Tidak Cermat atau Memang Sengaja, Oknum PPAT dan Oknum BPN Harus Bertanggung Jawab

Amstrong Sembiring

 

Seharusnya PPAT itu dalam membuat akta perjanjian yang menggunakan kuasa mutlak notaris/ppat harus lebih berhati-hati dalam melihat kepentingan para pihak. Disini notaris/ppat dalam melaksanakan tugas jabatannya berkewajiban untuk memberikan penjelasan informasi yang lengkap dan jelas mengenai akibat-akibat hukum dari tiaptiap perjanjian yang dibuatnya, serta dalam hal memberikan pelayanan dan jasa kepada pihak-pihak sejauh mungkin menghindarkan terjadinya sengketa di kemudian hari.  Begitu juga, sebaiknya kantor pertanahan (BPN) terlebih dahulu memeriksa kebenaran akta hibah dan kronologis pembuatan akta tersebut sehingga para pihak tidak dirugikan dengan penolakan pihak BPN. serta disarankan kepada pihak BPN untuk memeriksa kembali dengan teliti aturan yang berlaku sehingga mengetahui apakah penolakan tersebut harus dilakukan.

Dalam sengketa yang penuh intrik kelicikan, saat itu ada akta yang dibuat yaitu mengenai akta persetujuan dan kuasa, tepatnya akta tsb dibuat pada tgl 8 April 2011 oleh kantor PPAT Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo, isi akta tersebut disebutkan penerima kuasa dengan menggunakan surat kuasa mutlak itu bisa menjual, membalikkan nama, menghibahkan dan sebagainya.

Saya ketika itu kaget di dalam hati sambil berpikir melihat langkah tindakan PPAT itu mirip orang oportunis dan pragmatis, ibarat kata ia lagi mencoba ber-eksprimental hukum untuk pesanan orang lain yang tak lain tak bukan yaitu saudari Soerjani Sutanto.

Mengapa saya katakan tindakan PPAT itu kebablasan dan oportunis karena tindakannya itu “rentan” akan berakibat fatal ia bisa kena sangsi, karena langkah sikap PPAT itu menyalahi ketentuan hukum dan tindakannya itu merupakan tindakan terlarang, karena menurut INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 14 TAHUN 1982 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN KUASA MUTLAK SEBAGAI PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH, yang di dalam instruksinya PADA POIN (3) YAITU: Melarang Pejabat-pejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan Surat Kuasa Mutlak sebagai bahan pembuktian pemindahan hak atas tanah.

Selain itu ditambah pula ada surat Dirjen Agraria atas nama menteri dalam negeri republik indonesia no. 594/493/agr, tanggal 31 maret 1982 mengenai larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah.

Seharusnya PPAT itu dalam membuat akta perjanjian yang menggunakan kuasa mutlak notaris/ppat harus lebih berhati-hati dalam melihat kepentingan para pihak. Di sini notaris/ppat dalam melaksanakan tugas jabatannya berkewajiban untuk memberikan penjelasan informasi yang lengkap dan jelas mengenai akibat-akibat hukum dari tiaptiap perjanjian yang dibuatnya, serta dalam hal memberikan pelayanan dan jasa kepada pihak-pihak sejauh mungkin menghindarkan terjadinya sengketa di kemudian hari.

 Yang menjadi problemnya Akta Hibah itu yang buat kantor PPAT nya itu sendiri.

Lebih heran lagi terhadap PPAT itu, padahal sudah jelas-jelas koq ada klausul pemberian kuasa mutlak berkaitan dengan ketentuan pasal 39 pp no. 24 tahun 1997 mengenai kewenangan ppat dalam menolak pembuatan akta perjanjian hibah, di mana dalam ayat (1) huruf d yang menegaskan, bahwa ppat menolak untuk membuat akta jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakekatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak.

Bahwa apa yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf d tersebut adalah pemberian kuasa mutlak yang dilarang sebagaimana dinyatakan dalam instruksi menteri dalam negeri nomor 14 tahun 1982 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah.

Bahwa larangan tersebut ditujukan kepada kuasa mutlak yang berdiri sendiri. kuasa mutlak yang berdiri sendiri dalam pengalihan hak atas tanah memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya. kuasa mutlak yang berdiri sendiri ini tidak ada batasan berakhirnya, sehingga dapat terus digunakan oleh pihak penerima kuasa, hal ini dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Begitu juga, sebaiknya kantor pertanahan (BPN) terlebih dahulu memeriksa kebenaran akta hibah dan kronologis pembuatan akta tersebut sehingga para pihak tidak dirugikan dengan penolakan pihak BPN. serta disarankan kepada pihak BPN untuk memeriksa kembali dengan teliti aturan yang berlaku sehingga mengetahui apakah penolakan tersebut harus dilakukan.

 Karena itu lengkap sudah anomali (penyimpangan) sehingga gampang dianalisa karena sudah pasti pada prosesnya hibah tersebut tidak ada saksi, atau tidak didampingi, dan eksistensi ahli waris lain dikesampingkan sehingga tidak ada para pihak yang dihadapan PPAT. Padahal saksi, didampingi atau dihadapaan PPAT itu harus ada di dalam akta PPAT di dalam proses tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Sehingga bisa ditebak (Analisa) lagi, mengenai syarat, prosedur, serta penyerahan dokumen yang wajib dilakukan oleh Saudari Soerjani Sutanto dalam pembuat akta hibah di PPAT sudah pasti sebagian itu bodong (bohong belaka) dan rekayasa.

Dengan demikian tentunya menjadi sangat kontradiktif dengan syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi antara lain:

Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya, di atas materai cukup; Fotokopi identitas pemohon/penerima hak (KTP, KK), serta kuasa apabila dikuasakan; Sertifikat asli dari tanah yang dihibahkan; Akta hibah beserta pengantar dari PPAT; Ijin pemindahan hak, apabila dalam sertifikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang; Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket; Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari Rp 60 juta; Surat Pernyataan Tidak dalam Sengketa; Surat Penguasaan Fisik yang ditandatangani pemberi hibah dan dilegalisasi Notaris.

Herannya, saya juga tidak menyangka setelah dibuatnya akta itu pada tgl 8 April 2011 kenyataan saudari Soerjani Sutanto membuat hibah ke dalam dirinya sendiri  dengan bukti adanya Akta Hibah No 18 tanggal 9 Mei 2011, saudari Soerjani Sutanto melakukannya itu dengan diam-diam tidak memberitahukan kepada ahli waris lain, baru kurang lebih 2 tahun saya mengetahui tentang info itu karena ada seseorang memberitahukan bahwa tanah dan bangunan di tebet sudah disertifikatkan oleh saudari Soerjani sutanto atas nama dirinya.

Jauh sebelum terbitnya sertifikat nomor 1152, Haryanti Sutanto juga pernah menanyakan kepada  kantor PPAT Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo itu mengenai Legitime Portie (Bagian Mtlak Waris) yang belum dibagikan, dan PPAT itu mengatakan bahwa saudari Soerjani Sutanto akan membagikan legitime portie (Bagian Mtlak Waris)  nantinya.

Begitu sulit informasi, maka untuk SKPT nya saja saya baru dapat dibulan April 2019 dari kantor pertanahan Jakarta selatan dengan melewati proses yang panjang karena ada 4 atau 5 pegawai kantor pertanahan yang menghalang-halangi untuk saya bisa mendapatkan SKPT tersebut, kemudian setelah membaca data buku tanah tersebut disitu tertera sertifikat tersebut tidak dibebani hak tanggungan, tidak terdapat blokir, sita maupun catatan lain di pengadilan.

Di dalam data buku tanah dari sertifikat nomor 1152 yang tertera itu mengatakan tidak ada catatan lain di pengadilan maka tentunya catatan itu sama sekali tidak benar, siapa yang bisa jamin kebenaran tersebut? Itu bisa-bisanya saudari Soerjani Sutanto untuk merekayasa dan itu fakta yang tidak sesuai dilapangan.

Sebelum saya akan menguraikan lebih lanjut hal itu maka saya teringat pada sebuah disertasi hukum yang mengatakan bahwa Sertifikat yang diproses dari sikap perlilaku kejujuran, merupakan Sertifikat yang benar-benar memberikan rasa nyaman karena memiliki kekuatan perlindungan hukum mengingat posisinya sebagai bukti yang terkuat, itu tidak demikian yang terjadi pada diri saudari Soerjani Sutanto, walaupun Sertifikat itu adalah surat keterangan tertulis atau tercetak yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, atau surat keterangan sebagai tanda bukti kepemilikan tapi jika diperolehnya dari kelicikan dan kerakuasan serta dengan ketidakjujuran, maka siapa yang mau harus bertanggung jawab?

Secara fakta di lapangan, bahwa data buku tanah ada yang tidak benar dan saya bisa buktikan itu karena kantor advokat saya adalah merupakan kuasa hukum Haryanti Sutanto dari sejak tahun 2007 semua data-data yang terkait hal itu saya punya, memang benar kenyataan tanah dan bangunan itu telah bermasalah diantara para ahli waris dari sejak tahun 2007 hingga puncaknya setelah orang tua kandung Alm Soeprati meninggal di tahun 2012 bulan 11 tanggal 11 baru konflik atau perselisihan muncul di dalam keluarga besar tersebut, dan dalam kaitan bukti ada catatan lain di Pengadilan yaitu sebagai berikut:

  1. Putusan PN Jaksel nomor 994/PID.B/2008/PN Jakarta Selatan
  2.  Putusan Pengadilan tinggi DKI Jakarta nomor 69 / PID / 2009 / PT DKI    
  3. Putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi Nomor 1300 K/Pid/2009

Mau melihat kelicikan saudari Soerjani Sutanto, kasus-kasus putusan diatas tersebut buktinya, karena di dalam pledoi 11 tahun yang lalu sudah diuraikan sangat lengkap modus saudari Soerjani sutanto tersebut. Ini merupakan kasus pidana dimana Haryanti Sutanto dikriminalisasi oleh saudari Soerjani Sutanto sebagai otak inteketual dengan menyuruh orang tua kandung Alm Soeprapti sebagai alatnya (sesuai pleido yang pernah saya bacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), dan semakin menguatkan hipotesis saya ini dengan dibuktkani saksi-saksi yang dihadirkan untuk memberatkan Haryanti Sutanto yaitu salah satunya kawan SMA Soerjani Sutanto yang tidak tahu persoalan sebenarnya, bahkan di TKP nya sendiri tidak tahu karena yang bersangkutan memang tidak pernah datang kerumah tersebut dan begitu juga pembantu yang diintimidasi oleh saudari Soerjani Sutanto untuk memberikan kesaksian yang memberatkan dan saksi-saksi lainnya, semuanya cerita bohong belaka. Dan walaupun akhirnya Kasus pidana haryanti Sutanto menang mutlak bebas dinyatakan tidak bersalah tapi ia tidak membalaskan rasa sakitnya oleh saudaranya Soerjani Sutanto (yang andil sebagai provokator dan agitator) yang telah memfitnahnya dengan tuduhan pidana yang sangat dipaksakan (rekayasa licik).

 Ada salah satu berita pernah di muat dimedia cetak nasional atau media internet pada Hari Jumat, 15 Mei 2009, yaitu :

PT Memvonis bebas murni, tapi jaksanya kasasi

Jakarta, Berita Hukum. Kinerja kejaksaan kembali dipertanyakan. Kali ini dari pengacara JJ Amstrong Sembiring, SH MH. Pasalnya, ketika Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan vonis bebas murni atas, kliennya Ny. Haryanti yang didakwa mencuri anak kunci di rumah ibundanya, justru Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta merta mengajukan kasasi. Tindakan jaksa ini dinilai telah menabrak aturan hukum yang ada.

Dalam KUHAP UU No. 8 Tahun 1981, pasal 244 yang berbunyi : ”Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan kepada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung, Kecuali terhadap Putusan Bebas.”

