Perda Syariah, Perlukah?

Chandra Sasadara

 

Pada Maret 1985 pecah demonstrasi anti pemberlakuan syariah di Sudan yang digawangi para mahasiswa dan dosen Universitas Khartoum dengan slogan “Menderita dengan Syariah.” Pada 1986 para mahasiswa kedokteran Universitas Teheran melakukan protes berat atas penerapan syariah yang melarang para dokter laki-laki melayani pasien perempuan. Di Pakistan, pada 1990 terjadi pemogokan supir seluruh negeri karena penerapan qisas dan diyat pada kasus-kasus kecelakaan lalu lintas. Di Lahore 1991, Majlis Punjab memblokir rancangan undang-undang yang memperkenalkan pajak syariah. Ada banyak kasus semacam itu di belahan dunia lain, pada dekade-dekade yang lalu terkait dengan penerapan hukum syariah di negeri-negeri mayoritas muslim. Mari kita lihat, pentingkah Perda berlebel syariah di negeri ini?
.
As-Syatibi dalam “al-Muwafaqat fi Usul as-Syari’ah” menyebutkan bahwa hukum syariah dimaksudkan untuk melindungi lima kepentingan pokok manusia: agama, jiwa, reproduksi, harta, dan akal budi. Hukum ini dibagi menjadi dua: ibadat dan adat. Ibadat atau ritual untuk melindungi kepentingan-kepentingan agama, bagian ini berada di luar penalaran manusia sebab kebaikannya ditentukan oleh pengalaman manusia. Sedangkan adat, menurut ilmuwan dari Granada itu, berada dalam lingkup penalaran manusia. Adat menentukan hal yang baik dan buruk, syariah yang akan mengesahkan hasil-hasilnya.
.
Apa hal baik yang dimaksud Syatibi? Maslahah! Kebaikan yang bermanfaat bagi umat manusia. Bagi ilmuwan abad ke 14 itu, kebaikan tak bersifat mutlak, pengalaman manusia akan menentukan hal tersebut: jika unsur kebaikan lebih banyak hal itu akan disebut baik. Syariah berperan mengesahkan temuan-temuan hasil penalaran manusia tersebut.
.
Shah Waliyullah, ilmuwan abad ke 18 memperkuat argumentasi Syatibi. Dalam karyanya “Hujjatullah al-Baligah,” ilmuwan India itu menyebut bahwa agama (aspek ibadat) di dasarkan prinsip kesatuan, sedangkan hukum syariah didasarkan pada prinsip perubahan, keragaman, dan perbedaan. Waliyullah menolak argumentasi yang mengatakan bahwa syariah bertujuan untuk menguji manusia, layaknya tuan menguji kesetiaan budaknya. Secara tegas dia mengatakan syariah bertujuan untuk kesejahteraan manusia.
.
Pendapat ilmuwan muslim tersebut belakangan banyak diingkari oleh para Islamis—meminjam istilah Muhammad Khalid Masud–untuk menyebut kelompok yang berkeyakinan syariah hanya bisa ditegakkan dengan perangkat negara. Kaum Islamis ini memandang syariah mengikat muslim semata-mata karena ia berasal dari Tuhan dan untuk menegakkanya butuh kedaulatan Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk negara Islam, sebagian menyebut berbentuk khilafah. Masud menyebut Sayyid Qutb adalah salah satu ideolog Islamis yang berpikiran bahwa kedaulatan Tuhan sama dengan kedaulatan syariah. Bagi Qutb, syariah sendiri bisa diwujudkan dalam bentuk hukum positif.
.
Masud mengkritik pandangan tersebut dengan mengatakan “syariah” tidak memadahi kalau hanya disebut sebagai hukum sebagaimana teori hukum positif seperti yang dianut para Islamis, sebab syariah lebih luas dari sekedar hukum: syariah adalah tata normatif. Syariah tak bisa disempitkan menjadi sekedar fiqih–hukum buatan para ahli hukum, atau qanun—hukum negara. Masud setuju dengan Syatibi dan Waliyullah, bahwa syariah meliputi ibadat dan adat: adanya ditujukan untuk menjamin lima kepentingan pokok umat manusia agar tercipta maslahah dan kesejahteraan manusia.
.
Pertanyaan pokoknya, masih perlukah lebel syariah dalam Perda ketika perundangan RI telah memberikan jaminan terhadap lima pokok kepentingan manusia yang dimaksud Syatibi atau jaminan kesejahteraan yang disebut Waliyullah? Atau kalian yang ngotot dengan Perda syariah hanya mau mengulangi keriuhan politik di Sudan, Iran, Pakistan, dan belahan dunia lain agar dapat simpati politik dari para pemilihmu di negeri ini?


——————————————————–
Dari berbagai sumber, termasuk pidato pengukuhan Muhammad Khalid Masud di Universitas Leiden, editor Dick van der Meij.

 

 

3 Comments to "Perda Syariah, Perlukah?"

  1. Sumonggo  25 November, 2018 at 21:19

    Hmmm….. ketat …..

  2. Jhony Lubis  22 November, 2018 at 22:28

    Hukum dibuat untuk tujuan ketertiban, sehingga hukum tertulis atau tidak tertulis (norma, nilai atau kebiasaaan yang dalam kehidupan sosial) Hukum continental atau anglo saxon termasuk syariah tujuannya sama yang berbeda dari sumber hukumnya dan tingkat sanksi hukumnya.

    Opini saya bila hukum ditegakan secara benar, jujur dan adil maka tidak akan jadi masalah baru. Semua masalah timbul karena hukumnya tidak tegak sesuai fungsinya (sebagus apapun/aliran apapun) tidak akan berguna menciptakan keadilan dalam penegakan hukum.

    di USA saja masing-masing state / federal punya Perda berbeda ttg pemilikan senpi dan hukuman mati termasuk pernikahan LGBT *smile… apa bedanya bila daerah istimewa Aceh menerapkan hukum syariah…??

    jadi mau civil law, common law, continental law, anglo saxon law, syariah law bahkan andi lau juga tidak masalah asal hukumnya tegak secara jujur dan adil…..*smile

  3. James  22 November, 2018 at 08:33

    ga pululu

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.