Antara Das Sollen dan Das Sein, Mengurai Oknum BPN

Amstrong Sembiring

 

Das Sollen bisa diartikan yang “Seharusnya”” sedangkan das Sein adalah “Kenyataannya”. Kedua makna ini menjadi salah satu acuan munculnya sebuah masalah, kenapa demikian karena memang antara harapan dan kenyataan kalau tidak sama maka di sana akan memunculkan kegusaran atau bahkan muncul sebuah perpecahan kalau itu bersifat antar golongan. Dan yang semacam ini sering kita jumpai, bahkan secara tak sadar ini sudah menjamur bak bakteri yang tidak kita ketahui keberadaannya. Kalau dalam ilmu ekonomi das sein ini sering disebut dengan ekspektasi dan das solen itu lebih ke realitanya. 

Banyak orang “pandai” ngeles di negeri ini, tapi jelas kelihatannya kepandaian itu tidak dimanfaatkan secara tepat pada tempatnya. Harus ada perubahan sistem yang mendasar di negeri ini. Misalnya, selama ini susah untuk mengukur kinerja dari aparat pemerintahan di lapangan. Jika ada aparat yang kinerjanya rendah dalam melayani masyarakat, maka sulit untuk diberikan sanksi. Ini karena yang bisa memberikan sanksi adalah atasannya langsung. Biasanya akan ada simbiosis mutualisme antara atasan-bawahan yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat. Maka harus dibuatkan sistem agar masyarakat bisa langsung memberikan sanksi kepada aparatur yang tidak baik kinerjanya

Saya sengaja memberikan ilustrasi sekilas, mengenai Antara Teori dan Praktek itu kerap membuat kita kecewa, bahwa antara Harapan dan Kenyataan itu ibarat seperti tulang punggung dan tulang kerangka lainnya. Sedangkan praktek itu seperti perangkat tubuh lainnya seperti otot, otak, syaraf, kulit, panca indera dan seterusnya. Kerangka atau teori sangat dibutuhkan sebagai landasan kekuatan. Tanpa kerangka yang kuat, sekuat apapun tubuh, tidak akan ada staminanya. Tubuh sangat rapuh dan akan mudah patah. Sebaliknya kerangka saja tanpa perangkat lainnya hanya akan diam saja tidak bisa bergerak.

Demikian juga tanpa kemampuan mempraktekkannya, maka teori tinggallah teori saja. Dalam hal perbandingan kuantitasnya, jumlah variasi kerangka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan perangkat tubuh lain. Demikian juga dengan teori yang bisa distandarisasi dan dipelajari dengan relatif lebih mudah. Tapi praktek, sangatlah bervariasi dari satu orang ke orang lain, seperti juga bentuk tubuh dan bentuk wajah manusia yang sangat banyak dan unique. Inilah sebabnya biarpun seseorang mendapatkan teori yang sama, tapi dalam prakteknya bisa jadi sangat berbeda. Yang pasti, agar tubuh sehat maka baik kerangkanya maupun perangkat tubuh lainnyapun harus kuat dan sehat. Jika dikaitkan dengan kondisi negara kita ini, maka jelas banyak sekali orang-orang yang pandai berteori di negeri ini. 

Ini jelas bisa dilihat dalam tataran teori sebagaimana kita ketahui mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah yaitu permisalkan saja kasus Anda adalah sengketa tanah yang dapat diselesaikan dengan cara mengadu kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat atau website Kementerian.

Berdasarkan pengaduan tersebut, pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan melakukan kegiatan pengumpulan data, kemudian melakukan analisa untuk mengetahui apakah pengaduan tersebut merupakan kewenangan Kementerian atau bukan.

Jika memang masalah yang Anda dan tetangga Anda hadapi termasuk dalam kewenangan Kementerian, maka akan dilakukan proses berikutnya yaitu penyelesaian sengketa. Hasil dari proses penyelesaian sengketa tersebut adalah keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri. 
Terkait sengketa tanah, ada peraturan terkait kasus pertanahan yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (“Permen Agraria 11/2016”).

Dalam Permen Agraria 11/2016, yang disebut dengan kasus pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. 

Jadi, kasus pertanahan dibagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:

1. Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. 

2. Konflik Tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. 3. Perkara Tanah yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. 

Jika kasus Anda belum sampai ke lembaga peradilan, maka kasus Anda adalah sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah dilakukan berdasarkan: 

1. Inisiatif dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (“Kementerian”); atau

2. Pengaduan masyarakat.

Untuk itu, Anda bisa melakukan pengaduan jika terjadi sengketa tanah. Pengaduan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat atau website Kementerian.

