Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jhony Lubis

 

Baru-baru ini KPK melakukan Operasi Tangkap tangan (OTT/tangkap basah) di Jawa Timur terhadap ketua parpol PPP terkait dugaan menerima suap untuk membantu kelancaran promosi jabatan di instansi kementerian agama (silahkan google beritanya). Ketua parpol tersebut memang bukan pejabat eksekutif tetapi merupakan ketua parpol dimana menteri dari instansi tersebut merupakan salah satu elite parpol yang ditetapkan oleh presiden sebagai menterinya.

Kenapa bisa elite parpol yang notabene bukan pejabat eksekutif diduga ikut serta dalam proses promosi jabatan di instansi kementerian? Ada istilah influence trading, dimana pengaruh yang memberikan perintah lebih tinggi / besar daripada penerima perintah sehingga ada unsur ewuh pakewuh/sungkan untuk berani menolak. Secara hokum setahu saya tidak ada hukumnya tetapi bila influence trading tersebut diawali dengan pemberian uang (suap, sogok) untuk membuat penerimanya menggunakan pengaruhnya secara langsung atau tidak langsung untuk memaksa pihak lain melanggar ketentuan hokum (internal dan eksternal) yang berlaku maka dapat di ancam pidana (memaksa orang dibawah kekuasaannya melakukan tindakan melanggar hokum) sedangkan bagi pihak yang memberikan suap dan pihak yang terpaksa melakukan perbuatan melanggar hokum juga dapat di ancam pidana (terpaksa melanggar hokum karena tekanan oleh orang yang diatas kekuasaannya). dan hal ini harus dibuktikan oleh penyelidik, penyidik dan penuntut umum dalam persidangan.

Contohnya dengan jabatan sebagai ketua parpol, maka para menteri yang berasal dari parpol yang sama akan sungkan secara psikologi untuk menolak bila dimintakan bantuan oleh ketua parpolnya mengingat jabatan ketua parpol adalah jabatan fungsional tertinggi dalam parpol (ketua dewan penasehat, ketua dewan kehormatan dan setaranya lebih bersifat seperti komisaris dalam perusahaan bisnis). Sifat sungkan sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia seperti sungkan dengan yang lebih tua, lebih kaya, lebih tinggi jabatannya termasuk lebih-lebih lainnya…*smile

Kelemahan lain yang mungkin terjadi adalah bila jabatan public yang didapat akibat dari dukungan / sponsor parpol atau pengusaha yang menjadi donaturnya, dimana didunia bsinis yang berdasarkan untung-rugi maka ada pameo “ there is no free lunch in this world” jadi siapapun yang menerima dukungan (materiil atau immateriil) untuk mendapatkan jabatan publiknya maka akan mempunyai hutang seumur hidup kepada pendukung / sponsornya…*smile

Bagaimana cara membalas hutang budi yang tidak akan pernah lunas? Banyak cara diantaranya untuk kategori negative yaitu membantu pihak-pihak yang telah mendukungnya baik dalam kebijakan yang tidak sesuai aturan/nilai yang berlaku ataupun dalam proyek-proyeknya yang tidak transparan tendernya termasuk mungkin dalam promosi jabatan di internal yang tidak sesuai ketentuan. Ingat pameonya “hutang budi tidak pernah lunas dan tidak bisa dilunasi tetapi hutang uang bisa dilunasi… “ jadi jangan pernah hutang budi yah… hutang sama Jhony Lubis saja… *LoL   

Terkait penyalahgunaan jabatan/kewenangan pejabat publik ini yang disinyalir jadi momok dalam system politik Indonesia yang berbiaya tinggi untuk kampanyenya sehingga selain self financing juga butuh dukungan pihak lain (donatur) keuangan atau jaringan politiknya parpol. Saat terpilih otomatis sudah mempunyai hutang budi kebanyak pihak dan pasti akan ditagih saat waktunya oleh pihak-pihak yang merasa telah berjasa membantunya sehingga dapat meraih jabatan publiknya.

Bukti lain KPK sudah menangkap 100 kepala daerah (silahkan google) bayangkan betapa mahalnya biaya politik di Indonesia sehingga banyak kepala daerah yang ditangkap terkait dugaan korupsi (ingat penangkapnya KPK pasti terkait kasus dugaan korupsi) walaupun secara ekonomi saya yakin para kepala daerah sebelum menjadi pejabat public wilayah pasti orang yang kaya dan mempunyai jaringan luas sehingga bisa membiayai kampanyenya dan menang. Bila kaya kenapa korupsi? Ini pertanyaan menarik yang perlu dikaji lintas keilmuan karena kompleks…. Salah satunya dugaan adalah politik biaya tinggi dan hutang budi kebanyak pihak yang mendukungnya.

