Jangan Bunuh KPK

Handoko Widagdo – Solo

 

Judul: Jangan Bunuh KPK
Penulis: Denny Indrayana
Tahun Terbit: 2016
Penerbit: Intrans Publishing, ICW dan PuKAT UGM
Tebal: 246
ISBN: 978-602-6293-03-9

 

Korupsi sudah menjadi masalah sejak negara Indonesia lahir. Bahkan sudah menjadi masalah sejak jaman VOC. Upaya-upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak awal negara ini berdiri. Namun upaya-upaya pemberantasan korupsi tersebut mengalami tentangan yang demikian hebat. Tentangan itu bisa berasal dari negara itu sendiri, faksi-faksi penyelenggara negara, maupun aparat penyelenggara negara. Nasip KPK sebagai lembaga antikorupsi pun tak berbeda. Lembaga yang sangat menjanjikan dalam memberantas korupsi tersebut juga tak lepas dari badai penentangan. Undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya digugat di MK sebanyak 27 kali. Para komisionernya dikriminalisasi, dan bahkan para penyidiknya pun mengalami terror yang tiada henti.

Buku tulisan Denny Indrayana ini membedah kondisi KPK saat ini dengan melihat sejarah pemberantasan korupsi di era Orde Lama, Orde Baru dan masa Reformasi. Denny Indrayana juga menggunakan Jakarta Statemen on Priciples for Corruption Agencies, serta studi perbandingan lembaga antikorupsi, khususnya kesimpulan Jon S. T. Quah terhadap studinya tentang perbandingan lembaga antikorupsi di Singapuraa, Thailand, Hongkong dan Korea Selatan. Berdasarkan kajian terhadap kondisi KPK saat ini Denny Indrayana memberikan beberapa saran supaya KPK menjadi lebih kuat dan lebih efektif dalam mengganyang korupsi di Indonesia.

Marilah sejenak kita menengok berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi dalam memberantas korupsi dan tentangan-tentangan yang dihadapi, sebelum kita memeriksa perjalanan KPK sebagai lembaga khusus yang sepertinya memiliki harapan besar dalam memberantas korupsi. Upaya-upaya pemberantasan korupsi di semua era perjalanan republik bisa disarikan sebagai berikut. Semua orde menggunakan peraturan perundangan sebagai payung hukum pemberantasan korupsi. Orde lama menghasilkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, setelah dua upaya membuat undang-undang gagal di tahun 1956 dan 1957. Sedangkan Orde Baru membentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah upaya pemberantasan korupsi yang diprakarsai oleh ABRI sejak kelahiran Orde Baru.

Di era Reformasi lahir UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 dan diperkuat dengan UU No 7/2006. Jelaslah bahwa setiap rejim memiliki komitmen untuk pemberantasan korupsi sehingga melahirkan peraturan perundangan untuk memberantas korupsi.

Baik Orde Lama maupun Orde Baru, keduanya menggunakan lembaga-lembaga yang sifatnya ad hoc untuk memberantas korupsi. Lembaga ad hoc itu berupa badan, panitia, tim atau sekedar program khusus. Di jaman Orde Lama, Badan Koordinasi Pemilik Harta Benda, Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan), Panitia Retooling Aparatur Negara, Operasi Budi dan Komando Retooling Aparatur Revolusi (Kotrar) adalah lembaga-lembaga ad hoc yang telah berdiri untuk memberantas korupsi. Sementara itu di era Orde Baru setidaknya lahir Tim Pemberantas Korupsi (1967), Komisi 4 (1970), Operasi Penertiban (1977-1982) dan Operasi Pemberantasan Korupsi (1982). Di era reformasi, sebelum KPK lahir ada dua lembaga pemberantasan korupsi, yaitu Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) (1999) danTim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK) (2000-2001). Meski sudah ada KPK, Pemerintahan SBY tetap membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TimTasTipikor) (2005-2008). TimTasTipikor ini dianggap tidak berhasil dan malah mengganggu agenda KPK (hal. 33).

Di era Orde Lama penentangan korupsi terjadi karena adanya persaingan antar faksi. Upaya pemberantasan korupsi dipakai oleh faksi-faksi untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Itulah sebabnya upaya pembentukan payung hukum, yaitu undang-undang dua kali kandas. Upaya Kabinet Burhanuddin Harahap (1956) dan Kabinet Ali Sastroamijoyo (1957) kandas justru karena ditentang oleh lawan-lawan politiknya. Melalui kondisi darurat dan diprakarsai oleh militer, barulah Orde Lama bisa meloloskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi untuk memberantas korupsi.

Di era Orde Baru pemberantasan korupsi tidak pernah dilakukan oleh lembaga independen di luar sistem peradilan yang ada. Pemberantasan korupsi hanya dilakukan oleh panitia, tim atau program. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi oleh pihak di luar penyelenggara negara tidak pernah dilakukan. Selain itu, perlu dicatat (meski buku ini tidak memuatnya), Orde Baru diduga melakukan penghentian karier politik Muhammad Hatta setelah beliau menjadi penasihat Tim 4. Seperti diungkapkan oleh Daniel Dhakidae dalam bukunya Menerjang Badai Kekuasaan (2015), karier Hatta dihabisi oleh Orde Baru karena memberi saran pemberantasan korupsi, termasuk korupsi di Pertamina.

Dari sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, menjadi jelas bahwa keseriusan negara adalah kunci. Keseriusan negara itu diwujudkan dalam bentuk mengundangkan payung hukum yang kuat sebagai landasan pemberantasan korupsi (Undang-Undang), membentuk lembaga independen, dan menyediakan fasilitas bagi lembaga independen tersebut sehingga bisa bekerja secara optimal.

Era reformasi telah menunjukkan kesungguhan tersebut. Undang-Undang No 20/2001 tentang TIPIKOR yang menjadi landasan hukum berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bukti kesungguhan tersebut. Menurut Adnan Topan Husodo dalam pengantar buku ini, salah satu faktor utama keberhasilan dalam pemberantasan korupsi adalah kemauan politik yang serius dari rezim penguasanya. Sedangkan untuk membuat KPK semakin efektif bekerja, Husodo menyarankan: pertama, KPK perlu dijadikan sebagai organ konstitusi, yang dengan posisi barunya, kedua, Pimpinan KPK dan pegawai KPK harus memiliki imunitas sementara, dan mekanisme pemilihan atau seleksi pimpinan KPK perlu diperbaiki, khususnya untuk mengurangi politik transaksional, serta keempat memiliki pegawai sendiri.

Namun KPK sebagai lembaga independen di luar sistem pengadilan resmi tak lepas dari tentangan dan gangguan. Menurut Abraham Samad ada beberapa hal yang telah dilakukan untuk melemahkan KPK, yaitu melalui upaya revisi UU KPK, keberadaan Dewan Kehormatan dan Dewan Eksekutif dan pemahaman bahwa KPK adalah lembaga Ad Hoc yang umurnya dibatasi. Menurut Bambang Wijanarko pelemahan KPK dilakukan melalui: kesatu, “melumpuhkan” kapasitas dan “merusak” kredibilitas sumber daya manusianya, kedua, “menghancurkan” eksistensi kelembagaannya, ketiga, “menyabotase” program pemberantasan korupsi. Sedangkan menurut ZainalArifin Mochtar, cara membunuh KPK adalah melalui jalur hukum, melalui kriminalisasi komisionernya, melalui pelemahan subsistem pemberantasan korupsi dan dengan menakut-nakuti publik.

 

Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia di Era Orde Lama

Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia dimulai sejak Kabinet Baharuddin Harahap pada tanggal 20 Agustus 1955 (hal. 3). Undang-Undang Darurat Pemberantasan korupsi ini sangat progresif karena memuat hal-hal yang progresif, seperti pembuktian terbalik, pemberlakuan surut, pembentukan pengadilan khusus korupsi, dan pemberian kewenangan tambahan agar Jaksa Agung lebih efektif memberantas korupsi (hal. 4). Namun sayangnya, karena tidak mendapatkan dukungan yang baik, khususnya dari Nahdatul Ulama, Undang-Undang Darurat ini gagal menjadi undang-undang. Upaya Ali Sanstroamijoyo untuk mengusulkan undang-undang antikorupsi juga gagal karena ada tentangan dari dalam kabinet dan dari Persatuan Pegawai Kepolisian Republik Indonesia.

Pada tahun 1957 Penguasa Militer mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer No PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Peraturan ini bertujuan untuk menyelidiki hingga merampas harta benda orang atau badan yang kekayaannya meningkat secara tajam, dan karenanya mencurigakan. Peraturan ini kemudian diganti dengan PERPPU No 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian digantikan (lagi) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (hal. 9). Nasip peraturan perundang-undangan ini tak begitu baik. Sebab sejak dari lahirnya sudah mendapat tentang bahkan dari dalam pemerintahan sendiri.

Sekarang marilah kita melihat sepak terjang lembaga/badan yang lahir sebagai akibat dari keluarnya peraturan perundang-undangan tersebut. Sebagai konsekwensi dari peraturan perundangan, sejak jaman orde lama telah lahir berbagai lembaga/badan pemberantasan korupsi. Lembaga/badan tersebut adalah: Badan Koordinasi Penilik Harta Benda (1957), Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) (1959 – 1962) dan kemudian PARAN (1960-1963) dan kemudian berganti baju menjadi Operasi Budi (1963-1967). Setelah pembubaran PARAN, Presiden Sukarno mendirikan Komando Retooling Aparatur Revolusi (Kotrar) (1964–1967).

Reaksi publik terhadap pendirian badan Bapekan sungguh sangat luar biasa. Banyak laporan korupsi mengalir dari daerah. Namun sayang tindak lanjut dari laporan tersebut tak terlalu menggembirakan. Laporan korupsi oleh salah satu gubernur di Kalimantan tak pernah diproses. Nasip buruk terhadap Bapekan terjadi saat ada laporan korupsi penyelenggaraan Asian Games tahun 1962. Tak berbeda dengan nasip Bapekan, PARAN yang mewajibkan para aparat pemerintah melaporkan harta kekayaannya mendapatkan penolakan. Operasi Budi pun tak mampu membongkar korupsi (di Pertamina). Justru yang terlihat adalah persaingan antar faksi di pemerintah dengan menggunakan badan-badan atau lembaga-lembaga anti korupsi. Para faksi menggunakan badan yang mereka gunakan untuk menghancurkan pihak lawannya.

 

Sejarah Pemberantasan Korupsi di Era Orde Baru

Di awal era Orde Baru, pemberantasan korupsi menjadi pokok yang mendapat perhatian. Itulah sebabnya di tahun 1967, Orde Baru sudah membuat tim yang disebut Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) melalui Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967. Berdasarkan mandat dari Keppres tersebut, terlihat bahwa Tim Pemberantasan Korupsi memunyai mandat yang minimal sama dibandingkan KPK, yaitu mencakup pencegahan dan penindakan, mensupervisi penegak hukum yang lain—termasuk dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan; hal-hal yang dimiliki KPK sekarang (hal. 22). Tim ini memberi hasil karena telah memroses beberapa kasus korupsi yang bernilai milliard. Namun tim mandul dalam memroses korupsi besar di Pertamina. Meski kewenangannya sudah sangat besar, namun tim ini memiliki dua kelemahan, yaitu disain lembaga yang tidak ideal karena terdiri atas elemen-elemen yang tidak independek dan tim ini berada di bawah Jaksa Agung yang sudah sangat sibuk (hal. 24).

Pada tahun 1970 Suharto membentuk Tim 4 yang terdiri atas Wilopo, JJ Kasimo, Johanes dan Anwar Tjokroaminoto, kemudian ditambah Mohammad Hatta sebagai penasihat. Tugas tim 4 ini adalah mengkaji kebijakan dan memberikan nasihat kepada Presiden terhadap maraknya kasus korupsi. Tim yang hanya berumur 7 bulan ini telah menghasilkan rekomendasi. Tetapi rekomendasi tersebut tidak ditindak-lanjuti oleh Presiden (hal. 26), dan bahkan kemudian karier politik Hatta ditutup melalui kasus Sawito. Karena gemas dengan tidak ditindak-lanjutinya rekomendasi Tim 4, para aktivis membentuk Komisi Anti Korupsi (KAK). Komisi ini melakukan berbagai diskusi. KAK akhirnya dibubarkan dua bulan setelah berdiri. Saya bisa tambahkan di sini bahwa karier Muhammad Hatta dihabisi melalui peristiwa Suwito, karena rekomendasi tim 4 ini menyinggung masalah korupsi di Pertamina (lihat Daniel Dhakidae. 2015. Menerjang Badai Kekuasaan).

Setelah jeda tanpa suara, pada tahun 1977 Pemerintah Suharto membentuk program ad hoc bernama Operasi Penertiban (Opstip) yang dipimpin oleh Kaskopkamtip Laksamana Sudomo. Program ini berhasil menertibkan para pegawai negeri dan menangani korupsi di beberapa proyek pemerintah. Pada tahun 1982, sekali lagi Suharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi. Tim ini tidak dilandasi payung hukum sehingga tidak jelas apa hasilnya.

 

Lahir dan Kiprah KPK

Begitu rejim Suharto tumbang, tekanan untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menyeruak. Sebagai reaksi atas tuntutan public, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Melalui undang-undang ini semua pejabat negara berkewajiban melaporkan hartanya kepada Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Lembaga ini adalah lembaga independen. Namun lembaga ini dianggap kurang berhasil dan kemudian dibubarkan oleh pemerintah dan DPR. Alasan pemerintah dan DPR membubarkan KPKPN adalah karena sedang dibahas undang-undang baru pemberantasan korupsi. Padahal sesungguhnya para pejabat pemerintah dan DPR mulai merasa terganggu dengan kiprah lembaga ini (hal. 35). Untunglah likuidasi KPKPN justru melahirkan lembaga yang lebih kuat, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus likuidasi KPKPN ini dipakai Denny Indrayana sebagai bukti bahwa pelemahan lembaga pemberantasan korupsi adalah sangat mungkin dilakukan melalui suatu proses legislasi. Apalagi proses legislasi yang seperti ini tidak bertentangan dengan konstitusi (hal. 36). Ke depan, proses-proses legislasi seperti ini sangat mungkin akan terus dipakai untuk melemahkan KPK. Denny Indrayana menyarankan untuk memakai Proklamasi sebagai landasan hukum tertinggi untuk melindungi pelemahan dan pembubaran KPK. Sebab Proklamasi adalah sumber hukum terbentuknya Negara Indonesia (hal. 36). Apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana benar adanya. Buktinya UU KPK sudah mengalami serangan secara konstitusi melalui uji materi di MK pada tahun 2003 (pembatalan).

Lebih lanjut Denny Indrayana menyampaikan bahwa selain dari penghilangan dasar hukumnya, perubahan isi payung hukum, pendirian badan baru yang lebih lemah dan kriminalisasi komisionernya adalah dua cara lain untuk melemahkan KPK. Selanjutnya Denny membahas segala kelemahan KPK dan memberikan saran bagaimana ke depan sehingga pemberantasan korupsi bisa semakin efektif dan lembaga anti korupsi bisa lebih tegra dari gempuran.

Dalam membahas kondisi terkini KPK, Denny Indrayana memakai empat pisau. Pisau yang pertama adalah: (1) Teori Komisi Negara Independen, (2) Prinsip-prinsip dasar Komisi Neraga Antikorupsi, dan (3) Membandingkan KPK dengan komisi antikorupsi di negara lain, serta (4) menelisik berbagai soal yang dibawa ke MK yang berhubungan dengan keberadaan KPK. Atau dalam bahasa Denny Indrayana didekati dengan empat pendekatan, yaitu teoritis (theoretical approach), praktik (practical approach), perbandingan antar-negara (comparative approach); dan berdasarkan putusan MK judicial review approach) (hal. 46).

Selanjutnya Denny Indrayana menganalisis kondisi KPK saat ini dengan 15 pilar Jakarta Statement on Priciples for Corruption Agencies dan enam kesimpulan Jon S. T. Quah dari studinya tentang lembaga anti korupsi di Singapuraa, Thailand, Hongkong dan Korea. Menurut Denny Indrayana, saat ini independensi kelembagaan (KPK) sudah terjamin, ditambah kewenangan yang kuat sudah diberikan, namun tanpa akuntabilitas dan integritas yang tidak tercela (hal. 61). Artinya independensi dan kewenangan KPK sudah pada tahap yang ideal. Dari segi dasar hukum pembentukannya, KPK dibentuk berdasarkan undang-undang dan bukan undang-undang dasar (konstitusi). Posisi ini cukup lemah karena ada kemungkinnan posisinya dihilangkan dengan cara pencabutan undang-undang (hal. 82).

KPK memiliki kewenangan yang kuat, yaitu pencegahan, penyidikan dan penuntutan. Ketiga kewenangan tersebut menjamin keberhasilan lembaga antikorupsi (hal. 84). Namun kita harus secara tegas mengatakan bahwa dukungan politik anggaran kita belum mendukung kerja-kerja KPK yang sangat berat (hal. 89). Sedangkan dari sisi status pegawai, pegawai KPK masih campuran antara pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (hal. 92), karena beberapa penyidiknya masih berasal dari institusi lain di luar KPK.

KPK belum memiliki kantor cabang di daerah, meski hal tersebut sebenarnya dimungkinkan dari UU KPK. Hanya 3 negara di Asean yang memiliki lembaga antikorupsi yang tidak memilki kantor cabang di daerah, yaitu Singapura, Timor Leste dan Indonesia. Singapura dan Timor Leste jelas tidak membutuhkan kantor cabang, sebab mereka adalah negara kecil. Sementara itu Indonesia masih belum dikaji apakah akan efektif atau malah menjadi soal jika ada kantor cabang di daerah.

Terhitung sejak tahun 2004 hingga Oktober 2012, UU KPK telah diuji dan diputus sebanyak tujuh belas kali. Ini menunjukkan bahwa banyak pihak yang berkepentingan dengan UU KPK. Uji materi banyak berhubungan dengan keabsaahan UU KPK, kewenangan KPK dan hubungan KPK dengan institusi penegak hukum lainnya. Namun dari 17 kali uji materi hampir semuanya ditolak oleh MK. Sehingga melalui uji materi tersebut, KPK telah lebih kokoh posisinya sebagai lembaga independen yang sah secara hukum, memiliki kewenangan untuk menangani kejahatan luar biasa dengan cara yang luar biasa pula (hal. 171).

Denny Indrayana menyimpulkan bahwa KPK harus menjadi lembaga yang independen dan tidak ad hoc, memiliki kewenangan yang kuat dan memiliki sistem kontrol yang efektif. Sistem kontrol dimaksud haruslah diwujudkan melalui sistem seleksi SDM yang sangat ketat dan berdasarkan pada rekam jejak, kontrol internal-institusional dan kontrol eksternal berbasis perundangan (hal. 179).

 

Rekomendasi KPK ke Depan

Dari hasil evaluasi yang dipaparkan oleh Denny Indrayana dalam buku ini menunjukkan bahwa kinerja KPK adalah sangat baik dan upayanya dalam mencegah korupsi telah dihargai oleh banyak pihak. Ke depan Denny Indrayana mengusulkan supaya dasar hukum KPK tidak hanya setingkat undang-undang tetapi secara tegas menjadi organ konstitusi, yaitu lembaga negara yang eksistensi kelembagaannya dan dasar kewenangannya diatur di dalam UUD 1945 (hal. 192). Dengan melandaskan pendirian KPK pada konstitusi maka upaya pembubaran KPK melalui upaya legal tidak lagi bisa dilakukan. Dalam hal pemilihan anggotanya, Denny Indrayana mengusulkan supaya partai tidak boleh masuk ke dalam. Dengan demikian sifat independen dan imparsialnya bisa dipertahankan (hal. 193). Lebih lanjut dalam mekanisme pemilihan komisaris KPK, Denny mengusulkan sebuah mekanisme di DPR yang tidak menimbulkan dead lock seperti yang sudah pernah terjadi (hal. 195). Untuk mencegak kriminalisasi para pimpinan KPK,

Denny Indrayana mengusulkan impunitas sementara kepada para pemimpin KPK tersebut (hal. 195). Usulan lainnya adalah supaya KPK memiliki pegawai tetap dan bisa merekrut pegawai sendiri, sehingga tidak tergantung kepada kejaksaan dan kepolisian (hal. 199). Untuk menjamin ketersediaan dana KPK, perlu ada pasal yang dimasukkan dalam UU supaya tidak terjadi anggarannya dihambat saat pembahasan APBN (hal. 200). Denny Indrayana selanjutnya mengatakan bahwa KPK harus mempertahankan kewenangan yang dimiliki sekarang ini (hal. 201), menguatkan diri melalui kantor perwakilan di daerah (hal. 202) dan melakukan perbaikan sistem kontrol (hal. 204).

 

 

About Handoko Widagdo

Berasal dari Purwodadi, melanglang buana ke berpuluh negara. Dengan passion di bidang pendidikan, sekarang berkarya di lembaga yang sangat memerhatikan pendidikan Indonesia. Berkeluarga dan tinggal di Solo, kebahagiaannya beserta istri bertambah lengkap dengan 3 anak yang semuanya sudah menjelang dewasa.

My Facebook Arsip Artikel

8 Comments to "Jangan Bunuh KPK"

  1. Dj. 813  23 April, 2017 at 16:59

    KPK akan lebih kuat, lihat saja nantoi kalau A Hok jadi pemimpin nya .
    Hahahahahahahahahaha . . . ! ! !

  2. Lani  22 April, 2017 at 11:59

    SLB: aku setuju dgn komentarmu kedengaran sgt amat nylekit tp mmg benar adanya Korupsi sdh jd budaya dinegeri ini…….

    Krn wes ngoyot terlalu jero…….hrs dibedol sampai bersih sih, sikat habis…….semuanya sj dr atas sampai bawah…….tp sekali lagi spt Al bilang tdk akan berhasil krn spt estafet……berkelanjutan.

    Oleh krn itu aku msh teringat perkataan presiden Jokowi : Indonesia perlu direformasi mentalnya………

    Kapan dan taon piro bisa bersih???? Tanyakan pd rumput yg bergoyang krn semilirnya angin………kkkk malah berpuisi hihihi………..

  3. Alvina VB  21 April, 2017 at 23:51

    Mas Sumonggo: ha..ha….
    Han: Buku yg menarik dengan semua penjabarannya. Masalah korupsi di Indonesia itu spt baton estafet. Sepanjang para koruptor gak memberikan batonnya ke generasi penerusnya, korupsi bisa diminimalis. Pendukung para koruptor tentunya para kroninya yg juga para koruptor. Gimana caranya pemimpin yg korupsi gak memberikan batonnya ke anak-anaknya utk meneruskan kerjaan Bapaknya dan para kroninya? Masyarakat yg musti lebih cerdas… Masalah lainnya pemimpin saat ini “sungkan” untuk memberantas korupsi secara habis2an karena menyangkut para pemimpin masa lalu yg pengaruhnya masih besar di militer Indonesia. Salah-salah bisa dikudeta. KPK mah pelengkap penderita aja….bisa diubek-ubek, diperkosa dan dibunuh secara terselubung/terang2an.

  4. Swan Liong Be  21 April, 2017 at 17:04

    seperti apa yang aku tulis diFB maka korupsi itu bukan masalah lagi tapi sudah jadi kebudayaan diIndonesia.
    Orde baru membuat Team Pembrantasan Korupsi itu kan zynisch sekali ya, Koruptor terbesar tidak dibrantas , yang dibrantas koruptor lainnya supaya koruptor terbesar saingannya tambah kecil, itu kenyataanya.
    Para pembenci Ahok, yang berhasil menggulingkannya dengan issue SARA(keliatannya issu ini sangat manjur) a.l. juga untuk mengembalikan kebudayaan ini. Sayang kan kebudayaan yang begitu diasuh dan dipelihara ber-tahun² hendak dihapus.Untunglah siperusak kebudayaan national ini kena gusur sebelum dia lebih genjar memenuhi niat “jahatnya”.
    James: Apa korupsi diChina hilang meskipun ada hukuman mati? Kalo melanggar perintah ke-11 dari 10 perintah Allah, yakni: Jangan sampai terbongkar pelanggaranmu, tentunya kena hukuman..Semua pelanggaran perintah Allah , kalo ketahuan memang dihukum, tapi tetap ada yang melanggarnya; nah begitu juga dengan korupsi , meski ada hukuman mati- ya tetap dilanggar. Inipun tergantung siapa yang melanggar.
    Di Singapor memang korupsi disana dibrantas, cuma kapital hasil korupsi indonesia bisa disimpan disana tanpa ada gangguan hukum. Itu salah satu alasan mengapa Singspore sampai sekarang menolak untuk bikin suatu bilateral agreement of extradition dengan indonesia. Secara tidak langsung Singapore involved dalam hal ini.

  5. James  21 April, 2017 at 16:06

    selama Tidak Ada Hukuman Mati selama itu juga Korupsi Tidak Akan Mati ataupun Hancur atau sekalipun Berkurang di Indonesia ini, harus mencontoh Tiongkok begitu Tegas Hukuman Mati bagi Koruptor maka Koruptor bisa paling tidak Berkurang atau malah Habis sama sekali, begitu juga seperti Singapore cukup berhasil mengatasi Korupsi ditambah dengan beberapa Negara lain yang ketat terhadap Korupsi

  6. Lani  21 April, 2017 at 14:15

    Hand, kang Monggo: wakakakak……………..betuuuuuuuuul sekalii setuju……….

  7. Handoko Widagdo  21 April, 2017 at 11:14

    Ha…ha…ha… cocok itu KPK (Komunitas Para Kenthirs)

  8. Sumonggo  21 April, 2017 at 11:11

    Di Baltyra juga ada KPK = Komunitas Pembaca Kenthir …. ha ha …..

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *