Polusi dan Limbah Plastik di Jakarta

Jhony Lubis – Jakarta

 

Hallo pembaca baltyra….  semoga bahagia selalu dimanapun berada saat ini. Saya yang di Jakarta sedikit merasa “sesak” melihat dan merasakan kemacetan, polusi udara, sampah plastic termasuk ketidaktertiban lainnya…. Tetapi harus tetap dinikmati karena pekerjaan saya di Jakarta sangat layak dari segi penghasilan dan fasilitasnya… *LoL

Tulisan apalagi nih? Saya hanya iseng mengomentari kenyataan dan kebijakan yang dibuat pemerintah, yang menurut opini saya tidak konsisten sehingga tidak ada penyelesaian tuntas sekedar kebijakan ala kadarnya.

Setiap pagi saya ke kantor untuk bekerja selalu mengalami namanya kemacetan mulai dari jalan arteri non tol hingga di jalan tol yang berbayar, berdasarkan pengamatan saya bahwa kemacetan diawali oleh tata kota yang tidak teratur dan urbanisasi ke kota besar. Di Jakarta itu dibagi 2 kategori wilayah besar yaitu bisnis dan perkantoran berada di pusat kota Jakarta sedangkan pemukiman di pinggir kota Jakarta disebut sebagai daerah penyangga ibu kota seperti Bekasi, Depok, Tangerang (infonya -/+ 5 tahun lagi ibu kota pemerintahan pindah ke Kutai Kertanegara di Kaltim). Jadi dipagi hari berbondong-bondong pekerja bergerak dari kota penyangga ke pusat kota untuk bekerja sehingga terjadi kemacetan parah dan begitu juga arus balik di malam hari.

Kemacetan ini karena banyak yang memakai kendaraan pribadi dengan alasan kenyamanan sehingga ribuan kendaraan bergerak memadati jalan dan membuat pemborosan waktu, BBM, dll  yang berimbas kepada biaya dan juga menambah polusi udara dari pembuangan gas hasil pembakaran mesin ribuan kendaraan di saat bersamaan. Disaat kita tahu salah satu kontribusi polusi adalah kendaraan termasuk pemborosan BBM tetapi pemerintah melalui OJK mengeluarkan kebijakan

“…Namun semangat mengurangi kemacetan tersebut tampak kontradiktif dengan kebijakan membebaskan uang muka atau down payment (DP) kredit kendaraan bermotor. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang mengatur uang muka kendaraan bermotor bisa 0% tergantung pada kondisi perusahaan pembiayaan atau leasing.”  https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4380801/transportasi-umum-digenjot-kok-dp-kredit-motor–mobil-malah-0

Terkesan pemerintah tidak konsisten dalam kebijakannya termasuk dengan 5 pilar kebijakan pemerintah terkait transportasi umum perkotaan (vide website Bappenas). Terlihat kebijakan OJK akan mengakibatkan semakin banyak kepemilikan kendaraan bermotor karena di permudah sehingga tujuan meningkatkan pemakaian transportasi umum akan sulit tercapai *smile.  

*http://kpsrb.bappenas.go.id/ppptoolkit/transportasi-perkotaan/pilar-kebijakan-transportasi-perkotaan

Kesannya antara kebijakan OJK yang memudahkan kredit kepemilikan kendaraan dan rencana kerja pemerintah vide Bappenas saling bertentangan termasuk dengan defisit neraca perdagangan Indonesia yang salah satunya akibat tingginya impor BBM… *LoL KONYOL…

Komponen defisit perdagangan Indonesia, salah satunya impor bahan bakar minyak sebagai berikut : data impor BBM per Nov 2018 (*https://www.cnbcindonesia.com/news/20181217140531-4-46724/defisit-migas-ri-capai-rp-176-t-ini-jumlah-impor-bbm-ri)

Bahan Bakar Motor, Minyak Ringan US$ 820.346

Bahan bakar jenis RON 90 dan di atasnya US$ 468.470

Bahan bakar RON lainnya yang dicampur US$ 341.629

Bahan Bakar Diesel US$ 539.531

Bahan bakar diesel US$ 484.135

Bahan bakar diesel lainnya US$ 27.370

Bahan bakar minyak lainnya US$ 28.025

Jadi niat ingin mengurangi kemacetan, penghematan BBM, pemakaian transportasi umum dan polusi udara hanya sekedar wacana karena tidak didukung oleh sinergi kebijakan antar instansi pemerintah *smile.

Untuk mencapai semua tujuan diatas, solusi tuntas yang bisa dilakukan adalah naiki ongkos parkir mobil menjadi Rp. 15.000 – 20.000 per jam kecuali tariff parkir khusus untuk lokasi parkir di sekitar stasiun commuter/MRT/LRT dan terminal bis, pasti berubah kebiasaan pemakai mobil pribadi.

Untuk limbah sampah plastik juga menurut saya tidak konsisten kebijakannya dengan tujuan pengurangan pemakaiannya

“… kebijakan kantong plastik tidak gratis ini sesuai dengan harapan pemerintah dimana sampah yang dihasilkan di indonesia sebanyak 64 juta ton per tahun dimana sebesar 70% merupakan sampah plastik. Pemerintah menargetkan dapat mengurangi sampah plastik sebesar 30%.”

“… sebetulnya inisiatif ini telah muncul sejak 2016, waktu itu pihaknya diminta untuk menjadi pelopor menggunakan plastik berbayar yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).” https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4448339/mulai-besok-kantong-plastik-tak-lagi-gratis-bayar-rp-200

” Sampah plastik itu memang semakin lama semakin bertambah, kalau dari total jumlah timbulan sampah yang dihasilkan itu, 15 persennya adalah sampah plastik. Nah saat ini KLHK sedang menyusun dua rancangan permen terkait hal itu,” jelas Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/7/2018). Adapun permen yang pertama adalah berkaitan dengan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik. Permen tersebut nantinya akan memberikan pedoman ke pemerintah mengenai mekanisme pembatasan penggunaan kantong belanja plastik.

Kompas.com dengan judul “KLHK Godok Dua Peraturan Menteri untuk Atasi Sampah Plastik”, https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/27/140000326/klhk-godok-dua-peraturan-menteri-untuk-atasi-sampah-plastik.

“(Harga selembarnya) kita serahkan kepada anggota. Pada 2016 lalu harganya Rp 200. Silakan bisa Rp 200, Rp 500,” kata Ketua Umum Aprindo, di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

 Kompas.com dengan judul “Tak Lagi Gratis, Ini Harga Kantong Plastik di Toko Ritel Modern”, https://money.kompas.com/read/2019/03/01/073000926/tak-lagi-gratis-ini-harga-kantong-plastik-di-toko-ritel-modern.

Logikanya bila mau mengurangi pemakaian kantong plastik belanjaan maka harga kantong plastik (kresek)  itu minimal Rp. 5.000 per lembar jadi memaksa konsumen untuk membawa tas belanja non plastik sekali pakai.

Kebijakan solusi itu harus jelas berpihak dengan tujuannya dengan cara efektif dan konsisten antar instansi termasuk pihak swasta harus ikut mendukungnya.

Buat kebijakan itu bukan ngelawak, jadi harus serius yang memberikan efek nyata perubahan…. *LoL

 

 

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.