Kinerja KPK yang menurut saya “kinclong” atau bagus dan terlihat independesi sebagai lembaga hukum serta masih merupakan lembaga hokum yang tinggi tingkat kepercayaan publiknya maka sewajarnya diperkuat dengan dukungan politik dan masyarakat diantaranya (siapapun pemerintahnya) untuk meningkatkan anggaran KPK termasuk dibuka cabang KPK di setiap pulau besar Indonesia (contoh KPK di Sumatera, KPK di Kalimantan dan pulau besar lainnya) sehingga lebih massive dalam penindakan korupsi diseluruh wilayah Indonesia selain lebih efisien dalam preventive korupsi dengan sosialisasi, pendampingan serta meningkatkan budaya anti korupsi. Ingat korupsi bukan hanya “makan” uang Negara tetapi termasuk suap, sogok, pungli dan komisi yang mengakibatkan kerugian pihak lain, memperkaya pihak lain atau tidak ada aturan hokum resminya terkait pemungutan tersebut atau penyalahgunaan jabatan/kewenangannya termasuk gratifikasi.

Ingat sudah 100 kepala daerah ditangkap KPK artinya KPK sangat efektif dalam bekerja terkait penindakan korupsi dan menurut saya korupsi lebih berbahaya dalam aspek kerusakan dan kerugian contoh bila dikorupsi adalah komisi proyek bangunan sekolah pemerintah atau jalan, maka pihak kontraktor kemungkinan besar akan markup harga proyek atau mengurangi biaya proyek dimana selisihnya akan diberikan kepada pejabat berwenang, akibatnya kualitas bangunan sekolah mudah rusak / rubuh yang bisa membahayakan siswa + guru dikelas termasuk akan menghambat proses belajar yang juga akan mengakibatkan ketertinggalan siswa sekolah yang biaya bangunannya di korupsi.  

Sekarang sudah ada direksi/pejabat BUMN yang ditangkap KPK sehingga semakin tidak terbayang berapa besar nilai yang berpotensi merugikan keuangan Negara dengan korupsi.

Semoga keberanian dan objektivitas KPK dalam penegakan hokum terhadap dugaan kasus korupsi menjadi secercah sinar harapan untuk perbaikan Indonesia. Salute KPK !!

 

 

4 Comments to "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)"

  1. Alvina VB  15 April, 2019 at 01:19

    Revolusi Hukum bisa terjadi kl orang2 yang tersangkut paut (yg menerapkan UU hukum) sudah menjalani revolusi mental. Tanpa revolusi mental, revolusi hukum gak bisa berjalan dengan semestinya. Duhhhhh capek banget dech kl ngomongin ttg hukum di Indonesia, kaya cabut pohon, tapi akarnya gak kecabut abis, eh…tumbuh lage.

  2. Jhony Lubis  13 April, 2019 at 18:38

    Revolusi Hukum yang diperlukan…. dimana diterapkan UU hukum pembuktian terbalik oleh pemilik harta bahwa harta yang dimilikinya prosesnya HALAL…. termasuk dibuatkan system terintegrasi antara BPN, Pajak, Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, imigrasi, dukcapil dengan memakai single Id untuk melacak harta atas nama pribadi dan atau keluarga inti semeda 2 tingkat. SKAK MATCH… *LoL.

  3. Alvina VB  12 April, 2019 at 00:12

    Semoga KPK makin maju, makin transparan dan banyak pendukungnya. Selama pejabat dan politisi yang terpilih punya mindset untuk kepentingan pribadi (baca:memperkaya diri) dan bukan untuk MELAYANI rakyat, KPK akan selalu disibukkan dengan banyak kasus korupsi, dsb. Indonesia butuh pejabat dan politisi yg punya hati untuk MELAYANI rakyat (butuh REVOLUSI MENTAL desperately).

  4. EA.Inakawa  11 April, 2019 at 16:25

    Sejatinya kita mendukung KPK untuk tetap berkiprah & selalu independen, semoga KPK tidak tercemar didalam perjuangannya…..

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.