”Artinya jaksa sebenarnya tidak berhak mengajukan kasasi karena majelis hakim PT DKI memutuskan bebas murni. Jaksa seperti mabok, menabrak aturan hukum,” cetus JJ Amstrong Sembiring kepada Indowarta, Jum’at (15/5).

Ketua Majelis Hakim PT DKI, Parwoto Wignjosumarto SH, seperti tersurat dalam Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan tinggi DKI Jakarta pada tanggal 13 Maret 2009 nomor 69 / PID / 2009 / PT DKI, yang amar putusannya menyatakan bahwa majelis hakim membatalkan putusan PN Jaksel nomor 994/PID.B/2008/PN Jakarta Selatan, menyatakan dakwaan kesatu penuntut umum batal demi hukum, Menyatakan Haryanti Sutanto SH Mkn tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua dari penuntut umum, Membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua penuntut umum tersebut, Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara.

Kasus ini berawal dari tuduhan yang dialamatkan kepada Ny Haryanti telah melakukan pencurian anak kunci atas rumah milik ibunya sendiri. Haryanti yang berprofesi sebagai notaris, bersikeras tidak mengakui perbuatan yang tidak dituduhkan, karena merasa tidak melakukan itu. Dalam persidangan, JPU Anthony Nainggolan, SH dan Inne Alaine, SH mendakwa Haryanti dengan Pasal tuntutan jaksa tersebut adalah pasal 367 KUHP dan pasal 406 KUHP.
Dalam persidangan, pakar hukum pidana UI, Rudy Satrio yang bertindak sebagai saksi ahli, pada tanggal 28 Agustus 2008 menyatakan bahwa pasal tersebut sebagaimana tuntutan jaksa tidak dapat didakwakan kepada si terdakwa. Namun pada bulan November 2008, PN Jaksel menjatuhkan vonis 10 bulan hukuman percobaan kepada Haryanti, Notaris PPAT.

Kuasa hukum terdakwa Haryanti yang terdiri dari JJ Amstrong Sembiring SH MH, M Narso, dan Syofan Kasim mengajukan banding di PT DKI dan dikabulkan pada 15 April 2009, majelis hakim banding PT DKI yang diketuai Parwoto Wignjosumarto SH, memvonis bebas murni.

Menurut JJ Amstrong Sembiring, kasus ini sebenarnya adalah kasus perdata yang dikriminalisasi Ironisnya, dalam putusan itu dikatakan terdakwa harus dipulihkan harkat dan martabatnya, namun belum lagi pengacara belum melakukan itu, JPU sudah lebih dulu menabrak aturan KUHAP dengan mengajukan kasasi.

”Terlebih belum lagi sempat untuk merealisasi pemulihan harkat dan martabatnya terdakwa yang diputus bebas murni, oleh karena itu kasasi yang dilakukan oleh jaksa tentulah sangat tidak logis dan bertabrakan serta bertentangan dengan KUHAP UU No. 8 Tahun 1981, dalam pasal 244,” cetusnya.

Oleh karena itu, Jum’at siang, tim pengacara yang dipimpin JJ Amstrong SH, menemui Ketua PN Jaksel untuk mempertanyakan keanehan perkara ini. ”Karena perkara ini sudah tegas-tegas adalah perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi adalah merupakan perkara putusan bebas murni, kok mabuk jaksa masih saja memperkarakan perkara ini dengan mengajukan kasasi. Ini khan aneh dan menimbulkan pertanyaan besar di benak kita ada apa dengan ini semua ?,” pungkasnya. (mad’s)

BERIKUT ANALISA KASUS HUKUM TERSEBUT DARI BERBAGAI PERSPEKTIF AHLI HUKUM :

Pencurian 1 Buah Anak Kunci

Nomor 1300 K/Pid/2009 (Haryanti Sutanto)

Perkara ini pada dasarnya sederhana, berawal dari perselisihan di dalam rumah tangga, antara seorang ibu dengan anaknya (42 th). Pada suatu malam di tahun 2007 Terdakwa mendatangi rumah Korban yang merupakan ibu kandungnya sendiri. Entah karena sudah ada permasalahan sebelumnya sang Ibu tidak mau menemui Terdakwa. Kesal dengan sikap sang Ibu, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut sambil mengambil anak kunci rumah sang Ibu. Atas perbuatan Terdakwa mengambil 1 buah anak kunci tersebut sang Ibu kemudian melaporkan Terdakwa yang merupakan anak kandungnya sendiri ke kepolisian. Terdakwa kemudian didakwa dalam dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum dimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 367 KUHP (pencurian dalam keluarga) dan Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 406 KUHP (Perusakan barang)

Di tahap Penuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti melakukan pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP) serta menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun (hukuman percobaan). Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut PN Jakarta Selatan kemudian menjatuhkan hukuman penjara 5 bulan dengan masa percobaan selama 10 bulan. Putusan PN Jaksel tersebut dibatalkan oleh PT DKI. Oleh PT DKI Terdakwa diputus bebas. Pertimbangan PT DKI dalam membebaskan Terdakwa yaitu karena dalam dakwaan alternatif Kesatu, Penuntut Umum hanya menggunakan Pasal 367 KUHP tanpa menjuncto kan ke 362 KUHP, padahal menurut PT DKI Pasal 367 KUHP tidak bisa berdiri sendiri. Oleh sebab itu maka PT DKI menyatakan Dakwaan Alternatif Kesatu tidak dapat diterima. Sementara dalam Dakwaan Alternatif Kedua menurut PT Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah merusak atau menghilangkan kunci yang menjadi obyek tindak pidana, atau setidaknya tidak terdapat alat-alat bukti yang membuktikan hal tersebut, hanya ada satu saksi. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka PT DKI membatalkan putusan PN Jakarta Selatan tersebut.

Atas putusan PT DKI tersebut Penuntut Umum kemudian mengajukan permohonan Kasasi. Dalam alasan kasasinya Penuntut Umum berpendapat bahwa PT salah dalam menerapkan hukum. Terkait dengan tidak dapat diterimanya dakwaan alternatif pertama, menurut Penuntut Umum walaupun Penuntut Umum tidak mencantumkan pasal 362 namun Penuntut Umum tetap menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 362 untuk bisa menerapkan pasal 367. Sehingga seharusnya dakwaan alternatif pertama tetap diterima. Untuk dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum berpendapat bahwa judex facti tidak mengadili dengan cara yang tepat sesuai KUHAP.

Atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan PT DKI merupakan putusan pembebasan yang tidak murni, sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.

Catatan:

Selain nilai perkara dalam perkara ini yang sangat kecil, terlebih dalam perkara ini terdakwa dan korban memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu ibu dan anak kandung, permohonan kasasi Penuntut Umum ini menggunakan yurisprudensi kasasi atas putusan pembebasan yang menyimpangi KUHAP (pasal 67 dan 244). Walaupun yurisprudensi tersebut juga merupakan sumber hukum (terlepas dari kontroversinya) namun menurut saya sangatlah tidak patut dalam yurisprudensi tersebut digunakan untuk kasus seperti ini, mengingat kepentingan hukumnya sangat kecil.

Saya sedang berhadapan dengan bandit keluarga, oleh karena itu, rasanya jauh panggang dari api, ditambah ngawurnya pandangan hukum saudara ign ardi susanto yang mengatakan bahwa dalam putusan hukumnya tidak terdapat kalimat “memerintahkan”, maka saya akan menjelaskan dan untuk menjawabnya ada dua alasan, yakni sebagai berikut : pertama, saudara ignatius ardi susanto, kepala seksi kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Selatan kenyataan tidak memahami esensi persoalan, baiklah saya akan ceritakan berapa tahun lalu, ketika muncul putusan kasasi nomor 1525 k/pdt/2015 mahkamah agung, maka saat itu saya ingin mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu mengajukan permohonan pk karena permohonan kasasi saya tersebut putusannya tidak dapat diterima (no/niet onvankelijk verklaard) dan saya masih ingat sekali, saat tiba waktu mendaftar PK, saya dikomfirmasikan pihak panitera dari pn jakarta barat bahwa berapa hari lalu tim pengacara dari saudari soerjani sutanto sudah melakukan pendaftaran pemohonan pk (sebagai pemohon pk) dan akhirnya dengan terpaksa saya merombak kembali posita dengan membuat posita baru dengan posita kontra pk padahal posita permohonan pk sudah lengkap segalanya, sehingga timbul pertanyaan besar di dalam pikiran saya, lho koq mereka yang mengajukan pk bukan saya, bukankah putusan saya itu di tingkat kasasi tidak diterima (no/niet onvankelijk verklaard), sehingga muncul pertanyaan bertubi-tubi di dalam pikiran saya, dengan banyak pertanyaan mengapa, kenapa, ada apa, dan sebagainya.

Maka dari situ kemudian saya mencoba menyelidik untuk mencari jawaban dari modus hukum yang mereka mainkan itu, hingga terjawab modus mereka, dan kenyataan motif licik dari saudari soerjani sutanto dengan tim pengacaranya di dasari sebagai berikut, yaitu pertama, merasa sangat tidak puas dan “kecewa” dengan keputusan kasasi tersebut, karena putusan bukan ditolak tapi tidak diterima. berarti secara hukum pemeriksaan dan pertimbangan hukum dari pengadilan atas perkara saya tersebut belum menyentuh pokok perkara, sehingga saya masih dapat mengajukan gugatan baru tanpa terikat dengan prinsip ne bis in idem (vide: pasal 1917 kitab undang-undang hukum perdata). dan kedua, bahwa saudari soerjani bersama tim pengacaranya, beranggapan dengan kemenangan di pn jakarta barat dan pengadilan tinggi dimana gugatan saya ditolak oleh majelis hakim tersebut (catatan : meskipun demikian terbukti majelis hakim tersebut yang menyidangkan ternyata tidak professional dimana komisi yudisial (ky) dan badan pengawas hakim mahkamah agung (bawas ma) telah memberikan sangsi kode etik dan perilaku hakim, sehingga mereka dipindah tugaskan ke daerah, yaitu surabaya, batam dan semarang), sehingga optimisme membabi buta muncul jika perkara tersebut di mohonkan ke peninjauan kembali (soerjani sutanto sebagai pemohon pk), maka harapan besar muncul kemenangan dengan pembuktian akta hibah no 18 tahun 2011 sebagai novum. dan yang ketiga, saudari soerjani sutanto bersama tim pengacaranya memang dengan sengaja menghalang-halangi saya sebagai pemohon pk, dengan alasan mereka sangat panik dan curiga (paranoid) jika saya sebagai pemohon pk maka konstruksi hukum dibuat akan mempersoakan mengenai akta hibah no 18 tahun 2011 yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang tidak dapat dibuktikan oleh saudari soerjani sutanto sebagai kepemilikan dari tanah dan bangunan tersebut dan sudah barang tentu akan dikabulkan oleh majelis hakim. dan permohonan pk saya dikabulkan maka putusan tersebut mengandung penghukuman (condemnatoir).

Bahwa pandangan hukum saudara ign ardi susanto itu juga sangat sesat dalam meng-implementasikan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan, dimana kenyataan saudara hanya menggunakan pasal 49 ayat (2) amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain: huruf (a). perintah untuk membatalkan hak atas tanah.

Kemudian, jika saudara ign ardi susanto meng-eleminasi ketentuan normatif tersebut, mengapa saudara tidak mempersoalkan ketentuan normatif pada huruf (e). perintah penerbitan hak atas tanah, yaitu berkaitan dengan terbitnya sertifikat no 1152 atas nama soerjani sutanto, yang secara nyata terbitnya sertifikat tersebut bukan berdasarkan adanya perintah penerbitan hak atas tanah, secara historis pendaftaran tanah yang dilakukan oleh soerjani sutanto itu tidak berdasarkan pada putusan pengadilan. bahwa sebagaimana diketahui pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan diatur dalam pasal 55 pp 24 tahun 1997 yaitu: a. panitera pengadilan wajib memberitahukan kepada kepala kantor pertanahan mengenai isi semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan ketua pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertipikatnya dan daftar-daftar lainnya. b. pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan ketua pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada kepala kantor pertanahan. c. pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari menteri atau pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1).

Bahwa landasan hukum pendaftaran berdasarkan putusan pengadilan telah diatur dan termuat dalam pasal 55 pp 24 tahun 1997. hal itu dapat diartikan bahwa salah satu unsur kewenangan (kewenangan BPN) dalam koridor  ini negara hukum sudah terlaksana. oleh karena itu putusan mahkamah agung nomor 214 pk/pdt/ 2017 tahun 2017 tegas-tegas menolak pemohon soerjani sutanto tersebut, karena saudari soerjani sutanto tidak mengajukan gugatan dan tuntutan terhadap tanah dan bangunan untuk dinyatakan kepemilikannya, sehingga dengan ditolaknya putusan hukum di mahkamah agung ditingkat pk telah berkekuatan tetap, maka otomatis konsekuensi hukumnya sertifikat no 1152 tsb tdk punya alas hukumnya dan mrpkn produk mal-adminitrasi (cacat administratif hukum) sehingga harus dbatalkan.

Dari semua itu, yaitu pokok permasalahannya karena saudari soerjani sutanto tidak bisa membuktikan tanah dan bangunan itu merupakan miliknya, dan selain itu juga sudah jelas-jelas hibah tersebut cacat karena saudari soerjani sutanto yang tidak pernah memberikan legitime portie (bagian mutlak waris) kepada ahli waris lainnya yaitu haryanti sutanto, dan itu merupakan kesalahan yang sangat fundamental secara hukum waris, karena kerakusan harta.

Berikutnya lagi yang kedua, sudah jelas saudara Ignatius Ardi Susanto telah mengesampingkan kedudukan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional (permen agraria) nomor 11 tahun 2016 dan apakah peraturan menteri sudah tidak dapat dijadikan dasar hukum? sehingga koq bisa sewenang-wenang kepala seksi penanganan perkara pada kantor pertanahan kota administrasi jakarta selatan yang bernama ignatius ardi susanto dan saudara marwan kepala seksi penanganan perkara di kantor wilayah (kanwil) BPN dki jakarta mengesampingkan begitu saja ketentuan normatif aturan-aturan di dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional (permen agraria) nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan? sehingga implikasi terciptanya ketidakpastian hukum yang seharusnya badan pertanahan negara (BPN) sebagai aparatur dalam menjalankan segala aktivitas harus dilandasi oleh hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan. apakah peraturan menteri itu bagi yang bersangkutan dianggap bukan produk perundang-undangan? mengapa ada ketentuan normatif yang relevan dieleminasi oleh yang bersangkutan? Bahwa perlu diketahui eksistensi peraturan menteri dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (selanjutnya saya sebut sebagai uu no. 12/2011) keberadaannya diatur dalam pasal 8 ayat (1) uu no. 12/2011, yang menegaskan:

“jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, mahkamah agung, mahkamah konstitusi, badan pemeriksa keuangan, komisi yudisial, bank indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.”

dari ketentuan di atas ada frase “…peraturan yang ditetapkan oleh… menteri…” di atas, mencerminkan keberadaan peraturan menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu kedudukan peraturan menteri yang dibentuk setelah berlakunya uu no. 12/2011, baik yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. dengan demikian, peraturan menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum.

Dengan demikian dari akhir paparan di atas maka singkatnya, saya sudah memprediksi sebelumnya dengan syarat jika pengadilan berjalan fair (adil), yaitu bagaimana mungkin bisa permohonan dari saudari soerjani sutanto tersebut dikabulkan, dari sini saja saudari soerjani sutanto itu sudah menyalahi dengan mengalihkan sertifikat tersebut ke dalam nama dirinya (sebelumnya sertifikat tersebut atas nama orang tua kandung) yang hanya dengan bermodalkan akta hibah didapat dari akta persetujuan kuasa, dan perbuatan tersebut dilakukan pula dengan diam-diam tanpa sepengetahuan ahli waris lain, meskipun demikian akta hibah tersebut bukan jaminan rumah itu akan menjadi miliknya dan tidak semudah itu seperti membalikkan telapak tangan, karena secara hukum meskipun hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam sebagaimana diatur dalam pasal 1688 kitab undang-undang hukum perdata (“kuhper”) yaitu tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan dilakukan dan bahwa hibah juga dapat ditarik kembali dalam hal si pemberi hibah telah meninggal dunia dan warisannya tidak cukup untuk memenuhi bagian mutlak (legitime portie) yang seharusnya didapat oleh para ahli warisnya (pasal 924 kuhper). ini berarti hibah secara umum dapat ditarik kembali jika bagian mutlak para ahli waris tidak terpenuhi, dan secara nyata bahwa pemohon sendiri tidak pernah sama sekali mendapatkan bagian mutlak (legitime portie),

Bahwa kemudian akhir di dalam proses perjalanan perkara hukum tersebut, permohonan pk (nomor 214/ 2017) dari saudari soerjani sutanto tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: a. mengenai alasan adanya bukti baru; – bahwa setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali berupa akta hibah nomor 18/2011 tanggal 9 mei 2011, mahkamah agung di tingkat peninjauan kembali berpendapat bahwa bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena dalam perkara a quo pemohon peninjauan kembali tidak mengajukan gugatan balik terhadap termohon peninjauan kembali dan menuntut agar tanah dan bangunan (obyek sengketa) dinyatakan sebagai milik sah pemohon peninjauan kembali, karena itu bukti tersebut beralasan untuk dikesampingkan.

Dengan demikian jika akta hibah tersebut telah dikesampingkan, maka sertifikat no 1152 atas nama soerjani sutanto sudah tidak mempunyai alas haknya lagi, maka dengan demikian status sertifikat tersebut telah bermasalah karena merupakan hasil produk mal-administrasi.

Suatu Akta Hibah yang sudah tidak mempunyai Kekuatan Hukum lagi, dan terlebih berdasarkan putusan hukum telah berkekuatan tetap (Putusan PK no 214/PK/2017), maka Alas Hak Dalam Peralihan Hak Atas Tanah yang dipunyai oleh saudari Soerjani Sutanto, secara legitimatif hukum berdasarkan apa lagi? Orang yang tidak mempunyai status alas hak atas tanah maka akan selalu berpotensi masalah terus dikemudian hari. Oleh sebab itu Hukum tidak membenarkan Penguasaan Tanah tanpa Alas Hak atas Tanah.

Dalam tataran teori, Alas Hak itu merupakan alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah. Oleh karenamya sebuah alas hak harus mampu memjabarkan kaitan hukum antara subjek hak ( individu atau badan hukum) dengan suatu objek hak (satu atau beberapa bidang tanah) yang ia kuasai, artinya dalam sebuah alas hak sudah seharusnya dapat menceritakan secara lugas, jelas dan tegas tentang detail kronologis bagaimana seseorang dapat menguasai suatu bidang tanah sehingga jelas riwayat atas kepemilikan terhadap tanah tersebut. Demikian juga Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut.

2 Comments to "Tidak Cermat atau Memang Sengaja, Oknum PPAT dan Oknum BPN Harus Bertanggung Jawab"

  1. EA.Inakawa  30 March, 2020 at 18:33

    Sejatinya jika ada kesalahan,….65% pasti ada unsur KESENGAJAAN, dan 35% unsur TIDAK CERMAT, yang bertanggung jawab pastilah keduanya (oknum PPAT & Oknum BPN) karena merekalah para Ahli nya.

  2. James  21 December, 2019 at 06:45

    Hukum Perihal Perumahan dan Pertanahan di Indonesia masih dikuasai dan di Atur oleh UANG, dimana ada Uang disitu perkara Rumah dan Tanah selesai lengkap dengan Surat-Suratnya yang Sah
    Tidak ada Uang berarti Tidak Ada Rumah dan Tanah

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.