Melacurkan Akal, Logika dan Pengetahuan Demi Kekuasaan

Jhony Lubis

 

Di saat jelang Pileg dan Pilpres, kita sering lihat, baca dan mendengar diskusi, debat sampai gossip tentang ekonomi, hukum, sosial budaya dalam kontek terkait politik. Bila dicermati maka tercipta 2 kubu yang saling bersaing untuk mendapatkan simpati calon pemilihnya. Persaingan ini terkait perebutan kekuasaan yang salah satunya bertujuan akses ekonomi bagi pemenangnya.

Silahkan bersaing merebut simpati rakyat, tetapi jangan melacurkan akal, logika dan pengetahuan yang dimiliki untuk membodohi rakyat seharusnya ajang debat dan diskusi juga bertujuan mencerdaskan rakyat dengan memakai pengetahuan secara objektif termasuk “katakan bagus bila bagus dan katakan jelek bila jelek tanpa harus membodohi akal, logika dan pengetahuan khususnya diri sendiri”.

Diskusi atau debat sebaiknya dengan data yang terbuka dan akurat agar bisa menilai dari perspektif keilmuan bukan kepentingan politik.

Contoh tentang Hutang harus jelas rinciannya sifat hutangnya G to G atau B to B atau G to B berapa besarnya dan berapa bunganya, tenor, agunan dan persyaratan hutangnya serta untuk penggunaan untuk apa hutangnya bila proyek non komersial apa efek domino yang diharapkan termasuk perhitungan proyeksinya dari investasi tersebut dan sumber dana untuk mengangsurnya.

Bila dari APBN harus jelas sumber dananya apakah dari Pajak atau PNBP atau dari penerbitan SUN (obligasi Negara) bila dari obligasi Negara harus jelas tenornya, kuponnya dan devidennya/bunganya termasuk untuk membayar pokok kepada pembeli obligasi tersebut saat maturity. Ingat obligasi umumnya Jk panjang bisa jadi yang menerbitkan pemerintah at present tetapi bisa saja yang akan membayar saat jatuh tempo adalah pemerintah at future.

Bila tujuan pembangunan komersial seperti jalan tol dimana pemakainnya harus bayar, lebih mudah diproyeksi krn dihitung dari potensi pendapatan tol setelah dikurangi biaya-biaya operasional termasuk untuk sumber dana mengangsur pinjaman juga proyeksi BEP (break event point) proyeknya.

Ingat jalan tol bukan proyek yang bersifat infrastuktur umum tetapi infrastuktur komersil yang pemakaiannya harus bayar. Opini saya infrastruktur komersial sebaiknya diusahakan oleh swasta dengan perhitungan bisnis atau joint financing (porsi saham pemerintah dan swasta diatur secara ekonomis, transparan dan mufakat baik) atau libatkan investor asing (silahkan kaji dari berbagai aspek terkait investor asing dalam infrastruktur komersial).

Bedakan infrastruktur non komersial artinya proyek yang tidak memungut biaya penggunaannya sebagai pendapatan utamanya, misalnya bangun jalan nasional atau jalan propinsi seperti jalur pantura, atau lintas sumatera, sulawesi dan lain-lain (non berbayar). Pembangunan infrastuktur non berbayar ini adalah kewajiban pemerintah (siapapun pemerintahnya) dan sebaiknya bersumber dari pajak, PNBP termasuk pendapatn devisa atau laba BUMN. (ditingkat pemegang kewenangan pasti didukung banyak orang cerdas pasti bisa cari solusinya… *smile)

Begitu juga debat atau diskusi tentang Hukum terdapat 2 kubu yang saling bertentangan padahal kitab UU nya sama tulisannya cuma yang membedakan tafsirnya saja (misalnya sesuai kepentingan pihak yang melakukan tafsir bunyi UU) contoh tentang pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, ujaran kebencian dan lain-lain. Ini sering jadi perdebatan karena opini saya penjelasan tafsirnya tidak mengikat jelas dengan filosofinya.

