Pelintiran Kebencian

Handoko Widagdo – Solo

 

Judul: Pelintiran Kebencian -Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Bahayanya Bagi Demokrasi

Penulis: Cherian George

Penterjemah: Tim PUSAD

Tahun Terbit: 2017

Penerbit: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina

Tebal: x + 370

ISBN: 978-979-772-058-2

 

Buku ini hadir tepat waktu untuk Indonesia. Saat ini Indonesia sedang menyongsong pesta demokrasi, yaitu pemilu serentak. Tahun 2018 dan 2019 adalah tahun pesta demokrasi bagi Indonesia. Namun tahun-tahin tersebut juga bisa menjadi tahun-tahun nestapa, jika pemilu serentak terganggu prosesnya. Salah satu gangguan yang bisa memorak-porandakan pesta demokrasi, salah satunya adalah pelintiran kebencian. Menurut George, pelintiran kebencian telah digunakan dalam berbagai proses demokrasi di Indonesia dan sangat berpotensi digunakan kembali dalam mengupayakan kemenangan demokrasi dengan cara-cara yang tidak demokratis.

Ujaran kebencian sangatlah berbahaya. Sebab ujaran kebencian bisa berakhir dengan genosida, seperti yang terjadi pada orang Yahudi di Eropa, orang Indian di Amerika dan orang Aborigin di Australia (hal. 20). Oleh sebab itu ujaran kebencian ini harus diupayakan supaya tidak terjadi.

George mendefinisikan pelintiran kebencian sebagai penghinaan dan ketersinggungan yang sengaja diciptakan, dan digunakan sebagai strategi politik yang mengeksploitasi identitas kelompok guna memobilisasi pendukung dan menekan lawan (hal. 5). Pelintiran kebencian merupakan kombinasi dari ujaran kebencian dan rekayasa perasaan ketersinggungan. Harus ada unsur upaya yang disengaja untuk membuat sebuah ujaran kebencian atau perasaan ketersinggungan menjadi sebuah aksi kebencian yang terkontrol. Definisi ini sangat berguna supaya kita bisa membedakan pernyataan pendapat yang dilindungi dengan upaya-upaya sengaja untuk membangkitkan perasaan kebencian sehingga bisa dimanfaatkan.

Ujaran kebencian menjadi semakin mudah dipakai untuk tujuan-tujuan politis karena penyebaran berita saat ini begitu kencangnya. Dengan adanya internet, penyebaran berita yang dipelintir untuk kepentingan tertentu menjadi sangat cepat. Sebab internet itu sendiri telah menjadi agen pelintiran kebencian (hal. 103). George menunjukkan bahwa Yahoo, Google, Youtube dan perusahaan penyedia layanan media sosial lainnya telah menjadi agen/alat bagi pihak-pihak ingin memelintir kebencian untuk tujuan mereka.

George menggunakan analisis ilmu sosial dan hukum, politik pertikaian dan ilmu komunikasi dalam membedah fenomena pelintiran kebencian. Disiplin ilmu tersebut sangat relevan untuk membahas topik pelintiran kebencian. Apalagi George memang mendalami ilmu-ilmu yang dipakainya sebagai pisau bedah topik pelintiran kebencian.

Diskusi tentang kebebasan berbicara dan penghinaan kepada golongan/agama menjadi pokok bahasan dalam buku ini. Setelah membahas pergumulan antara isu jaminan kebebasan berpendapat dan pencegahan penghinaan di Amerika Serikat dan Eropa, George membahas isu yang sama saat membedah kasus pelintiran kebencian di India, Indonesia dan Amerika Serikat.

Buku ini mengkaji tiga kasus politik yang dianggap oleh George sebagai pelintiran kebencian, yaitu kasus berkuasanya Bharatiya Janata Party (BJP), kasus pelintiran kebencian di Indonesia dan kasus kemenangan Donald Trump di Amerika. BJP dengan sengaja memakai cara-cara kampanye yang meletakkan Islam sebagai lawan kelompok Hindu yang adalah mayoritas di India. BJP berkolaborasi dengan Hinduvat – sebuah kelompok militan, membuat video Bharat Ki Pukar saat kampanye yang menunjukkan bagaimana Islam secara sistematis akan menguasai India (hal. 123), menyebarkan pendapat bahwa orang Islam beranak banyak untuk menguasai India, isu love jihad dimana pemuda-pemuda Muslim menculik atau mendekati perempuan Hindu untuk dinikahi dan dipaksa pindah agama (hal. 125). BJP juga ditengarai menggunakan peristiwa biasa (kecelakaan motor antara orang Islam dan orang Hindu) yang kemudian diekskalasikan menjadi kerusuhan antar agama di Uttar Pradesh.

Meski kondisi Indonesia berbeda dengan India, dimana dalam kasus Indonesia tidak ada gerakan terpadu dengan doktrin agama yang jelas seperti dalam kasus Shangh Parivar, namun gerakan politik untuk menggunakan pelintiran kebencian dengan warna agama sangat jelas terlihat (hal. 147).

Dalam kasus Indonesia, George menyampaikan bahwa UU Penistaan Agama dan perlakuan istimewa kepada agama tertentulah yang telah menciptakan kondisi ideal bagi pelintiran kebencian (hal. 156). Meski UU tujuannya sangat baik, yaitu untuk menghindari kemarahan massa akibat ketersinggungan, namun UU ini malah digunakan untuk memanfaatkannya, khususnya menekan aliran-aliran lain yang dianggap tidak sesuai dengan aliran dominan agama resmi. Misalnya tentang pelarangan aliran Ahmadiyah dan Syiah. Kasus protes terhadap patung “Tiga Mojang” karya Nyoman Nuarta di Bekasi adalah contoh bagaimana pemerintah (dalam kasus ini adalah Walikota yang menyetujui pembongkaran patung tersebut) memberikan dukungan kepada pelintiran kebencian (hal. 159). Kasus lainnya adalah pendirian gedung gereja yang tak kunjung bisa dilakukan meski gereja tersebut telah memiliki ijin yang sah.

Dalam kasus Indonesia, protes-protes terhadap produk atau kondisi yang dianggap melecehkan agama terbatas pada kegiatan simbolis. Artinya kegiatan tersebut tidak benar-benar untuk menegakkan aturan agama yang dianggap dilanggar. Protes-protes simbolis ini bertujuan untuk membangun citra bahwa kelompok/organisasi pemrotes memiliki kepedulian kepada agama. Mereka adalah pejuang agama dan sebenarnya tidak terlalu peduli dengan penegakan agama secara sungguh-sungguh. Contohnya adalah kasus UU pronografi dan pornoaksi. Setelah kelompok yang memperjuangkan UU tersebut berhasil, ternyata UU tersebut tidak benar-benar digunakan untuk “memberantas” porgografi dan pronoaksi. Contoh lain adalah tentang protes kepada Google supaya mencabut tayangan “The Innocence of Islam.” Setelah Google secara resmi menyatakan mencabut tayangan tersebut, protes mereda, meski kemudian video tersebut tayang di Youtube (hal. 179).

Selanjutnya George menyampaikan bahwa sikap tidak tegas negara kepada kelompok militan membuat pelintiran kebencian menjadi semakin meluas. Untunglah pada periode Joko Widodo menjadi Gubernur DKI dan selanjutnya sebagai Presiden Republik Indonesia, keberanian negara untuk melawan kelompok moralis militan ini muncul. Meski belum bisa menyelesaikan masalah pelintiran kebencian, setidaknya rejim Jokowi telah menunjukkan bahwa kekhawatiran tindakan tegas kepada kelompok militan akan berakibat kerusuhan yang tak terelakkan (hal. 176).

Dalam kasus Amerika, George berpendapat bahwa kelompok penyebar Islamofobia adalah pelaku pelintiran kebencian terbesar di Amerika (hal. 183). Meski pandangan orang Amerika terhadap Islam juga dipengaruhi oleh kelompok-kelompok Islam di luar Amerika yang sangat anti Amerika, namun pelintiran kebencian oleh kelompok penyebar Islamofobia jauh lebih berpengaruh.

Amerika yang dikenal sebagai sebuah negara demokrasi terbesar dan mempunyai sejarah perlindungan kepada minoritas yang cukup kuat, ternyata tidak terbebas dari pelintiran kebencian untuk memenangkan kontestasi politik. George menunjukkan bahwa kampanye Richard Nixon telah menggunakan isu agama dan ras untuk memenangi kontestansi presiden tahun 1968 (hal. 186). Pasca Obama, muncul Partai Teh yang sangat ekstrim kanan. Partai ini ternyata diminati banyak pemilih. Donald Trump yang tidak saleh pun menggunakan isu agama dalam kampanyenya di tengah suasana masyarakat yang sudah terpolarisasi akibat aksi terosis 9/11 dan dipanasi oleh pelintiran kebencian terhadap Islam oleh para penyebar Islamofobia.

Ketakutan akan Islam ini berakibat kepada tindakan kekerasan. Terjadi protes terhadap pembangunan masjid di lokasi Ground Zero bekas Menara Kembar di Manhattan. Protes terhadap pembangunan masjid ternyata tidak hanya terjadi di lokasi Menara Kembar, tetapi juga di Mursfreshboro yang jaraknya 800 mil dari lokasi Menara Kembar (hal. 195). Tak beda dengan kasus India dan Indonesia, situasi ini juga digunakan oleh politisi lokal untuk menjaring suara. Para kandidat dalam pemilihan kepala daerah di wilayah terrsebut mengambil untung dengan mengangkat isu agama.

Seperti halnya yang terjadi di India, gerakan militan ini juga menyasar produk pengetahuan. Buku yang memuat sumbangan Islam terhadap ilmu pengetahuan yang dipakai di sekolah-sekolah digugat karena dianggap sebagai upaya penyusupan Islam ke Amerika (hal. 201).

Bagaimana cara kita mengatasi praktik pelintiran kebencian yang sangat berbahaya ini? George mengusulkan pluralisme yang asertif. Pluralisme asertif tidak menafikan identitas keagamaan seseorang, tetapi ia menuntut agar orang-orang tak menyangkal keberagaman di sekitarnya. Ia tidak menggugat kedudukan agama yang dibenarkan dalam kehidupan publik negara demokrasi atau menyepelekan kebutuhan para penganutnya untuk dihormati. Namun ia menentang keras pandangan bahwa legitimasi dan penghormatan tersebut hanya dapat diperoleh satu agama saja, dan mengesampingkan keyakinan lain yang lebih kecil. Tidak ada manusia, apalagi masyarakat, yang dapat didefinisikan oleh satu identitas Tunggal (hal 275). Upaya untuk membangun pluralisme yang afektif tentu tidak mudah.

Upaya tersebut bisa dilakukan melalui media. Sayangnya upaya ini sangat sulit. George menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan sanggahan dari kelompok agama yang moderat tidak cukup. Sebab pernyataan-pernyataan sanggahan dari kelompok moderat yang adalah mayoritas sering tidak mendapatkan liputan yang cukup besar. Media lebih suka memuat kasus-kasus ekstrim. Berita tentang kelompok ISIS yang menggorok mati orang barat atau aksi bakar Alquran jauh lebih banyak mendapat liputan daripada 250 ulama Islam moderat yang menyampaikan bahwa Islam adalah agama damai atau kelompok Kristen yang menolong para imigran dengan penuh kasih.

Masalahnya banyak media sudah memihak dan ikut menjadi bagian dari pelintiran kebencian. Bukan itu saja, kelompok-kelompok militan juga dengan mudah membuat media (umumnya media elektronik berbasis sosial media). Masalah lain adalah media-media yang selama ini netral, sering takut menyuarakan perlawanan terhadap pelintiran kebencian, karena bisa berakibat buruk bagi kelanjutan bisnisnya. Contohnya adalah Harian KOMPAS di Indonesia (hal. 220).

Di bidang hukum, perbaikan perundang-undangan harus dilakukan. Undang-undang yang lebih pro kepada kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap minoritas harus terus diupayakan. Namun, pada kenyataannya banyak para pepengobar pelintiran kebencian justru memiliki akses kepada pembentukan perundang-undangan yang bisa dipakainya untuk mempermudah penyebaran kebencian. Meski upaya melalui hukum ini sulit, George meyakini bahwa negara dengan undang-undang diskriminasi yang kuat ujaran kebencian cenderung tidak terlalu membahayakan (hal. 266).

Kita sudah paham bahwa pelintiran kebencian sangatlah berbahaya. Apalagi jika hal tersebut digunakan melalui mekanisme demokrasi. Kelompok-kelompok intoleran bisa memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan kebencian dan memosisikan para politisi yang melakukan pelintiran kebencian atau yang memanfaatkan situasi sebagai pihak yang dianggap pahlawan.

Sayangnya, kita masih harus bekerja keras supaya masalah ini bisa ditangani dengan lebih baik. Harus ada upaya-upaya politik, hukum dan media. Perlu juga untuk memodernisasi demokrasi sehingga proses demokrasi tidak bisa dibajak oleh pihak-pihak intoleran yang menggunakan strategi pelintiran kebencian untuk memenangi sebuah kontestansi secara demokratis.

 

 

About Handoko Widagdo

Berasal dari Purwodadi, melanglang buana ke berpuluh negara. Dengan passion di bidang pendidikan, sekarang berkarya di lembaga yang sangat memerhatikan pendidikan Indonesia. Berkeluarga dan tinggal di Solo, kebahagiaannya beserta istri bertambah lengkap dengan 3 anak yang semuanya sudah menjelang dewasa.

My Facebook Arsip Artikel

3 Comments to "Pelintiran Kebencian"

  1. Alvina VB  9 February, 2018 at 04:46

    Han, sayangnya baik itu di India, Indonesia dan US, segelintir org yg merusak demokrasi berhasil mempengaruhi masa yg kebanyakan kurang terpelajar (ada sih yg terpelajar ttp pengaruh kel. tau temennya lebih kuat/kental), dan yg baik dan lebih terpelajar kebanyakan DIEM aja. Itu yg menyebabkan pelintiran kebencian berlangsung lancar tanpa ada org yg meredam dan menetralisasi situasi. Rakyat kebanyakan memang musti dididik lebih lanjut lagi dlm hidup berdemokrasi.

  2. James  7 February, 2018 at 08:06

    dari pada Mengadu Domba lebih baik Mengadu Jangkrik

  3. Handoko Widagdo  6 February, 2018 at 19:37

    Terima kasih resensi buku ini telah dimuat di Baltyra. Kita harus semakin arif dalam berdemokrasi dan berhati-hati dalam menyikapi provokasi pihak-pihak yang memakai agama dan bahkan Tuhan untuk mengadudomba antar anak bangsa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.