Terganggu Tugu Tani

Hendri Isnaeni

 

MUHAMMAD Al-Khaththath, sekretaris jenderal Forum Umat Islam (FUI), meminta Tugu Tani di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, dirobohkan karena dia anggap sebagai patung warisan komunis. Tuntutan itu disampaikan dalam dialog “Lawan Komunis Gaya Baru” yang diselenggarakan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) di Jakarta, Rabu (25/5/2016). Pernyataan Al-Khaththath dapat dilihat di akun youtube Jakartanicus berjudul “Usulan Merobohkan Tugu Tani.”

“Patung Tugu Tani kontroversial karena petani bersenjata kadang-kadang diidentifikasi dengan komunisme,” tulis Jacques Leclerc dalam Urban Symbolism.

Bukan kali ini saja patung Tugu Tani diminta untuk dirobohkan. Pada 2001, organisasi yang menamakan diri Aliansi Anti Komunis (AAK), selain membakar buku-buku kiri, juga mengancam merobohkan patung tersebut.

Jauh sebelumnya, pada 1982, Letjen (Purn.) Sarwo Edhie Wibowo, menganggap Patung Tani sebagai pengejawantahan petani yang dipersenjatai. “Patung itu patung Pak Tani Komunis. Mana ada petani kita sikap angkuhnya begitu. Tidak ada! Di Indonesia mana ada petani yang angkuh? Petani kita sopan-sopan,” katanya dikutip Tempo, 1982.

Patung Tugu Tani di bilangan Menteng, Jakarta Pusat - Tugu Tani dianggap lambang komunis. Padahal ia menggambarkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan merebut Irian Barat.

Patung Tugu Tani di bilangan Menteng, Jakarta Pusat – Tugu Tani dianggap lambang komunis. Padahal ia menggambarkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan merebut Irian Barat.

Karena menganggap patung itu pengejawantahan angkatan kelima PKI, Sarwo Edhie menghimbau Gubernur Jakarta Suprapto agar meninjau kembali pemasangan patung tersebut. “Kalau patung Pak Tani BTI (Barisan Tani Indonesia, organisasi terafiliasi dengan PKI), apa harus, kita pasang terus?” ujar Sarwo Edhie, yang kala itu menjabat Irjen Departemen Luar Negeri.

Gagasan Sarwo Edhie ditentang Wakil Presiden Adam Malik yang terlibat dalam proses terwujudnya patung tersebut. Menurut Adam Malik, patung itu mengabadikan perjuangan merebut Irian Barat yang disiapkan, dibuat, dan terpancang jauh sebelum meletusnya G30S. Sukarno meresmikan patung tersebut pada 1963.

“Salah sama sekali jika dikatakan bahwa patung itu berbau kolone kelima,” kata Adam Malik.

Menurut Adam Malik, tatkala mengunjungi Uni Soviet sekitar tahun 1960, Sukarno memintanya, waktu itu menjabat duta besar Indonesia di Moskow, untuk mencari pematung terkenal Rusia untuk membuat patung perjuangan pembebasan Irian Barat. “Dengan demikian patung tersebut bukan hadiah atau hasil pemikiran orang Soviet, melainkan pesanan dan pemikiran Bung Karno sendiri,” jelas Adam Malik.

Sukarno kemudian mengundang pematung terkenal Rusia, Matvei Manizer, dan anaknya, Otto Manizer, ke Indonesia. “Matvei dan Otto mengunjungi beberapa tempat di Indonesia dan terinspirasi oleh cerita rakyat Sunda tentang seorang ibu yang melepaskan anaknya untuk pergi berperang,” tulis Jakarta Post, 10 Mei 2001.

Sementara itu, menurut Adam Malik, gambar dan bentuknya berdasarkan petunjuk Bung Karno. Idenya: seorang ibu yang rela dan gembira melepaskan pejuang untuk merebut Irian Barat. Dalam adegan perpisahan itulah sang ibu memberikan sebungkus nasi kepada pemuda pejuang yang akan berangkat ke medan juang.

Pematung terkemuka Indonesia, G. Sidharta, tidak setuju kalau patung Tugu Tani itu dihilangkan. Dia menilai, dari segi seni, patung itu salah satu yang terbaik di Jakarta dan penempatannya juga baik.

 

Peran Perempuan dalam Perjuangan

Cerita lain di balik latar belakang patung Tugu Tani dikemukakan Gubernur Jakarta Soemarno Sosroatmodjo. Sekira tahun 1961, Soemarno menyampaikan gagasan membuat patung yang mengangkat peran perempuan dalam perjuangan kemerdekaan karena peran mereka juga besar.

“Pak, selama ini yang kita tokohan sebagai patung hanya kaum pria. Saya mempunyai gagasan, kaum wanita pun perlu kita tokohkan sebagai patung, sebab jasanya selama perang kemerdekaan tak kurang besarnya,” kata Soemarno dalam otobiografinya Dari Rimba Raya ke Jakarta Raya.

Ide itu berdasarkan pengalaman Soemarno ketika bergerilya di Malang Selatan. Banyak perempuan berjuang tanpa mengenal lelah, menyediakan makanan bagi prajurit, “membantu saya merawat yang luka-luka, mencucikan pakaian, bahkan ikut memegang senjata melawan musuh.” Ini berbeda dari keterangan bahwa patung Tugu Tani menggambarkan perjuangan pembebasan Irian Barat tahun 1960-an.

Kepada Sukarno, Soemarno menggambarkan gagasan patungnya: “sebuah patung wanita yang sedang menggendong bayi, berdiri di dekat pancuran, tangan kirinya menjinjing cucian, dan tangan kanannya menyerahkan sebungkus nasi kepada prajurit yang hendak berangkat ke medan perang.”

Sukarno setuju dengan gagasan itu dan dia berkata: “O, baik sekali. Pikirkan itu lebih lanjut.”

Dalam kunjungan bersama Presiden Sukarno ke Yugoslavia, Soemarno membicarakan pembuatan patung itu dengan beberapa pematung Yugoslavia. Namun, Soemarno tidak puas dengan desain yang mereka buat. Tak lama kemudian, Soemarno membicarakan patung itu dengan pematung asal Jepang yang membuat patung Ibu Kartini. Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang menghadiahkan patung Ibu Kartini dan ditempatkan di depan Taman Surapati –patung ini sudah lama tiada.

Beberapa bulan kemudian, Soemarno menerima contoh patung dari pematung Jepang namun juga tidak memenuhi gagasannya. Ketika Sukarno bertanya apakah sudah ada contoh patung itu, Soemarno menjawab, “contohnya kurang memuaskan karena kurang sempurna melukiskan gagasan yang hendak dikemukakan.”

“Tiba-tiba Bung Karno memberi tahu saya, dia sudah memesan patung itu kepada pematung Uni Soviet. Hasilnya ialah Patung Pahlawan yang ditempatkan di Kwitang Prapatan,” kata Soemarno.

Menurut Jacques Leclerc, Patung Pahlawan –lebih dikenal dengan patung Tugu Tani–ditempatkan di persimpangan Jalan Menteng dan Prapatan karena tempat itu sangat penting selama hari-hari Revolusi Agustus 1945.

Soemarno punya tafsir sendiri dengan Patung Pahlawan itu: “melukiskan seorang wanita yang menyampaikan bekal makanan kepada pria yang hendak berangkat ke medan perang. Sang pria digambarkan mengenakan caping, lambang rakyat jelata. Sedangkan sang wanita melambangkan puteri kalangan atas, sehingga keseluruhan patung itu menggambarkan persatuan dan kesatuan antara rakyat jelata dan kaum feodal.”

 

Bisa juga dibaca di: Terganggu Tugu Tani

 

 

Share This Post

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerRSS

4 Comments to "Terganggu Tugu Tani"

  1. Sumonggo  7 June, 2016 at 04:14

    Soeharto akan dijadikan pahlawan nasional.
    Sarwo Edi akan dijadikan pahlawan nasional.
    Biar sajalah, mereka berdua akan berkongsi di kerak neraka.

  2. James  4 June, 2016 at 10:37

    Terhibur Tugu Nelayan

    wah komen Al sama pendeknya sama artikel diatas nih ???

  3. Lani  3 June, 2016 at 12:15

    Al: komentarnya sdh jd artikel tersendiri………

    Masalah patung tdk usah dipermasalahkan……..krn spt yg kamu tuliskan tiap orang mempunyai presepsi sendiri2 mengartikannya……….

    Klu semuanya tiap kali diributkan, dipertentangkan, negeri ini kapan akan maju??

  4. Alvina VB  3 June, 2016 at 11:27

    Para kenthirs setuju itu patung tani didiemkan saja spt adanya/ diturunkan?
    Org ngeliat patung tsb pake kaca mata yg beda2 sich…Silahkan baca artikel ini yg mengaitkan Sarwo Edie pada pembantaian jutaan petani (yg kemungkinan besar mereka gak tahu apa yg sedang terjadi sebetulnya) yg dijadikan kambing hitam.

    Who plotted the 1965 coup?

    Greg Poulgrain
    (Inside Indonesia, Edition 57: Jan-Mar 1999)

    Suharto always said it was the communists. Yet from the start, says Colonel Latief, Suharto himself was involved.

    Indonesian President BJ Habibie has refused to release Colonel Latief, whose arrest in 1965 for involvement in a military coup was followed by Major-General Suharto’s rise to the presidency.

    Habibie has granted amnesty to 73 other political prisoners, even to members of the Indonesian Communist Party (PKI) accused of involvement in the 1965 coup attempt. Refusing amnesty to Latief now shows how Suharto overshadows Habibie.

    Interviewed in Cipinang Prison, Jakarta, three days after Suharto resigned, Latief told me that he expected never to be released. Despite various kidney operations and the stroke he suffered last year, Latief is still very alert. His explanation for his involvement in 1965 directly implicates Suharto.

    By late 1965, President Sukarno was ailing and without a successor. Tension between the PKI and the armed forces was growing. Conspiracies rumours were rife. Who would make the first move?

    On the night of 30 September 1965, six hours before the military coup, Latief confirmed with Suharto that the plan to kidnap seven army generals would soon start. Latief was an officer attached to the Jakarta military command. As head of the Army Strategic Reserve Command (Kostrad), Suharto held the optimum position to crush the operation, so his name should have been at the top of the list. When troops who conducted the kidnappings asked why Suharto was not on the list, they were told: ‘Because he is one of us’.

    There was a rumour the seven generals were intending to seize power from Sukarno. Latief and two other army officers in the operation, Lieutenant-Colonel Untung (in charge of some of the troops guarding Sukarno’s palace) and General Supardjo (a commander from Kalimantan), planned to kidnap the generals and bring them before President Sukarno to explain themselves.

    The 30th September Movement was thus a limited pre-emptive strike by pro-Sukarno officers against anti-Sukarno officers. They kidnapped the generals and occupied strategic centres in Jakarta’s main square, without touching Suharto’s headquarters. The plan involved no killing, but it went terribly wrong and six of the seven died.

    Although Untung was assigned responsibility for collecting the generals, this crucial task was then taken over by a certain Kamaruzzaman alias Sjam, evidently a ‘double agent’ with contacts in the Jakarta military command as well as the PKI. At his trial, Sjam admitted responsibility for killing the generals but blamed the PKI under Aidit. In 1965 when Suharto accused the PKI of responsibility for killing the generals, the Sjam-Aidit link gave Suharto enough leverage to convince his contemporaries.

    Between Sjam and Suharto there was a twenty-year friendship going back to the fight against the Dutch in Central Java in 1948-49. This strengthened in the late 1950s when both attended the Bandung Staff College.

    Suharto was also on close terms with Untung, who served under him during the campaign to reclaim Netherlands New Guinea in 1962 and who became a family friend.

    During his trial in 1978, not only did Latief explain that he met Suharto on the night of the coup, but also that several days before he met both Suharto and his wife in the privacy of Suharto’s home to discuss the overall plan. The court declared that this information was ‘not relevant’.

    Suharto, more than anybody, described the events that night as ‘communist inspired’. Suharto’s claim that he saw the slain generals’ bodies had been sexually mutilated was shown to be deliberately false by post-mortem documents, not revealed till decades later. This false claim provoked months of killings against communists, particularly in Bali and Central and East Java.

    The PKI, numbering 20 million, were mostly rice farmers. Accused en masse they became victims in one of the worst massacres this century. In the opinion of the author, many writers underestimated the death toll, which may be around one million persons. Another 700,000 were imprisoned without trial. The most notorious general involved, Sarwo Edhie, claimed not one but two million were killed. ‘And we did a good job’, he added. Traumatised by violence, the nation became politically malleable.

    Using Suharto’s own categorisation of crimes related to 1965, his prior knowledge of the alleged coup places him in ‘Category A’ involvement – the same as those who faced execution or life imprisonment.

    The release of Colonel Latief is a litmus test of Habibie’s willingness to promote genuine reform. Fewer than ten long term prisoners remain. Latief has pleaded: ‘Most of them are already 70 years old and fragile. For the sake of humanity, please take notice of us.’

    Dr Greg Poulgrain is a research fellow at the School of Humanities, QUT Carseldine.

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *