Papua dan Ironi Demokrasi Indonesia

Alfred Tuname

 

Indonesia merupakan negara demokrasi. Perkakas demokrasi digunakan secara maksimal oleh warga negara. Dengan demokrasi, masyarakat Indonesia menjadi warga negara yang utuh (full citizen). Sebagai warga negara, masyarakat menggunakan hak dan suara untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Di situ, sistem pemilu, aktivisme jurnalistik, partisipasi politik dan lain-lain berkembang baik. Demokrasi menjadi tools politik masyarakat untuk meraih cita-cita bersama.

Akan tetapi, demokrasi nyaris tidak pernah ada di tanah Papua. Nilai-nilai fortuna (keberuntungan) dan virtue (keutamaan) politik begitu langka di Papua. Masyarakat Papua tidak izinkan untuk memanfaatkan kesempatan politik untuk merumuskan pilihan politik yang tepat dalam rutinitas politiknya. Bahkan, masyarakat Papua berjuang untuk menjadi warga negara yang seutuhnya (full citizen) begitu susah. Perkakas demokrasi yang digunakan oleh masyarakat Papua dibaca sebagai ancaman oleh pemerintah Indonesia. Aspirasi rakyat Papua belum mencapai telinga pemerintah pusat.

Pendekatan pemerintah pusat terhadap aspirasi masyarakat Papua justeru membuat masyarakat Papua “terlempar” dari negaranya sendiri. Platform politik kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat berujung pada peminggiran masyarakat Papua dalam konteks kewarganegaraan (citizenship). Masyarakat Papua merasa mereka bukan lagi warga negara Indonesia (denizen). Ketidakadilan ekonomi, politik dan sosial terus saja terjadi di tanah Papua.

demokrasi

 

Demokrasi

Demokrasi berdekatan dengan kategori ekonomi, sosial politik, bahwa demokrasi berkaitan dengan akses terhadap sumber daya ekonomi, pastisipasi politik dan kesejahteraan sosial. Demokrasi tidak hanya berkenaan dengan pemilu sebagai business as usual, tetapi menyangkut segenap lapis dimensi kehidupan masyarakat. Muhamad Hatta dalam “Demokrasi Kita” menulis bahwa demokrasi politik tidaklah cukup, perlu ada demokasi ekonomi (bdk. Yudi Latif, 2011). Tentu, demokrasi berkenaan dengan kesederajataan dan kekeluargaan. Wajah egalitarian demokrasi itu merupakan harapan kehidupan bersama warga negara.

Wajah demokrasi yang egaliter tercermin dalam jaminan negara terhadap hak-hak rakyat. Bahwa kedaulatan rakyat harus berada di tempat di tinggi. Ketika lembaga perwakilan rakyat lumpuh dalam kepetingan pribadi, maka negara wajib mendengarkan aspirasi dan hak-hak individu warga negara. Di situlah, hak berpendapat, hak hidup dan hak berkumpul harus dihormati oleh negara. Hak-hak tersebut merupakan alienable rights (hak-hak yang tidak boleh dirusak negara) yang harus dirayakan dalam kehidupan bernegara.

Pada konteks Papua, praktik penangkapan dan intimidasi terhadap para aktivis Papua merupakan penyangkalan terhadap hak-hak warga. Intimidasi terhadap warga dan jurnalis di Papua adalah simptom lenyapnya iklim demokrasi di Papua.  Iklim kekeringan demokrasi Papua ikuti dengan operasi intelijen dan militer yang membuat runyam praktik berdemokrasi. Di sini, agenda negara terhadap proses demokrasi dan perdamaian di tanah Papua sesugguhnya “jauh panggang dari api”. Maka sesungguhnya, kegaduhan dan konflik di Papua disebabkan oleh aparat militer dan kepolisian itu sendiri.

Sejak bergabungnya wilayah Papua (Papua Barat) dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 1 Mei 1963, masyarakat Papua selalu dihantui oleh kehadiran aparat militer dan kepolisian. Operasi-operasi intelijen dan militer telah menimbulkan korban bagi masyarakat Papua itu sendiri. Unjuk kekuatan militer di tanah Papua tidak pernah berhenti hingga saat ini. Bahkan, intensitasnya semakin tinggi. Negara tidak menyadari kegagapannya dalam menyelesaikan problem di Papua.

Seharusnya, atas persoalan Papua tidak ada kebenaran tunggal pada negara. Untuk itu, kita ingat Henry Owen dan Charles Schulzte dalam “Setting National Priorities” (1976) yang menulis, there is no single truth about the performance, the capacity and the limitations of government”. Itu berarti, negara perlu melakukan pendekatan dialogis-dialektik dengan masyarakat Papua itu sendiri. Pendekatan dialogis-dialektik di sini tidak berarti (hanya) terjadi dalam ruang-ruang seminar atau focus discussion grup tingkat nasional atau lokal, tetapi (juga) pendekatan dialogis-dialektif terhadap setiap aktivisme masyarakat (protes dan demonstrasi). Aspirasi masyarakat Papua itu perlu ditanggapi dengan sikap asertif, bukan koersif militeristik. Aspirasi masyarakat Papua harus didengar dan diakui, bukan ditanggapi dengan senjata dan pentungan.

 

De-militerisasi

Penggunaan senjata dan pentugan terhadap masyarakat Papua merupakan krisis hak asasi masyarakat di Indonesia. Pemerintah pusat seakan tidak peduli terhadap aspirasi masyarakat Papua, tetapi menginginkan sumber daya alam Papua. Masyarakat Papua tentu tidak lupa akan pertanyaan Ali Murtopo, “Jarkarta was not interested in us as Papuans but in west Irian [Papua] as a territory” (John Saltford, 2003, hal: 158). Hal itulah yang terjadi hingga saat ini. Pemerintah pusat lebih peduli pada sumber daya energi, tambang dan hutan Papua tinimbang masyarakat itu sendiri. Ketimpangan terjadi sebagai akibat keuntungan ekonomi Papua lebih dinikmati oleh pemerintah pusat dan elite-elite Jakarta daripada masyarakat Papua itu sendiri.

Peminggiran masyarakat Papua (denizen) begitu nyata dalam praktik ketidakadilan ekonomi, sosial dan politik. Akibatnya, muncul gerakan-gerakan masyarakat untuk menentukan nasib sendiri. Wacana-wacana gerakan separatis pun diunggah ke publik untuk meloloskan proyek-proyek militer di Papua. Akibatnya, gerakan-gerakan masyarakat pun kian nyata sebagai sikap kontra terhadap opresi militer di Papua. Siapa pun akan melakukan hal yang sama bila negara terlampau menggunakan opresi militer terhadap warga. Filsuf Inggris Thomas Hobbes (1588-1679) menulis, setiap orang mesti menggunakan kekuataanya untuk memperhatankan hidup. Maka, adalah sebuah pilihan yang wajar bagi masyarakat Papua untuk mengangkat senjata melawan kesewenangan opresi militer Papua.

Aparat militer adalah alat negara untuk melawan musuh dari luar, bukan warga negara itu sendiri. Sayangnya, militer Indonesia lebih melindungi kepentingan asing dan elite-elite Jakarta daripada melindungi masyarakat Papua. Dengan demikian, perjuangan masyarkat Papua adalah melepas determinasi negara yang militeristik sekaligus de-militerisasi di teritori Papua. Tanpa itu, persoalan HAM di Papua akan terus terjadi dan konflik akan abadi. Siapa yang memulai kalau bukan aparan militer dan kepolisian itu sendiri. Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla harus memiliki nurani dan peka terhadap nasib dan aspirasi masyarakat Papua. Masyarakat Papua menginginkan kesejahteraan, keadilan, kebebasan dan kesederajatan bersama sesama saudara yang lain di bumi ini.

 

Labuan Bajo, 2016

Alfred Tuname

 

 

7 Comments to "Papua dan Ironi Demokrasi Indonesia"

  1. J C  23 May, 2016 at 08:25

    Permasalahan Indonesia memang sangat kompleks mengingat luasnya Indonesia, terpisah-pisah secara geografis karena negeri kepulauan.

  2. Alvina VB  17 May, 2016 at 05:26

    Sudah saatnya generasi muda di Papua dididik dan dilatih dengan baik, spy bisa memajukan Papua.

  3. Lani  17 May, 2016 at 03:28

    James: pindah ke Papua? Rasanya tidak, akan ttp klu suatu saat nanti tanah Papua telah sejajar, dan kondisinya sama dgn daerah lain di Indonesia mungkin tp kapan? Klu baru akan terwujud satu abad kedepan, aku kan udah no longer here kkk

    Alfred: begitulah kenyataanya, menyedihkan pdhal tanah Papua bagian dr republic ini, akan ttp nyata2 diabaikan, tdk dipedulikan oleh pemerintah pusat, semuanya kalah, dan ketinggalan dibandingkan dgn daerah2 lainnya di tanah air, satu2nya jalan mmg focus pembangunan ditanah Indonesia bagian tengah dan timur lebih utama lagi, hingga penduduk Papua merasa bagian dr Indonesia dan diperhatikan, serta dicintai oleh kita semuanya…….semoga wlu entah kapan akan menjadi kenyataan, plg tdk Jokowi sdh berani memulainya

  4. donald  16 May, 2016 at 23:08

    Semua perlu proses. Mari membangun bersama Indonesia.

  5. Itsmi  16 May, 2016 at 22:17

    Kalau sampai pisah, itu salahnya indonesia…

  6. James  16 May, 2016 at 16:16

    kapan yah Papua bisa Merdeka ??? Indonesia sendiri masih di Jajah Koruptor apalagi Papua oleh Koruptor dan Meliter Indonesia yang tidak berkesudahan

  7. James  16 May, 2016 at 16:03

    1……Papua tidak pernah ada Demokrasi, yang ada adalah Penembakan Penduduknya

    para Kenthirs pernah ke Papua gak ???

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.