Neraca Defisit Indonesia 2018 – Memecahkan Rekor Sejarah

Jhony Lubis

 

Dear pembaca Baltyra, apa kabarnya? Semoga tidak bosan membaca artikel saya yang sedikit berbeda topik bahasannya. Kepentingan politik? NO karena saya tidak punya afiliasi dengan Parpol manapun termasuk saya bukan simpatisan calon presiden yang sedang bersaing…. *smile.

Murni saya sekedar iseng untuk berbagi perspektif dalam menilai sebuah berita di media online yang dapat dipercaya.

Seingat saya saat terpilih presiden Jokowi menginginkan kabinet yang ramping dan efisien dalam strukturnya tetapi dapat mencapai target janji kampanye. Bahkan terkesan ingin menyindir kabinet sebelumnya yang “gemuk” diawali dengan dibentuknya susunan kabinet terdiri dari 4 menko dan 34 kementerian dinamakan Kabinet Kerja sesuai jargonnya saat kampanye. Sesuai nama kabinetnya maka pemilihan pejabat menteri yang merupakan hak prerogative presiden, diharapkan diisi oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas dalam bidangnya sehingga bisa bekerja dengan professional.

Tetapi harus diingat dengan sistem dukungan multi partai dalam pemilu maka sewajarnya harus diberikan timbal balik atas jasanya parpol yang ikut serta memenangi dalam Pilpres terlampir kutipannya beritanya

“… Saat deklarasi Jokowi menjadi capres, mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan tidak ada komitmen bagi-bagi kekuasaan dengan partai pendukung dalam penyusunan kabinet.

Namun, beberapa analis menyatakan, dalam sistem multipartai seperti di Indonesia, hasrat bagi-bagi kekuasaan—setidaknya tecermin dalam penyusunan kabinet—sulit diterapkan. Apalagi, kebijakan eksekutif dan presiden juga banyak ditentukan oleh kekuatan partai di parlemen…”

Kutipan dari:

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/07/31/penyusunan-kabinet-bakal-menjadi-ujian-ketegasan-jokowi-jk

Bila pemilihan pejabat menteri sudah tidak memenuhi kaidah profesionalisme dan bila benar sesuai prediksi pengamat di atas, maka hasil kinerjanya tidak akan sesuai ekspektasi ingat jargon “the right man on the right place” apakah benar? Tetapi bila melihat berita terkait kinerja ekspor kita yang rendah dibandingkan impor sesuai berita di bawah ini bahkan sampai berniat menambah kementerian.

“…Saya sudah sampaikan minggu lalu dalam forum rapat kabinet, apakah perlu, saya bertanya apakah perlu kalau situasinya seperti ini yang namanya menteri investasi dan menteri ekspor, sudah,” ujar Jokowi saat Peresmian Pasar Rakyat dan Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2019 di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (12/3/2019)… Kutipan dari https://news.detik.com/berita/d-4463801/jokowi-ke-kabinet-situasi-begini-apa-perlu-menteri-investasi-dan-menteri-ekspor

Bisa diperkirakan benar, bahwa jabatan menteri adalah jabatan politis yang dipilih salah satu poin pertimbangannya adalah balas jasa ke parpol pendukung saat pilpres, terbukti beberapa muka menteri adalah orang parpol. Pemilihan orang untuk jabatan strategis agar mengedepankan penilaian terukur seperti yang dilakukan perusahaan saat merekrut jabatan eksekutifnya. Terkait berita di atas, dengan wacana penambahan kementerian untuk mendukung investasi dan ekspor apakah tidak tumpang tindih dengan sudah adanya BKPM dan kementerian perdagangan? Apakah sesuai dengan janji kabinet rampingnya? Bila untuk meningkatkan ekspor perlu kementerian sendiri lalu kementerian perdagangan kesannya hanya mengurusi impor…. *smile

Bila kita lihat berita di bawah periode Januari-Desember 2018 menjadi defisit neraca perdagangan terparah sepanjang sejarah Indonesia, padahal dengan motto kerja dan asumsi kementerian diisi oleh professional bahkan didukung oleh jajaran pemikir di Bapennas dan lingkungan elitenya tentu bukan hal sulit untuk diidentifikasi masalahnya, dirumuskan strateginya termasuk dimonitor implementasinya karena semua di bawah koordinasi presiden…. *smile

TangerangDefisit neraca perdagangan kumulatif Januari-Desember 2018 menjadi yang terparah sepanjang sejarah Indonesia mencatatkan kegiatan ekspor dan impor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, selama setahun penuh di 2018 jumlah impor memang terbukti jauh lebih tinggi dibandingkan ekspornya.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan faktor yang membuat neraca perdagangan masih defisit lantaran kinerja impor khususnya barang modal dan bahan baku meningkat signifikan. Peningkatan impor ini, kata Enggar sejalan dengan prioritas pemerintah membangun infrastruktur.

“Impor barang modal dan bahan baku masing-masing naik sebesar 22% dan 20%, ini semua untuk menunjang pembangunan infrastruktur dan konstruksi di tanah air,” katanya saat membuka Rakernas Kemendag Tahun 2019 di ICE BSD, Banten, Selasa (12/3/2019). Kutipan dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4463616/impor-ri-naik-mendag-untuk-pembangunan-infrastruktur

Bahkan bila melihat beritanya sesuai pernyataan menteri perdagangan salah satu penyebab defisitnya adalah impor barang modal dan bahan baku untuk pembangunan infrastruktur dan kosntruksi. Ini yang menggoda saya untuk bertanya kepada pembaca untuk bangun infrastruktur apa saja material yang dominan dipergunakan? Contoh infrastruktur untuk pembangunan jalan TOL dimana material yang dominan adalah semen, pasir, baja, batu split, aspal atau konsentrat kimia untuk beton dll. Apakah diperlukan impor bila kita bisa berdayakan dengan rencana pembangunan infrastruktur misalnya BUMN Krakatau Steel untuk menyiapkan baja yang sesuai kebutuhan konstruksi, semen Indonesia menyediakan semen termasuk perusahaan lainnya yang menyediakan pasir, batu split dll… *smile.

Jadi selain hutang sebagai beban APBN, hutang juga mengakibatkan defisit perdagangan dengan meningkatnya import barang untuk menunjang pembangunan infrastruktur dan konstruksi salah satunya jalan TOL…. *LoL.

Sudah cukup saya menggoda logika dan rasa penasaran pembaca semua, silahkan cari tahu mengapa harus impor untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dan konstruksi? Yang notabene bisa secara dominan dipenuhi oleh industri dalam negeri bila direncakanan dengan baik.

Saya tahu, tetapi saya tidak berminat kasih tahu karena masih asumsi, apakah terkait perjanjian hutang piutang dengan pihak kreditur? Biasanya kreditur suka memberi covenants untuk kepentingan kreditur yang harus disetujui oleh debitur bila ingin kredit disetujui atau dicairkan.

Ayo… jangan dilarikan ke politik semuanya, ini masalah ekonomi yang menarik untuk dipahami biar semakin kritis dengan cerdas… *smile

 

 

9 Comments to "Neraca Defisit Indonesia 2018 – Memecahkan Rekor Sejarah"

  1. jhony lubis  28 March, 2019 at 21:13

    Tks komentaor, bro djasmerah putih parameter baku tentu ada yg utk menilai gagal atau berhasil seni pengambilan keputusan atau managerialnya… *smile

    Dalam keuangan adanya namanya cut loss krn parameternya sdh negatif jd optimis rasional akan mengacu data positif

    Tks bro n sist atas tanggapannya.. Mauliate godang, hatur nuwun…

  2. djasMerahputih  28 March, 2019 at 20:29

    Bro djasmerahputih, apa pendptnya ttg fakta neraca defisit indonesia periode 2018 yg memecahkan rekor?? Itu data BPS juga ada penjelasan menteri perdagangannya terkait pembangunan infrastruktur dgn belanja impor?
    ——–
    Pendapat saya 》org yg mindsetnya pesimistik akan semakin pesimis, org yg mindsetnya optimistik akan merasa biasa2 saja..

    Life must go on…

    Kepemimpinan adalah seni mengambil resiko.

  3. jhony lubis  28 March, 2019 at 16:03

    Bro djasmerahputih, apa pendptnya ttg fakta neraca defisit indonesia periode 2018 yg memecahkan rekor?? Itu data BPS juga ada penjelasan menteri perdagangannya terkait pembangunan infrastruktur dgn belanja impor?

  4. djasMerahputih  28 March, 2019 at 15:42

    Btw….cuman ada di Indonesia, bagi2 jabatan politisi ke partai2 lainnya kl didukung dan menang dalam pemilu. Di sini, kl satu partai menang, semua mentri dan jabatan politisi lainnya dari partai tersebut
    —–
    Ya.. ini emang rumit sih.. realitas politik dan simbol identitas memang susah dipisahkan.. Masyarakat Indonesia itu Supra Heterogen.. Semua ingin terlibat.. Beban berat bagi siapapun presiden RI..

  5. djasMerahputih  28 March, 2019 at 15:25

    Biasanya kreditur suka memberi covenants untuk kepentingan kreditur yang harus disetujui oleh debitur bila ingin kredit disetujui atau dicairkan.
    ——–
    Sepakat dgn paragraf ini.. tapi masih blm bisa yakin kalau org2 di pemerintahan saat ini akan menyepakati hal2 yg merugikan negara terutama yg berkaitan dgn tàrget pembangunan jangka panjang.. Jalan TOL mànfaatnya jangka panjang dan memiçu multiple effect dì sektor distribusi barang dan jasa. Timè is money..

  6. Alvina VB  28 March, 2019 at 12:57

    Btw….cuman ada di Indonesia, bagi2 jabatan politisi ke partai2 lainnya kl didukung dan menang dalam pemilu. Di sini, kl satu partai menang, semua mentri dan jabatan politisi lainnya dari partai tersebut (kaya jaman orba di Indonesia jadul).

  7. Alvina VB  28 March, 2019 at 12:49

    Kalau bicara tentang infrastruktur di Indonesia, pem. Jokowi, kl gak salah…. ikut serta dalam ‘one belt one road’ countries, ini melibatkan 60 negara dan diprakarsai oleh negara China. Suka/tidak suka, 60 negara tersebut terkait dalam hubungan ekonomi dan tentunya politik juga. Selain itu, balancing export-import antar negara juga jadi bahan pertimbangan tertentu. Coba tanyakan ke pakar ekokomi di Baltyra, he…he….

  8. Jhony Lubis  28 March, 2019 at 12:29

    Pak Sumonggo, apakah ada “pemanis” jadi semua rezim penguasa suka impor?? *LoL

  9. Sumonggo  28 March, 2019 at 11:48

    Menteri Perdagangan salah satu posisi “seksi” karena menjadi tukang stempel impor. Dari zaman Orde Baru sampai sekarang tidak kunjung transparan sebab musabab impor ini bagaikan wangsit dari alam ghaib.

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.