Misalnya saya mendapatkan pelayan tidak baik dari penerbangan xyzpqrstuv dengan delay selama +/- 4 jam dan saya mendapatkan penggantian sesuai ketentuan yang berlaku yaitu makan dan potongan biaya tiket tetapi kekecewaan dan kerugian saya tidak setara dengan penggantian tersebut karena perusahaan penerbangan tidak pasti menyebutkan berapa lama saya akan menunggu dan tidak ada pilihan yang bisa diberikan kepada penumpang apakah tetap menunggu dengan pergantian tersebut atau ganti penerbangan lain  dengan biaya refund atas tiket yang dibatalkan karena kesalahan perusahaan tidak tepat waktu penerbangannya.

Akibat kekecewaan tersebut misalnya saya menulis sesuai fakta kejadian di medsos dan pihak airline melaporkan perbuatan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik kepada saya selaku penumpang yang kecewa dan penulis di medsos.

Logika hukum itu adalah kebenaran dan keadilan, bila saya menulis kejadian sesuai fakta kejadian dan bukan fitnah maka logikanya bukan pencemaran nama baik (karena yang mencemarkan nama /brand adalah perusahaan sendiri yang tidak bisa melayani sesuai janji) dan juga bukan perbuatan tidak menyenangkan karena saya justru korban dari perbuatan tidak menyenangkan dengan delaynya…. *smile saya selaku penulis hanya ungkapan kekecewaan dan berharap kolega/teman saya tidak terkena potensi efek negative dari pelayanan perusahaan

Sampai ada jokes kalau anda gemuk dan teman ada memuji untuk menyenangkan anda berdasarkan belas kasihan dengan mengatakan anda kurusan, maka anda dapat melaporkan ke pihak berwajib bahwa teman anda melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Atau saat teman anda bilang anda sekarang rajin beribadah anda bisa laporkan pencemaran nama baik karena seolah-olah anda baru (waktu dekat) rajin beribadah (bukan dari dahulu)… *smile.

Semoga siapapun presiden terpilih bisa menghapuskan pasal karet dan memberikan penjelasan tegas dan jernih untuk tafsir hukum yang berpotensi bias tafsir untuk kepentingan politik kekuasaan.

Forum diskusi di TV sebaiknya penengahnya adalah akademis yang teruji kompetensinya dan netral sehingga menarik melihatnya termasuk moderator atau host acaranya juga netral.

Jangan lacurkan akal, logika dan pengetahuan anda untuk kepentingan kekuasaan… karena bila anda lakukan anda sudah sangat terpuruk harga dirinya tanpa perlu direndahkan lagi oleh orang lain… *smile

 

 

4 Comments to "Melacurkan Akal, Logika dan Pengetahuan Demi Kekuasaan"

  1. jhony Lubis  3 March, 2019 at 14:24

    mbak Lani, orang bodoh tidak bisa melacurkan akal, logika dan pengetahuannya, krn kemampuannya tidak sampai….justru org pintar dan berpendidikan diantaranya yang bisa melacurkan akal, logika dan pengetahuannya bila tidak sesuai kaidah keilmuan, nilai dan norma dalam analisanya dan pendapatnya disebuah forum diskusi intelektual….. *smile n tks

  2. Lani  3 March, 2019 at 14:02

    Sekarang zaman sudah berubah yg memelacurkan diri adalah orang orang bodoh yang mengaku pintar (pintar memutar balikkan fakta dan menggoreng nggoreng), yg berusaha membodohi rakyat yang sejak dulu selalu dianggap bodoh dan dibodohkan………

  3. jhony Lubis  3 March, 2019 at 13:49

    Siip… setuju dgn mbak alvina, krn sebagian elite masih menganggap rakyat bodoh…. padahal sebagian rakyat bahkan lebih cerdas dari mrk para elite kekuasaan…. sehingga rakyat jadi mentertawai sebagian elite yg bodoh… *smile.

  4. Alvina VB  3 March, 2019 at 12:54

    Sayangnya org yg melacurkan akal, logika dan pengetahuan bukanlah org2 yg bodoh, ttp org2 yg punya kekuasaan utk memelintir fakta. Rakyat yg mustinya lebih cerdas dan menolak utk diperbodoh.

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.