Pengaduan paling sedikit memuat identitas pengadu dan uraian singkat kasus. Pengaduan yang telah memenuhi syarat yang diterima langsung melalui loket Pengaduan, kepada pihak pengadu diberikan Surat Tanda Penerimaan Pengaduan. Pengaduan tersebut diadministrasikan ke dalam Register Penerimaan Pengaduan. Setiap perkembangan dari sengketa tanah dicatat dalam Register Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara dengan melampirkan bukti perkembangan dan dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN setiap 4 (empat) bulan sekali dan ditembuskan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri”).

Berdasarkan pengaduan tersebut, pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan (“Pejabat”) melakukan kegiatan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dapat berupa: 

a. data fisik dan data yuridis;
b. putusan peradilan, berita acara pemeriksaan dari Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi penegak hukum;
c. data yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
d. data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi serta memperjelas duduk persoalan Sengketa dan Konflik; dan/atau
e. keterangan saksi.

Setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, Pejabat melakukan analisis. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaduan tersebut merupakan kewenangan Kementerian atau bukan kewenangan Kementerian. 

Sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Kementerian meliputi:
a. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
c. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
d. kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;
e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;
f. kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
g. kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
h. kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
i. kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
j. penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau
k. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Jika memang masalah yang Anda dan tetangga Anda hadapi termasuk dalam kewenangan Kementerian, maka akan dilakukan proses berikutnya yaitu penyelesaian sengketa. Dalam menangani sengketa ini, akan dilakukan pengkajian terhadap kronologi Sengketa atau Konflik; dan data yuridis, data fisik, dan data pendukung lainnya. 

Dalam melaksanakan pengkajian, dilakukan pemeriksaan lapangan yang meliputi: 
a. penelitian atas kesesuaian data dengan kondisi lapangan;
b. pencarian keterangan dari saksi-saksi dan/atau pihak-pihak yang terkait;
c. penelitian batas bidang tanah, gambar ukur, peta bidang tanah, gambar situasi/surat ukur, peta rencana tata ruang; dan/atau
d. kegiatan lainnya yang diperlukan.

Dalam menyelesaikan sengketa, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri akan menerbitkan: 
a. Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah, yaitu pembatalan terhadap hak atas tanah, tanda bukti hak dan daftar umum lainnya yang berkaitan dengan hak tersebut. 
b. Keputusan Pembatalan Sertifikat, yaitu pembatalan terhadap tanda bukti hak dan daftar umum lainnya yang berkaitan dengan hak tersebut, dan bukan pembatalan terhadap hak atas tanahnya. 
c. Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya; atau
d. Surat Pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi.

Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertifikat hak atas tanah, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai kewenangannya menerbitkan Keputusan pembatalan sertifikat yang tumpang tindih, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1 (satu) sertifikat hak atas tanah yang sah. 

Perlu diingat bahwa penerbitan keputusan pembatalan hak atas tanah maupun sertifikat tidak berarti menghilangkan/menimbulkan hak atas tanah atau hak keperdataan lainnya kepada para pihak. 

Keputusan penyelesaian Sengketa atau Konflik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan. 

Dalam hal Keputusan berupa Pembatalan Hak Atas Tanah, Pembatalan Sertifikat atau Perubahan Data, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan pejabat yang berwenang untuk memberitahukan kepada para pihak agar menyerahkan sertifikat hak atas tanah dan/atau pihak lain yang terkait dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. 

Setelah pemberitahuan atau pengumuman, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan pejabat yang berwenang menindaklanjuti keputusan sebagai berikut: 
1. Dalam hal Keputusan berupa pembatalan hak atas tanah: pejabat yang berwenang melakukan pencatatan mengenai hapusnya keputusan pemberian hak, sertifikat, surat ukur, buku tanah dan Daftar Umum lainnya, pada Sertifikat hak atas tanah, Buku Tanah dan Daftar Umum lainnya.
2. Dalam hal Keputusan berupa pembatalan sertifikat: pejabat yang berwenang melakukan pencatatan mengenai hapusnya hak pada Sertifikat, Buku Tanah dan Daftar Umum lainnya.
3. Dalam hal Keputusan berupa perubahan data: pejabat yang berwenang melakukan perbaikan pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah atau Daftar Umum lainnya. Setelah dilakukan perbaikan, sertifikat diberikan kembali kepada pemegang hak atau diterbitkan sertifikat pengganti.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk menunda pelaksanaannya. Alasan yang sah tersebut antara lain: 
a. sertifikat yang akan dibatalkan sedang dalam status diblokir atau disita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya; atau
b. tanah yang menjadi obyek pembatalan menjadi obyek hak tanggungan; atau
c. tanah telah dialihkan kepada pihak lain.

Penundaan pelaksanaan wajib dilaporkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Keputusan tersebut. 

Jika tanah yang menjadi obyek pembatalan sedang dalam status diblokir atau disita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya, maka pelaksanaan pembatalan ditunda.[31]Penundaan dilakukan dengan ketentuan:
a. apabila status blokir dan tidak ditindaklanjuti dengan penetapan sita dari pengadilan, maka penundaan dilakukan sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan pencatatan blokir atau sampai adanya pencabutan blokir dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya sebelum tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari; atau
b. apabila status blokir dan ada penetapan sita dari pengadilan, penundaan dilakukan sampai adanya keputusan pencabutan sita dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya.

Jika tanah merupakan obyek hak tanggungan atau tanah telah dialihkan kepada pihak lain, maka dilakukan pemberitahuan kepada pemegang hak tanggungan atau pihak lain tersebut. Pihak lain merupakan:
a. Pihak lain yang tidak mengetahui bahwa tanah dalam keadaan sengketa atau konflik;
b. tanah tersebut ditawarkan secara terbuka; dan
c. pihak lain yang memperoleh hak secara terang dan tunai.

Pemberitahuan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada pemegang hak tanggungan atau pihak lain mengenai rencana pelaksanaan keputusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. 

Setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berakhir, Kepala Kantor Pertanahan melanjutkan proses penyelesaian Sengketa dan Konflik, kecuali terdapat sita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya. Proses penyelesaian Sengketa dan Konflik tersebut dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Jika ternyata sengketa tanah yang terjadi antara Anda dan tetangga Anda tidak termasuk sengketa yang merupakan kewenangan Kementerian, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi. Dalam hal mediasi menemukan kesepakatan, dibuat Perjanjian Perdamaian yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Dasar Hukum:
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Namun prakteknya, Surat Permohonan Saya saja Yang Tidak Kunjung Ditanggapi Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ BPN, Sudah berapa bulan lalu surat permohonan kami ajukan Lembaga/ instansi kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ BPN yang isinya untuk diadakan gelar eksternal perkara namun hingga sampai sekarang bulan tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang. Jangan salahkan akhirnya masyarakat akan menilai Instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang buruk dan tidak profesional dalam pelayanan kepada Masyarakat.

Padahal Permohonan tersebut sudah jauh2 dikirimkan kepada direktur jenderal penanganan masalah agraria, pemanfaatan ruang dan tanah cq direktorat penanganan perkara ruang dan tanah kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional namun nihil hingga sekarang tidak ada kabar beritanya.

Instansi tersebut seolah-olah budeg dan tidak bergeming sedikitpun alias “sangat tidak peka” membaca denyut-denyut nggak beres seperti anggota masyarakat lg sedang mencari keadilan hukum, dan mengharapkan Bapak Presiden Jokowi turun tangan dan tahu mengenai departemen/ Lembaga yang kerap gak pernah beres atau buruk dalam melakukan pelayanan, jangan-jangan hanya Cuma tebar pesona saja saat di saat momentum-2 tertentu, saya masih ingat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan membubarkan lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat.

Jokowi bahkan memberi penekanan pada rencana pembubaran lembaga yang tidak bermanfaat tersebut. “Oleh sebab itu butuh menteri-menteri yang berani, kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah. Sekali lagi, kalau ada lembaga tidak bermanfaat dan bermasalah saya pastikan saya bubarkan,” tegas Jokowi dalam pidato kemenangan dalam acara bertajuk ‘Visi Indonesia’ di Sentul International Convention Center (SICC), Minggu (14/7/2019).

Saya membuat surat pengaduan tentaunya ada sebab akibat sehubungan adanya surat dari kantor pertanahan kota administrasi jakarta selatan no. 2493/13.31.74-600/vi/2019 tertanggal 12 juni 2019 yang sarat dengan manipulasi hukum “persengkokolan hokum”, karena surat tersebut sangat tidak berdasar sama sekali dan logika hukumnya sangat mengada-ada serta isinya COPY PASTE, maka oleh karena itu kami ingin mengajukan permohonan untuk diadakan gelar eksternal perkara dengan mengundang para pihak dengan alasan-alasan tentunya sebagai berikut, yaitu: bahwa permohonan kami ini didasari dari putusan pengadilan yang in kracht yaitu putusan mahkamah agung di tingkat peninjauan kembali nomor 214 pk/pdt/2017 dimana pemohon pk telah ditolak; bahwa di dalam konsideran hukum dari putusan mahkamah agung di tingkat peninjauan kembali nomor 214 pk/pdt/2017 telah mengesampingkan bukti akta hibah no. 18/2011 tertanggal 9 mei ; bahwa akta hibah yang diperolehnya dari “akta persetujuan dan kuasa” nomor 6, 7, 8, dan 9 yang dibuatnya di bulan april 2011 senyatanya telah dikesampingkan di dalam putusan mahkamah agung di tingkat peninjauan kembali nomor 214 pk/pdt/2017 ; bahwa implikasi dari putusan mahkamah agung di tingkat peninjauan kembali nomor 214 pk/pdt/2017 tersebut telah menimbulkan akibat hukum ;

