Apakah KPK gagal dalam menjalankan fungsi pencegahan korupsi?

Jhony Lubis

 

Beberapa minggu terakhir telah dilakukan proses seleksi CAPIM KPK dari berbagai latar belakang individunya dan saat ini telah terpilih CAPIM yang memenuhi syarat seleksi dan telah diserahkan kepada presiden untuk selanjutnya diserahkan ke DPR untuk dilakukan fit n proper test dan pemilihan komisioner KPK walaupun saat ini masih ada penolakan hasil kerja pansel KPK oleh pihak internal KPK termasuk masyarakat. Termasuk rencana revisi kewenangan KPK oleh DPR yang ditolak oleh unsur masyarakat seperti dosen UGM yang membuat petisi menolaknya termasuk penolakan oleh pengamat/penggiat anti korupsi.

Untuk di ketahui vide “https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/93-tentang-kpk/fungsi-dan-tugas/31-fungsi-dan-tugas

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

  1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
  3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
  4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
  5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

  1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
  2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
  4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
  5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Selengkapnya mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat dilihat pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bila melihat fungsi dan tugasnya maka KPK sebagai lembaga ad hoc yang dibentuk dari rahim reformasi yang sudah muak melihat korupsi yang cukup massive di Indonesia dan mengakibatkan kemiskinan, kebodohan dan kematian untuk sebagian rakyat Indonesia.

Berdasarkan historis pendiriannya “jangan lupakan sejarah” bahwa korupsi di Indonesia memang sudah masuk kategori Extra ordinary crime dan KPK memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia bila ingin berubah menjadi negara bermartabat ditata pergaulan negara di dunia.

Di Dunia ada peringkat yang dipakai dalam mengukur tingkat korupsi dikenal dengan nama “Indeks Persepsi Korupsi” oleh Transparansi International sector Indonesia (Corruption Perception Index (CPI) by Transparency International). Pemerintah menetapkan indikator utama keberhasilan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) diukur menggunakan CPI dan National Integrity System (NIS). CPI dan NIS merupakan indikator global yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di dunia.

KPK sebagai lembaga yang diberi kewenangan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku korupsi mempunyai keterbatasan Anggaran, SDM termasuk jaringan kantornya dengan tugas nya yang berat sebagai motor penggerak pemberantasan korupsi di Indonesia (Sabang sampai Merauke luasnya wilayah yang harus diawasi oleh KPK).

Mari kita bahas terkait judul “Apakah KPK gagal dalam menjalankan fungsi pencegahan korupsi..????” pernyataan ini saya baca dari media publik online terkait pernyataan 1-2 org peserta seleksi yang menyoroti bahwa fungsi pencegahan KPK dianggap gagal karena masih banyak korupsi terbukti dengan banyak OTT oleh KPK.

Jujur saya kecewa membacanya karena yang memberikan komentar tentang gagalnya fungsi pencegahan KPK adalah orang yang pasti sudah pengalaman dan wawasan luas dalam bidang administrasi. Saya akan bahas secara umum peran pencegahan dalam struktur organisasi dan pemerintahan. (silahkan buka website untuk mengetahui TUPOKSInya)

  1. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Tugas

Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 secara terpisah, yaitu pada BAB III bagian kesatu dan kedua. Tugas BPK menurut UU tersebut masuk dalam bagian kesatu, isisnya antara lain adalah sebagai berikut.

  1. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara.
  1. dst
  1. Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut.

Wewenang

Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 BAB III bagian kedua diantaranya adalah sebagai berikut.

  1. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut.
  2. dst

 

Masih banyak tugas dan wewenang BPK yang lain berdasarkan UU RI Nomor 15 Tahun 2006 yang bersifat sangat rinci dan teliti. Selebihnya peraturan tersebut diatur sendiri oleh BPK demi kelancaran dan keefektifan kinerja dari BPK tersebut.

  1. BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan)

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
  2. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah;
  3. dst
  1. IRJEN (Inspektorat Jenderal) setiap Instansi Pemerintah

 

Tugas: (contoh Depkeu)

  1. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Fungsi

  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
  2. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
  3. pelaksanaan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  4. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan;

 

  1. Audit Internal (Audit forensik bila diperlukan)
  2. Audit Eksternal (Audit Forensik bila diperlukan)
  3. Atasan langsung (kepala unit kerja termasuk pejabat diatasnya)
  4. Keluarga (informal pencegahan korupsi dari internal keluarga)

Jadi dari banyaknya lapisan pihak yang berwenang untuk aktif mencegah korupsi, apakah menjadi sebuah kegagalan pencegahan dari KPK bila ada oknum pejabat atau pimpinan daerah kena OTT???

Justru saya menganggap bila ada oknum pejabat negara tertangkap KPK artinya kegagalan mulai dari pihak keluarga pelaku untuk mencegah korupsi termasuk kegagalan atasannya sampai dengan kegagalan pihak internal organisasi untuk mencegah korupsi termasuk pihak eksternal organisasi yang mempunyai TUPOKSI pencegahan dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas penggunaan anggaran dll.

KPK memang sebagai kordinator tetapi ujung tombaknya adalah pihak terdekat dari pelaku korupsi untuk mendeteksinya termasuk mencegahnya…. *smile

Mari kita dukung KPK lebih kuat (ingat sejarah terbentuknya KPK)…. Biar kita menjadi bangsa yang bermartabat di pergaulan internasional

 

 

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.