Toean Keboen dan Petani

Handoko Widagdo – Solo

 

Judul: Toean Keboen dan Petani – Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatra Timur 1863-1947
Judul Asli: Planter and Peasasnt, colonial policy and agrarian struggle in East Sumatra 1863-1947
Penulis: Karl J. Pelzer
Penterjemah: J. Rumbo
Tahun Terbit: 1985
Penerbit: Sinar Harapan
Tebal: 230
ISBN:

toean-keboen

 

Sumatra Timur pada abad 19 (tahun 1800) merupakan kerajaan-kerajaan kecil di hilir sungai. Kerajaan-kerajaan ini sampai dengan tahun 1800 secara bergantian tunduk kepada Kerajaan Aceh dan Kerajaan Siak. Pada umumnya kerajaan-kerajaan kecil tersebut tidak terlalu menarik bagi kekuasaan Eropa yang sudah mulai hadir di Asia Tenggara. Meskipun wilayah ini menghasilkan lada dan pala, namun jumlahnya sedikit. Lagi pula wilayahnya yang berawa-rawa dan jumlah penduduknya sangat jarang. Kedua kondisi ini menyebabkan investasi di Sumatra Timur menjadi sangat mahal. Selain harus membangun infrastruktur, pengusaha harus mendatangkan pekerja dari tempat lain.

Baru pada tahun 1800 Pemerintah Inggris di Penang menaruh perhatian kepada Sumatra Timur. Pemerintah Inggris di Penang melihat peluang untuk mengembangkan perkebunan di wilayah ini. Pada tahun 1823 Pemerintah Inggris mengirim John Anderson untuk melakukan survai pertanian di Sumatra Timur. Selain membuat catatan tentang pertanian, Anderson juga membuat catatan tentang penduduk di wilayah ini. Wilayah Sumatra Timur dihuni oleh orang Melayu, orang Batak Karo, orang Batak Toba dan Simalungun yang pada umumnya telah beragama Islam. Ada juga orang Jawa, Minang dan beberapa orang Cina. Anderson menyimpulkan bahwa Sumatra Timur berpotensi sebagai wilayah pengembangan perkebunan.

Belum sampai Inggris membangun perkebunan di wilayah ini, pada tahun 1824, terjadilah Perjanjian London yang menyerahkan wilayah ini kepada Belanda. Belanda segera saja masuk ke wilayah Sumatra Timur. Namun pada tahun 1840, kira-kira 6 tahun kemudian, Belanda mulai tidak tertarik untuk mengembangkan Sumatra Timur. Belanda kurang tertarik karena bisnis Belanda di Pantai Barat Sumatra sudah terlebih dulu berkembang. Lagi pula wilayah yang berawa-rawa dan jumlah penduduk yang sangat sedikit menjadikan investasi di wilayah ini menjadi sangat mahal.

Pada tahun 1862 Belanda mendukung Kerajaan Siak untuk membuat kerajaan-kerajaan kecil di wilayah ini kembali tunduk kepada Kerajaan Siak. Netcher melakukan gerakan politik dan militer untuk bernegosiasi dengan kerajaan-kerajaan kecil supaya mau mengakui Siak. Gerakan Netcher tersebut membuat kedudukan Belanda sangat kuat di Sumatra Timur. Persoalan-persoalan perselisihan dagang dengan pedagang Inggris bisa diselesaikan dengan menjamin keberadaan mereka di Sumatra Timur. Sementara itu Inggris membuka akses kepada Belanda untuk sampai ke perbatasan Aceh.

Barulah pada tahun 1863, saat Jakobus Nienhuys berkunjung ke Sumatra Timur bersama dengan Pangeran Said Abdullah dari Serdang, gagasan untuk membuka perkebunan tembakau menjadi nyata. Mula-mula Nienhuys membuat percobaan penanaman tembakau di lahan seluas 75 ha. Nienhuys mempekerjakan orang Cina dan orang Karo untuk kegiatan percobaan ini. Percobaan Nienhuys berhasil dengan baik. Hasil ini membuat minat orang Eropa membuka perkebunan (onderneming) tembakau merebak. Kunjungan Nienhuys inilah yang dianggap tonggak awal usaha perkebunan di Sumatra Timur.

Ternyata lahan untuk bertanam tembakau tidak bisa digunakan dua kali. Pada penanaman kedua, produksi tembakau menurun baik kuantitas maupun kualitasnya. Atau setidaknya lahan harus diistirahatkan beberapa waktu. Akibatnya perburuan lahan baru berjalan dengan kencang. Selain perburuan lahan, upaya diversifikasi juga dilakukan. Tanaman karet, teh, kakao dan sawit menjadi tanaman alternatif selain tembakau. Keberhasilan berbagai jenis tanaman perkebunan baru ini menyebabkan kebutuhan lahan menjadi semakin besar. Berbagai perusahaan onderneming membuat kontrak penggunaan lahan dengan kesultanan lokal.

Ekspansi lahan perkebunan yang masif menimbulkan konflik di lapangan. Konflik terjadi antar kerajaan. Suku Karo yang merasa lahannya diserobot oleh Kesultanan Deli melakukan perlawanan. Mereka melakukan pembakaran gudang-gudang tembakau yang sedang penuh. Selain konflik antarkerajaan, konflik lahan dengan petani juga marak. Petani-petani (dalam bentuk kesatuan kampung) memrotes penggunaan lahan oleh perusahaan onderneming di lahan yang sudah mereka usahakan.

Itulah sebabnya Pemerintah Hindia Belanda di Batavia ikut campur dalam pengaturan kontrak penggunaan lahan supaya konflik-konflik tersebut bisa diredam atau setidaknya dikurangi. Aturan-aturan yang lebih menjamin hak-hak petani untuk tetap bisa menggunakan lahan mulai diperhatikan dalam kontrak-kontrak baru. Misalnya onderneming harus menyediakan lahan sebagai jaminan bagi setiap keluarga. Luasan lahan yang disediakan haruslah cukup besar sehingga anak dan cucunya masih akan memiliki luasan yang cukup untuk menjamin hidup.
Negosiasi bentuk kontrak antara Pemerintah di Batavia dengan para pengusaha berjalan alot. Pasal-pasal yang diusulkan oleh pemerintah di Batavia sering ditolak oleh para pengusaha. Belum lagi dalam hal pelaksanaan kontrak yang sudah disetujui. Para pengusaha berkolusi dengan para birokrat Belanda lokal untuk mengabaikan berbagai aturan.

Pelzer mencatat bahwa praktik lelang barang pejabat Belanda yang akan pulang ke Negeri Belanda dijadikan cara penyuapan yang lazim pada waktu itu. Para birokrat yang tidak pernah membela rakyat dan pro pengusaha akan mendapatkan harga-harga yang fantastis dari barang-barang sehari-hari – bahkan bisa sampai 100 kali dari harga normal barang tersebut.

Perkembangan onderneming di Sumatra Timur selain menimbulkan persoalan lahan juga bersangkut-paut dengan penyebaran agama Islam. Dengan adanya buruh dari Jawa yang beragama Islam, maka populasi orang Islam di Sumatra Timur meningkat dengan pesat. Hal ini mengkhawatirkan berpindahnya suku lokal yang tidak beragama Islam menjadi orang Islam. Setidaknya bagi orang-orang Batak Toba yang sudah menjadi pemeluk Kristen. Dalam mengantisipasi penyebaran agama Islam di Toba, para Zending (penyebar agam Kristen) berupaya mempengaruhi pemuka-pemuka masyarakat Batak Toba untuk menolak wilayahnya dikontrak oleh onderneming. Itulah sebabnya di tanah Batak Toba tidak terdapat perusahaan-perusahaan perkebunan seperti di wilayah kesultanan orang Melayu dan sebagian wilayah Karo.

Persoalan lain yang diungkap buku ini adalah Sultan yang tidak berperan dalam mengatasi konflik pertanahan antara rakyatnya dengan para pengusaha onderneming. Karl Pelzer mencatat bahwa para sultan tidak banyak membantu petani dalam konflik ini. Para sultan abai terhadap rakyatnya. Mereka tidak peduli dengan hilangnya hak rakyat terhadap lahan. Malah orang-orang Belandalah yang aktif menyuarakan ketidak-adilan ini. Mungkinkah ketidak pedulian para sultan ini yang menyebabkan terjadinya revolusi sosial di Sumatra Timur setelah Indonesia merdeka?

Buku Karl J. Pelzer ini sangat kaya dengan informasi detail tentang konflik agraria di Sumatra Timur. Ketelatenannya mengumpulkan dan mengolah data-data kontrak dari jaman Nienhuys sampai dengan akhir masa Hidnia Belanda berkuasa telah memberikan gambaran yang rinci terhadap perkembangan perkebunan di Sumatra Timur dan permasalahan lahan yang ditimbulkannya. Melalui buku ini Pelzer juga menunjukkan perubahan demografi dan kehidupan sosial di Sumatra Timur akibat masuknya banyak pekerja perkebunan dari luar Sumatra Timur.

Peran negara (Hindia Belanda di Batavia) – yang secara khusus ditunjukkan oleh Pelzer, sebagai pengatur kontrak perkebunan hendaknya menjadi pelajaran bagi pemerintah sekarang. Sebab pertumbuhan perkebunan di Sumatra Timur dan bagian lain dari Republik Indonesia masih terus berkembang. Negara memang harus hadir dalam melindungi masyarakat dari para pengusaha yang orientasinya adalah keuntungan.

 

 

About Handoko Widagdo

Berasal dari Purwodadi, melanglang buana ke berpuluh negara. Dengan passion di bidang pendidikan, sekarang berkarya di lembaga yang sangat memerhatikan pendidikan Indonesia. Berkeluarga dan tinggal di Solo, kebahagiaannya beserta istri bertambah lengkap dengan 3 anak yang semuanya sudah menjelang dewasa.

My Facebook Arsip Artikel

6 Comments to "Toean Keboen dan Petani"

  1. J C  16 November, 2016 at 16:41

    Buku yang aku yakin sangat menarik…

  2. Alvina VB  10 November, 2016 at 00:34

    Bedah buku yg menarik. Jelas, dari buku ini tergambar bahwa kolusi dan korupsi di Indonesia yg dilakukan pejabat lokal udah dimulai dai jaman Belanda, berakar dan tumbuh sampe hari ini.

  3. mastok  9 November, 2016 at 21:21

    buku keren yang patut jadi pegangan
    Era 1800 – 1924…. Campur tangan Raffles dalam pelestarian sumber daya hayati hingga ada di kebun Raya Bogor

  4. Lani  9 November, 2016 at 13:16

    Hand: pasti banyak tuan tanah………yg aku msh ingat adl tuan tanah kedawung…….tp aku lupa itu dimana ya kejadiannya?

    James: lapor kenthir dr Kona mencungul………..yg lainnya msh pd tidooooooooor……….

  5. James  9 November, 2016 at 05:02

    Hadir mas Handoko sembari nunggu pars Kenthirs

  6. Handoko Widagdo  8 November, 2016 at 15:08

    Buku bagus yang membahas dari berbagai sisi perkembangan perkebunan di Sumatra di era kolonial.

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.