Dan perlu diketahui bahwa sebagaimana di dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan (“permen agraria no.11/2016”) yang mulai berlaku sejak 14 april 2016, yaitu sebagai berikut:

Pasal 49

Ayat (1) disebutkan secara eksplisit: pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ayat (2) disebutkan secara eksplisit: amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain, di dalam huruf (g) amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak.

6. Bahwa sebagaimana juga di dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan (“permen agraria no.11/2016”) yang mulai berlaku sejak 14 april 2016, yaitu sebagai berikut :

Pasal 58

Ayat (1) disebutkan secara eksplisit: pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya.

Ayat (2) disebutkan secara eksplisit: alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
A. Terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan;
B. Terhadap obyek putusan sedang dalam status diblokir atau sita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya;
C. Alasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan sekedar perlu diketahui oleh kita bersama, bahwa kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya UU No. 12/2011, baik yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum.

Bahkan, melalui surat pengaduan ini, saya mempertanyakan kembali kapan saudara ign. ardi susanto, menjabat selaku kepala seksi penanganan perkara di kantor pertanahan administrasi Jakarta Selatan diberikan sangsi atas kinerjanya yang nyata-nyata sangat merugikan saya sebagai pemohon dalam pengurusan permohonan pembatalan sertifikat? Bahwa kepala seksi tersebut nyata-nyata telah dengan sengaja melakukan penggelapan pasal di dalam ketentuan permen agraria dan tata ruang/bpn, pada pasal 49 ayat (2) huruf (g) sehingga menyebabkan permohonan yang lagi sedang saya ajukan ditolaknya dengan sangat subjektif tanpa dasar pertimbangan hukum yang kuat (semena-mena), padahal sebagaimana di dalam ketentuan permen agraria dan tata ruang bahwa permohonan tersebut wajib untuk dilaksana secara murni dan konsekuen karena permohon tersebut adalah merupakan dari pelaksanaan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. bahwa saudara ign. ardi susanto sudah sangat salah dan mengada-ada, bahwa setiap instansi dalam kaitan itu tidak boleh mengesampingkan ketentuan pasal begitu saja karena peraturan itu mengandung imperatif (sangsi)

Bahkan juga, saya minta tolong untuk diinvestigasi “diusut” dan dimintai pertanggungjawabkan tentang terbitnya surat No. 2385/18-31.600/IX/2019 tanggal 4 September 2019 dan tanda terima surat tanggal 11 September 2019 dan saya juga pak minta tolong untuk sekaligus dievaluasi kinerjanya sauadara Ignatius Ardi Susanto, kepala seksi penanganan perkara di kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Selatan dan saudara Marwan, kepala seksi penanganan perkara di Kantor wilayah BPN DKI Jakarta, karena sangat merugikan sekali saya sebagai pemohon (pencari keadilan hukum) dan disinyalir surat tersebut “:sarat kental” penuh dengan rekayasa dan secara logika hukum surat tersebut nyata-nyata sangat tidak berdasar dan mengesampingkan pasal ketentuan aturan yang ada di dalam Permen Agraria dan tata ruang/ BPN No 11 tahun 2016.

Surat yang tidak pernah dikirimkan ke alamat kantor advokat, dan saudara Marwan sudah mengelabui kami sebagaimana janjinya jika gelar perkara akan mengundang pengadu, belum diadakan gelar perkara muncul surat penolakan permohonan yang isinya copy paste mirip surat dari kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Selatan, bahwa jauh-jauh hari sebelum surat itu muncul kami sudah merasakan suasana yang tidak akomodatif, melihat cara pandang hukum Sdr. Ign Ardi Susanto yang sangat tidak berdasar dan sangat menyesatkan yang memang sengaja dibuatnya untuk menolak permohonan pembatalan yang kami ajukan. 

Oleh karena itu, kami ingin menanyakan kembali mengenai proses kelanjutan oknum pegawai Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan, saudara Ign Ardi Susanto, SH yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penanganan dan Pengendalian Pertanahan di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang diduga telah menyalahgunakan wewenang jabatannya.

Bahwa terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini, dimuat dalam pasal 3 uu nomor 31 tahun 1999 jo uu nomor 20 tahun 2001, “bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit rp 50.000.000,00 dan paling banyak rp 1.000.000.000,00.”

Bahwa pengertian mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:
1. penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Pada dasarnya, penyalahgunaan kewenangan mempunyai karakter atau ciri sebagai berikut:
1. menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan.
setiap pemberian kewenangan kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” atas diberikannya kewenangan tersebut, sehingga penerapan kewenangan tersebut harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya kewenangan tersebut. dalam hal penggunaan kewenangan oleh suatu badan atau pejabat administrasi negara tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” dari pemberian kewenangan, maka pejabat administrasi negara tersebut telah melakukan penyalahgunaan kewenangan.
2. menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas.
asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam sisitem hukum kontinental. pada negara demokrasi tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam undang-undang.
3. menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Bahwa singkatnya, secara substansial BPN Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan begitu juga kantor wilayah BPN DKI Jakarta sudah tidak cermat dan tidak teliti atau “memang disengaja untuk memanipulir” dalam memahami dan mengimplementasikan dari Pasal 49 Ayat (2) Huruf (G) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (“Permen Agraria No.11/2016”) yang isinya bahwa Amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain, di dalam huruf (G) amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak.

Saya sebagai pengadu pun sudah mengatakan bahwa hal itu Merupakan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh saudara Ignatius Ardi Susanto, kepala Seksi Penanganan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah menghilangkan (menggelapkan) salah satu Ketentuan dari Isi Permen Agraria dan tata ruang/ BPN No 11 tahun 2016 

Oleh karena itu, saya meminta kepada divisi pengawasan kantor kementerian agraria dan tata ruang/ BPN untuk mengevaluasi cara kerja seperti itu dan diberikan sangsi tegas, karena hal itu sangat merugikan saya sebagai pemohon (pencari keadilan hukum). Dugaan kesengajaan karena “persengkokolan” pesanan dari pihak lawan yang kalah dan saya secara pribadi tidak percaya jika kepala seksi tersebut tidak bisa memahami mengenai hal Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, dan begitu juga saya tidak percaya jika saudara Ign. Ardi Susanto tidak dapat memahami implikasi hukum atau sangsi hukum jika tidak dilaksanakan dengan konsekuen. Dan sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Menteri (Permen) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai UU No. 12/2011) diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, yang menegaskan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” 

Walaupun ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Menteri”, namun frase “…peraturan yang ditetapkan oleh… menteri…” di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya UU No. 12/2011 tetap diakui keberadaannya.

Persoalan selanjutnya, bagaimanakah kekuatan mengikat Peraturan Menteri tersebut? Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 menegaskan:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.” (cetak tebal oleh penjawab)

Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:
1. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2. dibentuk berdasarkan kewenangan.

A. Hamid S. Attamimmi (1990, hlm. 352), menegaskan Atribusi kewenangan perundang-undangan diartikan penciptaan wewenang (baru) oleh konstitusi/grondwet atau oleh pembentuk undang-undang (wetgever) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. 

Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan atribusian dalam UUD 1945, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Daerah (Perda). Dalam UU No. 12/2011 juga dikenal satu jenis peraturan perundang-undangan atribusian di luar UUD 1945, yaitu Peraturan Presiden (Perpres), yang pada masa lalu dikenal sebagai Keputusan Presiden yang bersifat mengatur yang dasarnya adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. 

Sementara itu, delegasi dalam bidang perundang-undangan ialah pemindahan/ penyerahankewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal yang memberdelegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegataris) dengan tanggungjawab pelaksanaan kewenangan tersebut pada delegataris sendiri, sedangkan tanggungjawab delegans terbatas sekali (A. Hamid S. Attamimmi: 1990, hlm. 347).

Contohnya dari peraturan perundang-undangan delegasi, misalnya tergambar dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menegaskan bahwa: ”Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.” 

Peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah dari undang-undang tersebut dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (delegated legislation). Dengan demikian, secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Kembali pada persoalan keberadaan dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, termasuk Peraturan Menteri, Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 tidak hanya mengatur keberadaan peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 juga menegaskan adanya peraturan perundang-undangan “yang dibentuk atas dasar kewenangan”. 

Istilah “kewenangan” dalam ketentuan tersebut, tentu saja bukan kewenangan membentuk peraturan melainkan kewenangan pada ranah lain. Misalnya, Menteri melaksanakan kewenangan atas urusan pemerintahan tertentu yang merupakan kekuasaan Presiden. Artinya, apabila Menteri membentuk Peraturan Menteri tanpa adanya “perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, Peraturan Menteri tersebut tetap dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Padahal dalam doktrin tidak dikenal jenis peraturan perundang-undangan demikian. 

Kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya UU No. 12/2011, baik yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, 

Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum.

Dalam kaitan itu ambil contoh saja, misalnya mengenai Peraturan Menteri Perhubungan RI, Nomor PM 89 Tahun 2015.
Peraturan ini melindungi hak para penumpang pesawat. Pemerintah sudah jelas mengatur terkait kejadian delay atau keterlambatan penerbangan. Hak Anda sangat dilindungi oleh pemerintah. Keterlambatan penerbangan dijelaskan dalam BAB II Pasal 4. Yakni, adanya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktunya berangkat dan tiba di tempat parkir pesawat atau apron.
Dalam BAB III Pasal 5 dijelaskan tentang faktor yang menyebabkan keterlambatan penerbangan. Adapun fasktor itu meliputi manajemen airline, teknis operasional, cuaca dan lain-lain. Di BAB IV Pasal 7 dijelaskan bahwa bila ada keterlambatan penerbangan, maskapai wajib meyampaikan hal dimaksud. Penumpang harus mengetahuinya lewat pesan singkat atau media pengumuman selambat-lambatnya 45 menit sebelum keberangkatan.

Peraturan ini mengikat maskapai plat merah dan swasta.

Dalam BAB II Pasal 3, disebutkan enam kategori keterlambatan, yaitu kategori 1 selama 30-60 menit, kategori 2 selama 61-120 menit, kategori 3 selama 121-180 menit, kategori 4 selama 181-240 menit, kategori 5 lebih dari 240 menit dan kategori 6 adalah pembatalan penerbangan.
Lalu, terkait kompensasi dan ganti rugi bagi penumpang tertera di BAB V. Dalam Pasal 9 Ayat 1 ada 7 butir kompensasi sesuai kategori keterlambatan. Yang ini wajib diingat oleh para traveler. Berikut uraiannya:
1. Keterlambatan kategori 1 diberikan minuman ringan
2. Keterlambatan kategori 2 diberi minuman dan makanan ringan
3. Keterlambatan kategori 3 diberi minuman dan makanan berat
4. Keterlambatan kategori 4 diberi minuman, makanan ringan dan makanan berat
5. Keterlambatan kategori 5 ganti rugi Rp 300 ribu
6. Keterlambatan kategori 6 maskapai wajib mengalihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket
7. Keterlambatan kategori 2-5, penumpang dapat dialihkan ke penerbangan berikutnya atau refund.

Dalam Pasal 10 ayat 3, merujuk ke Pasal 9 huruf f dan g, maskapai dalam melakukan pengalihan ke penerbangan berikutnya, penumpangnya dibebaskan dari biaya tambahan. Itu termasuk upgrade layanan ke kelas bisnis jika dari ekonomi dan jika turun kelas maka harus diberi uang kelebihan dari tiket yang dibeli. Di Pasal 10 ayat 4, dijelaskan jika keterlambatan terjadi di atas 6 jam. Maka maskapai wajib menyediakan akomodasi bagi penumpang yang membutuhkan penginapan.
Adapun sanksi bagi maskapai yang lalai atau pelanggaran berat secara terus menerus bisa dicabut izin usahanya.

Dengan demikian, membuktikan bahwa Peraturan Menteri memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum.

Lalu bagaimana dengan ada pejabat publik (pelayan masyarakat) yang kinerjanya nyata-nyata sangat merugikan saya sebagai pemohon dalam pengurusan permohonan pembatalan sertifikat? bahwa kepala seksi tersebut dengan sengaja melakukan penggelapan pasal di dalam ketentuan Peraturan Menteri (permen agraria dan tata ruang/bpn no 11 tahun 2016), pada pasal 49 ayat (2) huruf (g) sehingga menyebabkan permohonan yang lagi sedang saya ajukan ditolaknya dengan sangat subjektif tanpa dasar pertimbangan hukum yang kuat (semena-mena), padahal sebagaimana di dalam ketentuan permen agraria dan tata ruang merupakan produk perundanga-undangan yang wajib untuk dilaksana secara murni dan konsekuen, dan Peraturan Menteri memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum, dan terlebih permohonan dari permohon tersebut adalah merupakan dari pelaksanaan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Maka bahwa saudara ign. ardi susanto sudah sangat salah dan mengada-ada, dan bahwa setiap instansi dalam kaitan itu tidak boleh mengesampingkan ketentuan pasal begitu saja karena peraturan itu mengandung imperatif (sangsi). Dan demikian pengaduan ini, saya ucapkan terima kasih.
[02:30, 15/11/2019] Amstrong Sembiring: Sangat ironis sekali jika saudara Ignatius Ardi Susanto, kepala seksi penanganan perkara pd kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Selatan mengabaikan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Sangat ironis juga jika saudara Ign Ardi Susanto mengabaikan mengenai kekuatan mengikat Peraturan Menteri tersebut? Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 menegaskan:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.” (cetak tebal oleh penjawab)

Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:
1. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2. dibentuk berdasarkan kewenangan.

Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan atribusian dalam UUD 1945, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Daerah (Perda). Dalam UU No. 12/2011 juga dikenal satu jenis peraturan perundang-undangan atribusian di luar UUD 1945, yaitu Peraturan Presiden (Perpres), yang pada masa lalu dikenal sebagai Keputusan Presiden yang bersifat mengatur yang dasarnya adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. 

Sementara itu, delegasi dalam bidang perundang-undangan ialah pemindahan/ penyerahankewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal yang memberdelegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegataris) dengan tanggungjawab pelaksanaan kewenangan tersebut pada delegataris sendiri, sedangkan tanggungjawab delegans terbatas sekali (A. Hamid S. Attamimmi: 1990, hlm. 347).

Contohnya dari peraturan perundang-undangan delegasi, misalnya tergambar dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menegaskan bahwa: ”Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.” 
Peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah dari undang-undang tersebut dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (delegated legislation). Dengan demikian, secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Kembali pada persoalan keberadaan dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, termasuk Peraturan Menteri, Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 tidak hanya mengatur keberadaan peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 juga menegaskan adanya peraturan perundang-undangan “yang dibentuk atas dasar 

Kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya UU No. 12/2011, baik yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, 

Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum.

Tindakan semena-mena menyalahi hukum jika saudara Ignatius Ardi Susanto, kepala seksi penanganan perkara pd kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Selatan mengabaikan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Dan itu merupakan tindakan semena-mena juga jika saudara Ign Ardi Susanto mengabaikan mengenai kekuatan mengikat Peraturan Menteri tersebut? Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 menegaskan:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.” (cetak tebal oleh penjawab)

Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:
1. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2. dibentuk berdasarkan kewenangan.

Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan atribusian dalam UUD 1945, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Daerah (Perda). Dalam UU No. 12/2011 juga dikenal satu jenis peraturan perundang-undangan atribusian di luar UUD 1945, yaitu Peraturan Presiden (Perpres), yang pada masa lalu dikenal sebagai Keputusan Presiden yang bersifat mengatur yang dasarnya adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. 

Sementara itu, delegasi dalam bidang perundang-undangan ialah pemindahan/ penyerahankewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal yang memberdelegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegataris) dengan tanggungjawab pelaksanaan kewenangan tersebut pada delegataris sendiri, sedangkan tanggungjawab delegans terbatas sekali (A. Hamid S. Attamimmi: 1990, hlm. 347).

Contohnya dari peraturan perundang-undangan delegasi, misalnya tergambar dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menegaskan bahwa: ”Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.” 
Peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah dari undang-undang tersebut dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (delegated legislation). Dengan demikian, secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Kembali pada persoalan keberadaan dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, termasuk Peraturan Menteri, Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 tidak hanya mengatur keberadaan peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 juga menegaskan adanya peraturan perundang-undangan “yang dibentuk atas dasar 

Kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya UU No. 12/2011, baik yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, 

Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum.

