Ayo Ikut Tax Amnesty: Surat Sakti Tax Amnesty untuk UMKM

Jun Cai, S.H., M.Hum. dan Bruno Saragih, S.H.

 

Artikel sebelumnya:

Ayo Ikut Tax Amnesty: Surat Sakti Tax Amnesty

 

Usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar 1 (satu) miliar rupiah atau kurang. Sementara usaha menengah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan lebih dari 1 (satu) miliar.

Melihat pembangunan ekonomi di Indonesia, UMKM memiliki peranan yang cukup kuat, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik dalam sektor tradisional maupun modern. Peranan UMKM ini menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan. Namun jika dilihat hasilnya, maka belum cukup memuaskan karena pada kenyataannya kemajuan UMKM sangat kecil dibandingkan dengan usaha besar.

Dengan besarnya peran UMKM dalam perekonomian, menarik untuk melihat bagaimana porsi UMKM ini dalam menambah penerimaan pajak. Porsi kontribusi penerimaan pajak dari UMKM ini relatif kecil mengingat sebagian besar penerimaan pajak didominasi dari wajib pajak besar. Berdasarkan fakta tersebut, potensi penerimaan pajak dari pelaku UMKM sebenarnya masih tinggi. Namun, penarikan pajak dari sektor UMKM bukanlah satu hal yang mudah. Tidak hanya di Indonesia. Di negara lain, baik negara maju maupun negara berkembang, sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang hard to control dari sisi kepatuhan pajak.

Rendahnya kepatuhan pajak dari para pelaku UMKM terkait dengan beberapa hal seperti Pelaku UMKM didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga yang masih kurang atau tidak peduli dengan masalah ketentuan yang berlaku. Termasuk di dalamnya ketentuan perpajakan.

Ketidakpedulian timbul, salah satunya, karena ketidakpahaman atas ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, lebih banyak karena kebutuhan lain, seperti pengurusan perijinan dan urusan perbankan bukan karena kesadaran bahwa mereka harus berNPWP. Kemudian dari perspektif Pelaku UMKM yang umumnya orang pribadi swa-usaha (self employment) dimana  pelaku usaha ini mempunyai karakteristik cenderung kurang patuh dibandingkan dengan karyawan, dimana atas penghasilan yang diperoleh telah dipotong pajak pada saat dibayarkan (witholding).

Orang pribadi swa-usaha akan melaporkan seluruh penghasilan dari kegiatan usahanya dalam SPT. Selain itu, Pelaku UMKM biasa bergerak di sektor informal, catatan yang ada atas pelaku UMKM dan transaksi yang dilakukannya relatif tidak ada. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi administrasi pajak untuk mengawasi kepatuhan pajak pelaku UMKM. Karena bergerak di sektor informal, ini juga menyebabkan minimnya kesadaran pelaku UMKM untuk berkontribusi pada penyediaan barang dan jasa publik yang berdampak pada rendahnya kepatuhan pajak.

Dengan realita yang ada, maka sudah sepantasnya UMKM menjadi pelaku usaha yang memberikan pengaruh besar terhadap penerimaan pajak. Hal ini juga menjadi fokus pemerintah dalam menerapkan kebijakan tax amnesty. Tax amnesty diharapkan tidak hanya untuk wajib pajak besar, namun juga mendukung UMKM. Kesaktian Tax Amnesty terletak pada tidak adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi WP UMKM yang mengikutinya. Selain itu, Pengenaan tarif tergolong murah yakni tarif 0,5 % (nol koma lima persen) untuk deklarasi harta sampai dengan 10 Milyar dan 2 % (dua persen) untuk deklarasi harta diatas 10 Milyar. Khusus untuk UMKM Tarif tebusan berlaku dari 1 juli 2016 sampai 31 Maret 2017.

Dengan besaran tarif yang murah bertujuan agar tidak memberatkan UMKM dari sisi pajak, memberi rasa keadilan, dan menunjukkan keberpihakan kepada UMKM sebagi pilar ekonomi kekeluargaan serta mendorong pelaku usaha UMKM untuk menjadi WP yang taat pajak. Pelaku UMKM akan mendapatkan manfaat dari tax amnesty. Dengan terbitnya Surat terima maka selain bisa membersihkan kekayaannya, dan sebagai aset besar yang dapat membantu penerimaan negara,  juga sekaligus memperbaiki pengelolaan administrasi keuangan UMKM.

Sudah saatnya UMKM yang belum ikut, segera ke kantor pajak untuk ikut TA. Ayo ikut Tax Amnesty. Ungkap, Tebus, Lega.

 

 

2 Comments to "Ayo Ikut Tax Amnesty: Surat Sakti Tax Amnesty untuk UMKM"

  1. Dj. 813  16 December, 2016 at 00:26

    Semoga banyak yang sadar dan mau ikut . . .

  2. James  13 December, 2016 at 18:18

    sembari lewat absenin Kenthirs doang

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.