Ahistoris

Chandra Sasadara

 

Apakah anda tahu bahwa Soekarno adalah orang yang melobby, bahkan pada 16 Juli Soekarno meneteskan air mata saat meyakinkan kelompok “kebangsaan” agar menerima kesepakatan yang dibuat oleh panitia 9 pada 22 Juni 1945 tentang “Ketuhanan dengan menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Mangapa Soekarno harus melakukan hal itu? Karena baginya Persatuan Indonesia di atas segalanya.

Hatta adalah orang yang mewakili kelompok “Kebangsaan” untuk meyakinkan kelompok “Islam” dalam PPKI agar merelakan anak kalimat “ dengan menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” hilang dalam Piagam Jakarta. Pada 18 Agustus 1945 anggota PPKI menyepakati untuk mengilangkan “tujuh kata” demi persatuan. Hilangnya tujuh kata dlm preumbule itu yang membuat Indonesia memiliki Kementerian Agama dan Peradilan Agama Islam, sebab kedua lembaga itu merupakan “tukar guling” dari Piagam Jakarta.

Pertanyaan berikutnya, apakah Pancasila yang kita kenal sekarang buatan Soekarno seorang? Jawabanya TIDAK. Pada 1 Juni Soekarno hanya menyampaikan usulan 5 dasar negara di depan BPUPKI. Isinya 1) Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme (kemanusiaan); 3) Mufakat (demokrasi); 4) Kesejahteraan Sosial; 5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

makna-pancasila 1945-06-01-pancasila

Untuk mematangkan usulan Soekarno di atas, dr Rajiman (Ketua BPUPKI) membentuk panitia kecil. Panitia itu yang merumusan dan membuat tata urutan Pancasila seperti yang kita kenal sekarang , jadi bukan Soekarno seorang. Panitia kecil itu terdiri dari: Soekarno, Hatta, Yamin, Soetarjo Kartohadikesoemo, Otto Iskandardinata, Maramis, Ki Bagus Hadikusoemo dan Kyai Wahid Hasyim.

Kalau anda masih berpikir bahwa Pancasila adalah buatan Soekarno seorang anda tak tahu sejarah. Kalau anda mengatakan bahwa Piagam Jakarta hilang karena akal-akalan Soekarno dan Hatta anda juga ahistoris.

Kalau anda tak paham sejarah, anda tak bedah dengan seorang anak mengacungkan jari tengah di depan foto Jenderal Soedirman. Atau seperti perempuan muda, anggota band yang mengartikan kalimat “Tutwuri Handayani” sebagai “berbeda-beda tetapi tetap satu” atau anda sebenarya hanya sekelas dengan penyanyi dangdut yang dilaporkan oleh masyarakat karena menghina lambang negara.

 

 

12 Comments to "Ahistoris"

  1. Indra Ganie – Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.  7 April, 2016 at 14:59

    REVOLUSI NASIONAL INDONESIA 1945

    Oleh : Indra Ganie – Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.

    · Mengenang 115 tahun (1901 – 2016) lahir Presiden Soekarno.

    · Mengenang 100 tahun (1916 – 2016) lahir Panglima Besar Jenderal Soedirman.

    · Mengenang 70 tahun (1946 – 2016), tepatnya 08 APRIL 1946 gugur dalam tugas REVOLUSI NASIONAL INDONESIA 1945 pamanku Raden Soepardan di Front Karawang-Bekasi. Kini beliau bermakam di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Karawang.

    TULISAN INI DIPERSEMBAHKAN KEPADA ANAK BANGSA SEBAGAI BAKTI PADA PAHLAWAN

    PENGERTIAN REVOLUSI

    Istilah di atas berasal dari bahasa Barat – semisal Inggris “revolution” – yang diterjemahkan secara bebas “bentuk perubahan secara menyeluruh dan/atau cepat”. Definisinya kira-kira adalah “perubahan suatu tatanan atau keadaan dalam kehidupan manusia – baik sebagai pelaku, penonton maupun penderita – yang mengganti keadaan sebelumnya menuju yang diharapkan (lebih baik) secara menyeluruh dan/atau cepat”.

    Mengingat setahu penulis revolusi hanya terjadi dalam kehidupan manusia, maka revolusi dapat mencakup segala bidang kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk dinamis, ia cenderung bergerak atau berubah. Ada jenis perubahan lain yaitu evolusi yang dapat didefinisikan “bentuk perubahan keadaan sebagian atau menyeluruh secara lambat”. Perubahan jenis ini tidak hanya mencakup manusia tetapi juga semesta.

    Secara garis besar, manusia telah melalui 3 tahap revolusi yaitu:

    1. Revolusi agraria, manusia berubah dari pemetik, pemburu atau pengumpul menjadi penanam dan peternak. Perioda ini dimulai sekitar 10000-7000 sebelum Masehi.
    2. Revolusi industri, tenaga manusia dibebaskan dan diganti dengan tenaga mesin. Perioda ini dimulai sekitar pertengahan abad-18.
    3. Revolusi informatika, manusia mampu mengirim info dengan media elektronik menggantikan media kurir. Perioda ini dimulai sekitar abad-20.

    Revolusi yang menyentuh hidup manusia antara lain adalah bidang sosial. “Revolusi 1945” di Indonesia adalah di bidang sosial semisal politik, militer dan hukum. Revolusi tersebut adalah perioda rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan dari ancaman fihak asing dan anteknya, dalam hal ini adalah Jepang yang masih memiliki kekuasaan sambil menunggu kehadiran Sekutu, serta Barat – dengan kedok sebagai anggota Sekutu – yang ingin memulihkan kekuasaan kolonialnya yang sempat terlepas akibat serbuan Jepang dalam Perang Dunia-2.

    Orang cenderung menilai bahwa Revolusi 1945 adalah satu-satunya revolusi di Indonesia, ini terbukti jika orang umumnya menyebut revolusi Indonesia maka yang dimaksud adalah Revolusi 1945. Padahal Indonesia telah mengalami revolusi baik sebelum maupun sesudah 1945. Perang Paderi (1821-37) di Minangkabau dan “Perang Diponegoro” (1825-30) di Jawa pada pra 1945 layak disebut revolusi, demikian pula kudeta tahun 1965 yang menjatuhkan rezim Soekarno dan reformasi tahun 1998 yang menjatuhkan rezim Soeharto pada pasca 1945 juga layak dinilai demikian.

    Revolusi 1945 mencakup 4 perioda yaitu:

    1. Perioda I (17/8/1945 – 28/9/1945), gerakan kemerdekaan Indonesia – lazim disebut “Republik” – terlibat konflik dengan Jepang yang telah menyerah kepada Sekutu namun diperintah untuk menjaga status quo hingga pasukan Sekutu tiba.
    2. Perioda II (29/9/1945 – 30/11/1946), Republik masih terlibat konflik dengan Jepang sekaligus dengan Sekutu yang terdiri dari Persemakmuran Inggris (Inggris, India, Gurkha dan Australia) serta “Netherlands Indies Civil Administration” yang terdiri dari “Koninklijke Leger” (pasukan dari orang Barat asli) dan Koninklijke Nederland Indische Leger (pasukan dari orang Barat, Indo dan pribumi) berikut para anteknya.
    3. Perioda III (1/12/1946 – 27/12/1949), Republik terlibat konflik dengan NICA. Perioda ini mencakup “Agresi Militer-1” (21/7/1947 – 4/8/1947) dan “Agresi Militer-2” (19/12/1948 – 6/1/1949).
    4. Perioda IV (28/12/1949 – 17/8/1950), Republik terlibat konflik dengan KNIL dan para antek kolonial lainnya sekaligus memperluas dan memantapkan pengaruhnya ke seantero bekas Hindia Belanda ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    PEMBENAHAN PEMERINTAHAN

    Upacara proklamasi yang terbilang sederhana tersebut merupakan pesan yang jelas bahwa Indonesia merdeka praktis mulai dari nol. Saat itu sekitar 90% rakyat Indonesia buta huruf, banyak sarana produksi dan jaringan komunikasi serta transportasi menjadi langka karena rusak atau hilang akibat Perang Dunia-2. Akibat keterbatasan sarana komunikasi, upaya penyebar luasan berita proklamasi terbilang berat. Banyak daerah menerima berita tersebut terlambat beberapa hari. Akibat kekurangan tenaga intektual, berita penting tersebut sulit disikapi sebagaimana mestinya. Pada beberapa tempat, keterlambatan tersebut mahal harganya, karena pasukan Sekutu keburu hadir dan cepat mengambil alih wewenang dari Jepang. Gerakan Republik yang baru timbul terpaksa tenggelam lagi karena keburu ditumpas sebelum kuat.

    Jepang juga merampas hasil bumi dan hak milik lainnya untuk proyek “Perang Asia Timur Raya”, bahkan rel dan besi tua diangkut untuk dilebur lagi menjadi peralatan perang. Beberapa bulan pasca perang bencana kurang sandang dan pangan masih menimpa rakyat, nyaris setiap hari jatuh korban.

    Indonesia – mengingat wilayah luas, alam kaya dan letak strategis – mengalami penjajahan dalam arti yang sebenar-benarnya. Pengurasan dan penindasan menyebabkan keterbelakangan berupa kemiskinan dan kebodohan yang hingga kini belum lenyap, bahkan kelak cenderung terlestarikan oleh rezim bangsa sendiri yang tidak amanah terhadap kekuasaan. Bangsa asing maupun elit bangsa sendiri mengambil sebanyak mungkin sekaligus memberi sesedikit mungkin. Pada 1930-an seorang ekonom bangsa Belanda menilai bahwa “bangsa Indonesia menjadi bangsa kuli dan menjadi kuli di antara bangsa-bangsa”.

    Ketergantungan Belanda yang luar biasa terhadap jajahannya di Hindia Belanda membangkitkan nafsu besar untuk meraih wilayah yang sempat terlepas dalam Perang Pasifik. Kelak terbukti begitu pemerintahan Hindia Belanda dalam pengasingan terbentuk di Australia, langkah-langkah ke arah itu segera dilaksanakan. Belanda mengisi banyak markas Sekutu dengan orang-orang mereka, terlebih lagi SEAC di India/Sri Langka dan SWPA di Australia mengingat wewenang kedua organisasi komando Sekutu tersebut mencakup wilayah Hindia Belanda. Pasca Perang Dunia-2 berakibat Belanda miskin dan bantuan AS dalam bentuk Marshall Plan dinilai tidak cukup, “Mooi Indie” harus direbut kembali! Jika tidak, diyakini bakal terjadi apa yang telah menjadi pepatah terkenal yaitu “Indie verloren, rampspoed geboren”. Tidak pernah terfikir – minimal saat itu – bahwa mayoritas rakyat di wilayah tersebut menderita luar biasa akibat penjajahan. Sebagai akibat Belanda lari begitu saja terhadap serbuan Jepang dan membiarkan rakyat Indonesia tidak berdaya, cukup menjadi alasan bahwa kehadiran Belanda kembali tidak dapat dibenarkan.

    Para tokoh Republik sungguh sadar dengan ambisi Belanda tersebut, mumpung mereka belum datang segera lekas meraih peluang sebanyak mungkin untuk menyebarkan dan memantapkan pengaruh ke seantero Hindia Belanda. Rapat PPKI pada 18 Agustus selain mensahkan UUD 1945 juga memilih Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wapres. Kabinet pertama terbentuk pada 29/8/1945 dan untuk memenuhi aspirasi rakyat dibentuklah “Komite Nasional Indonesia Pusat”, semacam MPR/DPR. Pembentukan provinsi juga dilaksanakan pada perioda antara kapitulasi Jepang dengan kehadiran Sekutu. Perioda tersebut dikenal dengan istilah “vacuum of power” (kekosongan kekuasaan). Minimal di atas kertas, pembenahan di bidang sipil relatif lancar.

    Ketika Republik membentuk provinsi maka perlu melantik gubernur, beberapa gubernur dapat melaksanakan tugas di posnya semisal Mr. Teuku Muhammad Hassan untuk Gubernur Sumatera. Tetapi ada pula yang terpaksa berada di pusat karena blokade Sekutu atau daerahnya telah dikuasai Sekutu semisal gubernur Kalimantan. Adapun GSSJ. Ratulangi, gubernur untuk Sulawesi ditangkap Belanda dan dibuang ke Irian. Akibatnya jelas, Republik lemah di kedua pulau tadi dan baru bangkit setelah Revolusi 1945 selesai.

    Masalah yang mungkin paling sulit di antara semua langkah tersebut adalah membentuk angkatan bersenjata. Setelah kalah, Jepang melucuti senjata tentara binaannya untuk kelak diserahkan pada Sekutu. Hasrat warga beramai-ramai membentuk banyak organisasi bersenjata menampilkan masalah gawat: tentara tanpa senjata! Tiada cara selain mendatangi markas dan tangsi tentara Jepang dengan jumlah besar tetapi dengan senjata seadanya semisal golok, bambu runcing atau bahkan hanya berbekal batu! Konflik Republik dengan Jepang untuk mengambil alih apapun yang masih dikuasai Jepang mungkin tepat disebut dengan “Perang Pasifik Kecil” karena Perang Pasifik yang sesungguhnya telah berakhir dengan kekalahan Jepang terhadap Sekutu.

    Gerakan ambil alih segala aset dari Jepang dilaksanakan berangsur-angsur mulai dari perorangan hingga keroyokan. Beberapa gedung didatangi dan ditempel dengan tulisan “milik Republik”, bendera Jepang diturunkan, atau dengan mengusir orang Jepang. Beberapa aset dapat diambil dengan mulus mengingat orang Jepang belum pulih dari kegalauan akibat kalah perang. Mereka cenderung berhimpun atau mengasingkan diri untuk menghindar atau bersiaga terhadap kemungkinan balas dendam rakyat Indonesia.

    Perintah resmi dari Sekutu untuk menjaga status quo di Indonesia tiba pada September 1945. Sekutu melarang Jepang untuk menyerahkan apapun kepada Indonesia – apalagi senjata. Dengan perintah tersebut berangsur-angsur pasukan Jepang memulihkan diri untuk mempertahankan yang masih terpegang atau mengambil kembali apa yang sempat terlepas, walaupun umumnya mereka cenderung ingin lekas pulang. Pada tahap ini titik temu antara kepentingan Jepang dengan Republik sulit terwujud. Beberapa bentrokan fisik mulai terjadi semisal di Bandung, Semarang dan Surabaya. Setelah pertempuran sengit, garnisun Jepang bersenjata lengkap di Surabaya menyerah pada 1 Oktober. Di Semarang, aktivis Republik terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Jepang 15-20 Oktober dengan korban tewas sekitar 2.500 orang. Pasukan Jepang di Bandung cukup sukses mempertahankan status quo hingga pasukan Sekutu tiba.

    Sementara itu gerakan Republik menghadapi masalah lain di dalam barisan sendiri. Sejak muncul gerakan anti kolonial yang bersifat politik di zaman Belanda, ada 3 kelompok besar yang berideologi saling bertentangan yaitu nasionalis, agamis dan komunis – sebagaimana telah dijelaskan dalam bab I. Hal tersebut mempengaruhi masyarakat “akar rumput” yang menyusun kelompok bersenjata. Sedikit contoh antara lain Hizbullah dan Sabilillah yang dibentuk kelompok agamis serta “Tentara Merah Indonesia” yang dibentuk oleh kelompok komunis. Selain itu masih terdapat kelompok bersenjata swasta lain semisal “Laskar Rakyat Jawa Barat”, “Bambu Runcing”, “Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi”, “Pemuda Indonesia Maluku” dan “Pesindo”.

    Pemerintah Republik berulang-ulang mencoba mengendalikan kelompok swasta tersebut namun relatif gagal. Pemerintah sendiri membentuk organisasi tentara nasional yang kelak disebut “Tentara Nasional Indonesia” setelah berulang-ulang ganti nama, organisasi tersebut diharap dapat menghimpun berbagai kelompok tentara swasta. Untuk itu pemerintah menempuh cara yang dinilai licik: tentara swasta dihimbau dan dihimpun dalam tentara negara, senjata yang tersebar luas diambil, mereka mengikuti berbagai ujian saringan. Siapa yang gagal lulus harus kembali ke masyarakat dan dalam prakteknya lebih banyak yang gagal. Sesungguhnya pemerintah lebih tertarik dengan senjatanya dari pada pemiliknya.

    Langka senjata selain berakibat garnisun Jepang – dan kelak Sekutu – diserbu, juga di antara para aktivis Republik juga saling serbu.

    REVOLUSI SOSIAL

    Bentrokan dengan sesama pendukung kemerdekaan tidak hanya berkisar soal senjata atau aset lain, tetapi juga soal penempatan para pejabat dan aparat. Kemerdekaan memberi peluang bagi rakyat untuk mengganti pejabat dan aparat yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Begitu diketahui bahwa kekuasaan asing runtuh maka para elit pribumi terancam bahaya karena menjadi target balas dendam bersama para (mantan) majikan asingnya. Kesibukan memanfaatkan peluang menata diri selama kekosongan kekuasaan berakibat pemerintah Republik tidak sempat menyimak aspirasi rakyat. Para mantan elit tersebut terkesan banyak dibiarkan tetap pada jabatannya dengan pertimbangan bahwa mereka telah berpengalaman, tentu saja rakyat bergolak karena mereka demikian lama menjadi korban kezaliman para elit pribumi yang dinilai sebagai antek penjajah. Kejengkelan rakyat makin bertambah setelah diketahui ada beberapa di antara elit tersebut bersiap-siap menyambut kembali kekuasaan Belanda. Pergolakan rakyat tersebut lazim disebut “revolusi sosial”.

    Revolusi sosial pasca proklamasi terjadi antara lain di Aceh, bagian timur Sumatera, Banten dan pesisir utara Jawa Tengah. Para elit segera dipecat, bahkan dibunuh. Di Aceh pernah terjadi pembunuhan massal para elit pribumi yang disebut “uleebalang”, peristiwa tersebut lazim disebut “Perang Cumbok” karena berasal dari nama tokoh ningrat Teuku Daud Cumbok yang memimpin kelompok elit melawan gerakan kemerdekaan yang dipimpin ulama bernama Teungku Muhammad Daud Beureuh (1900-87). Daud Beureuh adalah seorang ulama kharismatis pembentuk organisasi “Persatuan Ulama Seluruh Aceh” pada 1939. Kelak dia menjadi pemimpin Darul Islam untuk Aceh melawan Republik pasca dekolonisasi antara 1953-62.

    Di Sumatera Timur pembunuhan massal menimpa para sultan dan keluarganya, di antaranya seorang tokoh “Pujangga Baru” yaitu Amir Hamzah. Dia dibunuh pada Maret 1946. Diduga kelompok komunis berperan dalam kasus ini.

    Di Banten, revolusi sosial berakibat banyak jabatan pemerintahan dipegang ulama. Berawal dari gerakan yang dipimpin seorang aktivis sejak kolonial yaitu Muhammad Manshur alias Ce Mamat. Dia pernah terlibat “Revolusi 1926” yang gagal menumbangkan rezim kolonial dan berakibat banyak yang diasingkan ke kamp Boven Digoel di Irian. Pada perioda pendudukan Jepang dia mencoba pula berontak tapi keburu dicegah. Jaringan gerakannya cepat “digulung” oleh “Kenpeitai” dan dia mengalami perlakuan kejam selama ditahan. Pengalaman pahitnya terhadap rezim asing beserta anteknya mempertebal kebencian terhadap mereka. Ketika Jepang menyerah, dia kembali bergerak menumpas para pejabat dan aparat pribumi – yang sebagian telah bergabung dalam Republik. Ketika gerakannya semakin kasar, maka pemerintah Republik menumpasnya dan dia ditangkap serta dibawa ke Yogyakarta untuk proses hukum selanjutnya. Ulama kharismatis Kiyahi Haji Tubagus Ahmad Khathib dilantik menjadi residen Banten pada 2/9/1945. Pilihan ini boleh dibilang memenuhi aspirasi mayoritas rakyat Banten mengingat dia ulama sekaligus ningrat dari Kesultanan Banten. Masyarakat Banten sangat menghormati ulama sekaligus terkenang dengan masa jaya kesultanan tersebut.

    Di pesisir utara Jawa Tengah, revolusi sosial dikenal dengan “Peristiwa Tiga Daerah” karena bermula dari daerah segi tiga Brebes-Tegal-Pemalang. Tokohnya bernama Syakhyani alias Kutil, dia mengawali gerakannya di desa Talang, sebelah selatan Tegal. Beberapa elit pribumi maupun warga Barat sempat dibunuh. Gerakannya digagalkan ketika hendak mencoba merebut Pekalongan. Dia dihukum mati tahun 1951, ketika wilayah tersebut bergolak akibat gerakan Darul Islam pimpinan Amir Fatah Wijayakusumah.

    Sikap pemerintah Republik tidak konsisten, revolusi sosial di pesisir utara Jawa Tengah memang ditumpas karena relatif mudah dijangkau tetapi di Aceh tidak. Republik perlu waktu lama memantapkan pengaruh di Aceh akibat keterbatasan komunikasi dan transportasi dengan wilayah paling ujung Nusantara tersebut. Gerakan revolusi sosial sudah kuat sehingga pemerintah membiarkan saja.

    Para warga Barat, Indo dan Cina banyak pula menjadi korban revolusi sosial. Pada zaman kolonial Belanda warga Cina menjadi warga kelas 3, 1 tingkat di atas pribumi. Status sosial tersebut mereka manfaatkan – terkadang dengan cara merugikan pribumi, Belanda sengaja membuat kasta dalam hukum kewarganegaraan supaya sesama Timur terpecah belah. Tatanan kolonial cenderung memanjakan mereka yang membangkitkan kebencian pribumi. Perilaku sombong warga Barat dan Indo selepas dari derita dalam kamp interniran menambah daftar musuh rakyat. Para mantan tawanan tersebut bersikap menang dalam Perang Dunia-2 dengan menghina bangsa Indonesia. Terjadilah pembunuhan massal pula terhadap 3 golongan ini dan pemerintah Republik sulit mengendalikan keadaan. Ketika pasukan Persemakmuran Inggris tiba (dengan menyusupkan unsur-unsur kolonial Belanda yaitu NICA), pemerintah Republik berusaha membawa para mantan tawanan dan pasukan Jepang atau siapapun yang ingin perlindungan Sekutu keluar dari wilayah kekuasaan Republik. Maksudnya adalah dengan membantu Inggris – walau dengan berat hati – mengungsikan mereka maka tidak ada alasan bagi pasukan Persemakmuran Inggris untuk berlama-lama di Indonesia, karena mereka hanya sementara. Dengan demikian Republik hanya berhadapan dengan Belanda. Republik sesungguhnya sangat jengkel dengan perilaku Sekutu yang melecehkan bangsa Indonesia. Kerja sama dengan Inggris melaksanakan tugas pendudukan berdasar amanat “Konferensi Potsdam” diharap dapat memisahkan Inggris dengan Belanda sekaligus meraih simpati internasional. Agaknya kebijakan pemerintah tersebut sulit difahami oleh para pendukung kemerdekaan dari level “akar rumput”. Mereka cenderung ingin membunuh siapapun yang pernah zalim terhadap rakyat.

    KEHADIRAN SEKUTU

    Kekuatan asing berikut yang harus dihadapi Republik adalah Sekutu. Ketika Jepang menyerah, wilayah Hindia Belanda masuk wewenang SEAC untuk melaksanakan tugas pendudukan pasca perang yaitu:

    1. Melucuti senjata dan membawa pulang tentara Jepang
    2. Melepas dan merawat para tawanan
    3. Menjaga keamanan untuk kelancaran tugas tersebut di atas
    4. Mengusut kejahatan perang

    Laksamana Lord Louis Mountbatten berjuang keras membentuk pasukan pendudukan untuk Asia Tenggara, namun hanya mendapat 3 divisi atau sekitar 30.000 orang untuk Hindia Belanda seluas sekitar 1.900.000 km2 – jumlah yang dinilai tidak cukup. Kekurangan tersebut memaksa dia untuk minta bantuan Australia, anggota Persemakmuran Inggris sekaligus Sekutu. Australia setuju dengan syarat pasukannya berada di bawah komando sendiri. Pasukan yang tergabung di bawah komando Inggris – dikenal dengan nama “Allied Forces Netherlands East Indies” bertugas di Sumatera, Jawa dan sekitarnya, adapun pasukan Australia bertugas di wilayah Hindia Belanda selebihnya.

    Istilah “Netherlands East Indies” jelas merupakan istilah yang belum atau tidak mengakui kehadiran Republik Indonesia karena belum tahu atau tidak mau tahu dengan negara baru tersebut. Walaupun mungkin mereka sudah tahu bahwa istilah “Indonesia” sudah ada, pertama kali diciptakan oleh pakar bahasa Adolf Bastian pada abad-19 dan dipopulerkan oleh aktivis kemerdekaan pada perioda perlawanan politik sejak awal abad-20.

    AFNEI dengan panglima Letnan Jenderal Sir Phillip Christison terdiri atas:

    1. Divisi India-26 dipimpin Mayor Jenderal HM. Chambers untuk Sumatera dan pulau sekitarnya.
    2. Divisi India-23 dipimpin Mayor Jenderal DC. Hawthorn untuk Jawa dan pulau sekitarnya.
    3. Divisi India-5 dipimpin Mayor Jenderal EC. Mansergh untuk Jawa Timur sebagai bantuan terhadap unsur Divisi-23 yaitu Brigade-49 ketika mendapat masalah di Surabaya.

    Sebagian besar unsur pasukan Persemakmuran Inggris dalam AFNEI berasal dari India dan Gurkha yang berdinas dalam Angkatan Darat India-Inggris, yang kelak merasa resah ketika diperintah melawan bangsa Indonesia. Terlebih prajurit India, negeri mereka juga dijajah Barat yaitu Inggris. Mereka relatif kurang antusias melawan sesama Asia, beberapa ada yang membangkang atau membelot karena menilai perjuangan bangsa Indonesia adalah perjuangan mereka pula. Tokoh kemerdekaan India yaitu Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru pernah menuntut izin pemerintah kolonial Inggris di India untuk mengawasi penugasan prajurit India, yang tentu saja ditolak.

    Keresahan di dalam Sekutu tidak menyenangkan Belanda, Belanda pernah meminta Inggris untuk mengganti orang India/Gurkha dengan orang Afrika namun ditolak.

    Belanda tidak mampu menaklukan Hindia Belanda sendirian, membonceng pasukan Persemakmuran Inggris adalah satu-satunya pilihan. Untuk itu, Belanda membuat perjanjian dengan Inggris yang dikenal dengan “Civil Affairs Agreement” pada 24/8/1945 di Chequers. Intinya adalah bahwa Inggris – selain melaksanakan tugas pendudukan – bertindak atas nama Belanda memulihkan kekuasaan kolonial hingga hingga kedudukan Belanda kuat, pejabat dan aparat Belanda berada di bawah wewenang Inggris untuk nanti wewenang tersebut diserahkan kepada Belanda. Perjanjian tersebut kelak menjadi sumber sengketa dengan Republik.

    Perjanjian tersebut dibuat dengan anggapan bahwa Indonesia akan menerima kembali kehadiran Belanda. Belanda sadar ada Republik tetapi cenderung meremehkan sebagai gerakan ciptaan Jepang yang sedikit didukung rakyat. Inggris – untuk beberapa waktu – menerima anggapan tersebut.

    Usaha Belanda menyusup ke bekas jajahannya dilaksanakan sejak Perang Pasifik masih berkobar. Beberapa orang Belanda bekerja dalam “Allied Inteligent Bureau”, organisasi spionase Sekutu langsung di bawah MacArthur antara lain Kolonel Simon H. Spoor. Kelak Spoor menjadi panglima Belanda di Indonesia dengan pangkat letnan jenderal pada 1946.

    Beberapa kesatuan kecil Inggris-Belanda menyusup di Sumatera Utara pada Juni 1945, mereka kemudian diperkuat oleh kesatuan pimpinan Letnan Satu Raymond Paul Pierre Westerling pada September. Kelak Westerling dikenal dengan “Peristiwa Sulawesi Selatan” (1946-7) dan “Peristiwa APRA” (1950).

    Berangsur-angsur Belanda mengirim pasukan yang tersebar di beberapa negara ke Hindia Belanda, banyak di antara mereka berpengalaman dalam Perang Dunia-2 selain dari rekrutan baru. Di Hindia Belanda para mantan KNIL atau warga Barat dan Indo mantan tawanan juga dilatih dan dipersenjatai oleh Sekutu.

    Kehadiran Sekutu semula disambut ramah oleh Republik namun lekas berubah jadi kemarahan karena Sekutu punya misi sampingan yaitu memulihkan kekuasaan kolonial. Untuk meredam kemarahan Republik, Sekutu membuat maklumat pada 1 Oktober yang mengakui de facto Republik. Sekutu terpaksa mengakui bahwa suatu pemerintahan – walaupun masih sederhana – telah hadir di Hindia Belanda dan harus diajak bekerja sama. Selain dituntut keadaan untuk kerja sama, Mountbatten minta para tokoh Belanda dan Republik berunding.

    Belanda mencoba memperbaharui bentuk hubungan dengan jajahannya. Khusus Hindia Belanda, pidato Ratu Wilhelmina pada 7/12/1942 berisi niat untuk memperbaiki nasib Hindia Belanda. Namun apa yang tersirat dalam janji ratu tersebut tidak jelas apakah memberi kemerdekaan, yang pasti Belanda menginginkan Hindia Belanda untuk memulihkan diri yang menderita akibat Perang Dunia-2.

    Sekutu memiliki kendala melaksanakan perjanjian Chequers, karena sebagian besar kamp interniran berada di wilayah pedalaman, tegasnya wilayah yang masih dikuasai Republik. Sikap provokatif dapat membangkitkan kemarahan yang menjadikan penghuni kamp tawanan sebagai korban, sebelum Sekutu hadir mereka memang menjadi korban. Inggris sedapat mungkin menahan diri – termasuk mengendalikan provokasi Belanda, mereka mencoba memaksakan pelaksanaan perjanjian tersebut di atas sedikit demi sedikit sambil menguji seberapakah kekuatan Republik. Taktik berunding sambil bertempur dipilih untuk mengatur nafas menyusun kekuatan.

    Walaupun Mountbatten minta kedua fihak berunding, setiap fihak agaknya memiliki keberatan sendiri-sendiri. Publik Belanda menolak berunding dengan duet Soekarno-Hatta karena dinilai sebagai antek Jepang, publik Indonesia – terutama kaum muda – lebih suka berperang dari pada berunding karena perundingan dinilai hanya siasat belaka kolonial memperkuat diri. Siasat tersebut pernah dilaksanakan Belanda pada pra 1945.

    Karena desakan Inggris, Belanda sudi berunding tetapi dengan tokoh yang dinilai bersih dari tuduhan antek Jepang. Republik cepat memahami maksudnya dengan cara mengajukan Sutan Syahrir, dia dilantik menjadi perdana menteri pada 14/11/1945 dan Kabinet Syahrir berfungsi hingga menjelang Agresi-1. Pembentukan kabinet parlementer lebih bersifat taktis untuk menunjukkan bahwa Indonesia berazaz demokrasi, mirip dengan model pemerintahan Inggris dan Belanda. Sesungguhnya kabinet parlementer bertentangan UUD 1945, kelak model demikian berakibat Indonesia tidak stabil: kabinet bangun jatuh sering dalam hitungan bulan, sehingga program pemerintah sangat sulit berlangsung.

    Adapun Belanda diwakili Letnan Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mook, dia lahir di Indonesia dan mengabdi rezim kolonial. Ketika Perang Pasifik berkobar dia lolos ke Australia bersama beberapa tokoh kolonial antara lain CHO. Van der Plas, mantan gubernur Jawa Timur. Van der Plas adalah pakar Islam, fasih berbahasa Indonesia dan Arab sehingga mampu bergaul dengan para ulama. Dia kembali ke Indonesia pada September 1945 sebagai kepala NICA.

    Van Mook sadar, bahwa hubungan Belanda-Hindia Belanda/Indonesia tidak mungkin persis sama dengan pra 1945. Dia mungkin menangkap hasrat anti kolonial yang makin bergolak di Asia-Afrika, namun dia menilai bahwa ada beberapa kepentingan Belanda yang masih diselamatkan – yang pasti ekonomi – asal disikapi dengan cermat.

    Sutan Syahrir – lawan mainnya, berusaha meyakinkan siapapun bahwa Republik adalah suatu fakta yang tak dapat dibantah. Dia bersedia berunding tetapi atas dasar pengakuan Indonesia merdeka. Dia berusaha mendapat simpati internasional terutama AS, yang terombang-ambing antara mengakui hak rakyat jajahan menentukan nasib sendiri atau mengikuti kehendak negara kolonial demi terbentuk front menghadapi Uni Soviet yang giat menyebarkan faham komunis di wilayah yang direbut dari Jerman dan Jepang.

    Pada tahun 1945 keadaan boleh dibilang menguntungkan Belanda, ambisi kolonialnya jelas mendapat dukungan negara-negara besar yaitu AS, Inggris dan Perancis. Mereka menghargai keikut sertaan Belanda dalam Perang Dunia-2 sebagai anggota Sekutu melawan Poros, menanggung resiko sebagai anggota Sekutu dengan penindasan oleh Jerman selama 5 tahun dan kehilangan jajahannya karena direbut Jepang, serta ada semacam solidaritas sesama Barat. Belanda mendapat bantuan politik, ekonomi dan militer dari Persemakmuran Inggris dan AS, jika kita menyaksikan perlengkapan militer Belanda semasa Revolusi 1945 di museum maka dapat diketahui bahwa sebagian besar adalah buatan AS dan Inggris. Belanda juga negara yang telah merdeka jauh lebih lama dari pada Indonesia, tentu mereka telah memiliki tatanan yang rapi dan mantap semisal memiliki perangkat negara yang telah berfungsi lama. Adapun Indonesia hanya mendapat simpati dari sesama rakyat jajahan atau negara berkembang, juga memiliki perangkat negara yang masih sederhana dan tertib administrasi yang mungkin belum mapan.

    Pasukan Sekutu tiba antara lain di Pekanbaru, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Manado, Singaraja, Ambon dan Kupang. Dari Padang bergerak ke Bukittinggi, dari Jakarta bergerak ke Bogor dan Bandung serta dari Semarang ke Magelang.

    Pasukan Australia tidak mendapat hambatan serius menduduki wilayah yang dimaksud. Sejak Perang Pasifik, Australia telah menempatkan wilayah tersebut sebagai wilayah operasi. Bahkan Kalimantan Timur, Maluku Utara dan pesisir uatar Irian telah dikuasai sebelum perang usai – bersama pasukan AS. Ketika usai perang, mereka hadir di wilayah yang luas sekaligus sedikit penduduknya, gerakan Republik relatif lemah sehingga berangsur-angsur hilang, walaupun pertempuran sengit sempat berkobar antara lain di Pontianak, Balikpapan, Tarakan, Banjarmasin dan Makassar. Pada awal 1946 banyak kesatuan Australia dapat diganti oleh kesatuan Belanda.

    Sejak awal revolusi nyatalah bahwa Republik kuat di Sumatera dan Jawa dan Inggris mendapat kesulitan memulihkan kekuasaan kolonial Belanda. Sekutu mendapat pelajaran mahal dalam melaksanakan niatnya di Surabaya, kota terbesar setelah Jakarta. Untuk merebut kota itu – yang diperkirakan dapat direbut dalam 3 hari, Sekutu ternyata perlu waktu sekitar 3 minggu pertempuran dahsyat dengan korban sekitar 20.000 orang.

    Inggris sempat marah kepada Belanda karena info yang tidak akurat, Belanda memberi tahu bahwa “bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling lembut di dunia”. Info yang berdasar pada ketidak tahuan Belanda akibat ketertutupan arus info tentang Indonesia selama Perang Pasifik. Jepang terbilang sukses menggembleng bangsa Indonesia dalam mobilisasi gerakan anti imperialisme Barat, sehingga yang dijumpai oleh Sekutu bukan bangsa lemah lembut tetapi bangsa yang garang siap tempur. Perlawanan aktivis Republik meyakinkan Inggris tentang perlunya perundingan Republik-Belanda untuk mengurangi korban, Inggris memberi tahu Belanda bahwa mereka kurang bergairah membantu Belanda untuk menaklukan gerakan Republik. Pasukan Persemakmuran Inggris akan melakukan penarikan diri terakhir pada 30/11/1946. Van Mook memperkirakan minimal perlu 75.000 prajurit untuk memulihkan keadaan pra 8/3/1942 dan pemerintah sulit memenuhi kebutuhan tersebut dalam waktu 1 tahun. Ketika pasukan terakhir Persemakmuran Inggris pergi, jumlah pasukan Belanda sekitar 55.000 orang.

    Perundingan pertama Republik-Sekutu (termasuk Belanda) berlangsung di Jakarta pada 17/11/1945. Republik dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir, Inggris dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Phillip Christison dan Belanda diwakili oleh Van Mook. Perundingan tersebut boleh dibilang hanya meninjau pendirian masing-masing. Belanda masih bertahan pada pendirian menurut pidato Wilhelmina pada 1942 yang intinya memberi “status dominion” kepada Hindia Belanda dalam lingkup Kerajaan Belanda, hal tersebut ditolak oleh Republik yang menuntut merdeka 100%. Konsesi Republik adalah bersedia bekerja sama walau dalam bentuk “unie” untuk sementara, dengan di bawah ratu sebagai lambang.

    Sementara pertempuran masih berlangsung di sana-sini, Belanda mengundang Republik berunding di Hoge Veluwe pada April 1946. Setelah berunding beberapa hari masih menemui jalan buntu karena Belanda menawarkan kemerdekaan hanya untuk Jawa dan Madura, jelaslah bahwa Belanda belum rela melepas jajahannya yang telah berlangsung sekitar 350 tahun.

    Ketika itu di dalam barisan Republik makin jelas terdapat perbedaan pendapat tentang cara perjuangan, ada yang menghendaki perjuangan dilaksanakan dengan bertempur dan ada yang ingin dengan berunding. Perbedaan lain adalah ideologi organisasi semisal nasionalis, agamis, komunis dan etnis yang semuanya menuntut peran layak.

    Belanda mengusulkan bentuk federal, mengacu pada fakta bahwa Republik menguasai sebagian besar Sumatera, Jawa dan Madura. Adapun Belanda menguasai Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil dan Irian Barat. Belanda berniat bahwa Republik, Belanda dan negara bagian ciptaan Belanda bersama mewujudkan “Negara Indonesia Serikat pada 1/1/1949.

    Kendala usul ini adalah bahwa masing-masing fihak bertujuan lain, Belanda berharap mendapat pengaruh lebih besar dalam negara tersebut karena menguasai sebagian besar Nusantara. Adapun Republik optimis tidak menemukan halangan menguasai federasi karena menguasai wilayah terkuat dan terkaya.

    Disela-sela pertempuran, upaya gencatan senjata sebagai titik awal kerja sama terus dilaksanakan. Pada beberapa tempat gencatan senjata terlaksana tetapi rapuh, karena pasukan Belanda giat memanaskan suasana. Ini meyakinkan sebagian orang bahwa perundingan adalah mubazir.

    Soekarno-Hatta berusaha keras meyakinkan pendukungnya bahwa suatu penyelesaian melalui politik adalah perlu untuk mengurangi korban sekaligus meraih simpati internasional, perjuangan perlu dilaksanakan bukan hanya 1 cara. Walaupun tidak dapat berunding, mereka masih mampu “menterjemahkan” hasil perundingan sehingga sebagian besar rakyat relatif memahaminya.

    Tanpa mengajak Republik ikut serta, Belanda melaksanakan “Konferensi Denpassar” pada Desember 1946 yang menghasilkan “Negara Indonesia Timur”. Maksudnya jelas, dengan memperbanyak negara bagian maka posisi Republik dalam NIS akan terjepit.

    Untuk memastikan bahwa usaha tersebut berjalan mulus, Belanda menumpas setiap gerakan Republik di wilayah tersebut. Di Bali, perlawanan serius terakhir terjadi pada November 1946 dengan gugurnya I Gusti Ngurah Rai. Di Sulawesi, pasukan elit “Korps Speciale Troepen” pimpinan Kapten Westerling melaksanakan gerakan pembersihan kejam pada 11/12/1946 – 25/3/1947 yang berakibat korban tewas minimal sekitar 3.000 orang.

    Ketika “Perjanjian Linggajati” diteken pada 25/3/1947 sebagai hasil susah payah perundingan berbulan-bulan, praktis perjanjian tersebut tidak berlaku. Belanda melaksanakan blokade ketat dengan menangkap kapal-kapal asing yang menuju wilayah Republik. Di Sumatera dan Jawa, pasukan berangsur-angsur ditambah sehingga ketika agresi dimulai telah berjumlah sekitar 150.000 orang.

    AGRESI

    Menyimak gelagat Belanda yang lebih siap perang dari pada siap damai, muncul pergolakan dalam tubuh Republik. Syahrir – karena ingin menghindari perang – menerima beberapa butir usul Belanda yang dinilai bahkan oleh pendukungnya sendiri melecehkan martabat. Perlawanan keras di parlemen berakibat kabinetnya jatuh dan diganti oleh Kabinet Amir Syarifuddin.

    Ketika serah terima belum lama terjadi, pada 21/7/1947 pasukan Belanda bergerak besar-besaran menembus wilayah Republik yang dikenal juga dengan “Politioneel Actie-1”. Belanda menggunakan istilah tersebut untuk menunjukkan bahwa tidak ada perang di Hindia Belanda, tetapi tindakan polisi melawan penjahat atau paling banter pemberontak yang disebut “extrimisten en bandieten”. Belanda berusaha keras menciptakan kesan bahwa konflik belanda-republik adalah urusan dalam negeri dan bukan perang negara lawan negara untuk mencegah internasional ikut campur.

    Pasukan Belanda bergerak dari Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang dan Surabaya. Sumatera digempur dengan 3 brigade dan Jawa dengan 3 divisi serta 1 brigade. Mereka bergerak menuju sasaran ekonomis semisal perkebunan, pergudangan, pelabuhan dan pertambangan. Nama gerakan tersebut dikenal dengan nama “Operasi Produk”, nama tersebut jelas menunjukkan motif Belanda adalah ekonomi. Belanda telah mengeluarkan biaya USD 1.000.000 per hari untuk petualangan kolonialnya namun belum mendapat sesenpun dari (bekas) jajahannya. Propaganda “aksi kepolisian terhadap penjahat” adalah untuk menciptakan kesan bahwa serbuan ke wilayah Republik bukan untuk merebut sesuatu tetapi (sekadar) operasi pemulihan keamanan.

    Republik berusaha keras bahwa konflik tersebut adalah negara lawan negara. Perjanjian Linggajati jelas mengakui “de facto” Republik atas Sumatera, Jawa dan Madura. Perjanjian tersebut mungkin merupakan dasar pengakuan Republik oleh Belanda – dan tentu internasional. Republik mungkin sedikit lega, perjanjian tersebut mengundang pengakuan dari AS dan Inggris – 2 negara yang condong pro Belanda. Republik menyebutnya “agresi militer”, Syahrir ditugaskan sebagai duta keliling untuk meraih simpati. Usaha tersebut sukses, Australia dan India minta PBB untuk memasukkan konflik Belanda-Republik dalam sidang umum. Resolusi tersebut konon dalah yang pertama dalam riwayat PBB yang ketika itu masih “balita”. Ketika kedua fihak yang berkonflik berusaha menahan diri, hasilnya dinilai sebagai kemenangan perdamaian internasional.

    Belanda kalah diplomasi tetapi unggul dalam agresi. Boleh dibilang target serbuan telah terjangkau. Pasukan Republik praktis lebih banyak mundur dari pada bertempur sambil merusak aset – yang lazim disebut “bumi hangus”. Inilah penampilan pasukan Republik yang masih setia melekat hingga kini: lebih mahir melawan warga dari pada tentara asing. Artinya jelas: lebih banyak bunuh warga dari pada tentara asing!

    Perang kilat (blitzkrieg) Belanda berakibat pasukan Republik tercerai berai dan terkurung dalam wilayah pendudukan. Untuk tetap bertahan sekaligus menjaga citra sebagai “pembela bangsa dan negara”, pasukan Republik melaksanakan perang gerilya dengan ciri khas taktik “hit and run”. Perang model demikian konon berasal dari bangsa Hun, bangsa primitif dari Asia Tengah ketika melawan pasukan Romawi pada abad 4-5. Perang tersebut bukan untuk mengusir musuh tetapi mengganggu musuh.

    PBB membentuk “Komisi Jasa Baik” dengan memilih wakil dari 3 negara yaitu Paul van Zeeland dari Belgia, Richard Kirby dari Australia dan Frank Graham dari AS. Republik memilih Australia, Belanda memilih Belgia dan keduanya memilih AS.

    AS menanggapi dengan menyediakan fasilitas perundingan di kapal “USS Renville” yang berlabuh di Tanjung Priok. Kelak dari nama kapal ini lahir perjanjian yang disebut “Perjanjian Renville”. Secara menyeluruh perjanjian tersebut tidak memuaskan kedua fihak. Republik harus melepas wilayah yang direbut Belanda dengan cara menarik pasukan dari wilayah pendudukan. Belanda menilai bahwa kantong-kantong gerilya menghambat usaha menguasai secara penuh apa yang telah diraih. Masa depan penduduk di Hindia Belanda akan ditentukan lewat plebisit untuk memilih apakah penduduk memilih Republik atau Belanda. Perjanjian tersebut makin mengurangi wilayah Republik walau eksistensi tetap ada.

    Belanda tidak puas karena perjanjian tersebut menghambat ambisi merebut Yogyakarta – ibu kota Republik (1946-9) – untuk mengganti pemerintahan Indonesia yang nakal menjadi patuh. Perjanjian tersebut juga menghambat niatnya untuk membentuk “Uni Indonesia-Belanda”.

    Dalam tubuh Republik terjadi kegoncangan, Kabinet Amir Syarifudin jatuh dan diganti oleh Kabinet Hatta. Amir meneken perjanjian tersebut – walau merugikan Republik – untuk menghindari perang yang panjang dan kejam. Janji Graham untuk tetap mempertahankan eksistensi Republik adalah harapan satu-satunya.

    Pengosongan kantong gerilya menguntungkan Belanda, berbondong-bondong pasukan Republik keluar dari wilayah pendudukan menuju wilayah Republik yang makin susut, sehingga menampilkan masalah serba kekurangan. Ribuan aktivis Republik tersebut tentu harus disediakan makan dan tempat. Hidup berjubel-jubel tersebut kelak menampilkan gesekan dan bentrokan sesama aktivis yang memuncak dengan “Madiun Affair” pada 18/9/1948.

    Jenderal Soedirman sesungguhnya keberatan dengan perjanjian tersebut, namun di lain segi dia sadar bahwa “doorstot naar Jogja” tidak dapat dicegah. Karena itu peluang yang tersisa dari Perjanjian Renville bagi tentara adalah menggunakan perioda gencatan senjata untuk menata ulang diri. Mengubah tentara yang “gemuk dan lamban” menjadi “langsing dan gesit”. Program tersebut dikenal dengan “rasionalisasi dan reorganisasi”.

    Ketika program tersebut dimulai, ada sekitar 700.000 prajurit gabungan negara dan swasta. Pemerintah ingin mengurangi, berarti akan banyak orang yang harus dikembalikan ke masyarakat.

    Di antara mereka banyak yang sudah bertempur sejak awal revolusi, program tersebut dinilai melupakan jasa mereka dengan menyingkirkan mereka dari angkatan bersenjata. Mereka yang tidak puas kelak ada yang tergoda oleh komunis untuk berontak di Madiun.

    Ada pula aktivis Republik yang bertahan di wilayah pendudukan dan terus bergerilya. Di antara mereka yang menonjol adalah Hizbullah dan Sabilillah di Jawa Barat. Mereka sukses memanfaatkan kejengkelan rakyat karena merasa dilalaikan pemerintah dengan menyerahkan kampung halamannya kepada Belanda akibat Renville. Kelompok ini dipimpin oleh Kartosoewirjo, tokoh agamis yang telah disebut dalam bab sebelumnya. Dia tak mendapat kesulitan meraih simpati karena telah menetap di Jawa Barat sejak 1929, keteguhannya memegang prinsip dan kehidupan sederhana bagai shufiy dibanding beberapa tokoh lain membuat disukai jelata – yang merupakan mayoritas penduduk negeri ini.

    Pelan tapi pasti dia dengan aktivis yang sefaham melangkah menuju negara Indonesia alternatif yang bercorak Islami. Gerakan menuju negara idealnya dikenal dengan Darul Islam dan nama negara tersebut adalah Negara Islam Indonesia. Revolusi DI berlangsung antara 1949-65 mencakup Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Nusa Tenggara. Gerakan ini dinilai oleh banyak orang sebagai “pemberontakan terbesar – dalam arti terlama dan terluas – pasca proklamasi”.

    Proklamasi NII dilaksanakan pada 7/8/1949.

    Sementara itu, kelompok yang tidak puas oleh ra-re tersebut berangsur-angsur menghimpun diri dalam front yang dibentuk oleh komunis. Kehadiran Muso dari pengasingan di Uni Soviet setelah Revolusi 1926 gagal menambah perpecahan dalam Republik. Terjadi serangkaian pemogokan buruh, penculikan dan tembak menembak.

    Pemerintah Soekarno-Hatta menetapkan beberapa daerah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur berstatus darurat militer. Kolonel Gatot Soebroto dilantik menjadi gubernur militer. Dari Madiun, duet Amir-Muso menghasut rakyat dengan tuduhan bahwa Soekarno-Hatta antek Jepang dan imperialis Barat.

    Madiun Affair dimulai dengan proklamasi “Negara Soviet Madiun” dan dijawab dengan pidato Soekarno “…..pilih Muso-Amir atau Sokarno-Hatta, yang insya Allah akan membawa Indonesia tidak akan dijajah lagi oleh siapapun” sambil menggerakkan pasukan menyerbu Madiun. Pemerintah agaknya sigap memahami suasana dunia pasca Perang Dunia-2, dunia minimal terbagi 2 kelompok yaitu blok komunis dan non komunis. Perioda tersebut dikenal dengan sebutan “Perang Dingin” (1945-91).

    Duet Soekarno-Hatta sangat perlu dukungan PBB, untuk itu pemerintah Republik harus memiliki corak anti komunis yang jelas. Walaupun sedapat mungkin politik luar negeri Republik “bebas dan aktif” dalam arti tidak masuk blok yang dipimpin AS, namun terjerumus dalam blok komunis jelas lebih berbahaya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang masih menilai agama atau perkara ruhani lainnya adalah sangat penting dalam hidup dan mati, sejauh yang diketahui umum faham komunis menempatkan agama sebagai kurang penting – kalau tak boleh dibilang “dibenci”.

    Kecemasan atau kebencian terhadap komunisme terutama terdapat pada kaum Muslim, yang nota bene mayoritas di Indonesia. Kaum Muslim pernah punya pengalaman pahit ketika komunis menyusup dalam parpol yang sempat menjadi terbesar pada sekitar awal abad-20, yaitu “Syarikat Islam” atau kelak menjadi “Partai Syarikat Islam Indonesia”. Penyusupan tersebut berakibat penggembosan partai secara besar-besaran yang kelak melahirkan PKI. Artinya jelas, kehadiran komunisme sejak awal di Indonesia adalah musuh kaum Muslim.

    Pemberontakan PKI 1948 bertahan hingga Desember 1948 dengan korban besar, umumnya ulama, santri, pejabat serta siapapun yang dinilai sebagai lawan. Mereka dibunuh dengan waktu dan tempat yang berbeda, bahkan dalam gerak mundur pun PKI sempat membunuh massal.

    Pasukan yang pro Soekarno-Hatta membalas dendam tak kalah kejam, hukuman mati massal terhadap pemberontak juga dilaksanakan. Muso tewas dalam suatu pertempuran dan Amir tertangkap serta dihukum mati.

    Dampak pemberontakan tersebut adalah kekuatan Republik makin terkuras namun sekaligus merupakan “blessing in disguise”. Di dunia non komunis citra Soekarno-Hatta melonjak tinggi karena menang walau tiada bantuan asing. AS menilai bahwa Republik mungkin menjadi sekutu kuat melawan komunis ketika Perancis di Indocina dan Chiang Kai-shek di Cina kerepotan melawan komunis. Kelak terbukti Perancis dan Chiang kalah padahal AS membantu besar-besaran.

    Belanda menilai bahwa pemberontakan tersebut adalah peluang bagus untuk melaksanakan perhitungan terakhir dengan Republik, sikap AS yang perlahan berubah kurang disimak. Pengganti van Mook yaitu Louis Beel menyerahkan masalah kepada tentara ketika jelas bahwa sebagian butir usulan Belanda ditolak oleh Hatta dalam perundingan di Kaliurang. Belanda memang lebih serius berperang jika niat meraih kembali jajahannya tidak sukses dengan cara damai, mengingat ekonominya yang parah.

    Ekonomi parah sesungguhnya adalah kesalahan Belanda sendiri, bantuan Marshall Plan yang sesungguhnya untuk pemulihan ekonomi diselewengkan untuk militer. Konon, biaya petualangan di Indonesia nyaris sama besar dengan jumlah bantuan tersebut.

    Pada 19/12/1948 kembali digelar serbuan besar-besaran ke wilayah Republik. Yogyakarta sukses direbut secara kilat, menangkap presiden, wapres serta beberapa anggota kabinet. Namun panglima besar lolos dan presiden sempat memberi mandat kepada Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk “Pemerintahan Darurat Republik Indonesia” di Sumatera serta LN. Palar untuk membentuk pemerintahan dalam pengasingan di India jika usaha pembentukan PDRI gagal.

    Walaupun PDRI dinilai oleh internasional sebagai lambang kelangsungan hidup Republik, namun yang tersisa praktis hanya tentara dan warga. Aktivis Republik mulai lagi perang gerilya yang berakibat Belanda gagal menguasai wilayah pendudukan secara penuh.

    Nasib Revolusi 1945 agaknya lebih ditentukan oleh simpati internasional. Solidaritas Asia-Afrika memaksa AS untuk lebih memihak Republik, dan hal tersebut ditanggapi walau AS tidak bersedia sepenuhnya meninggalkan Belanda. AS berniat bahwa Republik dan Belanda perlu dirangkul sekaligus untuk membentuk front anti komunis. Caranya memaksa kedua fihak kembali berunding yang menuju pada pengakuan kemerdekaan Indonesia (minus Irian Barat) dan bantuan dalam Marshall Plan kepada Belanda. Penundaan penyelesaian status Irian Barat diiringi janji kepada Republik dengan bantuan ekonomi, janji yang kelak terbukti kosong.

    Setelah perundingan berbelit-belit disertai pertempuran sana-sini akhirnya tercapai persetujuan. “Roem-Roijen” (April-Mei 1949), “Konferensi Inter Indonesia” (Juli 1949) akhirnya menuju “Konferensi Meja Bundar” (23 Agustus – 2 November 1949) untuk kesekian kalinya menampilkan rasa tak puas pada kedua fihak. Pengakuan kemerdekaan minus Irian Barat, pembentukan “Republik Indonesia Serikat” yang terdiri dari Republik dan negara-negara bagian ciptaan Belanda, Uni Indonesia-Belanda yang mengurangi makna kemerdekaan, menanggung hutang-hutang Hindia Belanda yang mencakup biaya Belanda menumpas revolusi dan pengakuan kepentingan ekonomi Belanda adalah contoh sumber ketidak puasan Republik. Adapun Belanda merasa berat harus melepas “surga tropis” Hindia Belanda dan diperlakukan sederajat dengan pribumi jika masih ingin mukim di Indonesia. Pasukan KL harus ditarik dari Indonesia dan KNIL harus dibubarkan.

    Umur RIS tidak panjang, demonstrasi di beberapa tempat menuntut pembubaran negara bagian agaknya memenuhi harapan kelompok “unitaris” – walau kelak terbukti sempat berdarah-darah. Pada 17/8/1950 RIS kembali menjadi RI yang sangat menjengkelkan Belanda karena dinilai melanggar KMB. Kejengkelan tersebut kelak diwujudkan antara lain dengan penyelesaian status Irian Barat yang berkepanjangan dan membiarkan beberapa warga Belanda membantu berbagai pergolakan di Indonesia.

    Perjanjian KMB menyajikan tafsiran berbeda antara Belanda dengan Indonesia hingga kini. Republik berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah Proklamasi 17/8/1945 tetapi Belanda berpendapat dimulai oleh Penyerahan Kedaulatan 27/12/1949. Bagi Republik apa yang disebut “penyerahan kedaulatan” adalah kurang tepat karena Indonesia telah berdaulat sejak proklamasi, yang dinilai lebih tepat adalah “pengakuan kedaulatan”. Istilah tersebut mengandung makna bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia – yang telah ada sejak 1945.

    Mengenai pilihan antara federal atau tidak, menolak federal saat itu mungkin pilihan yang tepat mengingat maksud Belanda ingin memelihara perpecahan. Pengaruh Belanda relatif kuat ketika itu karena beberapa kepentingannya – terutama ekonomi – masih terasa dan diakui selama Perjanjian KMB berlaku. Tetapi setelah pengaruh Belanda relatif berkurang karena perjanjian tersebut diputus secara sefihak oleh Republik pada 1956, agaknya wacana federal layak dihidupkan kembali mengingat konsep tersebut memberi peluang pada daerah untuk lebih mengatur diri sendiri namun tetap dalam lingkup negara Indonesia. Seiring perjalanan waktu, nyatalah bahwa konsep negara kesatuan yang nota bene bersifat sentralistis praktis sekian lama menyumbat aspirasi daerah. Dominasi suku Jawa dalam bidang politik – terutama pada perioda rezim Soeharto – menjadikan daerah sebagai “sapi perah” atau “provinsi taklukan” pusat (Jakarta atau Jawa). Memang, budaya Jawa memihak konsep sentralistis mengingat memiliki faham bahwa kekuasaan bersifat mutlak karena memiliki sifat “keramat”, “sakti” atau “angker” – berdasar “wahyu cokroningrat” dari tuhan kepada insan yang menjadi penguasa.

    —————————–

    Salam “MERDEKA” dari anggota keluarga Pejuang 1945!

    Indra Ganie – Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.

  2. J C  7 April, 2016 at 09:21

    Kang Chandra, itu segerombolan iblis berdaster ngeyel dan ngotot kuwi piye enake?

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *