada 39 hakim untuk periode pemeriksaan Juni-September 2014. Dari jumlah itu, 10 hakim di antaranya dari Jakarta. Seperti hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) berinisial RH yang dijatuhi teguran lisan. RH dinilai melanggar poin 8 kode etik hakim tentang Disiplin Tinggi, yaitu: Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Dari PN Jakarta Barat, 5 hakim dijatuhi sanksi karena sama-sama melanggar poin 8 kode etik di atas. Mereka yaitu berinisial AS, FR, FB, H dan SH. Beda lagi dengan seorang hakim PN Jakarta Utara berinisial Sct yang dijatuhi hukuman setingkat lebih tinggi yaitu peringatan tidak puas secara tertulis. Sebab Sct dinilai melakukan perbuatan tercela dan melanggar poin 2.1 kode etik hakim, yaitu: Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.

Kejadian peristiwa memalukan itu mestinya menjadi momen para hakim untuk menunjukkan sikap “kesejatian” mereka, sebagaimana sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur.

Di dalam kode etik dan perilaku hakim jelas-jelas disebutkan bahwa kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Sekarang sudah ada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma – norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan   masyarakat. Dengan kata lain Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.

 

 

7 Comments to "Mahkamah Agung Dinodai dengan Surat Perkara yang Penuh Coretan"

  1. J C  25 September, 2015 at 11:35

    Yah beginilah wajah peradilan dan hukum di Indonesia…

  2. Amstrong Sembiring  25 September, 2015 at 04:36

    Ratusan view: “MAFIA PERADILAN ITU KEJAHATAN TERORGANISIR SECARA SISTEMATIKA KERJ..” dari [email protected] http://t.co/cS7rgx7Qxb

  3. Amstrong Sembiring  25 September, 2015 at 04:31

    Etika Kantor Orang Itu Dimana, Buat Dokumen Surat Kontra Kasasi Perdata Kotor Penuh Coretan? http://t.co/pxOFlApTLc @MahkamahAgung @KPK_RI

  4. Amstrong Sembiring  25 September, 2015 at 04:26

    Ya itu betul sekali, mediasi sdh pernah dilakukan tp sang kakak tsb bernama Soerjanie itu manusia yg sangat serakah dan bahkan ia menguasai seluruh harta peninggalan tsb, ia merasa dilindungi oleh pengacara mapan kantor yg berada dikawan elit menteng jakpus dan pengacara yg menfaatkan situasi yg kisruh alias memancing ikan di air keruh, kita lihat saja ini negara hukum dan kebenaran akan selalu ada, kasus ini sdh sy buat buku dan semoga bermanfaat buat orang banyak, seharusnya org yg beragama itu tahu mana yg hak dan kewajiban…..KATA pepatah bijak orang tua dulu, memakan harta orang lain saudara sendiri dengan cara yang tidak baik, itu termasuk perbuatan dosa, dan mengambil hak orang lain itu, sama seperti meminum air laut, semakin diminum semakin haus, pertanyaan untuk kita semua apakah ada orang suka minur air laut? Jawaban, hanya orang tidak sehat akal pikiran saja yang melakukan seperti itu. Namun anehnya di zaman gila sekarang ada saja orang yang melakukan seperti itu.

    Baca juga: Hati-hati soal waris, manusia bisa lupa daratan dan Rebutan warisan, warga Kanung mati dibacok iparnya

    Dan tentu juga perilaku seperti itu adalah termasuk perbuatan yang tidak disetujui hukum. Karena Indonesia sebagai Negara hukum, dimana hukum sebagai panglima telah jelas-jelas mengatur hal tersebut, secara konstitusional dijelaskan bahwa ahli waris sah tidak boleh dirugikan hak-haknya.

    Hukum mengatur tegas tentang bagian mutlak ahli waris adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan testament. Dimana bagian mutlak tersebut yang jika dilanggar oleh ahli waris lain maka berarti juga telah melanggar konstitusional (Undang-undang 1945) dimana Hak-hak tersebut antara lain ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

    ”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Demikian juga pada pasal Pasal 28H ayat (4) UUD 1945: ”Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”.

    Maka demikian, juga tidak ada satupun orang yang bisa menciderai ahli waris sah, dimana ia sebagai warga Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan hukum serta mentaati peraturan perundang-undangan berlaku. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi, dimana kewajiban konstitusionalnya ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945:

    “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”.

    Dalam optik hukum, sudah jelas sekali, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan pada pasal 830 menyatakan: “Pewarisan hanya terjadi karena kematian. (KUHPerd. 3, 472.”). Berikutnya pada pasal 832 (s.d.u. dg. S. 1935-486.) menyatakan: “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkimpoian, dan si suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

    Bila keluarga sedarah dan si suami atau si istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. (KUHPerd. 141, 520, 852 dst., 862 dst., 873, 1059, 1126 dst.; S. 1850-3.)”

    Lalu timbul pertanyaan, mengapa orang tetap saja ada selalu menyimpangi aturan main hukum tersebut? Jawaban tentunya tidak semua manusia seperti itu. mungkin sebagian besar orang memang seperti yang anda sebutkan.

    Karakter itu dibentuk oleh keadaan lingkungan keluarga, masyarakat, dan sistem yang ada dalam suatu kelompok, misalnya saja pengacara tertentu yang memang ingin memancing ikan di air keruh atau orang tersebut memang jauh dari ajaran agama, tidak sanggup untuk mengamalkan apa yang menjadi perintah dan tidak bisa menjauhi larangan dalam agama, sehingga orang tesebut akan mementingkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan kepentingan saudara atau orang lain. @bersambung

    Baca juga: Hati-hati soal waris, manusia bisa lupa daratan dan Rebutan warisan, warga Kanung mati dibacok iparnya

    Dan tentu juga perilaku seperti itu adalah termasuk perbuatan yang tidak disetujui hukum. Karena Indonesia sebagai Negara hukum, dimana hukum sebagai panglima telah jelas-jelas mengatur hal tersebut, secara konstitusional dijelaskan bahwa ahli waris sah tidak boleh dirugikan hak-haknya.

    Hukum mengatur tegas tentang bagian mutlak ahli waris adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan testament. Dimana bagian mutlak tersebut yang jika dilanggar oleh ahli waris lain maka berarti juga telah melanggar konstitusional (Undang-undang 1945) dimana Hak-hak tersebut antara lain ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

    ”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Demikian juga pada pasal Pasal 28H ayat (4) UUD 1945: ”Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”.

    Maka demikian, juga tidak ada satupun orang yang bisa menciderai ahli waris sah, dimana ia sebagai warga Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan hukum serta mentaati peraturan perundang-undangan berlaku. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi, dimana kewajiban konstitusionalnya ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945:

    “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”.

    Dalam optik hukum, sudah jelas sekali, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan pada pasal 830 menyatakan: “Pewarisan hanya terjadi karena kematian. (KUHPerd. 3, 472.”). Berikutnya pada pasal 832 (s.d.u. dg. S. 1935-486.) menyatakan: “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkimpoian, dan si suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

    Bila keluarga sedarah dan si suami atau si istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. (KUHPerd. 141, 520, 852 dst., 862 dst., 873, 1059, 1126 dst.; S. 1850-3.)”

    Lalu timbul pertanyaan, mengapa orang tetap saja ada selalu menyimpangi aturan main hukum tersebut? Jawaban tentunya tidak semua manusia seperti itu. mungkin sebagian besar orang memang seperti yang anda sebutkan.

    Karakter itu dibentuk oleh keadaan lingkungan keluarga, masyarakat, dan sistem yang ada dalam suatu kelompok, misalnya saja pengacara tertentu yang memang ingin memancing ikan di air keruh atau orang tersebut memang jauh dari ajaran agama, tidak sanggup untuk mengamalkan apa yang menjadi perintah dan tidak bisa menjauhi larangan dalam agama, sehingga orang tesebut akan mementingkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan kepentingan saudara atau orang lain….” (ini kutipan artikel opini sy pribadi di http://www.lensaindonesia.com)

  5. Dj. 813  24 September, 2015 at 12:51

    Terimakasih untuk ceritanya .
    Begitulah Indonesia kita yang ramah dan sopan sekali .
    Hahahahahahaha . . . ! ! !
    Salam,

    Oooooo . . . Alvina juga anggota Trio Kkenthir juga ya . . . ! ! !
    Jadi Quatro dong . . .
    Hahahahahahahaha . . . ! ! !

  6. Alvina VB  24 September, 2015 at 11:52

    Bung Amstrong S: Saya gak heran sama sekali dgn tulisan anda ini. Kl mau membicarakan pengadilan di Indonesia, gak tahu mau bilang apa lagi dah….mulai dari bawahan sampe ke atasan (badan yg tertinggi), memang betul mereka spt mafia layaknya. Saya masih ingat bagaimana proses pengadilan yg menimpa keluarga kami hampir 17 thn yg lalu, dari bawahan sampe atasan semuanya dapet jatah, setoran uang musti kenceng kl mau lancarrrr, uang stop ya spt judul yg anda kasih: “Perkara Digoreng-goreng Bagaikan dalam Jeratan Mafia Peradilan” kasus tertunda-tunda sampe bulanan bahkan thnan, jln lagi ya krn kita keluarin duit lagi dan menarik kasus tsb krn mendatangkan mediator, minta ampuynnnnnn dah, mustinya dari awal ada mediator, jadi gak usah sampe jadi bulan2an pengadilan. Saya rasa adik saya yg ngurusin ke pengadilan dari awal permasalahan, dia udah gak bisa nangis lagi, ttp udah muntah darah betulan. Siapapun org di Ind kl bermasalah secara hukum, saya sarankan JANGAN SAMPE MASUK KE PENGADILAN, cari mediator aja, diselesaikan secara baik2, krn kl dah sampe masuk pengadilan, bukan keadilan yg kita dapetkan ttp kita malah mempertebal kantong para mafia di pengadilan. Saya dan kel. besar saya bersumpah tidak akan pernah menginjakan kaki di gedung pengadilan manapun di tanah air, walaupun sudah ada 10 prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim, numpang tanya ya…….di Indonesia hakim mana yg bisa pegang 10 prinsip tsb???

    Thanks James udah diabsenin.

  7. James  24 September, 2015 at 10:50

    hadir sembari lewat mengabsenkan Trio Kentirs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.