Dalam kaitan itu ambil contoh saja, misalnya mengenai Peraturan Menteri Perhubungan RI, Nomor PM 89 Tahun 2015.
Peraturan ini melindungi hak para penumpang pesawat. Pemerintah sudah jelas mengatur terkait kejadian delay atau keterlambatan penerbangan. Hak Anda sangat dilindungi oleh pemerintah. Keterlambatan penerbangan dijelaskan dalam BAB II Pasal 4. Yakni, adanya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktunya berangkat dan tiba di tempat parkir pesawat atau apron.
Dalam BAB III Pasal 5 dijelaskan tentang faktor yang menyebabkan keterlambatan penerbangan. Adapun fasktor itu meliputi manajemen airline, teknis operasional, cuaca dan lain-lain. Di BAB IV Pasal 7 dijelaskan bahwa bila ada keterlambatan penerbangan, maskapai wajib meyampaikan hal dimaksud. Penumpang harus mengetahuinya lewat pesan singkat atau media pengumuman selambat-lambatnya 45 menit sebelum keberangkatan.
Peraturan ini mengikat maskapai plat merah dan swasta.
Dalam BAB II Pasal 3, disebutkan enam kategori keterlambatan, yaitu kategori 1 selama 30-60 menit, kategori 2 selama 61-120 menit, kategori 3 selama 121-180 menit, kategori 4 selama 181-240 menit, kategori 5 lebih dari 240 menit dan kategori 6 adalah pembatalan penerbangan.
Lalu, terkait kompensasi dan ganti rugi bagi penumpang tertera di BAB V. Dalam Pasal 9 Ayat 1 ada 7 butir kompensasi sesuai kategori keterlambatan. Yang ini wajib diingat oleh para traveler. Berikut uraiannya:
1. Keterlambatan kategori 1 diberikan minuman ringan
2. Keterlambatan kategori 2 diberi minuman dan makanan ringan
3. Keterlambatan kategori 3 diberi minuman dan makanan berat
4. Keterlambatan kategori 4 diberi minuman, makanan ringan dan makanan berat
5. Keterlambatan kategori 5 ganti rugi Rp 300 ribu
6. Keterlambatan kategori 6 maskapai wajib mengalihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket
7. Keterlambatan kategori 2-5, penumpang dapat dialihkan ke penerbangan berikutnya atau refund.
Dalam Pasal 10 ayat 3, merujuk ke Pasal 9 huruf f dan g, maskapai dalam melakukan pengalihan ke penerbangan berikutnya, penumpangnya dibebaskan dari biaya tambahan. Itu termasuk upgrade layanan ke kelas bisnis jika dari ekonomi dan jika turun kelas maka harus diberi uang kelebihan dari tiket yang dibeli. Di Pasal 10 ayat 4, dijelaskan jika keterlambatan terjadi di atas 6 jam. Maka maskapai wajib menyediakan akomodasi bagi penumpang yang membutuhkan penginapan.
Adapun sanksi bagi maskapai yang lalai atau pelanggaran berat secara terus menerus bisa dicabut izin usahanya.

Kenyataan, yang jelas antara teori dan praktek ada missing link-nya atau ada faktor x-nya, sehingga teori masuk wilayah abu-abu. Jadi yang kita perlukan saat ini bukanlah orang-orang yang pandai berteori saja, tetapi orang-orang yang bisa mempraktekkan teori tersebut menjadi kenyataan. Contoh: para ahli hukum selalu bersikeras bahwa teori hukum di negeri ini sudah ideal, sudah bagus, tapi kenyataannya kita tahu seperti apakah penerapan hukum di negeri ini. Atau para ahli pemerintahan yakin bahwa sistem pemerintahan kita sudah bagus, tapi kenyataan siapapun yang masuk ke sistem pemerintahan tersebut pasti akan menjadi berubah biarpun dulunya dia orang baik-baik. Belum lagi mengenai janji-janji. Dari dulu janji-janji hanyalah tinggal janji, karena kebanyakan janji-janji tersebut terlalu muluk-muluk, tidak realistis, hanya sekedar mencari simpati dan pencitraan saja. Mungkin kalau perlu dibuatkan saja sayembara di negeri ini dengan hadiah besar ratusan juta rupiah atau milyaran rupiah untuk mencari apakah sebenarnya missing link itu atau apakah faktor x itu, sehingga susah sekali mempraktekkan teori di negeri ini agar bisa menjadi kenyataan. Agar teori tidak hanya berhenti di teori, tetapi benar-benar bisa menjadi kenyataan. Banyak orang “pandai” ngeles di negeri ini, tapi jelas kelihatannya kepandaian itu tidak dimanfaatkan secara tepat pada tempatnya. Harus ada perubahan sistem yang mendasar di negeri ini. Misalnya, selama ini susah untuk mengukur kinerja dari aparat pemerintahan di lapangan. Jika ada aparat yang kinerjanya rendah dalam melayani masyarakat, maka sulit untuk diberikan sanksi. Ini karena yang bisa memberikan sanksi adalah atasannya langsung. Biasanya akan ada simbiosis mutualisme antara atasan-bawahan yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat. Maka harus dibuatkan sistem agar masyarakat bisa langsung memberikan sanksi kepada aparatur yang tidak baik kinerjanya. Demikianlah kira-kira salah satu bentuk dari perubahan sistem yang mendasar tersebut. Agar bisa mengikis habis faktor x yang menghalangi harapan dengan kenyataan. Agar teori dan praktek bisa menjadi satu kesatuan berkesinambungan.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.