Jalan TOL (Tax On Location)

Jhony Lubis – Jakarta

 

Hi semua, para pembaca Baltyra… semoga sehat n tetap rational dalam membaca semua berita. Kita boleh berbeda pendapat, berbeda pilihan, berbeda dalam semua aspek…. Tetapi yang mempersatukan di Baltyra adalah keinginan membaca, menulis dan membuka wawasan serta menambah pertemanan…*smile

Sebagai pembuka, saya bukan simpatisan ke dua capres yang bertanding saat ini, jujur jago saya tadinya adalah mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dan beliau tidak ikut menjadi kandidat capres karena tidak punya parpol yang mendukung. Saya juga bukan loyalis parpol, setiap pemilu saya ganti parpol berbeda karena saya pemilih kritis dan rasional…. *smile

Back to topic…. Sehingga saya berusaha objektif dalam membuat tulisan artikel dengan mengutamakan rasional logika dan pengetahuan terbatas yang saya miliki. Beberapa tahun ini dan hingga berita terbaru, kita lihat mengenai diskusi atau berita tentang peresmian jalan TOL termasuk berbagai masalahnya mulai dari terendam banjir TOL di Jatim hingga tarif mahalnya bagi pengemudi truck yang terbatas ongkos jalan yang diterimanya dari perusahaan/pemilik truck.

Apa sih artinya jalan TOL, sesuai pengetahuan saya yang terbatas jalan TOL (Tax on Location) adalah jalan berbayar dengan tujuan memperpendek dan lancar sehingga mempercepat sampai tujuan pengecualian definisi TOL untuk ruas Lingkar dalam dan luar Jakarta yang berbayar tetapi lebih sering padat merayap khususnya di hari dan jam kerja bahkan sampai jam 9 malam juga masih padat jalur TOLnya…*smile

Kalau kita perhatikan di setiap sisi (jauh/dekat) dari jalan TOL terdapat jalur umum tidak berbayar yang bisa dipergunakan oleh semua masyarakat mulai dari pejalan kaki, sepeda, becak, motor termasuk gerobak pedagang, truck, bus, angkot dan mobil pribadi, bila dilihat penggunanya maka hampir meliputi semua lapisan masyarakat banyak sehingga diharapkan kualitas dan kelayakan jalan umum tidak berbayar harus bagus mengingat terdapat APBD seperti pajak STNK semua kendaraan bermotor, PPJ (pajak penerangan jalan) termasuk anggaran APBN untuk pembangunan dan perawatan fasilitas umum.

Dengan adanya anggaran tersebut maka jalur tidak berbayar seperti jalur nasional Pantura, Jalur Selatan di pulau Jawa sewajarnya harus layak jalan termasuk jalur lintas barat, tengah, timur Sumatera atau jalur nasional/provinsi tidak berbayar lainnya di seluruh wilayah Indonesia.

Bila kita logikakan maka prioritas sewajarnya adalah pembangunan jalan umum berkualitas tidak berbayar mengingat pemakaianya semua lapisan masyarakat dan lebih banyak penggunanya setiap harinya dan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga sekitar jalan umum tidak berbayar.

Kenapa logikanya bukan TOL? Banyak argumen yang bisa dibahas dengan berbagai perspektif kajian, tetapi perlu diingat bahwa utility harus dijadikan parameter dalam menilai sebuah infrastruktur jalan. Silahkan diamati sebagai contoh jalur TOL Cipali atau hingga Jawa Timur, apakah ramainya seasonal atau setiap hari? Kebetulan saya pernah bertugas dan mempunyai kewenangan meliputi wilayah Karawang, Cikampek, Purwakarta dan Subang dan hampir setiap hari saya pakai jalan TOL Jakarta-Cikampek termasuk TOL Lingkar Luar yang relative murah dan menjadi nadi kawasan industri sekitarnya (Tambun, Cikarang, KIIC, Mitra Karawang, kawasan Industri Kujang sampai kawasan Indotaise dll) termasuk jalur untuk ke pelabuhan Tanjung priok dan pelabuhan Merak.

Lalu bagaimana dengan TOL Cipali di hari dan jam kerja? Dulu saya pakai bila ke dinas ke Subang dan sangat lenggang atau utilitynya relative rendah sehingga bila diperhitungkan BEP investasinya tentunya akan lama bila melihat kondisi saat tersebut. Kebayang TOL Cipali hingga Jawa Timur di hari dan jam kerja, apakah ramai sehingga utilitynya maksimal dan membuat tercapai tujuannya? Saya tidak tahu, silahkan amati sendiri bila melaluinya. Ingat lihatnya bukan saat seasonal libur 3 hari atau jelang dan sesudah hari raya Idul Fitri (periode mudik lebaran) atau hari raya lainnya.

Kemudian pembanding lainnya dengan jalur tidak berbayar yang dipergunakan oleh banyak masyarakat di pulau Jawa atau Sumatera dll, apakah memenuhi syarat kelayakan untuk dipergunakan oleh masyarakat umum sehari-hari? Silahkan amati….. *smile   

Dari pengamatan anda, maka anda bisa menilai dengan objektif terkait optimalisasi utility dari infrastruktur dan penentuan skala prioritas pembangunannya antara jalan umum tidak berbayar dengan jalan TOL….*smile

Jangan sampai ada komentar, silahkan yang mau pakai TOL dan yang tidak mau pakai TOL itu pilihan…. Karena itu menggambarkan ego tanpa logika sebab bila dilihat jumlah penggunanya (utility) maka prioritas harus untuk bangun jalan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat setiap harinya.

Logika saya, jalur TOL dibangun setelah jalur tidak berbayar layak pakai oleh masyarakat umum sehingga TOL jadi jalan pelengkap/pendamping untuk masyarakat yang mau membayar dan membutuhkan kecepatan waktu sampai tujuan. Peran utama pemerintah adalah membangun infrastuktur kebutuhan masyarakat luas yang utilitynya besar sehingga memberi value bagi pembangunan wilayah.

Ayo jangan dibawa ke ranah politik karena akal, logika dan pengetahuan seharusnya tidak akan terpengaruh dengan pilihan Parpol dan Capres anda…. *smile

 

Note: Bila jalan tidak berbayar sudah layak pakai maka TOL silahkan dibangun di seluruh wilayah Indonesia yang membutuhkannya.

 

 

14 Comments to "Jalan TOL (Tax On Location)"

  1. djasMerahputih  24 March, 2019 at 16:55

    Thanks all..

    Memang argumen idealnya berbasis data, hanya saja saya pribadi ngga begitu yakin kalo para pengambil keputusan saat ini tak memiliki alasan kuat dalam setiap keputusan yg diambil.

    Rakyat awam hanya bisa mengamati kecenderungan arah yg diambil sudah on the track atau belum..

    Thanks

  2. Jhony Lubis  24 March, 2019 at 14:55

    tks semua komentator, yup pendpt berbeda hal wajar selama punya argumen logis dan rasional dgn alasan terukur objektif (bukan subjektif… *LoL). Biar pembaca yang menilai dengan kemampuan akal, logika dan pengetahuan yang dimilikinya terhadap isi tulisan.

    Saya ada artikel baru terkait Neraca defisit Indonesia tahun 2018… silahkan google dulu berita terkaitnya…sebelum baca artikelnya di Baltyra….

    Tks bro n sist

  3. djasMerahputih  24 March, 2019 at 12:56

    @Alvina
    Idealnya sih ngga ada jalan yg berbayar, untuk negara maju bukan hal sulit. Bedalah sama negara berkembang. Masalah perilaku oknum pengelola dan polisi adalah masalah terpisah. Memang jadi PR juga mengubah mindset seperti itu. Yang penting para penghuni Baltyra ngga ada yg seperti mereka.. hehehe…

    Apa kabar mba Avy..??
    Salam Kenthir

  4. djasMerahputih  24 March, 2019 at 12:48

    @Jhony Lubis
    Dalam hal skala prioritas tentu pemerintah memiliki dasar pertimbangan sendiri yang kebetulan berbeda dengan anda. Sebagai patokan logika, untuk sebuah bisnis telekomunikasi, perusahaan akan menghabiskan banyak modal untuk mempersiapkan berbagai hal seperti tower transmisi, control unit dll. Jalan TOL dianggap sebagai bagian integral dalam sistem perekonomian sebuah wilayah. Pendapat berbeda dari perspektif lain adalah hal wajar.

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.