Bapak Demo Indonesia

Osa Kurniawan Ilham

 

Saya ingin bertanya kepada mereka yang senang sekali mengadakan demo rutin mingguan, juga kepada mereka yang seperti anak kecil kegirangan merasa berhak menulis apa saja di media sosial termasuk berita hoax dan fitnah berupa pelintiran berita.

Ini pertanyaan saya: tahukah Anda siapa yang berjasa membuat Anda bisa leluasa melakukan itu semua?

Bukan tokoh reformasi, bukan tokoh militer, bahkan bukan pahlawan yang dimakamkan di taman makam pahlawan. Dia adalah salah seorang bapak/ibu pendiri bangsa (founding fathers and mothers), seorang Tionghoa……namanya Tan Eng Hoa (1907 – 1949).

Pada masa Jepang, Mr. Tan Eng Hoa, menjabat sebagai kepala jawatan koperasi Waroeng Kumiai dan Kepala Koperasi Sepeda Kumiai. Dia juga bekerja sebagai penasehat hukum di koran Min Pao.

Berbagai jabatan inilah yang membuatnya dipilih sebagai salah satu dari 4 orang Tionghoa yang diangkat menjadi anggota BPUPK, sebuah posisi yang membuatnya akan dikenang sejarah sebagai seorang Tionghoa yang ikut melahirkan negara bernama Indonesia.

Dia salah satu anggota BPUPK yang diundang oleh Bung Karno dalam suatu pertemuan istimewa tanggal 22 Juni 1945, kemudian menghasilkan apa yang dinamakan orang Piagam Jakarta.

Tan Eng Hoa juga menjadi salah satu pengurus Keibotai, badan semi-militer bentukan Jepang (seperti PETA tetapi tidak memegang senjata karena hanya bertugas menjaga ketenteraman wilayah, jaman sekarang mungkin sama dengan istilah pamswakarsa). Tetapi posisi itu tidak membuatnya duduk di Pansus Pembelaan Negara dalam sidang BPUPK, ia malah duduk di posisi yang sangat strategis yaitu anggota pansus pembuatan konstitusi dengan pimpinan pansus Soekarno.

Situasi peperangan yang menjadi latar belakang sidang BPUPK mempengaruhi pembicaraan bahwa konstitusi yang dibuat kelak hendaklah jangan terlalu menitikberatkan pada hak individu rakyat tetapi lebih kepada hak kolektif rakyat. Karena itu dalam rancangan ke-dua, konstitusi tidak menyebutkan bahwa rakyat punya hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat.

Dalam sidang 15 Juli 1945, Tan Eng Hoa mendesak supaya ditambahkan ayat tentang kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan diatur dengan undang-undang. Hatta menyetujui usulan ini. Soepomo kemudian mengakomodasi usulan itu dengan menambahkan ayat 3 dalam pasal 27 yaitu hukum yang menetapkan kemerdekaan penduduk untuk bersidang dan berkumpul untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diatur dengan undang-undang.
Sidang menyetujuinya sebelum rapat ditutup pukul 18.00.

Dalam sidang terakhir BPUPK tanggal 16 Juli 1945 Soepomo kemudian melakukan pengubahan sesuai dengan usulanTan Eng Hoa tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul dan berpendapat supaya dijadikan pasal sendiri yaitu pasal 28. Rumusan ini lalu disahkan sebagai konstitusi Indonesia merdeka tanggal 18 Agustus 1945 dan tidak ada yang berani mengutak-atiknya (baca: amandemen) sampai sekarang.

Jadi bayangkan bila tidak ada Tan Eng Hoa yang mengusulkan pasal ini maka demo dan mengritik penguasa akan selalu dianggap sebagai tindak pidana.

Paska proklamasi, Tang Eng Hoa ditangkap oleh tentara Inggris dan NICA dengan tuduhan sebagai kolaborator Jepang. Beruntung ia mempunyai saudara kandung yang dikenal sebagai perwira kesehatan KNIL; Tan Eng Dhong. Berkat saudaranya tersebut Tan Eng Hoa akhirnya dibebaskan.

Bebas dari penjara NICA, kesehatannya menurun drastis sehubungan dengan kanker pankreas yang dia derita. Ia meninggal April 1949, besar kemungkinan sebelum status WNI-nya sempat disahkan.

Atas jasa-jasanya tersebut, pemerintah Republik Indonesia tidak pernah memberikan penghargaan apa pun kepadanya.

Jadi ketika Anda melakukan demo saat ini ingatlah satu nama ini…TAN ENG HOA.

 

 

7 Comments to "Bapak Demo Indonesia"

  1. Osa KI  30 January, 2017 at 16:04

    Pak Handoko,
    Yang saya tulis ini sebenarnya sejarah resmi he..he…tetapi nggak pernah diekspose oleh pemerintah Orde Baru karena sentimen anti Tionghoa.

  2. Osa KI  30 January, 2017 at 16:03

    Dari riset yang saya lakukan, alasan pemerintah orde baru tidak memberikan penghargaan kepada 4 orang Tonghoa anggota BPUPK dan 1 orang Tionghoa anggota PPKI karena mereka meninggal dalam status bukan WNI. Tetapi ternyata ada juga anggota BPUPK dari unsur pribumi yang tidak diberi penghargaan dengan alasan orientasinya komunis, padahal meninggalnya saja ditembak oleh Belanda saat Agresi Militer 2. Sementara 2 tahun lalu pemerintah memberi penghargaan pada seorang tokoh (alm) yang setelah saya cek dokumen2nya ternyata pernah membelot ke NICA Belanda sebelum kemudian balik lagi jadi WNI dan profesor UI.

  3. Handoko Widagdo  30 January, 2017 at 13:59

    Terima kasih Osa KI untuk informasinya yang selama ini tidak saya dapatkan dari sejarah resmi.

  4. James  30 January, 2017 at 09:03

    ci Lani, Pahlawan Penggembira juga tetap Pahlawan kan ? keren…

  5. Lani  29 January, 2017 at 14:13

    James: apakah pantas para kenthir disebut “pahlawan” dirumah ini? Hahaha…………mungkin pahlawan penggembira

  6. James  28 January, 2017 at 09:36

    seorang Pahlawan Indonesia Keturunan Tionghoa yang Tidak Pernah Di Hargai dan Tidak Pernah mendapat Penghargaan, ada pepatah Bangsa yang Besar adalah Bangsa yang Menghargai Para Pahlawannya

    halo para Kenthirs jadi Pahlawan Baltyra kah ?

  7. Alvina VB  28 January, 2017 at 01:02

    Thank you buat tulisannya mas Osa. Baru tahu ada pencetus demo di Indonesia, ternyata ya…

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *