Perilaku Hakim Melenceng, Mafia Peradilan Bergentayangan

Amstrong Sembiring

 

Dalam teorema ideal, sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa.

Kenyataan putusan hakim yang luhur dan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sekarang dikotori oleh hawa nafsu Keuangan Yang Maha Kuasa. Putusan sudah dibuat di luar Sidang-sidang Pengadilan, lalu tinggal dibacakan. Bukan isapan jempol tentang kabar hakim yang melacurkan diri dalam praktik dagang perkara, memang sangat ironis sekali, di lembaga peradilan acap dijumpai praktik dagang perkara, sehingga moral kehilangan jangkarnya. Hantu-hantu mafia bergentayangan. Nurani keadilan padam. Vonis atau putusan hakim nakal ditakar sesuai tebal-tipisnya fulus rupiah.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi sedemikian ironisnya? Jawaban faktanya karena menguatnya mafia peradilan menyebabkan pengadilan di republik ini berubah menjadi bursa keadilan. Siapa punya uang mampu memberi banyak untuk para hakim bobrok, akan mendapatkan keadilan yang diinginkannya. Mafia peradilan itu merupakan perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif dan terstruktur, misalnya para mafia peradilan dgn kekuatan uang atau link-nya mengintervensi Putusan Majelis Hakim agar memenangkan satu pihak dalam perkara perdata. Sehingga banyak berpendapat, pemberantasan korupsi harus dimulai dengan membumihanguskan korupsi di peradilan, dengan memutus rantai kenikmatan para pelaku mafia pengadilan. Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif mengatakan bahwa soal Mafia Peradilan masyarakat jangan tiarap melihat fenomena menjijikkan ini.

Sekiranya perlu disimak diresapi seorang mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Abdul Mukhtie pernah mengatakan sekarang ini banyak Doktor, advokat, dan sarjana hukum malah menjadi mafia peradilan. Bahkan dengan perasaan muak, mantan Ketua MK Mahfudz MD mengatakan dunia peradilan kita sudah sangat bobrok. Dunia peradilan kita banyak dikerimuni dan ditongkrongi setan. Jubah hakim jadinya seperti jubah iblis. Jubah hakim kadang bukan memancarkan kewibaan tapi memancarkan wajah setan yang memuakkan. Kemudian Hakim Agung Gayus Lumbuun mengatakan banyaknya hakim yang tertangkap tangan terkait perkara Tipikor menunjukkan pimpinan Mahkamah Agung (MA) telah gagal membersihkan lembaga peradilan dari hakim-hakim yang kotor terutama  terkait kasus suap.

Mafia peradilan atau calo perkara, merusak lembaga peradilan menjadi busuk., terlebih mafia peradilan masih ada berkeliaran di lembaga peradilan Indonesia. Celakanya, suap atau korupsi ini tidak berhenti dengan dijatuhkannya putusan hakim di pengadilan. Mulai dari proses banding, kasasi, atau PK, hingga suatu putusan memiliki kekuatan hukum tetap masih dimanfaatkan untuk berkolusi.

Dari penelitian yang dilakukan ICW terungkap bahwa tidak semua putusan hakim diambil berdasarkan yurisprudensi, pengetahuan tentang hukum, atau rasa keadilan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dijadikan komoditas korupsi. Modus mafia peradilan, putusan tidak lagi dijatuhkan atas dasar hukum dan rasa keadilan, tetapi berdasarkan kedekatan dan uang. Modus mafia peradilan, diterima atau ditolaknya alat bukti juga bergantung kepada jumlah uang yang diberikan oleh para pihak.

Modus mafia peradilan, majelis hakim dapat menerima atau menolak bukti tambahan bergantung kepada pihak yang telah mengadakan kesepakatan. Modus mafia peradilan, pengacara membuat kesepakatan sebelum acara pembuktian, dimana majelis hakim dapat menerima atau menolak bukti tambahan bergantung kepada pihak yang telah mengadakan kesepakatan. modus mafia peradilan, biasanya pihak yang bersengketa telah memilih pengacara yang umumnya telah memiliki hubungan baik di kalangan hakim, sehingga dgn mudah mendapatkan majelis yang “berkenan di hati. Modus mafia peradilan, untuk mendapatkan majelis hakim yang favourable, para pengacara harus berlomba menghubungi ketua Pengadilan Negeri merupakan pejabat yang berwenang menentukan komposisi majelis. Singkatnya para hakim bobrok tidak segan-segan menjadikan kewenangan yang dimilikinya sebagai komoditas ekonomis penuh transaksional. salah satu target utama kelompok mafia peradilan adalah putusan hakim. Para hakim bobrok yang selalu dipanggil “Yang Mulia’ telah merusak martabat dan nama baik hakim.

Terkesan hanya cuma sebatas wacana, ketua MA, Hatta Ali pernah mengatakan akan membentuk lagi Satgas yang melakukan pengawasan apa yang terjadi pada lingkungan Mahkamah Agung. Termasuk dalam penyelesaian perkara-perkara yang ada. Karena kita ketahui ada saja oknum yang memperlambat putusan-putusan.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo pernah juga mengatakan agar fokus dan orientasi MA tidak diganggu oleh jaringan mafia kasus dan mafia peradilan di dalam MA, MA harus berani melakukan pembersihan dengan mereformasi MA.

Sialnya fakta dirasakan bagi pencari keadilan suatu putusan pengadilan nyata-nyata dihasilkan dari praktek mafia peradilan kerap independensi kekuasaan kehakiman sebagai tameng, dan itulah merupakan argumentasi yang memalukan, sekaligus menyesatkan dan menghambat penegakan hukum sejatinya.

 

Lain lubuk lain belalang

Sosok hakim di negara maju, independensi kekuasaan kehakiman hanyalah satu sisi koin yang harus dimiliki dunia peradilan. Sisi lain adalah integritas moralitas yang terjaga. Hanya sistem peradilan yang terhormat, bersih dan jujur yang berhak mengklaim agar putusannya tidak diintervensi. di Amerika, konstitusinya secara jelas mengatakan, para hakim sangat independen slm mrk berada dalam pagar good behaviour. Sekali sang hakim melakukan perbuatan tercela, apalagi suap-menyuap, harus siap diberhentikan dan dipidanakan.

Dengan kata lain, rasionalitas hukumnya bahwa di dalam sistem peradilan yang sarat dengan praktek kotor, di mana putusan dapat dipesan dan diperjualbelikan, intervensi justru menjadi wajib hukumnya. Argumemen bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman tidak dapat diintervensi adalah menyesatkan. Prinsip independensi demikian memang diakui, namun hanya berlaku bagi sistem peradilan yang bersih dari judicial corruption.

Disini dominasi birokrasi di tubuh MA tidak transparan, seharusnya MA harus transparan terhadap semua perkara yang ditangani. Menurut Denny Indrayana praktik mafia peradilan terjadi karena MA tidak transparan. Semakin tidak transparan suatu lembaga, makin korup di tempat itu. Termasuk MA yang sangat tertutup. Selama ini, untuk menanyakan putusan saja susahnya minta ampun. Dan, itu sering dimanfaatkan orang dalam.

Seorang Hakim Agung Artidjo Alkotsar juga pernah mengatakan seharusnya MA membuat aturan tegas melarang hakim agung menerima tamu yang berhubungan dengan perkara yang ditangani. Dia juga setuju bila di setiap sudut dan ruang kerja hakim agung dipasang kamera pengawas (CCTV).

Menurut sumber lain dari salah satu petugas kamdal MA ia pernah melihat seseorang membawa uang sekoper penuh. Orang itu baru turun dari mobil. Lalu, seorang laki-laki yang diduga calo perkara menghampirinya. Mereka mengambil koper berisi uang di bagasi mobil. Keduanya lantas masuk gedung MA yang disambut seorang pria berseragam hijau seragam karyawan MA. Sayangnya, orang itu sudah masuk gedung MA dan tidak jelas masuk ke ruangan siapa. Mereka bisa masuk ruangan-ruangan yang ada tanpa diketahui banyak orang, para calo perkara leluasa bergerak di lingkungan MA tanpa mendapat kesulitan. “Sebenarnya setiap tamu wajib lapor. Tapi, banyak yang nyelonong” MA memang sangat terbuka dan sangat longgar bagi orang luar. Orang bisa leluasa masuk tanpa harus melapor ke satpam. Bahkan, mereka bisa menemui hakim agung di ruang kerjanya. Apalagi, ada beberapa pintu masuk MA.

Seharusnya dijaga dari segala intervensi dimana pengadilan merupakan representasi utama wajah penegakan hukum yang dapat melahirkan  tidak  hanya kepastian hukum, melainkan pula keadilan.

Apalagi bukan eahasia umum, banyak kalangan mengatakan isu praktik permainan uang dalam penyelesaian perkara di Mahkamah Agung sudah lama didengar.

Winarta (2009:333) menyebuntukan bahwa tudingan adanya mafia peradilan sudah menjadi kenyataan dengan keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendeteksi dan menangkap beberapa petugas Mahkamah Agung yang menerima suap.

Praktik mafia peradilan di lembaga peradilan sudah sangat meresahkan sekali bagi para pencari keadilan. Para hakim bobrok apabila menghadapi lahan perkara yang basah mrk menari berpesta, tak peduli persetan orang lain dibuat susah menderita. Perilaku para mafia peradilan pada hakekatnya bermufakat jahat. Perlu ada tim operasi senyap MA, untuk sidak pengadilan negeri yang ada di Jakarta untuk menangkap basah para oknum tersebut.

Jika presiden SBY pernah membuat Satgas,apa yang akan dilakukan Presiden Jokowi menyikapi banyaknya mafia peradilan? Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir peradilan harus benar-benar bersih dari praktik suap.

 

 

3 Comments to "Perilaku Hakim Melenceng, Mafia Peradilan Bergentayangan"

  1. Lani  26 November, 2017 at 13:10

    Sudah sepantasnya para koruptor dimiskinkan dan dihukum seumur hidup………biar kapok!

  2. Sumonggo  24 November, 2017 at 14:05

    Mahkamah Ancur atau Mafia Agung?

    Sebentar lagi pra peradilan edisi “Bakpao ketiban Tiang Listrik”. Setelah dulu Sarpin, lalu Cepi, siapa lagi sekarang yang bakal membuat “sejarah”?

  3. James  24 November, 2017 at 10:11

    Hakim diseluruh Indonesia Harus dibawahi oleh Christine Hakim baru beres, gak tahu kalau Christine Hakimnya juga Korup jadi tambah rame dong

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *