Konsekuensi Mengatur

Mbilung Sarawita

 

Cerita 1:

Pernah terjadi, seorang murid kelas 3 SMP dimarahi guru olahraga, karena tidak memakai celana olahraga yang seragam sekolah, meskipun kaosnya seragam. Alasan si murid, celana seragam sudah sempit-banget, sudah beberapa-kali sobek-dijahit sobek-dijahit sobek-dijahit. Saat sobek pertama-kali, orang-tuanya sudah memberinya uang, untuk membeli celana baru, di koperasi sekolah. Tetapi koperasi sekolah tak punya stok lagi. Kabarnya disuruh nunggu datangnya stok baru.

Namun sampai menjelang lulus, stok baru tak kunjung tiba. Di toko-toko umum, celana seragam itu tak ada dijual. Maklum, pengadaan seragam olahraga merupakan kegiatan awal-tahunan yang didukung oleh pemasok tertentu, dengan jenis bahan tertentu, dan gambar serta tulisan tertentu yang sangat khas untuk satu sekolah tertentu. Jadi tidak mungkin bisa membeli di luar sekolah. Tidak mau merepotkan ibunya untuk menjohat-jahit johat-jahit, dan karena celana memang sudah tak enak dipakai, nekatlah si murid, olahraga tanpa celana seragam. Ketika menjelaskan masalahnya kepada guru olahraga, sang guru “bisa memaklumi NAMUN tetap dengan air-muka marah / tidak suka”. Ini membuat si murid tak enak hati, dan minder, karena “terpaksa berbeda” dengan kawan-kawannya, dengan perbedaan yang “kategorinya” tidak disukai guru (meskipun dimaklumi).

 

Cerita 2:

Pernah terjadi, seorang murid kelas 1 SMP, dimarahi guru BK, karena tidak memakai sepatu yang sesuai peraturan sekolah, yaitu sepatu hitam yang hitam total, tidak boleh ada warna lain sedikitpun, meski cuma warna abu-abu pada karet bagian bawah. Kebetulan, di kota tempat sekolah itu berlokasi, mencari sepatu hitam total tidaklah mudah. Stok di toko-toko terbatas. Rata-rata sepatu hitam yang tersisa di toko pasti ada warna lainnya, entah berupa garis, entah berupa tulisan merek, atau simbol merek.

Kalau si murid menjelaskan kesulitannya, malah disalahkan oleh sang guru : “Salah kamu sendiri, kenapa nggak cepet-cepet belinya, jadi keduluan orang lain kan … Alasanmu nggak masuk akal, tuh lihat, buktinya temen-temen kamu bisa dapat kok …”. Kalau dijelaskan “Baru kemarin lusa orang-tua saya punya uang untuk membelikan sepatu”, tidak dipercaya oleh sang guru, “Ah, tidak mungkin … Kamu didaftarkan ke sekolah ini pasti karena orang-tuamu sudah siap keuangan sejak awal … “. Alhasil, para orang-tua murid kelabakan mencarikan sepatu hitam-total ke kota-kota lain. Sebagian dapat, sebagian tidak dapat. Yang tidak dapat, ada yang kreatif, warna abu-abu pada karet bagian bawah (atau warna nonhitam pada tulisan / gambar merek) diblok spidol permanen hitam. Karena empat-lima hari warna spidol sudah luntur, maka kegiatan mewarnai-hitam itu harus berulang-kali dilakukan secara berkala. Yang tidak kreatif, harus merelakan anaknya mendapat stigma “nakal” / tidak taat pada peraturan sekolah.

 

Cerita 3:

Pernah terjadi, seorang murid kelas 2 SMA, jaketnya disita oleh guru BK. Peraturan sekolah memang melarang murid memakai jaket ke sekolah. Alasannya, jaket menutupi seragam, sehingga menjadi “tidak seragam”. Alasan lain, jaket bisa digunakan sebagai sarana tawuran. Kebetulan, si murid itu memakai jaket karena sedang tidak enak badan (bahasa Jawa: “greges-greges”) dan rumahnya jauh (dia ke sekolah dibonceng sepeda-motor oleh orang-tuanya).

Kebetulan pula, pas ketemu guru BK, tampilan fisiknya tidak kelihatan sakit, suhu tubuhnya juga pas kebetulan tidak panas. Maka ketika dia bilang “sakit”, guru BK tidak percaya. Padahal dia merasa “greges-greges”, dan dia sudah hafal irama tubuhnya sejak masih kanak-kanak, kalau sudah “greges-greges” tidak pakai jaket, nanti malamnya pasti jatuh sakit beneran. Dia memaksakan diri masuk sekolah (tidak ijin sakit), karena pas hari itu ada ulangan mapel tertentu, yang untuk mengikuti ulangan-susulan ada faktor-faktor lain (psikologis) yang dia tak suka. Tapi apa daya, guru BK harus “benar”, maka si murid merelakan jaketnya disita. Malam harinya, di rumah, sakitnya menjadi beneran, dan kemudian absen sakit sampai 3 hari.

 

Cerita 4:

Pernah terjadi, seorang murid kelas 1 SMA, sakit radang pencernaan. Oleh dokter diberi obat oral, yang di antaranya ada dua jenis obat yang dosisnya 4 x 1. Satu diminum sebelum makan, satu sesudah makan yang serba-lembut dan sedikit-sedikit. Kebetulan pas bulan puasa, kantin sekolah tutup. Orang-tua sudah memberi bekal makanan, tidak dimakan, karena si murid (laki-laki yang tampilannya “gagah” dan “tidak kelihatan sakit” itu) malu dilihat kawan-kawan. Kalau dosis 3 x 1 memang bisa “dibalik” waktu makannya, yaitu maghrib, tengah malam dan sebelum imsak.

Tetapi kalau 4 x 1 kan tidak mungkin berpuasa. Kebetulan di sekolah itu ada program pesantren kilat, setiap hari usai jam sekolah. Si murid menghadap guru agama, mohon ijin terlambat masuk pesantren kilat, karena harus makan dulu di rumah (karena warung-warung dekat sekolah juga tutup), mohon ijin untuk terlambat 3 kali @ +/- 30 menit (3 hari berturut-turut, sampai habisnya obat).

Guru agama tidak mengijinkan, dengan alasan “ini peraturan sekolah” (tidak boleh pulang / keluar dari lokasi sekolah sebelum kegiatan sekolah usai), ditambah alasan “keagamaan” bahwa “berpuasa itu menyehatkan”, dan si murid dimotivasi untuk yakin bahwa “tidak minum obat yang 1 kali (jatah siang) itu tidak apa-apa”. Si murid lantas lebih manut kepada guru agama ketimbang kepada dokter. Dan malam harinya, di rumah, rasa sakitnya kumat parah, karena perut kosong seharian tadi, dan karena obat jatah siang tidak diminum. Dilarikan ke dokter lagi, lantas diberi surat keterangan untuk tidak usah masuk sekolah saja (total) selama 4 hari. Saat ke dokter yang sebelumnya, dokter menjamin tetap bisa sekolah, asalkan minum obat sesuai dosis, dan makan serba-lembut sedikit-sedikit (tidak perlu berpuasa). Tapi keadaan menjadi berubah, dari rencana “hanya terlambat pesantren kilat 3 x @ 30 menit” menjadi “terpaksa absen total 4 hari, absen pelajaran sekaligus absen pesantren kilat”.

 

konsekuen

Moral cerita:

Kalau suatu sekolah ingin mengatur secara ketat mengenai penggunaan seragam (termasuk sepatu), konsekuensinya adalah koperasi sekolah harus selalu punya stok seragam (termasuk sepatu) dalam berbagai ukuran dan dalam jumlah yang cukup. Mengatur agar murid taat-seragam setiap hari tetapi koperasi sekolah tidak siap melayani pembelian setiap hari (stok kosong), itu namanya tidak konsekuen.

Sebelum menegur murid terkait soal seragam, guru BK atau guru olahraga sebaiknya berkoordinasi dulu dengan pengurus koperasi sekolah, barangnya ada atau tidak. Terlanjur menyalahkan murid untuk kondisi semacam itu, apalagi memarah-marahi di depan kawan-kawannya, bisa berakibat buruk pada sisi kejiwaan (si murid menjadi merasa rendah-diri / minder) dan tidak tertutup kemungkinan berakibat buruk pada semangat belajarnya.

Kalau suatu sekolah ingin mengatur secara ketat mengenai “keadaan sakit yang bisa diberi ijin / dispensasi”, konsekuensinya adalah pengurus sekolah harus menyediakan dokter sekolah yang setiap hari hadir sesuai jam kegiatan sekolah. Dokter inilah yang berwenang menentukan apakah seorang murid benar-benar sakit yang memerlukan ijin / dispensasi ataukah tidak.

Guru BK, guru agama, atau guru apapun, sebaiknya tidak mengambil-alih wewenang dokter, apalagi hanya berdasarkan “tampilan fisik” murid yang “kelihatannya sehat-sehat saja”. Terlanjur mengambil-alih wewenang dokter (dalam arti menolak permintaan ijin / dispensasi murid yang merasa sakit) bisa berakibat buruk atau malah fatal.

 

Moral cerita lagi:
Itu tadi hanya contoh-contoh kecil mengenai “Konsekuensi Mengatur” di lingkungan sekolah. Nah, perhatikanlah aturan-aturan yang ada di luar “dunia sekolah” (di pabrik, di toko, di jalan, di kantor layanan publik, dsb.). Apakah para pembuat aturan itu sudah konsekuen mempersiapkan “imbangan dari aturan” tersebut? Mari kita pelajari bareng-bareng, demi kehidupan yang lebih baik … ;)

 

Salam Budaya,
mBilung Sarawita, 6 September 2016, 14:18 WIB

 

 

4 Comments to "Konsekuensi Mengatur"

  1. J C  13 September, 2016 at 17:28

    Begitulah memang di Indonesia…

  2. Sumonggo  13 September, 2016 at 05:19

    Kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan prosedur birokrasi yang janggal sekaligus “njelehi” sempat terpikir juga, siapa yang membuat peraturan ini?

  3. Lani  13 September, 2016 at 00:18

    Inti artikel ini jangan seenak perut sendiri bikin aturan krn pegang kuasa/punya kuasa trs pakai kata pokok-e hrs nurut, yg terkena dampaknya pusing 13 keliling!

    Dan ini nampaknya banyak terjadi dinegeri ini!

    James: para kenthir sdh bisa mengatur diri mereka sendiri, tdk butuh aturan2 spt di artikel ini hahaha………

  4. James  12 September, 2016 at 08:48

    1….jaman sekarang banyak diatur jangan2 murid2 nya mengeroyok Gurunya sampe benjut

    menunggu Para Kenthirs untuk di atur ??? diatur apanya yah

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.