Semoga Tidak Ada Konspirasi Jahat, Honesty is the first chapter in the book of wisdom

Amstrong Sembiring

 

Dalam teori persekongkolan atau teori konspirasi menurut kacamata publik yaitu merupakan rangkaian tindakan suatu rahasia, dan seringkali tindakan perbuatannya itu memperdaya, direncanakan diam-diam oleh sekelompok orang-orang tertentu atau organisasi dalam hal ini bisa kantor firma hukum yang berpengaruh.

Dalam sebuah studi yang diterbitkan dalam British Journal of Social Psychology ini mengungkapkan, orang yang gemar mengeksplorasi teori konspirasi lebih bertoleransi pada hal-hal yang sifatnya melanggar aturan dan kriminal, contohnya adalah memanipulasi akta atau perbuatan melanggar hukum.

Menurut Profesor Joe Uscinski, penulis buku American Conspiracy Theories, konspirasi tak layak lagi disebut sebagai fenomena anyar. Sebab, sudah 100 tahun kehadirannya menyusup dalam lingkungan sosial.

Kebanyakan orang saat mendengar atau melihat kata konspirasi, yang terlintas pertama kali adalah terkait dengan sebuah teori atau biasa yang disebut dengan teori konspirasi. Namun, terlepas dari kata-kata teori, sebenarnya apa maksud dari konspirasi itu sendri?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia atau KBBI, kata konspirasi adalah persekongkolan atau komplotan. Konspirasi adalah persekongkolan sekelompok orang dalam merencanakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan rapi dan sangat dirahasiakan. Pelaku konspirasi disebut dengan konspirator.

 “konspirasi/kon·spi·ra·si/ n komplotan; persekongkolan”

Konspirasi dikerjakan secara mulus dan rapi sehingga orang tidak mengetahuinya sedikit pun. Hal ini yang membuat sulit untuk membuktikan konspirasi. Orang-orang mungkin hanya mampu menebak dan menduga-duga saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Oleh karena itu, munculah teori konspirasi.

Menurut kamus Oxford atau oxford Dictionary, pengertian konspirasi adalah suatu rencana yang sifatnya rahasia yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dengan tujuan illegal atau merugikan pihak-pihak tertentu.

“conspiracy (noun): A secret plan by a group to do something unlawful or harmful.”

Jadi konspirasi itu seringkali memperdayai/mengaburkan dari fakta, direncanakan dan dilaksanakan secara diam-diam, dalam teori konspirasi itu nampak menonjol dan masih relevan jika dikaitkan dalam kasus “SOERJANI SUTANTO YANG TIDAK BISA MEMBUKTIKAN TANAH DAN BANGUNAN MILIKNYA DI PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP”, dimana saat ini saya lagi sedang mengajukan permohonan pembatalan sertifikat no 1152 atas nama Soerjani Sutanto, karena alur permainan itu tidak jauh beda dan terlihat jelas konspirasi itu dari awal hingga proses dalam tahap akhir kasus ini, dan sinyalemen itu dapat dianalisa dengan jelas pula, yaitu sebagai berikut:

Pertama, sinyalemen adanya Dugaan Pelanggaran Oleh Oknum PPAT 

Bahwa Kinerja Yang Buruk menghasilkan Performa Yang buruk, itulah yang digambarkan sosok oknum PPAT yang kenyataan tindak perbuatan hukum terlarang secara hukum yang dapat di buktikan secara hukum sebagai berikut, yaitu:

Adanya Putusan MARI No;3176 K/Pdt/1988 dan Putusan MARI No. 199 K/TUN/2000 tertanggal 17 Oktober 2002 dengan ketua majelis (almarhum) Prof. Dr Paulus E Lotulung, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

  1. Istilah hukum “Akta Pemindahan Kuasa” isinya, penerima kuasa memiliki kuasa atas tanah-tanah yang disebutkan dalam kuasa tersebut;
  2. “Akta Kuasa” atau “Akta Pemindahan Kuasa” yang isinya demikian ini adalah sama dengan “Akta Kuasa Mutlak” tentang perolehan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pihak lain. Menurut Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 Jo. No. 12 Tahun 1984, hal tersebut adalah dilarang, karena dinilai sebagai suatu penyeludupan hukum dalam “perolehan hak atas tanah”. Disamping itu juga merupakan pelanggaran/penyimpangan Pasal 1813 B.W.
    Dalam kaitan itu, berawal dari Akta Persetujuan Dan Kuasa yang dibuat pada tanggal 8 April 2011 oleh kantor PPAT Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo, dimana setelah akta itu dibuat yang kemudian oleh saudari Soerjani sutanto meminta kepada PPAT tersebut untuk dibuatkan Akta Hibah (red, Akta Hibah nomor 18 pada tanggal 9 mei 2011), sehingga pada prosesnya Akta Hibah itu didaftarkan di kantor pertanahan kota Administrasi Jakarta Selatan tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya.

Maka timbul pertanyaan, apakah tindakan PPAT itu di atas dibenarkan secara hukum dalam pembuatan akta tersebut? Dan kedua apakah surat kuasa mutlak tersebut yang dipunyai oleh saudari Soerjani Sutanto juga diperbolehkan secara hukum? Jawaban tentunya tidak, karena pembuatan “Akta Persetujuan Dan Kuasa” itu penerima kuasa menggunakan surat kuasa mutlak yang nyata-nyata dilarang, yaitu sebagai berikut:

Pertama, PPAT itu menyalahi ketentuan hukum dan tindakannya itu merupakan tindakan terlarang, karena menurut INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 14 TAHUN 1982 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN KUASA MUTLAK SEBAGAI PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH, yang di dalam instruksinya PADA POIN (3) YAITU: Melarang Pejabat-pejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan Surat Kuasa Mutlak sebagai bahan pembuktian pemindahan hak atas tanah.

Kedua, ada surat Dirjen Agraria atas nama menteri dalam negeri republik indonesia no. 594/493/agr, tanggal 31 maret 1982 mengenai larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah.

Ketiga, ada klausul pemberian kuasa mutlak berkaitan dengan ketentuan pasal 39 pp no. 24 tahun 1997 mengenai kewenangan ppat dalam menolak pembuatan akta perjanjian hibah, di mana dalam ayat (1) huruf d yang menegaskan, bahwa ppat menolak untuk membuat akta jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakekatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak.

Bahwa apa yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf d tersebut adalah pemberian kuasa mutlak yang dilarang sebagaimana dinyatakan dalam instruksi menteri dalam negeri nomor 14 tahun 1982 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah.

Bahwa larangan tersebut ditujukan kepada kuasa mutlak yang berdiri sendiri. kuasa mutlak yang berdiri sendiri dalam pengalihan hak atas tanah memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya. kuasa mutlak yang berdiri sendiri ini tidak ada batasan berakhirnya, sehingga dapat terus digunakan oleh pihak penerima kuasa, hal ini dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu juga pada saat pembuatan “Akta Persetujuan Dan Kuasa” pada tgl 8 April 2011 PPAT itu tidak membacakan aktanya dihadapan para pihak .

Maka tindakan seperti itu sudah merupakan pelanggaran yang dilakukan PPAT dan diatur di dalam Pasal 28 Perka BPN 1/2006, diatur mengenai pemberhentian, pelanggaran ringan, serta pelanggaran berat yang dilarang dilakukan oleh seorang PPAT:

Pasal 28

Huruf (i). PPAT tidak membacakan aktanya di hadapan para pihak maupun pihak yang belum atau tidak berwenang melakukan perbuatan sesuai akta yang dibuatnya;

Pasal 29

(1) Pemberhentian PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan usulan Kepala Kantor Pertanahan melalui Kepala Kantor Wilayah.
(2) Pemberhentian sementara PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan usulan Kepala Kantor Pertanahan melalui Kepala Kantor Wilayah.

Menurut Perka BPN 1/2006 pemberian keterangan yang tidak benar dalam akta adalah termasuk pelanggaran berat oleh PPAT yang dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan Pertanahaan Nasional Indonesia.

Kedua, sinyalemen adanya dugaan bahaya laten mafia hukum di bidang pertanahan.

Pernah seorang wakil menteri atr/wakil kepala bpn surya tjandra mencontohkan bagaimana praktik mafia tanah sudah umum terjadi di masyarakat. Dia menyebut kasus seperti ini sangat kompleks, sehingga akibat ulah mafia tanah, menghasilkan ketidakpastian.

Bagaimana dashyat praktik mafia hukum di bidang pertanahan terjadi di masyarakat, maka saya akan berikan contoh konkrit dengan kasus yang saya alami sendiri bagimana sepak terjang dilakukan oleh saudari soerjani sutanto bersama tim pengacaranya, akibat modus hukum dari ulah mereka itu menimbulkan “kisruh” menghasilkan ketidakpastian, dan memang itu salah satu target tujuannya jika kasus kalah di pengadilan.

Dan untuk lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana modus hukum yang mereka mainkan, begini alur logika hukumnya yang akan saya tunjukkan kemudian nanti, namun sekali lagi saya ingin menekankan kembali bahwa sasaran tujuan mereka dari modus hukum itu adalah sebuah hasil putusan pengadilan yang memunculkan multi tafsir hukum, dan tentu dampak bagi orang yang ilmu hukumnya tidak analitis maka terkecoh, yaitu sebagai berikut:

Baiklah saya tunjukkan cara modus hukumnya, yaitu berapa tahun lalu, ketika muncul putusan kasasi nomor 1525 k/pdt/2015 mahkamah agung, maka saat itu saya ingin mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu mengajukan permohonan pk karena permohonan kasasi saya tersebut putusannya tidak dapat diterima (no/niet onvankelijk verklaard).

Lalu saat tiba waktu mendaftar pk, saya dikomfirmasikan pihak panitera dari jakarta barat bahwa berapa hari lalu tim pengacara dari saudari soerjani sutanto sudah melakukan pendaftaran pemohonan pk (sebagai pemohon pk) dan akhirnya dengan terpaksa saya merombak kembali posita dengan membuat posita baru dengan posita kontra pk padahal posita permohonan pk sudah lengkap segalanya, sehingga timbul pertanyaan besar di dalam pikiran saya, kenapa mereka yang mengajukan pk bukan saya, bukankah putusan saya itu di tingkat kasasi tidak diterima (no/niet onvankelijk verklaard).

Terasa janggal aneh memang, dari situ kemudian saya mencoba menyelidik untuk mencari jawaban dari modus hukum yang mereka mainkan itu, hingga terjawab modus mereka, dan kenyataan motif licik dari saudari soerjani sutanto dengan tim pengacaranya di dasari sebagai berikut, yaitu:

Alasan pertama, merasa sangat tidak puas dan “kecewa” dengan keputusan kasasi tersebut, karena putusan bukan ditolak tapi tidak diterima. Berarti secara hukum pemeriksaan dan pertimbangan hukum dari pengadilan atas perkara saya tersebut belum menyentuh pokok perkara, sehingga saya masih dapat mengajukan gugatan baru tanpa terikat dengan prinsip ne bis in idem (vide: pasal 1917 kitab undang-undang hukum perdata).

Dan alasan kedua, bahwa saudari soerjani bersama tim pengacaranya, beranggapan dengan kemenangan di pn jakarta barat dan pengadilan tinggi dimana gugatan saya ditolak oleh majelis hakim tersebut (catatan: meskipun demikian terbukti majelis hakim tersebut yang menyidangkan ternyata tidak professional dimana komisi yudisial (ky) dan badan pengawas hakim mahkamah agung (bawas ma) telah memberikan sangsi kode etik dan perilaku hakim, sehingga mereka dipindah tugaskan ke daerah, yaitu surabaya, batam dan semarang), sehingga optimisme membabi buta muncul jika perkara tersebut di mohonkan ke peninjauan kembali (soerjani sutanto sebagai pemohon pk), maka harapan besar muncul kemenangan dengan pembuktian akta hibah no 18 tahun 2011 sebagai novum.

Dan kemudian alasan yang ketiga, saudari soerjani sutanto bersama tim pengacaranya memang dengan sengaja menghalang-halangi saya sebagai pemohon pk, dengan alasan mereka sangat panik dan curiga (paranoid) jika saya sebagai pemohon pk maka konstruksi hukum dibuat akan mempersoakan mengenai akta hibah no 18 tahun 2011 yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang tidak dapat dibuktikan oleh saudari soerjani sutanto sebagai kepemilikan dari tanah dan bangunan tersebut dan sudah barang tentu akan dikabulkan oleh majelis hakim. Dan permohonan pk saya dikabulkan maka putusan tersebut mengandung penghukuman (condemnatoir). Selain itu coba-coba “bereksprimental” dengan mengajukan permohonan pk seolah-olah saudari soerjani sutanto yang merasa tidak puas dan dirugikan dengan putusan tersebut kemudian mengajukan mengajukan permohonan pk, dengan harapan ada 2 pijakan hukum, yaitu pertama jika permohonan pk dikabulkan maka yang dipakai putusan pk, dan yang ke dua jika permohonan pk nya ditolak maka yang dipakai putusan kasasi, dan untuk  alasan yang ini merupakan alasan hukum yang sangat sesat, karena hasil putusan yang dipakai putusan pk telah berkekuatan tetap.

Dan terakhir alasan keempat, saya sudah memprediksi sebelumnya dengan syarat jika pengadilan berjalan fair (adil) dan hakim tidak masuk angin, yaitu bagaimana mungkin bisa permohonan dari saudari soerjani sutanto tersebut dikabulkan, dari sini saja saudari soerjani sutanto itu sudah menyalahi dengan mengalihkan sertifikat tersebut ke dalam nama dirinya (sebelumnya sertifikat tersebut atas nama orang tua kandung) yang hanya dengan bermodalkan akta hibah didapat dari akta persetujuan kuasa, dan perbuatan tersebut dilakukan pula dengan diam-diam tanpa sepengetahuan ahli waris lain, meskipun demikian akta hibah tersebut bukan jaminan rumah itu akan menjadi miliknya dan tidak semudah itu seperti membalikkan telapak tangan, karena secara hukum meskipun hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam sebagaimana diatur dalam pasal 1688 kitab undang-undang hukum perdata (“kuhper”) yaitu tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan dilakukan dan bahwa hibah juga dapat ditarik kembali dalam hal si pemberi hibah telah meninggal dunia dan warisannya tidak cukup untuk memenuhi bagian mutlak (legitime portie) yang seharusnya didapat oleh para ahli warisnya (pasal 924 kuhper). Ini berarti hibah secara umum dapat ditarik kembali jika bagian mutlak para ahli waris tidak terpenuhi, dan secara nyata bahwa pemohon sendiri tidak pernah sama sekali mendapatkan bagian mutlak (legitime portie),

Bahwa kemudian akhir di dalam proses perjalanan perkara hukum tersebut, permohonan pk (nomor 214/ 2017) dari saudari soerjani sutanto tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Mengenai alasan adanya bukti baru; – bahwa setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali berupa akta hibah nomor 18/2011 tanggal 9 mei 2011, mahkamah agung di tingkat peninjauan kembali berpendapat bahwa bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena dalam perkara a quo pemohon peninjauan kembali tidak mengajukan gugatan balik terhadap termohon peninjauan kembali dan menuntut agar tanah dan bangunan (obyek sengketa) dinyatakan sebagai milik sah pemohon peninjauan kembali, karena itu bukti tersebut beralasan untuk dikesampingkan.

Dengan demikian jika akta hibah tersebut telah dikesampingkan, maka sertifikat no 1152 atas nama soerjani sutanto sudah tidak mempunyai alas haknya lagi, maka dengan demikian status sertifikat tersebut telah bermasalah karena merupakan hasil produk mal-administrasi.

Suatu akta hibah yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, dan terlebih berdasarkan putusan hukum telah berkekuatan tetap (putusan pk no 214/pk/2017), maka alas hak dalam peralihan hak atas tanah yang dipunyai oleh saudari soerjani sutanto, secara legitimatif hukum berdasarkan apa lagi? Orang yang tidak mempunyai status alas hak atas tanah maka akan selalu berpotensi masalah terus dikemudian hari. Oleh sebab itu hukum tidak membenarkan penguasaan tanah tanpa alas hak atas tanah.

Ketiga, Sinyalemen adanya Dugaan Pandangan Hukum Yang Sesat Oknum BPN Pelayan Masyarakat.

Bagi saya sebagai pemohon pembatalan sertifikat tentunya tidak lupa dan masih terekam dengan baik di dalam pikiran ketika perkataan saudara Ignatius Ardi Susanto, SH (NIP. 19701215 199703 1 005), Kepala Seksi penangan perkara di kantor pertanahan kota administrasi jakarta selatan mengatakan bahwa akta hibah itu di dalam pertimbangan hakim agung khan belum diuji.

Bahwa pandangan hukum saudara Ign. Ardi Susanto itu sangat sesat mengatakan akta hibah itu belum diuji di dalam pertimbangan hakim agung (putusan mahkamah agung nomor 214/ pk/pdt/ 2017), nyata-nyata putusan sudah dijatuhkan kepada pemohon pk saudari soerjani sutanto yang telah ditolak oleh mahkamah agung, dan sebagaimana diketahui dalam ranah hukum perdata, asas ne bis in idem ini sesuai dengan ketentuan pasal 1917 kitab undang-undang hukum perdata (”kuhperdata”), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem.oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “hukum acara perdata”, m. yahya harahap, s.h., hal. 42).

Kemudian berikutnya, pandangan hukum saudara ign ardi susanto yang mengatakan bahwa dalam putusan hukumnya tidak terdapat kalimat “memerintahkan”, maka saya akan menjelaskan dan untuk menjawabnya ada dua alasan, yakni sebagai berikut: pertama, saudara ignatius ardi susanto kenyataan tidak memahami esensi persoalan, baiklah saya akan ceritakan berapa tahun lalu, ketika muncul putusan kasasi nomor 1525 k/pdt/2015 mahkamah agung, maka saat itu saya ingin mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu mengajukan permohonan pk karena permohonan kasasi saya tersebut putusannya tidak dapat diterima (no/niet onvankelijk verklaard) dan pengajuan pk tersebut sebagaimana ketentuan di dalam pasal 28 ayat (1) uu ma, telah diatur bahwa mahkamah agung berwenang untuk memeriksa dan memutus: a. permohonan kasasi; b. sengketa tentang kewenangan mengadili; c. permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. menurut pendapat mantan hakim agung yahya harahap, sh dalam bukunya kekuasaan mahkamah agung pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata (hal. 441-449), ada beberapa prinsip umum dalam peninjauan kembali, yang diatur dalam pasal 66 sampai dengan pasal 67 uu ma, yaitu: 1. yang dapat diminta peninjauan kembali hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 2. putusan yang dapat diminta peninjauan kembali adalah perkara kontentiosa. 3. permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. 4. permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi. 5. hak mencabut permohonan peninjauan kembali, sebelum diputus. 6. perkara peninjauan kembali adalah yurisdiksi absolut mahkamah agung. 7. putusan peninjauan kembali merupakan tingkat pertama dan terakhir.

Dalam kaitan itu, saya masih ingat sekali, meski itu mengecewakan sekali, saat tiba waktu mendaftar, saya dikomfirmasikan pihak panitera dari pn jakarta barat bahwa berapa hari lalu tim pengacara dari saudari soerjani sutanto sudah melakukan pendaftaran pemohonan pk (sebagai pemohon pk) dan akhirnya dengan terpaksa saya merombak kembali posita dengan membuat posita baru dengan posita kontra pk padahal posita permohonan pk sudah lengkap segalanya, sehingga timbul pertanyaan besar di dalam pikiran saya, lho koq mereka yang mengajukan pk bukan saya, bukankah putusan saya itu di tingkat kasasi tidak diterima (no/niet onvankelijk verklaard), sehingga muncul pertanyaan bertubi-tubi di dalam pikiran saya, dengan banyak pertanyaan mengapa, kenapa, ada apa, dan sebagainya.
Kemudian saya mencoba menyelidik untuk mencari jawaban dari modus hukum yang mereka mainkan itu, hingga terjawab modus mereka, dan kenyataan motif licik dari saudari soerjani sutanto dengan tim pengacaranya di dasari sebagai berikut, yaitu pertama, merasa sangat tidak puas dan “kecewa” dengan keputusan kasasi tersebut, karena putusan bukan ditolak tapi tidak diterima. berarti secara hukum pemeriksaan dan pertimbangan hukum dari pengadilan atas perkara saya tersebut belum menyentuh pokok perkara, sehingga saya masih dapat mengajukan gugatan baru tanpa terikat dengan prinsip ne bis in idem (vide: pasal 1917 kitab undang-undang hukum perdata). dan kedua, bahwa saudari soerjani bersama tim pengacaranya, beranggapan dengan kemenangan di pn jakarta barat dan pengadilan tinggi dimana gugatan saya ditolak oleh majelis hakim tersebut (catatan: meskipun demikian terbukti majelis hakim tersebut yang menyidangkan ternyata tidak professional dimana komisi yudisial (ky) dan badan pengawas hakim mahkamah agung (bawas ma) telah memberikan sangsi kode etik dan perilaku hakim, sehingga mereka dipindah tugaskan ke daerah, yaitu surabaya, batam dan semarang), sehingga optimisme membabi buta muncul jika perkara tersebut di mohonkan ke peninjauan kembali (soerjani sutanto sebagai pemohon pk), maka harapan besar muncul kemenangan dengan pembuktian akta hibah no 18 tahun 2011 sebagai novum. dan yang ketiga, saudari soerjani sutanto bersama tim pengacaranya memang dengan sengaja menghalang-halangi saya sebagai pemohon pk, dengan alasan mereka sangat panik dan curiga (paranoid) jika saya sebagai pemohon pk maka konstruksi hukum dibuat akan mempersoakan mengenai akta hibah no 18 tahun 2011 yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang tidak dapat dibuktikan oleh saudari soerjani sutanto sebagai kepemilikan dari tanah dan bangunan tersebut dan sudah barang tentu akan dikabulkan oleh majelis hakim. dan permohonan pk saya dikabulkan maka putusan tersebut mengandung penghukuman (condemnatoir).
Berikutnya lagi, pandangan hukum saudara ign ardi susanto itu juga sangat sesat dalam meng-implementasikan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ bpn nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan, dimana kenyataan saudara hanya menggunakan pasal 49 ayat (2) amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain: huruf (a). perintah untuk membatalkan hak atas tanah.

Disini saudara ignatius ardi susanto telah mengesampinkan kedudukan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional (permen agraria) nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan setelah undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan apakah peraturan menteri sudah tidak dapat dijadikan dasar hukum? sehingga koq bisa sewenang-wenang kepala seksi penanganan perkara pada kantor pertanahan kota administrasi jakarta selatan yang bernama ignatius ardi susanto dan saudara marwan kepala seksi penanganan perkara di kantor wilayah (kanwil) bpn dki jakarta mengesampingkan begitu saja ketentuan normatif aturan-aturan di dalam peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional (permen agraria) nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan? sehingga implikasi terciptanya ketidakpastian hukum yang seharusnya badan pertanahan negara (bpn) sebagai aparatur dalam menjalankan segala aktivitas harus dilandasi oleh hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan. apakah peraturan menteri itu bagi yang bersangkutan dianggap bukan produk perundang-undangan? mengapa ada ketentuan normatif yang relevan dieleminasi oleh yang bersangkutan? bahwa perlu diketahui eksistensi peraturan menteri dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (selanjutnya saya sebut sebagai uu no. 12/2011) keberadaannya diatur dalam pasal 8 ayat (1) uu no. 12/2011, yang menegaskan: “jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, mahkamah agung, mahkamah konstitusi, badan pemeriksa keuangan, komisi yudisial, bank indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.”

Dari ketentuan di atas ada frase “…peraturan yang ditetapkan oleh… menteri…” di atas, mencerminkan keberadaan peraturan menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Bahwa kedudukan peraturan menteri yang dibentuk setelah berlakunya uu no. 12/2011, baik yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. dengan demikian, peraturan menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum.

Pertanyaannya, mengapa saudara ignatius ardi susanto tidak menghubungkan dan malah dengan sengaja menghilangkan poin ketentuan normatif di dalam huruf (g) amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak.

Kemudian, jika saudara ign ardi susanto meng-eleminasi ketentuan normatif tersebut, mengapa saudara tidak mempersoalkan ketentuan normatif pada huruf (e). perintah penerbitan hak atas tanah, yaitu berkaitan dengan terbitnya sertifikat no 1152 atas nama soerjani sutanto, yang secara nyata terbitnya sertifikat tersebut bukan berdasarkan adanya perintah penerbitan hak atas tanah, secara historis pendaftaran tanah yang dilakukan oleh soerjani sutanto itu tidak berdasarkan pada putusan pengadilan. bahwa sebagaimana diketahui pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan diatur dalam pasal 55 pp 24 tahun 1997 yaitu: a. panitera pengadilan wajib memberitahukan kepada kepala kantor pertanahan mengenai isi semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan ketua pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertipikatnya dan daftar-daftar lainnya. b. pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan ketua pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada kepala kantor pertanahan. c. pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari menteri atau pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1).

Dengan kata lain secara umum, landasan hukum pendaftaran berdasarkan putusan pengadilan telah diatur dan termuat dalam pasal 55 pp 24 tahun 1997. hal itu dapat diartikan bahwa salah satu unsur kewenangan (kewenangan bpn) dalam koridor negara hukum sudah terlaksana. oleh karena itu putusan mahkamah agung nomor 214 pk/pdt/ 2017 tahun 2017 tegas-tegas menolak pemohon soerjani sutanto tersebut, karena saudari soerjani sutanto tidak mengajukan gugatan dan tuntutan terhadap tanah dan bangunan untuk dinyatakan kepemilikannya, sehingga dengan ditolaknya putusan hukum di mahkamah agung ditingkat pk telah berkekuatan tetap, maka otomatis konsekuensi hukumnya sertifikat no 1152 tsb tdk punya alas hukumnya dan mrpkn produk mal-adminitrasi (cacat administratif hukum) sehingga harus dbatalkan.

Berikut hal lainnya, saudara ign. ardi susanto itu mempersoalkan akta persetujuan dan kuasa, perlu diketahui kuasa mutlak itu dilarang karena rentan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, bahwa akta hibah nomor 18/2011 tanggal 9 mei 2011 yang berasal dari “akta persetujuan dan kuasa”, ternyata akta hibah tersebut sudah dikesampingkan “melanggar hukum” dalam putusan mahkamah agung nomor 214 pk/pdt/ 2017 tahun 2017 yang kemudian telah berkekuatan hukum tetap. sebagaimana diketahui bahwa akta perjanjian hibah merupakan tahap awal sebelum dilakukan perbuatan hukum akta hibah ppat. untuk memenuhi ketentuan pasal 37 pp no. 24 tahun 1997 tersebut, maka akta perjanjian hibah notaris tersebut harus ditindaklanjuti dengan perbuatan hukum yang dilakukan di hadapan ppat yang berwenang dengan membuat apa yang disebut dengan akta hibah, yang fomulirnya telah ditetapkan oleh menteri.

Pokok permasalahannya karena saudari soerjani sutanto tidak bisa membuktikan tanah dan bangunan itu merupakan miliknya, dan selain itu juga sudah jelas-jelas hibah tersebut cacat karena saudari soerjani sutanto yang tidak pernah memberikan legitime portie (bagian mutlak waris) kepada ahli waris lainnya yaitu haryanti sutanto, dan itu merupakan kesalahan yang sangat fundamental secara hukum waris, karena kerakusan harta.

Bahwa saudari soerjani sutanto beranggapan bahwa hibah (bermodalkan akta hibah) adalah jaminan tanah dan bangunan rumah itu menjadi miliknya dan tidak semudah itu seperti membalikkan telapak tangan, karena secara hukum meskipun hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam sebagaimana diatur dalam pasal 1688 kitab undang-undang hukum perdata (“kuhper”) yaitu tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan dilakukan dan bahwa hibah juga dapat ditarik kembali dalam hal si pemberi hibah telah meninggal dunia dan warisannya tidak cukup untuk memenuhi bagian mutlak (legitime portie) yang seharusnya didapat oleh para ahli warisnya (pasal 924 kuhper). ini berarti hibah secara umum dapat ditarik kembali jika bagian mutlak para ahli waris tidak terpenuhi. dan secara nyata bahwa pemohon sendiri tidak pernah sama sekali mendapatkan bagian mutlak (legitime portie), lalu mengapa soerjani sutanto bisa lolos pendaftaran tanah bermodal hibah di kantor pertanahan kota administrasi jakarta selatan, padahal sudah jelas-jelas hibah-nya itu sendiri sangat bermasalah, berarti ada kolusi “permainan’ di dalamnya.

Bahwa menurut klausul pemberian kuasa mutlak berkaitan dengan ketentuan pasal 39 pp no. 24 tahun 1997 mengenai kewenangan ppat dalam menolak pembuatan akta perjanjian hibah, di mana dalam ayat (1) huruf d yang menegaskan, bahwa ppat menolak untuk membuat akta jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakekatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak. bahwa apa yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf d tersebut adalah pemberian kuasa mutlak yang dilarang sebagaimana dinyatakan dalam instruksi menteri dalam negeri nomor 14 tahun 1982 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah. larangan tersebut ditujukan kepada kuasa mutlak yang berdiri sendiri. kuasa mutlak yang berdiri sendiri dalam pengalihan hak atas tanah memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya. kuasa mutlak yang berdiri sendiri ini tidak ada batasan berakhirnya, sehingga dapat terus digunakan oleh pihak penerima kuasa, hal ini dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Dan perlu diperhatikan lagi bahwa larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah yang dimaksud, adalah perjanjian pemberian yang tidak mengikuti perjanjian pokoknya. di mana hal ini telah tersirat dalam surat dirjend. agraria atas nama menteri dalam negeri republik indonesia no. 594/493/agr, tanggal 31 maret 1982.

Sehingga perlu dicamkan, bahwa dalam membuat akta perjanjian yang menggunakan kuasa mutlak notaris/ppat harus lebih berhati-hati dalam melihat kepentingan para pihak. notaris/ppat dalam melaksanakan tugas jabatannya berkewajiban untuk memberikan penjelasan informasi yang lengkap dan jelas mengenai akibat-akibat hukum dari tiaptiap perjanjian yang dibuatnya, serta dalam hal memberikan pelayanan dan jasa kepada pihak-pihak sejauh mungkin menghindarkan terjadinya sengketa di kemudian hari. sebaiknya bpn terlebih dahulu memeriksa kebenaran akta hibah dan kronologis pembuatan akta tersebut sehingga para pihak tidak dirugikan dengan penolakan pihak bpn. serta disarankan kepada pihak bpn untuk memeriksa kembali dengan teliti aturan yang berlaku sehingga mengetahui apakah penolakan tersebut harus dilakukan.

Keempat, Sinyalemen adanya Hipotesis Hukum, Cara Modus Baru Memperlama Urusan Pembatalan Sertifikat

Bahwa pada tanggal 9 desember 2019 saya mendatangi kembali kantor kementerian agraria dan tata ruang dalam kaitan permohonan pembatalan sertifikat no 1152 yang cacat hukum admintrasi, karena sejak putusan mahkamah agung di tingkat PK (nomor 214/ 2017) maka sertifikat no 1152 atas nama soerjani sutanto sudah tidak mempunyai alas haknya lagi, maka dengan demikian status sertifikat tersebut telah bermasalah karena merupakan hasil produk mal-administrasi dan putusan pengadilan telah berkekuatan tetap.

Saya bertemu dengan staff nya Marcellinus Wiendarto (kepala seksi penangan perkara di kantor kementerian agrarian dan tata ruang/ BPN), yang bernama Ibu Yunita yang saat itu didampingi oleh Ibu Ica menemui saya, menurut stafnya bahwa saudara Marcellinus Wiendarto sedang berada diluar selama 3 hari, sehingga akhirnya saya hanya bisa bertemu dengan stafnya saja, dan kemudian dalam pertemuan tersebut saya menjelaskan kembali, bahwa salah satu alasan saya melakukan pembatalan sertifikat yaitu adanya cacat hukum administrasi.

Dan kemudian dalam kesempatan itu juga saya tanyakan bagaimana perkembangan surat yang dibuat oleh saudara Marcellinus Wiendarto, kepala seksi penanganan perkara, lalu stafnya Ibu Yunita menjawab bahwa surat tersebut kemarin ada yang perlu direvisi untuk penambahan undangan untuk Dirjen, saya mendengar jawaban hal itu diam saja dan berpikir alasan itu sebenarnya tidak perlu terjadi karena bukankah pegawai BPN bekerja selalu mengedepankan profesionalisme, apalagi mottot ATR/ BPN sekarang ini “Kini Jauh lebih Baik”.

Hipotesa hukum saya jauh hari mengatakan hal itu memang terasa janggal sekali, klo pun itu rencana dibuat gelar kasus, saya mau menanyakan apa ada dasar hukumnya? Untuk perlu diketahui bahwa Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 itu sudah dicabut dan tidak berlaku, bahkan Peraturan Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2013 tentang Eksaminasi Pertanahan itu juga sudah tidak berlaku jika bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang No 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

 

Bisnis.com, JAKARTA.  dikemukakan Wakil Menteri ATR/ BPN Surya Tjandra, sebagai salah satu solusi, Kementerian ATR/BPN akan melakukan deregulasi sejumlah aturan yang sekiranya menghambat atau terlalu rumit kalau dijalankan. “Jadi, di ATR/BPN sudah ada ketentuan tidak tertulis bahwa kalau ada satu peraturan baru dari menteri atau dirjen, artinya harus menghapus lima peraturan yang sudah ada sebelumnya. Nanti pola penilaiannya pun mulai berubah. Soalnya, kan makin ribetregulasi, makin susah rakyat, dan memperpanjang birokrasi,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian ATR/BPN, Kamis (7/11/2019).

Akhirnya dari semua uraian di atas, maka pertanyaan apakah ini “TRIK atau MODUS” BAGIAN DARI KONSPIRASI ATAU ITU MERUPAKAN KONSPIRASI, jika demikian benar maka saya minta untuk diberikan sangsi dan ganjaran yang seberat-beratnya sesuai dengan hukum berlaku.

 

 

Terima kasih sudah membaca. Silakan tinggalkan komentar.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.