Perlawanan Koruptor dan Oligarki Berbungkus Agama dan Sentimen Etnis

JC – Global Citizen

 

Artikel yang sama sudah dimuat di Kompas-dot-com:

http://nasional.kompas.com/read/2017/05/15/08465081/perlawanan.koruptor.dan.oligarki.berbungkus.agama.dan.sentimen.etnis?page=all

 

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat blusukan bersama, Kamis (27/2/2014).(KOMPAS.COM/ FABIAN JANUARIUS KUWADO)

Sub-judul berita utama Kompas hari Minggu 14 Mei 2017 (tepat 19 tahun Tragedi Mei 1998) menohok nalar. “Wapres: Masjid Penebar Toleransi dan Persatuan”; tak ada yang salah dengan sub-judul itu. Sebenar-benarnya saya percaya bahwa kesakralan dan kesucian rumah ibadah agama apapun adalah untuk kebaikan, dimana ‘toleransi’ dan ‘persatuan’ adalah bentuk-bentuk kebaikan dalam ajaran agama manapun.

Namun ada yang mengusik hati saya. Apakah Jusuf Kalla sedang melakukan self denial atau bagaimana. Masyarakat luas, bahkan dunia dengan jelas melihat bagaimana masjid digunakan dan dimanfaatkan habis-habisan untuk kepentingan politik semenjak 2012, pertarungan Pilgub DKI Jakarta 2012 duet Jokowi – Ahok dengan para kandidat lain; Pilpres 2014 yang memang tidak nampak terlalu masif karena ada kepentingan Jusuf Kalla mendampingi Jokowi sebagai Cawapres dan mencapai puncaknya dalam hiruk pikuk Pilgub DKI Jakarta 2017 ini.

Saya mencoba memisahkan sejernih mungkin urusan hiruk pikuk politik semenjak 2012 sampai sekarang ini dan saya yakin akan menghebat di Pilpres 2019 dengan level yang mungkin terdahsyat dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia. Terlebih lagi saya tidak mengritik agama apapun karena saya meyakini ajaran agama apapun adalah kebaikan; namun seringkali agama digunakan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan politik. Di seluruh penjuru dunia terbukti agama merupakan bungkus paling manjur dan mujarab untuk mengobarkan fanatisme membabibuta. Timur Tengah, Irlandia, Afrika, bahkan di Amerika – agama (dan biasanya bersinergi dengan etnis) masih merupakan senjata paling ampuh.

Kita sedikit tengok ke belakang perjalanan bangsa Indonesia. Reformasi 1998 sudah terentang selama sembilanbelas tahun sampai hari ini. Di tahun 2012 adalah titik balik perpolitikan Indonesia. Sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya sudah mulai muncul benih-benih gebrakan-gebrakan sosok-sosok pembaharu di sana sini. Sebut saja Dahlan Iskan dan Ignatius Jonan. Sebelum 2012, beliau berdua sudah melakukan reformasi besar-besaran dalam bidang perkeretaapian Indonesia dan perlistrikan Indonesia. Masih lekat dalam ingatan betapa barbarnya penumpang KRL Bogor-Jakarta yang menclok di atap kereta bergelantungan menjulur ke sekujur badan kereta, betapa kumuh dan semrawutnya KRL ketika itu. Dalam sekejap wajah perkeretaapian Indonesia mulai dari KRL sampai dengan kereta jarak jauh berubah total. Sekarang naik KRL benar-benar tidak kalah dengan MRT di Singapore atau MTR di Hong Kong. Kebersihan gerbong KRL, kenyamanan benar-benar tidak kalah. Masih tentu saja sana sini kekurangan, bilamana puncak jam sibuk, waduh, sungguh untel-untelan seperti cendol. Namun itu masih wajar mengingat kereta sejenis di Jepang juga demikian, sama untel-untelannya ketika puncak jam sibuk.

Peraih Bung Hatta Anti Corruption Award 2015, Bupati Batang periode 2012-2017 Yoyok Riyo Sudibyo dan Walikota Surabaya periode 2010-2015 Tri Rismaharini di Jakarta, Kamis (5/11). Penghargaan tersebut diberikan kepada birokrat yang memiliki orisinalitas ide atau gagasan tentang reformasi birokrasi. Kompas/Totok Wijayanto (TOK). 05-11-2015

Sosok-sosok pembaharu mulai bermunculan. Sebut saja Jokowi waktu itu Walikota Solo, Risma di Surabaya, Ahok di Belitung, Bupati Yoyok di Batang, Ridwan Kamil di Bandung dan mungkin masih banyak lagi, dan belakangan bertambah sosok yang cukup fenomenal adalah Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Melejitnya Jokowi dari Walikota Solo menjadi Gubernur DKI Jakarta 2012 itulah titik balik perpolitikan Indonesia. Gebrakan-gebrakan para pembaharu menyebabkan gerahnya banyak sekali ‘stakeholders’ (pemangku kepentingan pundi-pundi masing-masing kelompok). Dolly, Tanah Abang, Kalijodo, Waduk Pluit, dibabatnya perparkiran liar hanya segelintir pembaharuan yang terlihat nyata di permukaan. Naiknya Jokowi menjadi Presiden di 2014 mengakhiri era ‘auto pilot country’ periode kedua SBY.

Di Pilpres 2014 sudah mulai terjadi ‘pilot project’ membungkus isu agama, menghidupkan kembali hantu palu arit, isu etnis ‘aseng’ dan campur tangan asing. Masih jelas dalam ingatan betapa dahsyat bungkus agama, hantu palu arit, asing-aseng digoreng terus. Namun masih bisa dibilang levelnya belum mencapai kulminasi karena diakui atau tidak, beberapa tokoh yang gemar ‘bungkus agama’ di sana sini masih ada kepentingan dalam kekuasaan dan kemungkinan bermainnya kepentingan kerajaan-kerajaan bisnis keluarga-keluarga tertentu. Beberapa pihak masih berpikir bahwa Jokowi mungkin masih bisa ditekuk atau ‘dibimbing’ oleh invisible hands. Namun duet maut RI-1 dan DKI-1 menjungkirbalikkan  dan membuyarkan harapan dan pundi-pundi para invisible hands itu semua.

Hebohnya terpilihnya Menteri Susi mengawali era Jokowi. Begitu gencar penolakan yang lagi-lagi dibungkus agama. Cacian dan cercaan cara berpakaian Menteri Susi, gaya berbicaranya, merokoknya, tatonya, semua dikemas dengan bungkus agama. Korupsi besar-besaran di bidang perikanan dan kelautan Indonesia diobrak-abrik tanpa gentar. Kapal-kapal negara asing yang entah sudah berapa dasawarsa berkeliaran di perairan Indonesia mengeruk kekayaan laut Indonesia satu per satu ditenggelamkan tanpa ampun. Protes keras negara-negara lain, beberapa kali sempat hampir terjadi insiden diplomatik antar negara, beberapa kali nyaris terjadi kontak senjata total, semuanya tidak dianggap oleh Menteri Susi, semuanya hajar tanpa ampun. Pola lama patronasi dan oligarki ‘semua bisa diatur dan dibantu’ buyar berantakan. Kedaulatan maritim Indonesia paling tegak dan berdaulat semenjak Indonesia merdeka. Siapa yang terusik? Dari bisik-bisik terhembus para pemangku kepentingan urusan bisnis laut di dalam kerajaan bisnisnya yang nyaman di sentra-sentra bisnis Jakarta (Sudirman, Thamrin, Kuningan) sewot.

Bubarnya PETRAL dan diobrak-abriknya urusan perminyakan; sekarang tongkat estafet dilanjutkan oleh (lagi-lagi) Ignatius Jonan, membuat banyak pihak yang berkepentingan dengan licinnya emas hitam ini kelimpungan dan berang. Sekali lagi bisik-bisik sesosok nama yang selama ini ‘antara ada dan tiada’ diyakini adalah salah satu yang mendanai gonjang-ganjing politik selama ini.

Bergesernya Jokowi dari DKI-1 menjadi RI-1 dan tongkat estafet dilanjutkan wakilnya dari DKI-2 menjadi DKI-1, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi mimpi buruk bagi kebanyakan kerajaan bisnis Indonesia yang dibangun dari peninggalan pola lama patron dan oligarki. Mimpi buruk tak berhenti di situ saja, mimpi buruk terus meluas di kalangan birokrasi, dewan dan seluruh jajaran pemerintahan DKI Jakarta. Tanah Abang yang ditertibkan sejak jaman Jokowi, penertiban seluruh urusan kependudukan, urusan birokrasi, urusan anggaran APBD, dan seribu-satu urusan lainnya. Jakarta adalah Ibukota Indonesia, cermin dan wajah Indonesia. Akhirnya untuk pertama kalinya semenjak masa kepemimpinan Ali Sadikin, wajah Jakarta bertransformasi total. Rumah-rumah kumuh di pinggiran Waduk Pluit lenyap seketika, Kalijodo yang memiliki sejarah panjang (sebanding dengan Dolly Surabaya) lenyap, jalan-jalan, trotoar, sungai, taman-taman kota, ruang terbuka hijau, perijinan, dan banyak lagi aspek bertransformasi total. Sungguh sayang sekali sepertinya transformasi wajah Ibukota Indonesia ini akan berhenti dan segera kembali ke wajah lamanya. Semoga tidak terjadi. Masih ada setitik ‘harapan utopia’ bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang baru ini minimal bisa melanjutkan transformasi total ini atau bahkan melakukan terobosan-terobosan baru.

Namun sepertinya bahkan setitik ‘harapan utopia’ pun hanyalah harapan belaka. Tak perlu menunggu lama, Tanah Abang dalam hitungan hari sudah kembali ke khitah’nya semula yang super macet, super semrawut. Tentu saja bukan ‘salah’ mantan Gubernur DKI yang tersandung kasus hukum (lagi-lagi) berbungkus agama, juga tentu saja bukan ‘salah’ Gubernur Plt yang menjabat sampai Oktober 2017, tentu saja bukan ‘salah’ Gubernur baru yang terpilih. Mental masyarakat sendiri ternyata masih perlu revolusi mental; tepat sekali yang diserukan Jokowi sejak awal pemerintahannya.

Di akhir pemerintahan SBY, yang tidak banyak orang tahu, ada satu pabrik semen yang mengawali pembangunannya di Manokwari. Oleh Jokowi dikebut total dengan program internasional One Belt One Road (OBOR), menggandeng pemerintah China menggeber pembangunan pabrik semen di Indonesia Timur untuk mendukung program pembangunan besar-besaran infrastruktur di seluruh Indonesia terutama fokus di Indonesia Timur. Jokowi menyampaikan: “saya ingin rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa membangun rumah tembok dengan harga wajar”. Semen di Papua yang dulunya satu zak Rp. 1.000.000 atau lebih dalam waktu tak lama meluncur turun menjadi harga wajar Rp. 50.000-60.000. Pembangunan pabrik semen ini tidak berhenti di Manokwari saja, digeber di Banjarmasin, Manado, Palu dan Makassar. Secara logika bisnis jelas tidak masuk akal, produksi pabrik semen dengan kapasitas yang jauh melampaui bahkan konsumsi nasional, kenapa digeber di kawasan Indonesia Timur. Hasilnya bisa segera dilihat, infrastruktur di Kalimantan, Sulawesi dan Papua bangkit dalam level yang tak pernah ada semenjak Republik Indonesia berdiri.

Penguasa kerajaan bisnis di Indonesia Timur sejak dulu kala terusik dan tentu saja berang. Selama ini nyaris seluruh aspek sendi ekonomi yang mereka kuasai, banyak sekali terganggu. Tak ada cara lain lagi-lagi bungkus agama dan kali ini disinergikan dengan bungkus etnis digeber. Bungkus-bungkus berlapis dan bertingkat agama-etnis-komunis sudah terbukti ampuh sepanjang sejarah Indonesia.

Belum lagi campur tangan ‘invisible hands’ dengan kepentingan lebih besar secara internasional juga ikut meramaikan. Tambang yang paling lucrative dan menggiurkan, selama tiga dasawarsa lebih jaya tak tersentuh, tiba-tiba terusik dengan gebrakan Pemerintah. Konon tambang tersebut bukan logam mulia yang berharga, konon kabarnya uranium dan plutonium’lah kandungan berharga sebenarnya. Benar tidaknya, walahualam karena pengolahannya tidak pernah dilakukan di Indonesia. Berpuluh tahun gunung dipotong-potong dan dikemas untuk dikirim ke luar Indonesia untuk pemrosesannya.

Kerajaan-kerajaan bisnis property, real estate, media, periklanan dan masih banyak lagi terjungkir balik kocar-kacir dengan gebrakan dan terobosan Ahok. Perijinan yang dulunya semua ‘bisa dibantu’ menjadi ‘kaku’ mengikuti koridor yang benar. Tidak ada lagi penyerobotan lahan hijau atau ruang terbuka hijau atau ruang publik untuk kepentingan bisnis tertentu. Para pemangku kepentingan kerajaan-kerajaan bisnis gerah dan sewot dari balik kenyamanan istana-istana mereka. Perijinan reklamasi dan ‘todongan’ Ahok untuk ruang terbuka hijau dan kontribusi daerah membuat para pelaku bisnis yang berkepentingan (pelaku bisnis dan aparat pemerintahan yang korup) terusik dan murka. Tangkapan demi tangkapan KPK seperti panen raya.

Tapi apa daya, kekuatan-kekuatan baik yang terlihat atau tak terlihat bersatu padu dengan segala cara ingin mengembalikan ‘kejayaan masa lalu’ bisnis mereka, ingin mengembalikan pola-pola patronasi dan oligarki masa lalu. Sekali lagi formula agama-etnis-komunis (hantu palu arit) dikobarkan hebat. Ormas-ormas, kelompok-kelompok radikal, intoleran dengan gegap gempita dan riang gembira bersatu dengan karena satu kepentingan. Bungkus agama terus digelontorkan, dikobarkan, sentimen etnis terus digeber, hantu palu arit dibangkitkan dengan segala cara, bahkan Kepala Negara juga sudah dikenakan ‘jubah hantu palu arit’, sektarianisme terus diusung.

Isu-isu dukungan Sembilan Naga untuk Ahok terus dihembuskan, opini-opini sentimen etnis terus digulirkan. Banyak sekali yang tidak sadar, justru sebaliknya, kebanyakan para pelaku kerajaan-kerajaan bisnis di Indonesia tidak suka dengan duet maut RI-1 dengan (mantan) DKI-1, karena mereka semua tak berkutik dengan pola lama mereka ‘semua bisa dibantu’ dan ‘semua bisa diatur’. Sekarang para pelaku bisnis etnis Tionghoa justru ketar-ketir karena gorengan isu solidaritas etnis untuk Ahok justru menjadi bumerang balik untuk mereka dengan meruncingnya gorengan isu kesenjangan sosial dan agama ini. Secara umum dunia bisnis sangat kuatir dengan gorengan isu panas sektarian, kesenjangan sosial – yang lagi-lagi dikemas ciamik dalam bungkus agama.

Kegaduhan luar biasa saat ini sebenarnya adalah perlawanan hebat para koruptor dan oligarki secara terstruktur dan masif. Dan kemasan paling ampuh dan mujarab adalah AGAMA, sentimen ETNIS dan hantu PALU ARIT.

Mari kita cerdas menyikapinya. Peran seluruh komponen bangsa sangat berperan signifikan. Mari ambil peran masing-masing untuk tetap tenang, berpikir jernih dan bersikap bijaksana. Bersikap netral dan objektif? Rasanya sangat naïve jika seseorang bisa benar-benar bersikap netral dan objektif. Mengambil sikap netral dan objektif pun sudah bukan suatu objetivitas. Objektivitas dan netralitas absolut adalah subjektivitas dan keberpihakan itu sendiri, karena itu tandanya kita semua masih manusia normal.

Sebagai penutup, mengutip dari diskusi di salah satu grup Whatsapp:

Jokowi-JK, suka tidak suka, adalah paket pemberian Tuhan. Memecah mereka bisa ditafsirkan sebagai bentuk ketidaksukuran pada pemberianNYA.

Setelah gagal memprovokasi Panglima TNI (trik bola sodok), kini upaya memprovokasi Wapres mulai nampak. Tentu saja dengan modus berbeda. Membangun massa anti JK terlebih dulu (bandul ke kanan). Setelah cukup panas, massa pro JK disemangati untuk membalas lebih kuat (bandul ke kiri).

Polarisasi akan terus menguat hingga mencapai titik didih. Setelah itu, satu insiden kecil sudah cukup untuk merusak segalanya. Tingkat kecerdasan mengolah informasi menjadi kunci. Sebab di luar sana, informasi tanpa sumber valid dan akurat bertebaran di mana-mana. Opini dikemas seolah menjadi fakta.

Mungkin negeri ini memang pantas  dilaknat. Saat rakyatnya tak pernah pandai mensyukuri nikmat. Jokowi-JK adalah paket pemberian dari Sang Pencipta. Kini kita boleh memilih, mengharap nikmat atau menuai laknat.

Tentu berbeda saat Pilpres 2019 digelar. Tentukan sendiri paket baru sesukamu. Save NKRI!!!

djas Merahputih (La Makkuraga)

 

God bless Indonesia…

 

Catatan:

Oligarki: dari bahasa Yunani ‘oligarkhia’ yang berarti bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga atau militer. (Wikipedia)

Patron atau patronage: derives from the Latin ‘patronus’, one who gives benefits to his clients. In some countries the term is used to describe political patronage, which is the use of state resources to reward individuals for their electoral/political support. (Wikipedia)

Sektarianisme: adalah bigotri, diskriminasi atau kebencian yang muncul akibat perbedaan di suatu kelompok, seperti perbedaan denominasi agama atau fraksi politik. (Wikipedia)

 

 

About J C

I’m just another ordinary writer. Seorang penulis lepas dengan ketertarikan bidang: budaya, diversity, fotografi, ekonomi dan politik.

Arsip Artikel Website

7 Comments to "Perlawanan Koruptor dan Oligarki Berbungkus Agama dan Sentimen Etnis"

  1. Alvina VB  17 May, 2017 at 22:48

    Numpang tanya JC: “invisible hands” itu siapa aja ya? Apa termasuk para ex pres RI yg terlibat KKN serta org2 yg menjatuhkan Gus Dur waktu itu?

  2. Alvina VB  17 May, 2017 at 06:19

    Koreksi: Maksudnya para PEMECAH-BELAH rakyatnya.

  3. Alvina VB  17 May, 2017 at 06:17

    Setuju dengan pendapatnya Handoko. Selain itu, bangsa Indonesia, kalau saja mau belajar dari sejarah, hal spt ini tidak akan terulang lagi dan lagi dan lagi. Musti dilihat siapa sebetulnya para PEMBELAH rakyatnya?

    Para ‘elite’ PoliTIKUS tahu banget jalan untuk memecah persatuan Indonesia itu ya sebetulnya gampang banget, disenggol aja agama dan ethic nya, pasti rakyat yg ‘ignorant’ (gak bisa bilang terpelajar/gak, yg terpelajar punya gelar S1, S2, S3, Steler aja masih ignorant kok, he..he… cepet banget terbakar karena merasa agamanya dihina (padahal Gus Dur, Bapak pularisme Indonesia bilang, kok Tuhan/agama dibela?) dan lalu ditambahin lagi masalah pri/non-pribumi juga disenggol aja sekalian, jadi ‘double whammy’. Mustinya rakyat mulai CERDAS donk, kl ada isu SARA mbok ya dilihat kebenarannya, jangan membabi-buta. Apa para politikus yang muslim dan pribumi itu semuanya baik dan bersih? Kok mereka yang koruptor gak pernah didemo ya? Padahal mereka ini makan uang rakyat, provokator, berdiri di belakang muslim radikal, bahkan menyokong keberadaan mereka utk kepentingan politik mereka. Rakyat mustinya mulai cerdas, melihat siapa politisi yg bisa KERJA BUAT RAKYATnya, gak usahlah dilihat agamanya dan ethnic nya apa. Lah org bisa kerja dan memajukan negara kok ditolak, malah milih orang yang sama agama dan etnisnya ttp kredibilitasnya masih dipertanyakan, opo tumon….Bener dah apa kata Jokowi ya? yg rakyat Indonesia perlu itu sebetulannya “REVOLUSI MENTAL”. Tanpa itu ya tetep aja jalan ditempat, gak ada perubahan yg berarti…. Peace dah….

  4. Lani  16 May, 2017 at 13:55

    Ki lurah: halleluyah…… alhamdullilah akhirnya kamu ikut angkat bicara dgn menulis artikel ini, nah paling tidak memberikan, menyumbangkan, mencerahkan orang2 yg sdh keblinger…….semoga mereka paling tidak merenungkan, berpikir, tersadar, syukur2 berbalik menjadi baik tdk membawakan nafsu jahatnya utk merobohkan negeri ini.

  5. Lani  16 May, 2017 at 13:49

    Hand: memang akarnya disitu SARA! Tapi njur meluber, mbleber kemana-mana aneh tapi sgt nyata!

    Kapan negeri ini akan maju klu yg diurusi mblunder di hal2 beginian trs? Saling bikin panas, dan pada tarung sendiri2 pdhal sesama sebangsa dan setanah air.

    Memang Indonesia itu berbeda-beda, tp sdh jelas ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Pancasila sayangnya hanya sekedar dihafal dikepala, tdk dicak-no ya beginilah amburadul, carut marut tiada berkesudahan…….

    Heran aku apakah mrk tdk pernah berpikir, klu negeri ini sampai hancur mrk akan hancur semuanya, krn mereka bermusuhan dgn sesama anak bangsa yg tinggal dinegeri yg sama hopo tumon???

    James: aku percaya para kenthirs malah paling WARAS! Kkkkkkkk………..benar kan?

  6. James  16 May, 2017 at 10:24

    A m b u r a d u l s

    para Kenthirs jangan ikut Amburadul yah

  7. Handoko Widagdo  16 May, 2017 at 08:31

    Tapi harus tetap diakui bahwa sebagai bangsa kita memiliki masalah dalam hal toleransi. Meski negara kita sering dijadikan contoh betapa hebatnya toleransi, tetapi nyatanya sering kita mengalami masalah dalam hal ini. Baik toleransi antaragama, antaretnik dan antarkelompok. Jika kita tak berani mengakui hal ini dan secara sungguh-sungguh berupaya memecahkannya, maka selamanya masalah ini akan tetap menjadi kerikil penjegal kemajuan bangsa. Kita telah menjadi orang-orang bodoh saat berhadapan dengan agama, etnis, kelompok yang berbeda. Dendam, menganggap agama, etnis dan kelompok lain sebagai lawan yang harus dihancurkan membuat energi kita sebagai bangsa habis. Jadi, ini bukan sekedar masalah para koruptor saja.

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *